Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan anti korupsi yang mencakup tiga tingkatan korupsi yaitu pengkhianatan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan mendapatkan keuntungan material secara tidak sah. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

2. Tiga Tingkatan Korupsi
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan material yang
bukan haknya melalui kekuasaan)

3. Betrayal of Trust
• Penghianatan merupakan bentuk korupsi paling
sederhana.
• Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang diterimanya
adalah koruptor.
• Amanat dapat berupa apapun, baik materi
maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat)
• Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan
pribadi merupakan bentuk korupsi.

4. Abuse of Power
• Abuse of power merupakan korupsi tingkat
menengah.
• Merupakan segala bentuk penyimpangan
yang dilakukan melalui struktur kekuasaan,
baik pada tingkat negara maupun
lembaga-lembaga struktural lainnya,
termasuk lembaga pendidikan, tanpa
mendapatkan keuntungan materi.

5. Material Benefit
• Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material baik
bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
• Korupsi pada level ini merupakan tingkat
paling membahayakan karena melibatkan
kekuasaan dan keuntungan material.
• Ini merupakan bentuk korupsi yang paling
banyak terjadi di indonesia.

6. Unsur-Unsur Tindakan Korupsi
1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
3. Merugikan keuangan/ perekonomian
negara

7. Nilai-Nilai Anti Korupsi
 Jujur
 Disiplin
 Tanggung Jawab
 Kerja Keras
 Mandiri
 Sederhana
 Adil
 Berani
 Peduli

8. Jujur

9. Disiplin

10. Tanggung Jawab

11. Kerja Keras

12. Mandiri

13. Sederhana

14. Adil

15. Berani

16. Peduli

17. PRINSIP
ANTI
KORUPSI
Kewajaran
Transparansi
Kebijakan
Akuntabilitas
Kontrol Kebijakan
Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

18. Akuntabilitas
• Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara
aturan dan pelaksanaan kerja.
• Semua lembaga mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai aturan main baik dalam
bentuk de facto maupun de jure, baik pada level
budaya (individu dengan individu) maupun
pada level lembaga.

19. Mengukur Akuntabilitas
1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan melalui
Mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
semua kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan manfaat yang
diperoleh masyarakat baik secara
langsung maupun manfaat jangka
panjang dari sebuah kegiatan.

20. Transparansi
 Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan
semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka,
sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui
oleh publik.
 Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol
bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi
mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling
menjunjung tinggi kepercayaan (trust).

21. Keterlibatan Masyarakat dalam
Transparansi
 Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan,
implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap
kinerja anggaran.
 Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula
dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran
pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
 Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan
dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan
proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial
dan pertanggungjawaban secara teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan
yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah
proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.
 Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara
terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga
secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

22. Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)

23. Transparansi Berdasarkan Proses
 Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi
lima yaitu proses penganggaran, proses
penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses
pengawasan, dan proses evaluasi.
 Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai
dari perencanaan, implementasi, laporan
pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi)
terhadap kinerja anggaran.
 Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek
pembangunan terkait dengan proses pembahasan
tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran
pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran
belanja).

24. Transparansi Berdasarkan Proses
 Proses pembahasan membahas tentang pembuatan
rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi
penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan
proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis,
pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek
pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan
yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan
oleh masyarakat sendiri.
 Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses
evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek
dijalankan secara terbuka dan bukan hanya
pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara
teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja
pembangunan.

25. Kewajaran
 Prinsip kewajaran atau fairness
ditujukan untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran) dalam
penganggaran, baik dalam bentuk
mark up maupun ketidakwajaran
lainnya.

26. Penegakan Prinsip Kewajaran
1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan
keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip
pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan
efektifitas.
3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value
for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.
Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip
fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis
maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip
fairness.
5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur
dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses
pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari
kejujuran.

27. Kebijakan
 Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan.
Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar
tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara
dan masyarakat.
 Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan
undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-
undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun
lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan
anggaran negara oleh para pejabat negara.

28. Kebijakan UU Terkait Korupsi
 UU No. 31 Tahun 1999 (UU
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.
 UU No. 30 Tahun 2002 (UU Komisi
Pemberantasan Tipikor) beserta UU
perubahannya.
 UU No. 46 Tahun 2009 (UU
Pengadilan Tipikor).

29. Instrumen Peraturan yang Terkait
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Prinsipnya : Badan Publik (termasuk Pemerintah
Daerah) harus menyediakan informasi bagi publik
baik informasi itu diminta atau tidak diminta,
seperti informasi yang harus tersedia setiap saat,
informasi yang diumumkan secara berkala,
informasi yang harus diumumkan secara serta
merta) kecuali informasi yang diminta termasuk
yang dikecualikan atau rahasia.

30. Instrumen Peraturan yang Terkait
 UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara
Khususnya tentang pengelolaan piutang dan
utang, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Barang
Milik Negara /Daerah ketentuan dalam
Penatausahaan dan pertanggungjawaban
APBN/APBD
 UU. No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Khususnya tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN dan APBD.

31. Instrumen Peraturan yang Terkait
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
Prinsipnya : Memberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara masyarakat dengan
penyelenggara dalam pelayanan publik ,
diantaranya mengenai terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas tentang Hak tanggung jawab
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

32. Instrumen Peraturan yang Terkait
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (lampiran BAB IV.1.2, huruf E
angka 35)
Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di
pusat maupun daerah, agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

33. Instrumen Peraturan yang Terkait
 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
Mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Hasil pengawasan berupa rekomendasi kepada terlapor atau
atasan terlapor untuk dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan
dapat dikenakan sanksi administrasi

34. Kontrol Kebijakan
 Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol
kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan
mengeliminasi semua bentuk korupsi.
 Pada prinsip ini, dibahas mengenai lembaga-
lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating
organization, reformasi sistem pengawasan di
Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia.
Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi,
evolusi dan reformasi.

35. Kontrol Kebijakan
 Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol
terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam kontrol
kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan
menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih
layak.
 Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu
mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap
tidak sesuai.
 Mahasiswa dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan
kontrol kebijakan baik berupa partisipasi maupun revolusi.