SlideShare a Scribd company logo
1.
2.
NOMOR URUT :
:
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
:
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D
A.
•
•
•
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22a.
22b.
23.
a.
b.
24.
a.
b.
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
KUASA
NAMA LENGKAP
NPWP
JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
24
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
Pemerintah
NPWP PEMOTONG PAJAK
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
23
YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
RUPIAH
KARYAWAN ASING
2 0
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
Lembar 1 untuk Pegawai
PENGHASILAN BRUTO :
NAMA PEMOTONG PAJAK
LAKI-LAKI PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
FORMULIR
TAHUNKALENDER
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1
2. TUNJANGAN PPh 2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4
9.
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
10
7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 16
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15
14
(tempat)
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) 18
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
21
Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
22a
22
20
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
Dipotong dan dilunasi dengan SSP 22b
PEMOTONG PAJAK TGL THN
PPh PASAL 21 TERUTANG
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
BLN
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
1.
2.
NOMOR URUT :
:
:
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :
NIP / NRP :
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :
:
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN :
STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D
A.
•
•
•
19.
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
BLN
NAMA :
NIP/NRP :
19
TAHUNKALENDER
1721 - A2
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
FORMULIR
PEREMPUAN
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
PEGAWAI TERSEBUT
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
(Tempat) TGL THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA

More Related Content

What's hot

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Leks&Co
 
Berita acara serah terima dokumen
 Berita acara serah terima dokumen Berita acara serah terima dokumen
Berita acara serah terima dokumen
Legal Akses
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
suiggetsu
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Idik Saeful Bahri
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
karomah95
 
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
legalakses636
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohonNasria Ika
 
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAKJASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
Deni Luckyman
 
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
Fuad Yusuf Herdyus
 
57. draf tanda terima uang perusahaan
57. draf tanda terima uang perusahaan57. draf tanda terima uang perusahaan
57. draf tanda terima uang perusahaan
legalakses636
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
Iko Matussuniah
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
Firdha Aryati
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 
Berita acara penahanan
Berita acara penahananBerita acara penahanan
Berita acara penahananDwi Setiawan
 
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWTCONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
 
Teknik teknik PNF
Teknik teknik PNFTeknik teknik PNF
Teknik teknik PNF
Yanto Physio
 

What's hot (20)

Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Berita acara serah terima dokumen
 Berita acara serah terima dokumen Berita acara serah terima dokumen
Berita acara serah terima dokumen
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
 
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
02. draf perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pkwt)
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAKJASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
JASA KONSULTAN KEUANGAN DAN PAJAK
 
Surat pernyataan jual beli tanah
Surat pernyataan jual beli tanahSurat pernyataan jual beli tanah
Surat pernyataan jual beli tanah
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
Template Draft Surat Pengunduruan diri direktur
 
57. draf tanda terima uang perusahaan
57. draf tanda terima uang perusahaan57. draf tanda terima uang perusahaan
57. draf tanda terima uang perusahaan
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1Mojakoe perpajakan 1
Mojakoe perpajakan 1
 
Berita acara penahanan
Berita acara penahananBerita acara penahanan
Berita acara penahanan
 
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWTCONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
 
Teknik teknik PNF
Teknik teknik PNFTeknik teknik PNF
Teknik teknik PNF
 

Similar to Form 1721 A1 a2 Tahun 2009

Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Ardi Noey
 
Pajak
PajakPajak
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
Greinicitraa Greinicitraa
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
Fergieta Prahasdhika
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Fergieta Prahasdhika
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Kppkp Bangil
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Kppkp Bangil
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
V2C Consultant
 
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir PerpajakanFungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Linda Kartika Sari
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
materipenyuluhan
 
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIContoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Fergieta Prahasdhika
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Dwi Utomo
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
apotek agam farma
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Kppkp Bangil
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Yesica Adicondro
 
Bendaharawan
BendaharawanBendaharawan
Bendaharawan
Kppkp Bangil
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan editMateri sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Kppkp Bangil
 
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptxSlide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
ssuser58c7a6
 
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
GLC
 

Similar to Form 1721 A1 a2 Tahun 2009 (20)

Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
Bukti potong formulir 1721 a1 a2-0
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
Form spt p ph 21 26 all (per 14.pj_.2013 30042013)
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss  2009
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss 2009
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
 
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
Spt masa p ph 21 sejak januari 2014 (per 14_pj_2013)
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
 
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir PerpajakanFungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIContoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Contoh Formulir spt 1770_s_2014 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaPerlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tua
 
01 form 1770 2009
01 form 1770 200901 form 1770 2009
01 form 1770 2009
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
 
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
Form 1770 Tahun 2010 Indonesia
 
Bendaharawan
BendaharawanBendaharawan
Bendaharawan
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan editMateri sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
 
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptxSlide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
Slide PP 38 2016 TGR Non Bendahara.pptx
 
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Contoh Kontrak Eksplorasi dan Studi Kelayakan Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 

More from Yesica Adicondro

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
Yesica Adicondro
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
Yesica Adicondro
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Yesica Adicondro
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
Yesica Adicondro
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
Yesica Adicondro
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
Yesica Adicondro
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
Yesica Adicondro
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
Yesica Adicondro
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
Yesica Adicondro
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Yesica Adicondro
 

More from Yesica Adicondro (20)

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
 
analisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfaanalisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfa
 

Recently uploaded

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (12)

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 

Form 1721 A1 a2 Tahun 2009

  • 1. 1. 2. NOMOR URUT : : : NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : : STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/ JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D A. • • • 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22a. 22b. 23. a. b. 24. a. b. B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN KUASA NAMA LENGKAP NPWP JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN 24 DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN Pemerintah NPWP PEMOTONG PAJAK JUMLAH PPh PASAL 21 : YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) 23 YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21) RUPIAH KARYAWAN ASING 2 0 Lembar 2 untuk Pemotong Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1721 - A1 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA Lembar 1 untuk Pegawai PENGHASILAN BRUTO : NAMA PEMOTONG PAJAK LAKI-LAKI PEREMPUAN RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : FORMULIR TAHUNKALENDER DEPARTEMEN KEUANGAN RI 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1 2. TUNJANGAN PPh 2 3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3 4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4 9. 5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5 6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 6 10 7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11 8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9 PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 16 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 17 13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15 14 (tempat) PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) 18 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 19 21 Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung 22a 22 20 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI Dipotong dan dilunasi dengan SSP 22b PEMOTONG PAJAK TGL THN PPh PASAL 21 TERUTANG TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN BLN PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
  • 2. 1. 2. NOMOR URUT : : : : NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : NIP / NRP : NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : : PANGKAT / GOLONGAN : JABATAN : STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D A. • • • 19. 20. a. b. B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN C. TANDA TANGAN BENDAHARA BLN NAMA : NIP/NRP : 19 TAHUNKALENDER 1721 - A2 Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 2 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NAMA INSTANSI / BADAN LAIN NPWP BENDAHARA NAMA BENDAHARA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA FORMULIR PEREMPUAN RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI POKOK / PENSIUN 1 2. TUNJANGAN ISTERI 2 3. TUNJANGAN ANAK 3 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5 6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6 7. TUNJANGAN BERAS 7 8. TUNJANGAN KHUSUS 8 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9 10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10 PENGURANGAN 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16 17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17 18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PEGAWAI TERSEBUT JUMLAH PPh PASAL 21 : YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) 20 YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18) JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI (Tempat) TGL THN Tanda Tangan dan Cap BENDAHARA