Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770V2C Consultant
Nama:
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mulai Tahun Pajak 2016 (Formulir 1770 PDF Isian)
Pengguna:
Wajib Pajak Orang Pribadi
Tanggal Berlaku: Kamis, 5 Januari 2017
Status: Masih berlaku
Jenis Pajak: Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua adalah beberapa fasilitas kenikmatan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan. Jadi bagaimana sebenarnya perhitungan pajak untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua? Silahkan simak paparan dalam bentuk slide dibawah ini.
Konsep Balanced Score Card. Penilaian kinerja dilihat dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, konsumen, learn and growth dan proses bisnis internal.
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia . membahas analisis strategik dalam perusahaan kereta api, dimana dampak peraturan harga pesawat tidak ada penetapan batas bawah maka kereta api berdampak.
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia . membahas analisis strategik dalam perusahaan kereta api, dimana dampak peraturan harga pesawat tidak ada penetapan batas bawah maka kereta api berdampak.
Dmfi booklet indonesian. isi petisi nya yah jangan lupa klik www.dogmeatfreeindonesia.org
tidak sampai 1 menit isi petisi ini agar indonesia bebas dari daging anjing, anjing layak diperlakukan layak dan lebih baik.
tolong ya teman - teman
Dmfi booklet indonesian. isi petisi nya yah jangan lupa klik www.dogmeatfreeindonesia.org
tidak sampai 1 menit isi petisi ini agar indonesia bebas dari daging anjing, anjing layak diperlakukan layak dan lebih baik.
tolong ya teman - teman
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. 1.
2.
NOMOR URUT :
:
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
:
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D
A.
•
•
•
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22a.
22b.
23.
a.
b.
24.
a.
b.
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
KUASA
NAMA LENGKAP
NPWP
JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
24
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
Pemerintah
NPWP PEMOTONG PAJAK
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
23
YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
RUPIAH
KARYAWAN ASING
2 0
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
Lembar 1 untuk Pegawai
PENGHASILAN BRUTO :
NAMA PEMOTONG PAJAK
LAKI-LAKI PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
FORMULIR
TAHUNKALENDER
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1
2. TUNJANGAN PPh 2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4
9.
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
10
7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 16
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15
14
(tempat)
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) 18
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
21
Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
22a
22
20
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
Dipotong dan dilunasi dengan SSP 22b
PEMOTONG PAJAK TGL THN
PPh PASAL 21 TERUTANG
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
BLN
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
2. 1.
2.
NOMOR URUT :
:
:
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :
NIP / NRP :
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :
:
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN :
STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D
A.
•
•
•
19.
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
BLN
NAMA :
NIP/NRP :
19
TAHUNKALENDER
1721 - A2
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
FORMULIR
PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
PEGAWAI TERSEBUT
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
(Tempat) TGL THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA