More Related Content
Similar to Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Similar to Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
- 1. Pemilihan Umum Visit Us Pemilu di Indonesia dan Pemilu di Sekolah
- 2. Pengertian Pemilu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Pengertian Pemilu Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut
- 4. PEMILU Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan- jabatan politik di pemerintahan dan Dewan Perwakilan yang didasarkan pada pilihan formal dari Warga Negara yang memenuhi syarat.Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik.Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudiandipilih oleh rakyat.Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa ha
- 5. Pemilu merupakan alat serta tujuan demokratisasi, ini utamanya terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu itu sendiri Pemilu menjadi indikator atau ukuran sebuah negara dikatakan sebagai negara demokrasi Ketiga Kedua Karena 03 02 Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan Pertama 01 PEMILU PENTING
- 6. Pemilihan Umum Pemilu Parlementer pemilu yang hanya memilih legislatif. Nantinya,legislatif yang memilih pimpinan pemerintahan Pemilu diterapkan di hampir semua negara di dunia. Tujuannya sama, tetapi cara penyelenggaraannya berbeda-beda Pemilu Presidensil Pemilu yang memilih secara langsung wakil rakyat (legislatif) sekaligus pimpinan pemerintahan (eksekutif)
- 8. Keberadaan pemilu sangat penting untuk masyarakat, karena pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hakdasar secara bebas yaitu hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk bebas dari rasa takut
- 9. PEMILU PENTING Yang juga sangat penting, seluruh rakyat wajib ikut serta dalam pemilu. Sehingga pemerintahan yang tercipta akan memiliki keabsahandi hadapan rakyat karena pemerintahan tidak hanya dipiliholeh sekelompok orang saja. Sejalan dengan itu, pemilu juga merupakan jaminan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara reguler, damai dan konstitusional. Dengan pemilu, pejabat yang sudah tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dapat diturunkan dan digantikan dengan orang lain tanpa menggunakan cara kekerasan. Berarti,pemilu juga berfungsiuntuk mengelola konflikkepentingan dalam masyarakat secara damai. Maka, lewat pemilu konflik-konflik bahkan bisa dialihkanmenjadi debat kebijakandi lembaga perwakilan
- 10. bagaimana tanda pemilu bisa dikatakan berkualitas?
- 11. Pemilu yang Berkualitas Pemilu yang berkualitas terjadibila kita sebagaiwarga negara berpartisipasi menggunakan hak pilih secara otonom, tidak tanpa tekanan dari pihak manapun; dalam pemilu terdapat kompetisiyang adil; serta pemilu mampu mewujudkan keterwakilan yang imbang dan dapat dipertanggung- jawabkan. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan penting sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupanberbangsa dan bernegara, sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan, sebagai indikator minat masyarakat dalam aktivitas politik, sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepadapemimpin atau wakil rakyat terpilih,baik di tingkat lokal maupun nasional, dan sebagai wadah menyalurkan aspirasidan kepentingan warga negara.
- 12. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 01 Aktif mencari informasitentang riwayat kandidat Aktif mencari informasitentang visi, misi dan programkandidat Aktif mengikuti kegiatankampanye Aktif mengecek statusnya di DPS dan DPT Aktif mengawasi dan melaporkan Datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih
- 16. Tujuan penyelenggaraan pemilu Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis 1 Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas 2 Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu 3 Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu 4 Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien 5
- 17. PERANGKAT PEMILIHAN UMUM Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat Salford & Co.
- 18. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) Komisi Pemilihan Umum KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanstaran kode etik Penyelenggara Pemilu 6
- 19. Tugas KPU Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah KPU Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
- 20. Tugas KPU Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah KPU Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan
- 21. Wewenang KPU 1 Menetapkan jadwal di kabupaten/kota 2 Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya 3 Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 4 Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu 5 Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- 22. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- 23. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
- 24. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu Mengelola barang inventaris KPU Membuat berita acara pada setiap rapat pleno
- 25. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap- tiap TPS Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Melaksanakan putusan DKPP
- 27. Pelanggaran Pemilu 1.Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2.Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3.Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Sengketa proses Pemilu Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas
- 28. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: • Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; • Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; • Penetapan Peserta Pemilu; • Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Pelaksanaan dan dana kampanye; • Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; • .Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; • .Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; • Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; • Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 29. • Mencegah terjadinya praktik politik uang • Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia • Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan • Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP • Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu • Mengelola, memelihara, dan merawat arsip • Mengevaluasi pengawasan Pemilu • Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
- 30. • Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran • Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu • Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang • Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu • Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia • Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN • Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
- 31. • Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan • Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR • Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan
- 32. • menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu • melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara
- 33. • memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan • memutus pelanggaran kode etik • memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; • memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai
- 34. • 1menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; • menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; • bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan • menyampaikan putusan kepada pihak terkait
- 35. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah wadah organisasi formal yang ada di setiap sekolah baik SMP maupun SMA. Adapun OSIS dikelola dan dikembangkan oleh Siswa terpilih yang diawasi oleh MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) dibawah binaan Pembina Osis dan Kesiswaan. Biasanya organisasi ini memiliki seorang ketua dan wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan para koor masing-masing Sekbid beserta anggotanya dari siswa terpilih serta Pembina OSIS dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah yang berada dibawah Kesiswaan. Anggota OSIS adalah seluruh siswa/i yang berada pada satu sekolah tempat
- 36. Pembinaan dan pengembangan generasi muda yang berada di sekolah diarahkan untuk mempersiapkan siswa sebagai kader muda dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, wadah pembinaan tersebut di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Keberlangsungan OSIS, dimulai dengan pemilihan ketua dan wakil ketuanya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Suara/ pemilih adalah semua warga sekolah baik siswa siswi dan para pendidik/ guru mempunyai kesempatan untuk memberikan suaranya. Pengambilan suara akan dilaksanakan dengan cara Kegiatan ini sebagai pembelajaran pendidikan demokrasi melalui pengalaman praktis dalam Pemilu OSIS. Kami semua berharap saat pelaksanaan Pemilu nanti agar bisa berjalan dengan lancar, jujur dan sukses dengan koneksi yang lancar tanpa kendala dan dukungan dari semua pihak dan seluruh warga sekolah
- 37. KRITERIA CALON KETUA DAN WAKIL KETUA OSIS • Merupakan siswa/i SMP Xaverius Kotabumi yang duduk di kelas VII dan VIII pada Tahun Pelajaran yang sedang berjalan. • Memiliki Integritas dan kedisiplinan serta bertanggungjawab. • Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam kepengurusan OSIS SMP Xaverius Kotabumi PROSES PERSIAPAN PENENTUAN TEAM PANITIA PELAKSANA PEMILU • Penanggung jawab kepanitiaan adalah Kepala SMP Xaverius Kotabumi • Ketua pelaksana adalah Wakasek Bidang Kesiswaan dan Wakil Ketua adalah Pembina OSIS SMP Xaverius Kotabumi • Pelaksana terdiri dari Sekretariat yang anggotanya adalah Pengurus MPK • Pembuatan TPU C.PENENTUAN PEMENANG PEMILU • Suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Osis • Suara terbanyak ke dua ditetapkan menjadi wakil ketua Osis. • Apabila suara terbanyak pertama sama maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama dengan tidak mengubah suara terbanyak pada
- 38. Kandidat ketua Osis sebaiknya dari siswa kelas VII dan VIII. Penjaringan dilakukan dengan cara meminta peserta rapat untuk mencalonkan diri. Jika tidak ada yang mau mencalonkan diri maka selanjutnya meminta siapa nama kandidat yang perlu diusulkan untuk menjadi peserta pemilihan ketua Pengurus MPK menetapkan nama kandidat yang ikut pemilihan ketua Osis. Setelah menetapkan nama kandidat, pengurus MPK meminta saran kepada pembina Osis untuk disampaikan kepada kandidat ketua Osis yang ikut pada pemilihan Osis MENETAPKAN NAMA KANDIDAT KETUA OSIS MENJARING NAMA KANDIDAT KETUA OSIS
- 39. Pengurus MPK menentukan jadwal penyampaian Visi dan Misi oleh masing-masing kandidat ketua Osis. Untuk jenjang SMP tahap ini lazimnya dilaksanakan penyampaian visi dan misi, semacam kampanye Langkah terakhir dalam rapat persiapan pemilihan pengurus Osis adalah menetapkan jadwal pemilihan ketua Osis MENENTUKAN JADWAL PEMILIHAN KETUA OSIS MENETUKAN JADWAL PENYAMPAIAN VISI DAN MISI (KAMPANYE)
- 40. Pemungutan suara dilakukan secara Luber dan Jurdil. Pemilihan Ketua OSIS kali ini siswa siswi mencoreng salah satu kandidat yang maju pemilihan. Dengan cara ini, siswa siswi dapat belajar berdemokrasi jika sudah terjun dimasyarakat Setelah pemungutan suara berlangsung, pemenang pemilu akan dikukuhkan menjadi ketua dan wakil ketua osis. Selanjutnya ketua dan wakil ketua terpilih akan dilantik dalam pelantikan Osis baru PENETAPAN PENGURUS OSIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
- 41. Hubungan antara demokrasi dan Pemilu?
- 42. Hubungan Pemilu dan Demokrasi Pemilu adalah tatacarauntuk mewujudkan demokrasi, dengan cara perwakilan. Masih ingatkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bahkan sering dikatakanbahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewasa ini, demokrasi dipercaya oleh banyak orang sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan rakyat
- 43. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melaluilembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti pentingpemilu yang utama adalah sebagaisarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasidan kepentingan mereka