mata kuliah etika profesi

1. • Atestasi = menghasilkan pendapat
• Non atestasi = tidak memberikan
pendapat/keyakinan, cth: konsultasi

2. ETIKA PROFESIONAL
Apakah Etika itu?  Serangkaian prinsip atau
nilai moral
• Kebutuhan akan etika

3. • Perilaku tidak etis
 adalah tindakan yang berbeda dengan tindakan yang
mereka percayai yang merupakan tindakan tepat dilakukan
dalam situasi tertentu
• Mengapa seseorang bertindak tidak etis ?
1. Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika
yang berlaku di masyarakat
2. Orang memilih untuk bertindak egois
• Rasionalisasi perilaku tidak etis
– Setiap orang melakukannya
– Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etis
– Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya

4. Dilema etika
• Situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana
ia harus membuat keputusan tentang perilaku
seperti apa yang tepat untuk dilakukannya

5. • Menyelesaikan dilema etika
1. Memperoleh fakta yang relevan
2. Mengidentifikasikan isu etika berdasarkan fakta
tersebut
3. Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh dari
keluaran (outcome) dilema tersebut dan bagaimana cara
setiap pribadi atau kelompok itu dipengaruhi
4. Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang
tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan
dilema tersebut
5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin
terjadi pada setiap alternatif
6. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan

6. Gambar 2.1. Perbedaan Akuntan Publik, Auditor dan
Praktisi ditinjau dari perannya masing-masing dalam
Kantor Akuntan Publik (Sumber : Mulyadi, 2000)
Tipe Akuntan
Praktisi
Jasa Pemeriksaan,
Jasa Akt & review, jasa
konsultasi
Jasa Audit atas
Lap Keu Historis
Auditor
Tipe Akuntan
Jenis jasa yang
dihasilkan
Tipe Akuntan
Publik

7. Kebutuhan Khusus Akan Kode Etik Profesi
• Perlunya Etika Profesional bagi Organisasi Profesi
 Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada
masyarakat memerlukan kepercayaan dari
masyarakat yang dilayaninya.
 Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa
akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika
profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional
yang dilakukan oleh anggota profesinya.

8. • Perbedaan antara KAP dan Profesional lainnya
- Perbedaan Penerima manfaat

9. ETIKA UMUM
• Kelompok pertama disebut ethical absolutists yang
berpendapat bahwa ada prinsip universal yang diterapkan
pada setiap orang yang tidak berubah sepanjang masa.
• Kelompok lain disebut ethical relativists yang berpendapat
bahwa pertimangan etis ditentukan oleh perubahan
kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat
dalam masyakat dimana mereka hidup.Segaian orang
meragukan kebenaran kedua pendapat tesebut bahwa
setiap individu melakukan berbagai pilihan kehidupan
yang harus berpedoman pada prinsip universal yang tidak
berubah ,dan banyak pilihan lainnya yang dipengaruhi oleh
perubahan kebiasaan masyarakat.

10. ETIKA DAN MORALITAS
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata
ethos yang berarti ‘’karakter’’.Nama lain untuk
etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa
Latin yaitu dari kata mores yang berarti
‘’kebiasaan.Moralitas berfokus pada perilaku
manusia yang ‘’benar ‘’dan ‘’salah’’.Jadi etika
berhubungan dengan pertanyaan bagaimana
seseorang bertindak terhadap orang lainnya.Para
ahli filsafat dan etika telah mengembangkan
berbagai teori tentang tindakan-tindakan etis.

11. ETIKA PROFESIONAL
Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip
moral.Etika tersebut mencakup prinsip
perilaku untuk orang-orang profesional yang
dirancang baik untuk tujuan praktis maupun
untuk tujuan idealitas.Oleh karena itu kode
etik profesional antara lain dirancang untuk
mendorong perilaku ideal,maka kode etik
harus realitis dan dapat dilaksanakan

12. • Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika
akuntan dalam memenuhi tanggung jawab
profesionalnya. Kode etik IAI meliputi
• 1. prinsip
• Aturan
• Interpretasi aturan
• Tanya jawab etika

13. KOMPOSISI KODE ETIK IKATAN
AKUNTAN INDONESIA
• Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam
kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998
terdiri dari:
1.PRINSIP-PRINSIP ETIKA .
• Kode etik ikatan akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika
yaitu sebagai berikut :
• Tanggung Jawab Profesi
• Kepentingan public
• Integritas
• Obyektivitas
• Kompotensi dan kehati-hatian professional
• Kerahasiaan
• Perilaku Profesional
• Standar teknis

14. • Tanggung Jawab profesi
• Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai
profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan
pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan
yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu
bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama
anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,
memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan
tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.
Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk
memelihara dan meningkatkan tradisi profesi

15. • Kepentingan Publik
• Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi
kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis
dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas
dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis
secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk
membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan
dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan
persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi
tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati
kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik
kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai
profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan
kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung
jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

16. • Integritas
• Integritas mengharuskan seorang anggota untuk,
bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus
mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan
dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan
oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat
menerima kesalahan yang tidak disengaja dan
perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak
menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

17. • Obyektivitas
• Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas
jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan
anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak
berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau
dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik
memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen.
Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang
bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam
kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan
pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang
ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya,
anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara
obyektivitas.

18. • Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
• Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai
kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.
Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan
pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang
memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan
kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional
melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib
melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain
yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk
menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah
pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai
untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

19. • Kerahasiaan
• Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk
menghormati kerahasiaan informasi tentang klien
atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa
profesional yang diberikannya, anggota bisa saja
mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau
kewajiban professional atau hukum yang
mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan
berlanjut bahkan setelah hubungan antar
anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

20. • . Perilaku Profesional
• Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten
dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang
dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi
oleh anggota sebagai perwujudan tanggung
jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga,
anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan
masyarakat umum

21. • Standar Teknis
• Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya
yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan
berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama
penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan
obyektivitas.
• harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of
Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-
undangan yang relevan.

23. KOMPOSISI KODE ETIK IKATAN
AKUNTAN INDONESIA
2. ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK
• Klien adalah pemberi kerja(orang atau benda),yang mempekerjakan atau menugaskan
seseorang atau lebih anggota bekerja untuk melaksanakan jasa proposional.
• Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang
menyertainya ,bila ada yang dimasudkan untuk mengkomunikasikan sumberdaya
ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu, atau perubahan
atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum ataubasis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
• Kantor akuntan publik(KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang
memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di
bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
• IAI(Ikatan Akuntan Indonesia)adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang
diakui pemerintah.
• Ikatan Akuntan Indonesia –Kompartemen Akuntan Publik (IAI –KAP) adalah wadah
organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan public
atau bekerja di Kantor Akuntan Publik. – sekarang Institut Akuntan Publik Indonesia atau
IAPI
• Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.

24. ETIKA DALAM KAP
• Independensi.
• Integritas dan Objektivitas.
– harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of
interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah
saji material (material misstatement) yang
diketahuinya

25. ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN
AKUNTAN PUBLIK
100.INDEPENDEN,INTEGRITAS DAN OBYEKTIVITAS
101. INDEPENDENSI
102. INTEGRITAS
200. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI
201. STANDAR UMUM
202. KEPATUHAN TERHADAP STANDAR
203. PRINSIP – PRINSIP AKUNTANSI

26. ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN
AKUNTAN PUBLIK
• 300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN
• 301. INFORMASI KLIEN YANG RAHASIA
• 302. FEE PROFESIONAL
• 400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN
SEPROFESI
• 401. TANGGUNGJAWAB KEPADA REKAN
SEPROFESI
• 402. KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK

27. ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN
AKUNTAN PUBLIK
• 403. PERIKATAN ATESTAS
• 500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN
• 501. PERBUATAN DAN PERKATAAN YANG
MENDISKREDITKAN
• 502. IKLAN, PROMOSI, DAN KEGIATAN
PEMASARAN LAINNYA
• 503. KOMISI DAN FEE REFERAL
• 504. BENTUK CRGANISASI DAN NAMA KAP

28. • Standar Umum
– Kompetensi profesional.
– kecermatan dan keseksamaan profesional
– Perencanaan dan supervisi.
– data relevan yang memadai.
Kepatuhan terhadap Standar

29. Independensi
Independensi dalam Audit
 Independensi dalam fakta : Auditor benar-benar
mempertahankan perilaku yang tidak bias
(independen) disepanjang audit
Independensi dalam penampilan : Pemakai laporan
keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tsb.

30. Pengaruh independensi
• Kepemilikan finansial
• Jasa non audit

31. KOMPOSISI KODE ETIK IKATAN
AKUNTAN INDONESIA
3. Interprestasi Aturan Etika
• Interprestasi aturan etika merupakan
interprestasi yang dikeluarkan oleh badan
yang dibentuk oleh himpunan setelah
memperhatikan tanggapan dari anggota , dan
pihak – pihak kepentingan lainnya sebagai
panduan dalam penerapan Aturan Etika ,
tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup
dan penerapannya.

32. 4. tanya jawab etika
• tanya-jawab ini dapat dilakukan dengan
Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh
pengurus kompartemen atau institut yang
bersangkutan guna memberikan penjelasan
atas setiap pertanyaan dari anggota
kompartemen tentang aturan etika beserta
interpretasinya.

34. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN
• Informasi Klien yang Rahasia
• Fee Profesional
– Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung
antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang
diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang
bersangkutan
• Fee Kontijen, fee yang ditetapkan untuk
pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya
fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan
atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung
pada temuan atau hasil tertentu tersebut

35. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN
SEPROFESI
• Anggota wajib memelihara citra profesi,
dengan tidak melakukan perkataan dan
perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan
seprofesi
• Komunikasi Antar-akuntan Publik

36. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK
LAIN
• Anggota tidak diperkenankan melakukan
tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang
mencemarkan profesi
• Iklan, Profesi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya
• Komisi dan Fee Referal
imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari
sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.

37. Standar Auditing
• Standar Umum
– Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis cukup sebagai auditor.
– dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap
mental harus dipertahankan oleh auditor.
– Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
• Standar Pekerjaan Lapangan
– Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
– Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
– Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

38. • Standar Pelaporan
– Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
– Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip
akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam periode sebelumnya.
– Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
– Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan,
maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk
yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikulnya.

39. Pelanggaran kode etik
• sanksi seperti pembatasan pemberian jasa
• Pencabutan izin
• Denda
• Pengaruh juga ke kepercayaan
• Contoh kasus KAP Arthur Anderson (kasus
enron)

40. Pembinaan dan pengawasan
• Mentri keuangan RI
• Direktur jendral lembaga keuangan
• IAI
• Dewan kehormatan IAPI
• Dewan review mutu IAPI
• Bapepam LK

41. pertimbangan
• Sifat skeptisme
• CA – Kantor jasa akuntan