Materi kuliah Pelayanan Publik

1. Hakikat dan FalsafahHakikat dan Falsafah
Pelayanan PublikPelayanan Publik
Muslimin B. PutraMuslimin B. Putra
Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan SulselBidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel
Makassar,Makassar, 18 April18 April 20120155
LantaiLantai VV Gedung Iqra UNISMUH MakassarGedung Iqra UNISMUH Makassar
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi SelatanPerwakilan Sulawesi Selatan

2. Arti Kata Falsafah
• Anggapan, gagasan, dan sikap batin yg
paling dasar yg dimiliki oleh orang atau
masyarakat; pandangan hidup.
• Berfalsafah =
1.Memikirkan dalam-dalam (tentang
sesuatu);
2.Mengungkapkan pemikiran-
pemikiran yg dalam yg dijadikan
sbg pandangan hidup

3. Arti Kata Falsafah
• Falsafah adalah kata serapan bahasa
Arab dari istilah bahasa Yunani
“philosophia”. Istilah ini kemudian
diindonesiakan menjadi filsafat.
• Filsafat secara bahasa berarti pecinta
hikmah atau kebijaksanaan.

4. Arti Kata Falsafah
• Jadi filsafat dalam hal ini berbicara
tentang cara hidup, persoalan
keadilan dan kebaikan masyarakat
(sosiologis-empiris) seperti yang
diperbuat Socrates, Buddha dan
Konfusius. Kebanyakan filsuf besar
seperti Plato dan Aristoteles
berupaya untuk menggabungkan
dua orientasi falsafi ini.

5. Arti Kata Falsafah
• Ilmu Politik : Anggapan, gagasan,
dan sikap batin paling dasar yang
di miliki oleh suatu bangsa.
• Ilmu Administrasi : Keyakinan
paling mendasar dalam tata kelola
suatu organisasi.
• Ilmu Pemerintahan : Keyakinan
Pemerintah terhadap nilai-nilai
yang menjadi pedoman dalam
menjalankan tugas kepemerintahan

6. 1. Filsafat dalam bahasa Inggris, disebut
philosophy, adalah istilah filsafat yang berasal
dari bahasa Yunani, philosophia.
2. Istilah ini terdiri atas dua kata: philos (cinta)
atau philia (persahabatan, tertarik kepada) dan
shopia (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan,
keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi).
3. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta
kebijaksanaan atau kebenaran. Plato
menyebut Socrates sebagai philosophos
(filosof) dalam pengertian pencinta
kebijaksanaan.
Pengertian Filsafat

7. Konsep Dasar
Falsafah
Pelayanan
Publik
Melayani = Memenuhi
Kebutuhan.
Melayani Publik = Melayani
kebutuhan/kepentingan orang
banyak.

8. Pengertian Pelayanan
• Menurut Harbani (2007:128)
pelayanan pada dasarnya dapat
diartikan sebagai “aktivitas
seseorang, sekelompok atau
organisasi baik langsung maupun
tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan”.

9. Pengertian Pelayanan
• Davit Mc Kevitt; dalam bukunya Managing Core
Public Services (1998), menyatakan bahwa
“Core Public Services my be defined as those
sevices which are important for the protection
and promotion of citizen well-being, but are in
areas where the market is incapable of reaching
or even approaching a socially optimal state;
heatlh, education, welfare and security provide
the most obvious best know example”.

10. Fungsi Pemerintah
- Dalam dunia pemerintahan, persoalan
pelayanan publik menjadi sorotan semua pihak.
- Pada masa lalu, posisi aparatur pemerintah
cenderung sebagai sosok ”ambtenaar” – yang
konotasinya lebih sebagai penguasa ketimbang
sebagai pelayan publik.
- Seiring perkembangan jaman, maka posisi
aparatur menjadi sebaliknya – bukan minta
dilayani, tetapi wajib melayani.

11. Fungsi Pemerintah
• Esensi dasar dari keberadaan
pemerintah, adalah untuk
menciptakan ketentraman dan
ketertiban (maintain law and order)
serta sebagai instrumen untuk
mensejahterakan rakyat.

12. Fungsi Pemerintah (Pusat dan Daerah)
• Esensi dari pemberian urusan dan kewenangan
pemerintahan kepada daerah, diterjemahkan
menjadi kewenangan untuk “melayani” sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
• Kebutuhan masyarakat adalah pemenuhan
kebutuhan dasar (basic needs) dan kebutuhan
pengembanan sektor unggulan (core
competence).
• Kewenangan dibutuhkan daerah untuk
menjalankan urusannya, guna memungkinkan
daerah mampu menyediakan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar dan
pengembangan sektor unggulan.

13. Fungsi Pemerintah (Pusat
dan Daerah)
• Distribusi urusan dan kewenangan
kepada masing-masing pemerintahan
yang ada yaitu: Pusat, Provinsi,
Kabupaten dan Kota, pada hakekatnya
untuk menjamin keberlangsungan
pemberian pelayanan publik.
• Dalam kontek pemberian otonomi dan
desentralisasi, esensi distribusi urusan
dan kewenangan adalah membagi
tanggung jawab pelayanan kepada
masyarakat di daerah sesuai dengan
susunan pemerintahan.

14. Fungsi Pemerintah (Pusat
dan Daerah)
• Ada bagian urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah, pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau kewenangan
bersama (concurrent), dan ada yang menjadi
kewenangan mutlak Pemerintah.
• Kabupaten dan Kota, pada dasarnya hanya
memiliki kewenangan yang terbatas dan
berskala lokalitas sesuai batasan dampak
eksternalitas dan tanggungjawabnya

15. Fungsi Birokrasi Pemerintah
Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi
utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi
pembangunan dan fungsi pemerintahan
umum.
• a. Fungsi pelayanan; berhubungan
dengan unit organisasi pemerintahan
yang berhubungan langsung dengan
masyarakat. Fungsi utamanya,
memberikan pelayanan (service)
langsung kepada masyarakat.

16. Fungsi Birokrasi Pemerintah
b. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit
oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu
bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Fungsi
pokoknya adalah development function dan adaptive
function.
c. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan
rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi),
temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara
ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih
dekat pada fungsi pengaturan (regulation function).

17. Hakikat Pelayanan Publik
• Hakikat pelayanan publik adalah usaha
untuk memenuhi kebutuhan orang lain
sehingga orang tersebut merasa puas.
• Puas atau satisfaction, dalam bahasa
latin terdiri dari istilah satis (cukup) dan
facere (melakukan/ membuat sesuatu).
• Melayani berarti memberikan sesuatu
yang ”memuaskan” dari produk barang
atau jasa yang sanggup membuat
kriteria ”cukup”.

18. • Kecukupan bagi satu orang dengan
orang lainnya tentunya tidaklah sama.
Padahal yang dilayani aparatur
pemerintahan adalah publik, yang terdiri
dari beragam orang.
• Oleh karena itu, instansi pemerintah
harus menyediakan orang-orang yang
memang mumpuni dalam ikhwal
melayani kebutuhan publik dan
menetapkan standar pelayanan.
Hakikat Pelayanan Publik

19. Dalam instansi pemerintahan telah ditetapkan
standart minimal dari sebuah pelayanan publik,
seperti diantaranya:
• Prosedur pelayanan,
• Persyaratan pelayanan,
• Kejelasan pelaksana pelayanan,
• Tata tertib pelaksana pelayanan,
• Tanggung jawab petugas,
• Profesionalisme pelaksana Pelayanan,
• Kepastian waktu dan biaya pelayanan, dan
• Keadilan mendapat pelayanan.
Standar Pelayanan Minimal

20. 1. Berorientasi pada kepentingan publik
2. Melakukan pelayanan sesuai dengan
prosedur berlaku
3. Menguasai ”product knowledge” / jenis tugas
dan fungsi lembaga dimana aparatur bekerja
4. Mengembangkan pola komunikasi efektif
kepada klien
5. Menyediakan fasilitas pelayanan yang
memberikan kenyamanan
Prinsip Pelayanan

21. * Agenda paling mendasar dalam
proses menuju pelayanan publik
yang bagus adalah merubah
orientasi berpikir: “dari aparatur
yang bertindak sebagai penguasa
menjadi aparatur yang bertindak
sebagai pelayan”.
Prinsip Pelayanan

22. Kriteria Pelayanan Prima
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan
prima yaitu
• Kesederhanaan,
• Kejelasan dan kepastian pelayanan,
• Keamanan,
• Keterbukaan,
• Efesiensi,
• Ekonomis,
• Keadilan yang merata dan ketetapan waktu.

23. Thank You
Kingsoft Office
wwww.ombudsman.go.id
Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan
Sulawesi Selatan