Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanRidwan Firmansyah
Contoh Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
dijelaskan point-point :
1. Perjanjian tanggal jatuh tempo
2. Jumlah Total hutang yang harus dibayar
3. Penjelasan apa saja barang yang menjadi objek jaminan
4. Apabila tidak bisa membayar maka berhak mengambil alih kepemilikan barang yang menjadi objek jaminan
5. Penyelesaian sengketa
Contoh Perjanjian Layanan Bilingual (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
Perjanjian ini menjelaskan syarat dan ketentuan penggunaan layanan aplikasi mobile CardNet. Pengguna setuju untuk mematuhi perjanjian ini termasuk kebijakan privasi dan peraturan bisnis lainnya. Perjanjian ini memberikan lisensi penggunaan layanan secara non-eksklusif untuk kepentingan pribadi. Layanan dapat digunakan secara gratis atau berbayar, tergantung fitur yang dipilih. Pengguna bertanggung jawab atas
Perjanjian ini mengatur hutang piutang antara dua pihak dimana pihak kedua meminjam uang tunai, laptop, dan cincin emas dari pihak pertama. Pihak kedua setuju untuk melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal yang ditentukan, dan jika gagal bayar akan dilaporkan ke pengadilan. Perjanjian ini dibuat untuk mengatur waktu pembayaran kembali pinjaman pihak kedua.
Surat perjanjian jual beli ini mengatur tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan studio musik milik Yohanes Kurniawan kepada Samsul Bachrie dengan harga Rp1 miliar yang akan dibayar secara kredit dengan uang muka 50% dan sisa cicilan selama 5 bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran perjanjian.
Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan JaminanRidwan Firmansyah
Contoh Surat Perjanjian - Penagihan Hutang Jatuh Tempo dengan Jaminan
dijelaskan point-point :
1. Perjanjian tanggal jatuh tempo
2. Jumlah Total hutang yang harus dibayar
3. Penjelasan apa saja barang yang menjadi objek jaminan
4. Apabila tidak bisa membayar maka berhak mengambil alih kepemilikan barang yang menjadi objek jaminan
5. Penyelesaian sengketa
Contoh Perjanjian Layanan Bilingual (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
Perjanjian ini menjelaskan syarat dan ketentuan penggunaan layanan aplikasi mobile CardNet. Pengguna setuju untuk mematuhi perjanjian ini termasuk kebijakan privasi dan peraturan bisnis lainnya. Perjanjian ini memberikan lisensi penggunaan layanan secara non-eksklusif untuk kepentingan pribadi. Layanan dapat digunakan secara gratis atau berbayar, tergantung fitur yang dipilih. Pengguna bertanggung jawab atas
Perjanjian ini mengatur hutang piutang antara dua pihak dimana pihak kedua meminjam uang tunai, laptop, dan cincin emas dari pihak pertama. Pihak kedua setuju untuk melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal yang ditentukan, dan jika gagal bayar akan dilaporkan ke pengadilan. Perjanjian ini dibuat untuk mengatur waktu pembayaran kembali pinjaman pihak kedua.
Surat perjanjian jual beli ini mengatur tentang penjualan sebidang tanah dan bangunan studio musik milik Yohanes Kurniawan kepada Samsul Bachrie dengan harga Rp1 miliar yang akan dibayar secara kredit dengan uang muka 50% dan sisa cicilan selama 5 bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran perjanjian.
Transaksi jual beli sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Korpri Blok AB No. 100 antara Bedjo Untung Aja dan Pinter Sudah Cukup dengan harga Rp. 100 juta. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp. 40 juta dan sisanya Rp. 60 juta dibayar secara cicilan Rp. 10 juta per bulan selama 6 bulan.
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Ada perbedaan pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi antara Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 UU PPh. Pasal 4 ayat 2 berlaku untuk pengusaha konstruksi bersertifikat, sedangkan Pasal 23 berlaku untuk yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapannya.
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjamanMukhdinAza
Perjanjian ini mengatur tentang pinjaman uang senilai Rp16 juta dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju menjadikan barang elektronik sebagai jaminan pinjaman, dan berkewajiban melunasi pinjaman pada bulan Januari 2008. Jika lunas sebelum jatuh tempo, barang jaminan akan dikembalikan, tetapi jika tidak lunas maka barang jaminan akan menjadi milik Pihak Pertama. Per
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Kontrak ini mengatur kerja sama antara CV Maju Jaya sebagai kontraktor dengan pemilik rumah untuk membangun rumah tinggal dengan anggaran Rp2,1 miliar. Kontraktor akan mengerjakan perencanaan dan konstruksi sesuai spesifikasi. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap mulai dari uang muka perencanaan Rp10 juta hingga penyelesaian proyek.
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Perjanjian ini mengatur hubungan keagenan antara PT. Multi Indocitra Tbk (MIC) dengan seorang distributor untuk wilayah pemasaran tertentu. Distributor ditunjuk sebagai agen pemasaran produk lampu hemat energi merek HORI dan bertanggung jawab atas target penjualan, laporan penjualan, dan pembayaran tepat waktu. Pelanggaran kewajiban distributor dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh MIC.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Perjanjian ini mengatur hak pakai tanah antara dua pihak untuk jangka waktu tertentu. Pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai perkebunan dan peternakan dengan pembagian hasil 10% untuk pihak pertama dan 90% untuk pihak kedua. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa sewa tanah.
Transaksi jual beli sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Korpri Blok AB No. 100 antara Bedjo Untung Aja dan Pinter Sudah Cukup dengan harga Rp. 100 juta. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp. 40 juta dan sisanya Rp. 60 juta dibayar secara cicilan Rp. 10 juta per bulan selama 6 bulan.
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Ada perbedaan pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi antara Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 UU PPh. Pasal 4 ayat 2 berlaku untuk pengusaha konstruksi bersertifikat, sedangkan Pasal 23 berlaku untuk yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapannya.
Surat perjanjian jatuh tempo pembayaran pinjamanMukhdinAza
Perjanjian ini mengatur tentang pinjaman uang senilai Rp16 juta dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju menjadikan barang elektronik sebagai jaminan pinjaman, dan berkewajiban melunasi pinjaman pada bulan Januari 2008. Jika lunas sebelum jatuh tempo, barang jaminan akan dikembalikan, tetapi jika tidak lunas maka barang jaminan akan menjadi milik Pihak Pertama. Per
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Kontrak ini mengatur kerja sama antara CV Maju Jaya sebagai kontraktor dengan pemilik rumah untuk membangun rumah tinggal dengan anggaran Rp2,1 miliar. Kontraktor akan mengerjakan perencanaan dan konstruksi sesuai spesifikasi. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap mulai dari uang muka perencanaan Rp10 juta hingga penyelesaian proyek.
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Perjanjian ini mengatur hubungan keagenan antara PT. Multi Indocitra Tbk (MIC) dengan seorang distributor untuk wilayah pemasaran tertentu. Distributor ditunjuk sebagai agen pemasaran produk lampu hemat energi merek HORI dan bertanggung jawab atas target penjualan, laporan penjualan, dan pembayaran tepat waktu. Pelanggaran kewajiban distributor dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh MIC.
Perjanjian ini mengatur jual beli 5 unit traktor dan 3 unit mesin penggiling beras antara CV Anugerah dan Koperasi Tani Makmur Cianjur dengan harga total Rp. 650 juta, yang akan dibayar tunai secara bertahap. Barang akan dikirim secara bertahap pada saat penandatanganan dan pelunasan pembayaran.
Perjanjian ini mengatur hak pakai tanah antara dua pihak untuk jangka waktu tertentu. Pihak pertama menyerahkan tanah kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai perkebunan dan peternakan dengan pembagian hasil 10% untuk pihak pertama dan 90% untuk pihak kedua. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa sewa tanah.
1. NOVASI
Nomor : 10
– Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas (11) Juni duaribu tujuhbelas (2017). ——-
– Menghadap kepada Saya, XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kota XXXXXXXX dengan dihadiri oleh Para Saksi yang Saya, Notaris kenal dan yang
nama namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ——
1. Tuan A, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan …….., nomor Kecamatan …..,
Kelurahan , Rukun Tetangga , Rukun Warga ; (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ). —
untuk selanjutnya disebut:
PIHAK PERTAMA (KREDITUR LAMA)-
2. Tuan B, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan …….., nomor Kecamatan …..,
Kelurahan , Rukun Tetangga , Rukun Warga ; (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ). —
untuk selanjutnya disebut:
PIHAK KEDUA (KREDITUR BARU)-
3. Tuan GUNAWAN, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan …….., nomor
Kecamatan ….., Kelurahan , Rukun Tetangga , Rukun Warga ; (pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor ).
untuk selanjutnya disebut:
PIHAK KETIGA (DEBITOR)-
– Para Penghadap telah Saya, Notaris kenal. ———————————————————
– Para Penghadap menerangkan, bahwa : ——————————————————
– Bahwa Pihak Pertama telah menghutangkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.000,-
(limapuluh milyar rupiah) kepada Penghadap Tuan GUNAWAN karena pinjaman uang
demikian itu ternyata dari akta pengakuan hutang dengan jaminan tanggal tiga (3) Agustus
tahun duaribu enambelas(2016) nomor 10 dibuat dihadapan Yulianto,Sarjana Hukum, Notaris
di Semarang.
– Bahwa Penghadap Tuan GUNAWAN berkehendak akan melunasi hutangnya kepada Pihak
Pertama dengan cara Penghadap Tuan Gunawan mengaku berhutang kepada Pihak Pertama
uang sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar rupiah) dan oleh karena itu Pihak
Pertama akan membebaskan Pengahdap Tuan GUNAWAN dari hutangnya kepada itu Pihak
Pertama, kesemua hutang-hutangnya itu berdasarkan akta-akta Saya, Notaris nomor 09 dan
nomor 1 tesebut di atas. ——————————————————————————
– Bahwa Para Penghadap berkehendak untuk mengesahkan persetujuan-persetujuan mereka
yang telah disepakati tersebut dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Saya,
Notaris. ———————————————————–
2. – Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang Para Penghadap dengan ini telah
setuju dan semupakat sebagaimana mereka satu sama lain telah saling berjanji sebagai berikut
:
—————————————PERSETUJUAN KESATU ————
– Penghadap Tuan GUNAWAN dengan ini menyatakan mengaku berhutang kepada pihak
pertama yang menerangkan dengan ini menerima baik pengakuan hutang dari Penghadap
Tuan GUNAWAN uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang disebabkan
karena hal-hal seperti tersebut di bawah ini : ———————————-
a. Hutang Pengahadap Tuan GUNAWAN kepada PIHAK PERTAMA dibebaskan seperti
akan disebutkan di bawah nanti : ————————————————————————
–pernyataan secara tegas bahwa pengakuan hutang dari Penghadap Tuan gunawan kepada
pihak kedua adalah suatu persetujuan baru seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1413
B.W. dan dilakukan dengan peraturan- peraturan dan syarat- syarat sebagai berikut : ———
——————————————————————– PASAL 1 ——————————
Jumlah pokok hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tersebut harus
dibayar oleh yang berhutang kepada penagih hutang selambat-lambatnya pada tanggal tiga
(03) agustus duaribu duapuluhsatu (2021)
——————————————————————— PASAL 2——————————
Atas pokok hutang tersebut yang berhutang harus membayar bunga kepada penagih hutang
sebesar 1% ( satu persen ) setiap bulannya yang dihitung mulai hari ini sehingga pokok
hutang tersebut dibayar lunas sepenuhnya dan bunga mana harus dibayar pada tiap-tiap bulan
sekali yaitu pada paling lambat tiap tanggal sepuluh (10), untuk pertama kalinya pada tanggal
sepuluh dan seterusnya. ———————————————————————————
———————————————————————- PASAL 3 —————————
Semua pembayaran oleh yang berhutang harus dilakukan di BANK MAKMUR ABADI
Semarang
———————————————————————- PASAL 4 —————————
Bilamana yang berhutang tidak membayar bunga pada waktunya….. tidak perlu dinyatakan
dengan pemberitahuan juru sita—————————————————————————
———————————————————————— PASAL 5 —————————
Jumlah pokok hutang tersebut beserta dengan bunga-bunga dan denda- denda, serta biaya-
biaya menjadi dapat ditagih dengan segera dan sekaligus bilamana : ——————————
a. Yang berhutang jatuh pailit —————————————————————————
b. Yang berhutang meninggal dunia ——————————————————————
3. ———————————- PERSETUJUAN KEDUA ————
Karena adanya pernyataan pengakuan hutang dari Penghadap Tuan GUNAWAN kepada
pihak pertama seperti tersebut pada Persetujuan Kesatu dan pernyataan Penghadap Tuan
XXXX membebaskan Penghadap Tuan XXXX dari hutangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) yaitu hutang yang tersebut dalam akta Saya, Notaris tanggal sepuluh bulan
Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (10-01-1977) nomor 10 tersebut di atas.
———–
————————————PERSETUJUAN KETIGA ————
– Karena adanya pernyataan pengakuan hutang dari Penghadap Tuan XXXX kepada
Penghadap Tuan XXXX seperti tersebut pada Persetujuan Kesatu dan pernyataan Penghadap
Tuan XXXX membebaskan Penghadap Tuan XXXX dari hutangnya tersebut pada
persetujuan kedua maka dengan ini Penghadap Tuan XXXXXX memberikan pembebasan
pula kepada Penghadap Tuan XXXX mengenai hutangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) yaitu hutang yang tersebut dalam akta Saya, Notaris tanggal dua puluh bulan Pebruari
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-02-1977) nomor 20 tersebut di atas. ———
—————————————————————————————
– Selanjutnya Para Penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa dengan adanya
persetujuan-persetujuan antara mereka tersebut di atas mereka menghendaki Novasi dan oleh
karena itu dengan timbulnya perikatan baru antara Pengadap Tuan XXXX dan Penghadap
Tuan XXXX seperti tersebut pada persetujuan kesatu, maka perikatan-perikatan yang lama
antara Penghadap Tuan XXXX tujuh puluh tujuh (10-01-1977) nomor 10 perikatan antara
Penghadap Tuan XXXX dan Penghadap Tuan XXXXX berdasarkan akta Saya, Notaris,
tanggal dua puluh bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-02-1977)
nomor 20 tersebut di atas dengan ini menjadi hapus atau musnah demikian sesuai dengan
adanya persetujuan kedua dan ketiga bersambung persetujuan kesatu , kesemuanya tersebt
dalam akta ini. ———————————————————————————————
————————————-
– Mengenai hal ini dan akibatnya Para Penghadap memilih tempat kedudukan (domisili)
hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. ————
———————————————————————————
———————————————————————— DEMIKIAN AKTA INI ——
—————————————————
– Dibuat dan diresmikan di Kota XXXXXXXXX, pada hari dan tanggal, bulan serta tahun
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:———————————————
———————————————————————————–
– Nona XXXXXX dan Nona XXXXXXXXXXXXXkeduanya pegawai Kantor Notaris
bertempat tinggal di XXXXXXXXX yang telah Saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ——
———————————————————————————————–
– Setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera
akta ini ditandatangani oleh Para Penghadap, Para Saksi dan Saya, Notaris. ———————
————————
4. – Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani dengan sempurna dan tanpa perubahan, tanpa
coretan, tanpa tambahan.———————————————————————————
——————————————————————