Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Terdapat beberapa poin penting diantaranya meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peran PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa beserta peningkatan pelayanan. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, serta memiliki tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan. Jenis L
3. MATERI SPB 2.1 PEMBANGUNAN DESA BERBASIS DATA.pptxmutiaras1
Dokumen tersebut membahas tentang materi pembangunan desa berbasis data SDGs yang mencakup tujuan pembelajaran seperti memahami konsep SDGs Desa, mampu melakukan analisis data SDGs Desa, dan merumuskan strategi aksi berdasarkan prioritas. Metode pembelajarannya meliputi tutorial, diskusi kelompok, dan simulasi kerja kelompok dengan indikator capaian seperti hasil analisis data dan skema strategi aksi SDGs Desa.
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Rangkuman singkat dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa beserta peningkatan pelayanan. LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa, serta memiliki tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan. Jenis L
3. MATERI SPB 2.1 PEMBANGUNAN DESA BERBASIS DATA.pptxmutiaras1
Dokumen tersebut membahas tentang materi pembangunan desa berbasis data SDGs yang mencakup tujuan pembelajaran seperti memahami konsep SDGs Desa, mampu melakukan analisis data SDGs Desa, dan merumuskan strategi aksi berdasarkan prioritas. Metode pembelajarannya meliputi tutorial, diskusi kelompok, dan simulasi kerja kelompok dengan indikator capaian seperti hasil analisis data dan skema strategi aksi SDGs Desa.
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxFadlan43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa kepala desa bertanggung jawab menyusun Peta Jalan SDGs Desa yang paling sedikit memuat sasaran, kondisi, permasalahan, solusi, sumber daya, dan program untuk pencapaian SDGs di desa. Dokumen selanjutnya menjelaskan langkah penyusunan Peta Jalan SDGs Desa melalui pembentukan tim, analisis data capaian SDGs, SWOT, dan penetap
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk tahun 2023. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peranan PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxFadlan43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa kepala desa bertanggung jawab menyusun Peta Jalan SDGs Desa yang paling sedikit memuat sasaran, kondisi, permasalahan, solusi, sumber daya, dan program untuk pencapaian SDGs di desa. Dokumen selanjutnya menjelaskan langkah penyusunan Peta Jalan SDGs Desa melalui pembentukan tim, analisis data capaian SDGs, SWOT, dan penetap
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 dan rencana penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RA RPKJMN) 2025-2045.
2. Evaluasi menunjukkan 69% indikator pencapaian target nasional meningkat, 21% stagnan atau menurun, serta perlu penyesuaian target RKP 2024.
3. RKP 2024 akan diarahkan untuk memperce
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk tahun 2023. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peranan PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
Webinar membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, meliputi penataan administrasi desa, penyusunan peraturan daerah tentang kewenangan desa, dan ancaman pidana bagi kepala desa pelaku tindak pidana. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menjelaskan ketentuan terkait pembentukan desa, penyaluran dana desa, kode desa, serta syarat menjadi calon kepala desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan penyuluh keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan penyuluh keluarga berencana dijelaskan secara rinci beserta tata cara pelaksanaannya.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
APIP memainkan peran penting dalam pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) melalui pengawasan pengelolaan keuangan desa secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap strategi percepatan penurunan stunting melalui anggaran APBD. Kemendagri menegaskan pentingnya alokasi anggaran daerah untuk program penanggulangan stunting sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal ini meliputi pemberian makanan tambahan, bantuan PKK, dan peningkatan konsumsi ikan guna mendukung target penurunan stunt
Disampaikan pada Launching Inovasi Desa dan Penghargaan Inovasi OPD Kabupaten Tangerang
10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dokumen ini membahas pelaksanaan PKAD terpadu di Provinsi Jawa Tengah melalui pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi strategi PKAD, pelatihan SDM, pembentukan lembaga penunjang di tingkat kabupaten/kecamatan, dan penyusunan regulasi. Contoh baik di lokasi pilot perlu diperluas dan dibutuhkan dukungan teknis lanjutan untuk pengembangan sistem pengembangan
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA TA. 2023
2. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
TUGAS
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Perumusan Kebijakan;
2. Pelaksanaan Kebijakan;
3. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan
Koordinasi;
4. Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan
Desa;
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan
6. Pemberian Bimbingan Teknis;
di bidang fasilitasi penataan desa,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa, pengelolaan keuangan dan aset desa,
produk hukum desa, pemilihan kepala desa,
perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa,
kerja sama pemerintahan, serta evaluasi
perkembangan desa
FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI
DITJEN BINA PEMDES
SESUAI PERMENDAGRI
13/2021
3. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
KEBIJAKAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA DITJEN BINA PEMDES
BERDASARKAN PERPRES 114/2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
PENGUATAN PERAN LEMBAGA PKK DAN POSYANDU DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2
PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
MELAKUKAN PEMBINAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN SERTA FASILITASI
TERHADAP PEMERINTAH DESA, BPD DAN LEMBAGA PENDUKUNG
PEMERINTAH DESA
DIGITALISASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3
4. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
CAPAIAN 2020-2021
5. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Pelatihan PTPD
Penyiapan Pelatih AD Yang
Berkompeten
Pelatih Aparatur Daerah
(MoT/ToT)
Pelatihan bagi BPD dan LKD
Pelatihan Aparatur Desa
Kegiatan Capaian
Fasilitasi Ranperbup Kewenangan Desa
Fasilitasi Batas Desa
Bantuan Sarpras Kantor Desa
Fasilitasi Pilkades Serentak
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Fasilitasi
SISKEUDES
Fasilitasi
SIPADES
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Desa Swadaya
Desa Swakarsa
Desa Swasembada
6. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RANCANGAN RENCANA KERJA
TA.2023
7. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN
Peningkatan kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat dan daerah, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan
penguatan inovasi
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan desa yang efektif
dan efesien
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase desa dengan nilai
Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori nilai
“Baik”
1. Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan
Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata
Kelola Pemerintahan Desa (Target: Aparatur
Pemdes dan LKD);
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar
(Target: Lembaga Desa);
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Sistem Pelayanan Administrasi
Kelembagaan Desa sesuai Standar (Target:
Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan
Desa)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
8. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
2
3
4
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Pelatihan,
Bimbingan Teknis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
Penataan Kelembagaan Desa baik Kelembagaan Pemerintah Desa maupun BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui pembinaan maupun asistensi secara berjenjang sehingga
pelayanan administrasi oleh Pemerintah Desa dapat dilaksanakan sesuai standar
Peningkatan Peranan PKK Sebagai Gerakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Tingkat
Desa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Desa
Revitalisasi Posyandu Dalam Pemberian Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Dan Perunan
Stunting Di Tingkat Desa
ISU STRATEGIS DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022-2023
9. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PRIORITAS NASIONAL
Desa yang telah memiliki batas
wilayah sesuai ketentuan
Desa yang telah tertib administrasi
pengelolaan aset desa
Sistem dan Prosedur yang
dikembangkan
Peningkatan Kapasitas Aparat
Pemerintahan Desa dan Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Daerah/Desa yang Terintegrasi
Dengan Sistem
P3PD
1
2
3
4
5
6
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan
Kab/Kota (DEKONSENTRASI/TP)
7
10. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PROGRAM P3PD
TA.2023
11. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
P3PD adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas
kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola
pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
Memperkuat kinerja
Pemerintah dan Aparat
Desa melalui
peningkatan kapasitas
yang berbasis permintaan
dan kebutuhan
Memperkuat
pembangunan
partisipastif melalui
perbaikan sistem
pendampingan dan
peningkatan kapasitas
masyarakat
Pengenalan sistem
transfer insentif berbasis
kinerja (performance-
based grant, PBG)
melalui pemberian
insentif untuk menguji
perbaikan kinerja di Tk
Desa dan Kab
Memperkuat koordinasi,
supervisi, monitoring dan
Evaluasi Kinerja Desa
melalui penguatan sistem
informasi dan data desa
berbasis teknologi
1 2 3 4
12. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Tujuan program:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem
akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan
kualitas belanja di tingkat desa.
Komponen dan Institusi Pelaksana
1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan
Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga
penyelenggara)
2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh
Kemendesa PDTT
3. Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh
Kemendagri dan Kemenkeu
4. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh
Bappenas & Kemenko PMK
Sasaran P3PD:
• Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada
hasil Nasional
• Tersedianya sistem pemberian layanan berbasis teknologi
• Tersedianya layanan dukungan baru di lokasi-lokasi prioritas
• Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja
Latar Belakang:
1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum
didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan
dan anggaran belanja secara efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan
penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.
3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa
diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan
pembangunan dan kemandirian desa
Tingkat
Pemerintahan
(total)/Tahun
Tahun 1 Tahun 2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Provinsi
33 33 33 33 33
Kabupaten/Kota
100 180 250 330 380
Desa
16.519 27.656 47.038 58.502 66.496
13. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan
Kualitasnya
Sistem dan Prosedur yang dikembangkan
Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem
Dukungan Manajamen P3PD
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
(DEKONSENTRASI/TP)
OUTPUT PROGRAM P3PD SESUAI RENCANA KERJA TA.2023
14. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
TERIMA
KASIH