Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelayanan publik, termasuk definisi, penyelenggara, ruang lingkup, dan data pengaduan pelayanan publik di Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan terkait penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut. Sebagian besar pelapor adalah perorangan dan instansi terlapor adalah pemerintah daerah.

1. Disampaikan pada
Rakor Satgas Saber Pungli UPP Prov. Sulsel
Hotel Maxone
Makassar, 13 Desember 2018 MUSLIMIN B. PUTRA
Bidang Pemeriksaan Laporan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulsel

2. Apa Itu Pelayanan Publik ?
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara layanan publik
[Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009]

3. • Penyelenggara Negara
• Korporasi
• Lembaga Independen
• Badan Hukum lain
Penyelenggara
Pelayanan Publik

4. Pelaksana Pelayananan
Publik
Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja didalam organisasi
penyelenggara dan bertugas
melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan pelayanan
publik.

5. Siapa Penerima Manfaat
Pelayanan Publik?
Seluruh Pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang
perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

6. Apa Saja Ruang Lingkup
Pelayanan Publik yang
Diawasi?
Meliputi pelayanan barang
publik, pelayanan jasa
publik, dan pelayanan
administratif yang diatur
dalam peraturan
perundang-undangan
(lihat pasal 5 UU No. 25 Thn. 2009)

7. Pelayanan Barang Publik Pelayanan Administratif
Pelayanan Jasa Publik

8. Tiga Peran Ombudsman sesuai
UU No. 37/2008
 Mendorong peningkatan mutu pelayanan negara di
segala bidang agar setiap warga negara dan
pendudukan memperoleh keadilan, rasa aman dan
kesejahteraan yang semakin baik.
 Mendorong penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur,
terbuka, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme.
 Mendorong pemerintah untuk menerapkan secara
konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik
seperti asas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk
menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih.

9. Apa itu maladministrasi?
Adalah perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi
tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan oleh penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materil dan/atau immateriil bagi masyarakat
atau perseorangan.

10. • Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk
menangani (undue delay).
• Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of
power).
• Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not
impartiality).
• Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai
dengan aturan/fakta.
• Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy).
• Intervensi (intervention).
• Inkompetensi (incompetence).
• Imbalan/praktek KKN.
• Penyimpangan prosedur (procedure deviation).
• Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak
(illegal possesion & ownership).
• Bertindak tidak layak (inappropriate practices).
• Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).

11. DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
SULSEL 2018
Berdasarkan Dugaan Maladministrasi:
1. Penyimpangan Prosedur 113 pengaduan,
2. Penundaan Berlarut 91 pengaduan,
3. Tidak Memberikan Pelayanan 51
pengaduan,
4. Tidak Kompeten 20 pengaduan,
5. Penyalahgunaan Wewenang 15
pengaduan,
6. Permintaan Imbalan 13 pengaduan,
7. Tindakan Tidak Patut 10 pengaduan.
11

12. DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
SULSEL 2018
DARI SEGI KLASIFIKASI PELAPOR
1. PERORANGAN/KORBAN
LANGSUNG 248 PENGADUAN
2. KELUARGA KORBAN 32
PENGADUAN
3. KUASA HUKUM 20 PENGADUAN
4. LSM/LBH
5. INISIATIF INVESTIGASI
12

13. DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
SULSEL 2018
DARI SEGI MEKANISME PENYELESAIAN
PENGADUAN
1. TIDAK DITEMUKAN MALADMINSTRASI 37
PENGADUAN
2. KLARIFIKASI LISAN 28 PENGADUAN
3. INVESTIGASI LAPANGAN 24 PENGADUAN
4. KLARIFIKASI TERTULIS 23 PENGADUAN
5. PERMINTAAN PELAPOR 5 PENGADUAN
6. SARAN 5 PENGADUAN
7. TIDAK MELENGKAPI DATA
13

14. DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
SULSEL 2018
DARI SEGI HASIL TINDAK LANJUT
1. PENGADUAN DITUTUP 127 PENGADUAN
2. MENUNGGU RESPON TERLAPOR 90
PENGADUAN
3. PROSES INVESTIGASI 36 PENGADUAN
4. LAPORAN TELAH DISELESAIKAN 15
PENGADUAN
5. MENUNGGU DATA TAMBAHAN DARI
PELAPOR
14

15. DATA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
SULSEL 2018
DARI SEGI KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR
1. PEMERINTAH DAERAH 141 PENGADUAN
2. KEPOLISIAN 41 PENGADUAN
3. INSTANSI KEMENTRIAN 35 PENGADUAN
4. BUMN/BUMD 27 PENGADUAN
5. KOMISI NEGARA/LNS 12 PENGADUAN
6. LAIN-LAIN
15

16.  Melakukan setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan;
 Melakukan setiap upaya menegakkan norma;
 Melakukan setiap upaya menghindari penyimpangan &
perangkap jabatan;
 Memberikan keteladanan (exemplary paragon);
 Menunjukkan sikap kepedulian & kebersamaan (care
and share);
 Membangun keakraban & kedekatan (intimacy) baik
kepada bawahan maupun mitra kerja;
 Membangun kepercayaan timbal balik (reciprocal trust)
secara vertical, horisontal maupun diagonal.

17. TERIMA KASIH