Dokumen ini membahas pentingnya good governance dalam pelayanan publik di Indonesia, terutama setelah reformasi 1998 yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun terdapat harapan untuk perbaikan, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya dan tidak transparannya pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan penyempurnaan birokrasi menjadi kunci untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

1. GOOD GOVERNANCE
*Mewujudkan good governance melalui pelayanan public*
Ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh system
pemerintahan yang berjalan pada masa orde baru mampu menjadi ciri khas tersendiri
bagi pemerintah pada saat itu, namun dalam tumbangnya system pemerintahan orde
baru yang ditandai dengan turunnya presiden soeharto pada gejolak politik tahun 1998
merupakan awal mula tanda kehidupan baru bagi system kepemerintahan bangsa
Indonesia yakni lahirnya reformasi. Beranjak bersamaan dengan adanya reformasi
sebuah system politik Indonesia kearah yang lebih demokratis, seiring berjalannya
waktu pun berkembang pula pemikiran bagi pemerintah selaku pemegang kekuasaan
untuk merekonstruksi tatanan pemerintahan kearah yang lebih baik sehingga
terwujudnya tatanan pemerintahan yang efektif dan efesiensi dalam pelayanan public.
Good governance secara umum merupakan penyelenggaraan kepemerintahan
negara yang baik. Senada dengan cuplikan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000,
6) mendefinisikan “Good Governance sebagai penyelenggaraan Pemerintahan
Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan dan efektif dengan
menjaga keseinergisan interaksi yang konstruksif diantara domain domain Negara,
sector swasta dan masyarakat (society)”. Salah satu literature dari good governance
ialah pastisifasi, selaras dengan persepektif islam pun demikian sebagaimana umat
didorong agar semangat dalam kerjasama hal yang baik dan tolong menolong satu
sama lain yang menjadi bagian dari pada langkah penguatan konsolidasi suatu
komunitas untuk mencapai tujuannya, jelas bahwa kerjasama itu memiliki tujuan yang
sama. Dalam konteks ini allah swt berfirman “…dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan penggaran…” (QS. Al-Maidah [5]:2)”.
Pendapat Munculnya konsep pemikiran good governance di Indonesia sendiri mulai
popular sejak era reformasi bahkan mampu mengalahkan reformasi politik yang
sempat eksis ditahun 1998, munculnya good governance ini seakan akan Indonesia
masuk dalam standar Negara didunia sebab perkembangan good governance di
Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang di Negara Negara dunia. Tujuan adanya
good governance itu sendiri tidak lain ialah meningkatnya etos dan disiplin kerja
pegawai, produktifitas, efisiensi dan efektivitas operasional serta akuntabilitas dan

2. transfaransi, mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme namun dalam hal ini
tujuan good governance yang tidak kalah penting ialah meningkatnya kualitas
pelayanan public.
Pelayanan Publik merupakan sumbu utama dalam tatanan pemerintahan demokrasi
yang selaras dengan kerangka Good Governance. Pelayanan public menurut
Lembaga Administrasi Negara (2003 : 27) “pada dasarnya memiliki dua paradigma,
yang pertama ialah paradigm pelayanan public yang berorientasi pada pengelola
pelayanan dan kedua adalah paradigma pelayanan public yang terfokus pada
kepuasan pengguna layanan” sementara dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun
2009 “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan
bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan
administrative yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan public”. Salah satu dari
sekian harapan era reformasi ialah terwujudnya system pemerintahan yang ideal dan
mampu memberikan pelayanan public yang baik bagi masyarakat, namun apakah
saat ini pelayanan public yang dilakukan pemerintah selaku actor utama daripada
penyelenggara Negara sudah berjalan secara maksimal yang kompehersif ?
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara wajib
melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai
penyelenggaran Negara harus mampu mengoptimalkan seluruh kepentingan public
dalam berbagai pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan atas hak hak sipil
dan dasar kebutuhan utama masyarakat. Dengan kata lain bahwa pemerintah harus
urgen dalam upaya pelayanan kepentingan yang menyangkut hajat orang bayak.
Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah merupakan suatu kelembagaan /
organisasi yang berperan menjalankan kekuasaan kepemerintahan. Sedangkan
pemerintahan sendiri ialah kondisi yang berlangsungnya aktivitas atau kegiatan
pemerintah dalam mengatur dan mengelola kekuasaan suatu Negara. Penguasa
dalam konteks ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan dan melaksanakan
pemerintahan, melaksanakan hakekat kepentingan umum, yang dijalankan oleh
penguasa administrasi Negara harus memiliki wewenang. Seiring berjalannya waktu
dalam perkembangan, fungsi pemerintah tentu tidak hanya menjalankan Undang

3. Undang saja, tentu juga berfungsi meralisasikan kehendak Negara dan
menyelenggarakan kepentingan umum ( public service ). Perubahan mindsite dari
pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan pada prinsifnya ialah bermaksud
untuk mengoptimalkan kulitas pelayanan public terhadap masyarakat.
Persoalan pemerintah yang sedang dihadapkan dengan system pemerintahan yang
belum efektif dan efesien begitu juga dengan kualitas sumber daya aparatur Negara
selaku birokrasi tentu berimbas kepada penyelenggaraan pelayanan public yang
signifikan, hal ini terbukti adanya keluhan masyarakat baik langsung mapun tidak
langsung melalui media misalkan. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan public
dalam persepektif ini tidak hanya yang dilakukan pemerintah saja akan tetapi juga
penyelenggara pelayanan swasta pun demikian.
Tidak dapat di pungkiri bahwa saat ini permasalahan yang di hadapi begitu mendesak,
selaku masyarakat tentu tidak sabar dan cemas dengan model system pelayanan
pemerintah yang kian buruk dan terkesan berbelit belit, dan berbalik seharusnya
pelayanan swasta yang demikian namun pelayanan swasta lebih optimal
dibandingkan pelayanan pemerintah. Kemudian masyarakat tak heran bertanya
Tanya apakah pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap
masyarakat, tentu kapasitas pemerintah dalam hal ini diragukan.
Sudah seharusnya sedari dulu pemerintah selaku aparatur Negara dan pelaku
birokrasi memberikan daya optimalisasi dalam upaya penyelenggaraan pelayanan
public apalagi telah diberlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik dengan maksud membangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan public dalam hal
ini ialah pemerintah terkuat dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009
bahwa “setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau” dan
sebagaimana juga tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara wajib
melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jelas sudah, bahwa Era Reformasi menuntut (pemerintah) adanya pembenahan
terhadap tatakelola penyelenggaraan Negara, baik dalam pengelolaan administrasi
maupun tatakelola birokrasi pemerintahan itu sendiri. Namun pada kenyataan yang
ada saat ini, lebih kurang 15 tahun penerapan dan pelaksanaan good governance di

4. Negara kita sepenuhnya sesuai dengan harapan reformasi belum terlaksana
sepenuhnya atau dapat dikatakan belum berhasil. Kenapa tidak demikian ? pelayanan
public yang dilakukan pemerintah misalnya pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
mendapatkan begitu juga dengan potongan potongan biaya administrative yang
sering diminta oleh petugas di kantor yang bersangkutan, tidak tahu kemana lari uang
tersebut masuk, hal ini tentu muncul pertanyaan dalam pemikiran masyarakat apakah
terimplementasi Undang Undang tentang pelayanan public yang dibuat pemerintah
atau memang hanya menjadi sebuah kitab formalitas saja namun praktek dalam
penyelenggaran pelayanan public tidak sesuai demikian?.
Sudah seyogyanya pemerintah merekonstruksi birokrasi yang diikuti dengan
reformasi mindsite penyelenggaraan pelayanan public tersebut. Rekonstruksi dan
reformasi pelayanan public yang dimaksud ialah pergeseran pola dasar
penyelenggaraan pelayanan public dari orientasi pemerintah selaku penyelenggara
pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayan yang berorientasi pada amunisi rakyat
sebagai pengguna dari pada pelayanan tersebut. Dengan demikian alhasil tidak aka
nada alternative untuk memulai perbaikan pelayanan public terkecuali public itu
sendiri. Dan setidaknya dengan hal ini mampu memberikan jalan pintas untuk
meningkatkan partisifasi masyarakat selaku bagian dari pada good governance di
bidang pelayanan public.
System birokrasi pemerintahan yang ideal merupakan partisifasi, dimana semua
elemen yang terlibat dalam Governance mempunyai suara dalam keputusan yang
dibuat sehingga kebijakan dapat diterima dengan baik. Hal inilah sebuah landasan
legalitas dalam system demokrasi, sebab konsep good governance sangat selaras
dengan demokrasi, karena demokrasi merupakan system yang berasal dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat tentu hal ini tidak lain dijalankan hanya untuk
kesejahteraan yang diinginkan rakyat sehingga terwujudnya kepuasan masyarakat
dalam pelayanan public. Ciri Good Governance didalam system tata pemerintahan
yang menjunjung tinggi demokratis tentu yang diutamakan tidak lain adalah
kepentingan masyarakat.