Dokumen tersebut membahas tentang profesi insinyur sebagai profesi yang memerlukan pelatihan khusus dan komitmen untuk melayani masyarakat. Dibahas pula tentang etika profesi insinyur yang tercantum dalam Kode Etik Insinyur Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip dasar dan tujuh tuntunan sikap untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengantar Teknik Kimia
Ir. Abdul Wahid Surhim, MT.

2. Kerangka
 Profesi, Profesional dan
Profesionalisme
 Etika Profesi dan Kode Etik Profesi
 Etika Profesi Keinsinyuran,
Pengamalan dan Permasalahannya

3. Apa yang Anda pikrkan tentang
PROFESIONAL
?

7. Profesional (KBBI)Profesional (KBBI)
• Bersangkutan dengan profesiBersangkutan dengan profesi
• Pekerjaan yang memerlukanPekerjaan yang memerlukan
kepandaian khusus untukkepandaian khusus untuk
menjalankannyamenjalankannya
• Mengharuskan adanya pembayaranMengharuskan adanya pembayaran
untuk melakukannya (lawan dari amatir)untuk melakukannya (lawan dari amatir)

8. 7 Syarat Pekerjaan Profesional7 Syarat Pekerjaan Profesional
1.1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayaniPekerjaan tersebut adalah untuk melayani
orang banyak (umum)orang banyak (umum)
2.2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesiBagi yang ingin terlibat dalam profesi
dimaksud, harus melalui pelatihan yangdimaksud, harus melalui pelatihan yang
cukup lama dan berkelanjutancukup lama dan berkelanjutan
3.3. Adanya kode etik dan standar yang ditaatiAdanya kode etik dan standar yang ditaati
berlakunya di dalam organisasi tersebutberlakunya di dalam organisasi tersebut
4.4. Menjadi anggota dalam organisasi profesiMenjadi anggota dalam organisasi profesi
dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yangdan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang
diselenggarakan oleh organisasi profesidiselenggarakan oleh organisasi profesi
tersebuttersebut

9. 7 Syarat Pekerjaan Profesional (2)7 Syarat Pekerjaan Profesional (2)
5.5. Mempunyai media/publikasi yang bertujuanMempunyai media/publikasi yang bertujuan
untuk meningkatkan keahlian danuntuk meningkatkan keahlian dan
ketrampilan anggotanyaketrampilan anggotanya
6.6. Kewajiban menempuh ujian untuk mengujiKewajiban menempuh ujian untuk menguji
pengetahuan bagi yang ingin menjadipengetahuan bagi yang ingin menjadi
anggotaanggota
7.7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberiAdanya suatu badan tersendiri yang diberi
wewenang oleh pemerintah untukwewenang oleh pemerintah untuk
mengeluarkan sertifikatmengeluarkan sertifikat

10. Fungsi StandarFungsi Standar
• Ukuran mutuUkuran mutu
• Pedoman kerjaPedoman kerja
• Batas tanggung jawabBatas tanggung jawab
• Alat pemberi perintahAlat pemberi perintah
• Alat pengawasanAlat pengawasan
• Kemudahan bagi umumKemudahan bagi umum

11. Pekerjaan yang MemerlukanPekerjaan yang Memerlukan
StandarStandar
• Menyangkut kepentingan orang banyakMenyangkut kepentingan orang banyak
• Mutu hasilnya ditentukanMutu hasilnya ditentukan
• Banyak orang (pekerja) terlibatBanyak orang (pekerja) terlibat
• Sifat dan mutu pekerjaan samaSifat dan mutu pekerjaan sama
• Ada organisasi yang mengaturAda organisasi yang mengatur

12. Profesionalisme
 Profesionalisme adalah suatu paham yang
mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan
kerja tertentu dalam masyarakat,
berbekalkan keahlian yang tinggi dan
berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta
ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima
panggilan tersebut -- untuk dengan
semangat pengabdian selalu siap
memberikan pertolongan kepada sesama
yang tengah dirundung kesulitan di tengah
gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999).

13. 2 Intinya
Proses pendidikan
maupun pelatihan yang
khusus
Semangat pengabdian

14. Bedakan dengan Kerja Biasa!
 Kerja biasa (occupation) yang semata
bertujuan untuk mencari nafkah dan/
atau kekayaan materiil-duniawi

15. 3 Watak Profesionalisme
 Tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap
kegiatan pemberian "jasa profesi" (dan bukan okupasi)
ialah
 bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk
merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi
yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan
atau mengharapkan imbalan upah materiil;
 bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh
kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui
proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan
berat;
 bahwa kerja seorang profesional -- diukur dengan kualitas teknis
dan kualitas moral -- harus menundukkan diri pada sebuah
mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan
disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

16. Arahnya?
 untuk tetap mempertahankan idealisme
yang menyatakan bahwa keahlian profesi
yang dikuasai bukanlah komoditas yang
hendak diperjual-belikan sekedar untuk
memperoleh nafkah, melainkan suatu
kebajikan yang hendak diabdikan
demi kesejahteraan umat manusia.

17. Honor/Upah?
 Kalau didalam peng-amal-an profesi yang
diberikan ternyata ada semacam imbalan
(honorarium) yang diterimakan, maka hal
itu semata hanya sekedar "tanda
kehormatan" (honour) demi
tegaknya kehormatan profesi, yang
jelas akan berbeda nilainya dengan
pemberian upah yang hanya pantas
diterimakan bagi para pekerja upahan saja.

18. Siapakah Kaum Profesional
itu?
 Awalnya:
 para dokter dan guru -- khususnya mereka yang
banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan
yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun
juru dakhwah agama -- dengan jelas serta tanpa
ragu memproklamirkan diri masuk kedalam
golongan kaum profesional
 Bagaimana dengan INSINYUR, apakah
termasuk profesional?

19. Organisasi Profesi
 Kaum profesional secara sadar mencoba
menghimpun dirinya dalam sebuah
organisasi profesi
 yang cenderung dirancang secara eksklusif
 yang memiliki visi dan misi untuk menjaga
tegaknya kehormatan profesi,
 mengontrol praktek-praktek pengamalan dan
pengembangan kualitas keahlian/ kepakaran,
serta
 menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang
telah disepakati bersama

20. Insinyur
(Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET)
 penerapan keahlian khusus (matematika,
fisika dan pengetahuan ilmiah lainnya yang
relevan) untuk melakukan perencanaan,
perancangan (design), konstruksi, operasi
dan perawatan dari produk, proses, maupun
 sistem kerja tertentu secara efektif-efisien
guna kemaslahatan manusia

21. Etika Profesi

22. Apa itu ETIKA?
 Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos
(bahasa Yunani) yang berarti karakter,
watak kesusilaan atau adat.
 Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan
dengan konsep yang dimiliki oleh individu
ataupun kelompok untuk menilai apakah
tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya
itu salah atau benar, buruk atau baik

23. Etika = Standar
 Etika akan memberikan semacam batasan
maupun standard yang akan mengatur
pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya
 Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk
aturan (code) tertulis yang secara sistematik
sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral
yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan
bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi
segala macam tindakan yang secara logika-
rasional umum (common sense) dinilai
menyimpang dari kode etik

24. Etika = “Self Control"
 Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan
dari dan untuk kepentingan kelompok sosial
(profesi) itu sendiri.
 Selanjutnya, karena kelompok profesional
merupakan kelompok yang berkeahlian dan
berkemahiran -- yang diperoleh melalui proses
pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan
berstandar tinggi -- yang dalam menerapkan
semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu
hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh
rekan sejawat, sesama profesi sendiri

25. Peran Organisasi Profesi
 untuk menjaga martabat serta kehormatan
profesi, dan disisi lain
 melindungi masyarakat dari segala bentuk
penyimpangan maupun penyalah-gunaan
keahlian
 Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai
sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh
terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah
biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan
nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir
dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan
yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

26. Pelanggaran Kode Etik
Ada 2 bentuk:
 Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak
mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu.
Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan
pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan
keuntungan uang yang berkelebihan ataupun kekuasaan
merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar
kode etik profesi; dan
 Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi
yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit
atau kurang dapat dipertanggung-jawabkan menurut
standar maupun kriteria profesional.

27. Prinsip Etika
 etika kemanfaatan umum (utilitarianism
ethics)
 etika kewajiban (duty ethics)
 etika kebenaran (right ethics)
 etika keunggulan/kebaikan (virtue
ethics); dan
 etika sadar lingkungan (environmental
ethics)

28. Etika Kemanfaatan Umum
setiap langkah/tindakan
yang menghasilkan
kemanfaatan terbesar bagi
kepentingan umum haruslah
dipilih dan dijadikan motivasi
utama;

29. Etika Kewajiban
 Setiap sistem harus mengakomodasikan
hal-hal yang wajib untuk diindahkan
tanpa harus mempertimbangkan
konsekuensi yang mungkin bisa timbul,
berupa nilai moral umum yang harus
ditaati seperti jangan berbohong, jangan
mencuri, harus jujur, dan sebagainya.
 Semua nilai moral ini jelas akan selalu
benar dan wajib untuk dilaksanakan,
sekalipun akhirnya tidak akan
menghasilkan keuntungan bagi diri
sendiri;

30. Etika Kebenaran
 Suatu pandangan yang tetap
menganggap salah terhadap segala
macam tindakan yang melanggar
nilai-nilai dasar moralitas.
 Sebagai contoh tindakan plagiat
ataupun pembajakan hak
cipta/karya orang lain, apapun
alasannya akan tetap dianggap
salah karena melanggar nilai dan
etika akademis;

31. Etika Keunggulan
 Suatu cara pandang untuk membedakan
tindakan yang baik dan salah dengan
melihat dari karakteristik (perilaku) dasar
orang yang melakukannya.
 Suatu tindakan yang baik/benar
umumnya akan keluar dari orang yang
memiliki karakter yang baik pula.
 Penekanan di sini diletakkan pada moral
perilaku individu, bukannya pada
kebenaran tindakan yang dilakukannya;

32. Etika Sadar Lingkungan
 Suatu etika yang berkembang di pertengahan
abad 20 ini yang mengajak masyarakat untuk
berpikir dan bertindak dengan konsep
masyarakat modern yang sensitif dengan kondisi
lingkungannya.
 Pengertian etika lingkungan di sini tidak lagi
dibatasi ruang lingkup penerapannya merujuk
pada nilai-nilai moral untuk kemanusiaan saja,
tetapi diperluas dengan melibatkan "natural
resources" lain yang juga perlu dilindungi, dijaga
dan dirawat seperti flora, fauna maupun obyek
tidak bernyawa (in-animate) sekalipun.

33. KODE ETIK INSINYUR
INDONESIA
"CATUR KARSA SAPTA
DHARMA INSINYUR
INDONESIA"PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEDUA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP

34. PRINSIP-PRINSIP DASAR
1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan
kemampuannya untuk kepentingan
kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk
kepentingan masyarakat, sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat
berdasarkan keahlian profesional
keinsinyuran.

35. TUJUH TUNTUNAN SIKAP
1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan
keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan
kempetensinya.
3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang
dapat dipertanggung jawabkan.
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya
pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab
tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi
profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh
kehormatan, integritas dan martabat profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan
kemampuan profesionalnya

36. Kasus Pelanggaran Kode Etik
 Konflik kepentingan
 Kerahasiaan dan loyalitas
 Kontribusi dana balik
 Tiupan peluit (whistle-blowing)

37. Konflik Kepentingan
 Seberapa jauh bisa dikatakan telah terjadi
penyimpangan manakala karena
posisi/jabatannya seorang profesional
menerima "hadiah" dari pemasok
barang/material atau klien lainnya?
 Seberapa besar nilai sebuah "cinderamata"
itu dianggap masih dalam batas-batas
kewajaran, dan seberapa pula yang bisa
dianggap melanggar etika profesi;

38. Kerahasiaan dan Loyalitas
 Seorang profesional harus punya
komitmen yang jelas terhadap segala
informasi yang diklasifikasikan sebagai
konfidensial (terbatas/rahasia) dan juga
harus menunjukkan loyalitasnya kepada
kliennya.
 Pelanggaran berupa pemberian informasi
yang seharusnya dijaga kerahasiaannya
kepada kompetitor jelas merupakan
tindakan yang tidak profesional
(membuka rahasia dan tidak loyal);

39. Kontribusi Dana Balik
Berupa pemotongan
sebagian dana yang harus
dikembalikan kepada pemilik
proyek atau pemberi order;

40. Tiupan Peluit
 Kesadaran dan keberanian dari
sesama profesi meniupkan "peluit"-
nya untuk mengingatkan bahwa
telah terjadi pelanggaran kode etik.
 Sebagai contoh, bukankah
pelayanan jasa profesi itu tidak
boleh ditawar-tawarkan (lewat iklan,
misalnya), terlebih kalau belum apa-
apa sudah mematok tarif jasa
pelayanan tersebut?