5. 1. Membuat Proses pengadaan barang/jasa pemerintah
menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien.
2. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak
bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan
usaha yang sehat.
3. Menjamin proses pengadaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh aparat
yang profesional.
Inilah yang dipastikan oleh Inspektorat
tercapai/terlaksana
6.
7. 1.PENINGKATAN
SDM PELAKU PBJ
a. Melaksanakan Bimbingan
Teknis untuk PPK, PPTK,
Pokja ULP dan Pejabat
Pengadaan
b. Melaksanakan Sosialisasi
Sirup kepada Admin RUP
c. Pelatihan Kantor Sendiri
untuk Pokja ULP
8. 2. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran untuk
Penunjang Kegiatan PBJ
a. Penunjang Kegiatan Operasional ULP
b.Penunjang Kegiatan Operasional LPSE
c. Operasional TEPRA (Tim Evaluasi
Pengawasan Realisasi Anggaran) Kota Padang
d.Membangun dan Mengembangkan Aplikasi
PBJ
9. 3. Mengoptimalkan Sistem Aplikasi Pelaporan
Realisasi Anggaran dari Pusat
a. Pelaporan pada aplikasi TEPRA yang sudah terintegrasi
dengan E-Monev LKPP sebelum tanggal 15 setiap
bulannya
b. Pelaksanaan PBJ melalui LPSE yang dibangun LKPP
c. Pelaporan RAD PPK Kota Padang B03, B08, B012 yang
di koordinir oleh Inspektorat ke website
https://serambi.ukp.go.id sesuai dengan Perpres No. 55
Tahun 2012
10. 4. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan
Realisasi Anggaran dan Monitoring PBJ
a. Tahun 2014, Membangun Aplikasi Simbangda (Sistem
Informasi Pembangunan Daerah ) Kerjasama dengan
Pemprov Sumbar
b. Tahun 2015, Membangun Website Bagian Pembangunan
untuk sosialisasi informasi tentang PBJ di Kota Padang
c. Tahun 2016, Membangun Aplikasi E- Reporting LPSE
dan Monitoring Server LPSE
11. 5. Kebijakan Pemko Padang dalam Pengendalian
dan Pengawasan Proses PBJ
a. Membentuk Tim Monitoring
Kegiatan Pembangunan dan
Desk (Tim Monev TEPRA)
b. SE Walikota untuk melelang
paling lambat Bulan Maret
(tindak lanjut Inpres No. 1
Tahun 2015)
c. SE Wako tentang RUP (RUP
Kota Padang tahun 2016
sudah dientry dan
diumumkan)
12. 5. Kebijakan Pemko Padang dalam
Pengendalian dan Pengawasan Proses
PBJ
a. Perwako No. 59 Tahun 2015 tentang Pemberian
Kesempatan kepada Penyedia barang/jasa untuk
menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran
(Tindak lanjut Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 93)
b. SE Sekda untuk Pelaksanaan Kegiatan 2016 pada awal
Desember 2015
c. Rakor Triwulan di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang untuk Evaluasi pelaksanaan Kegiatan
15. • Ikut serta dalam penyusunan Standar Anggaran Biaya (SAB), yg
merupakan pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun
RKA/ DPA.
Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa anggaran untuk
PBJ telah diakomodir dan telah memiliki dasar hukum yang
jelas.
• Ikut serta mendampingi Tim Anggaran dalam pembahasan RKA/
DPA baik dengan SKPD maupun dengan DPRD.
Fungsi dan peranan Inspektorat adalah untuk memberikan saran
dan masukan, berupa :
- Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya
- Masalah Pemaketan Pekerjaan
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian besaran biaya
perencanaan, pelaksanaan pengawasan agar sesuai ketentuan
TAHAP PERENCANAAN
16. • Ikut serta memberikan arahan/ sebagai nara sumber dalam
rapat evaluasi kegiatan :
Tingkat Kota yang diadakan setiap triwulan
Tingkat SKPD ( Sesuai dengan permintaan dari SKPD )
Umumnya diadakan pada SKPD yang mempunyai
kegiatan, dana dan resiko yang besar, seperti DPU,
Diknas, DKK, dll
• Melakukan Probity Audit, dengan tujuan :
Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui
efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa
yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur
pengadaan barang/jasa.
Memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa serta mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
17. • Memberikan saran dan masukan dalam rapat-rapat
persiapan pelaksanaan pekerjaan
• Memberikan saran terhadap pelaksanaan pekerjaan,
terutama penangan keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan.
• Memberikan saran dan solusi terhadap pekerjaan yang
berpotensi terjadinya putus kontrak atau kontrak yang
dilakukan perpanjangan waktu atau perpanjangan
waktu yang melewati tahun anggaran
• Ikut terlibat dalam penerbitan Perwako No. 59 Tahun
2015 tentang Perpanjangan Waktu yang melewati
tahun anggaran.
TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN
18. • Melakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban/ saran
atas pengaduan atau sanggahan terhadap proses pengadaan
barang dan jasa yang disampaikan oleh penyedia jasa
konstruksi atau masyarakat
• Melakukan tindakan tegas terhadap kontrak yang putus
kontrak akibat kelalaian sendiri (wan prestasi) sesuai
amanat Per LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar
Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan
mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan black list
terhadap perusahaan wan prestasi akibat kelalaian
kontraktor.
Selama tahun 2015 Inspektorat telah mengeluarkan 4
(empat) rekomendasi daftar hitam kepada 4 perusahaan
• Membuat Surat Edaran Walikota Padang Nomor :
710/02.07/Insp-2015, tanggal 30 Maret 2015 tentang
Rekomendasi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
TAHAP PROSES PENGADAAN
