Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing).
Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing).
Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan LikuiditasCorinna Theodora
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
Modul 2 - Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Kegiatan Belajar 1 - Pembubaran Persekutuan karena Perubahan Sekutu
Kegiatan Belajar 2 - Likuidasi Persekutuan
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan LikuiditasCorinna Theodora
Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
Modul 2 - Pembubaran Karena Perubahan Sekutu dan Likuiditas
Kegiatan Belajar 1 - Pembubaran Persekutuan karena Perubahan Sekutu
Kegiatan Belajar 2 - Likuidasi Persekutuan
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Materi Presentasi oleh Bapak Miftahul Huda (FITRA Jatim) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
kode etik adalah aturan perilaku dan etika yang mendasari suatu profesi. salah satu memelihara kode etik adalah dengan menciptakan aplikasi yang handal dalam pengelolaan pengawasan, sehingga penugasan, temuan, ikhtisar laporan tercatat dan termonitor dengan baik dan aman.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
KESA
1. K ODE E TIK dan S TANDAR A UDIT DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI ANGGOTA TIM BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT auditor
2. Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Kode Etik dan Standar Audit dalam rangka pelaksanaan tugas selaku auditor pemerintah Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
3. BAHASAN PERTAMA : E tika Profesi, Standar Audit & Kendali Mutu Tujuan pembelajaran Khusus : Peserta diklat mampu m enjelaskan pen ger ti a n profesi , kode etik, standar, kendali mutu dan pentingnya ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan tugas audit di lingkungan pemerintahan
4. Profesi ?? Etik dan K ode etik !! APAKAH YANG ANDA KETAHUI TENTANG :
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 1. BIAS/MOTIVASI 2. DASAR PENILAIAN/ JUSTIFIKASI/KRITERIA 3. KOMPETENSI 4. PROSEDUR PENILAIAN 5. KECERMATAN 1011?!#@ XYAB*^% SEBAB PERBEDAAN HASIL PENILAIAN
14.
15.
16.
17.
18. Dasar Pemikiran Perlunya Kode Etik, Standar Audit , serta Program Jaminan Kualitas Auditor Trust / Kepercayaan masyarakat Kode etik Standar audit Program jaminan kualitas (Kendali Mutu)
19.
20. P ERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT KODE ETIK APIP APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH Aturan perilaku
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. STANDAR AUDIT APIP Menurut PerMenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, Tanggal 31 Maret 2008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
31.
32.
33. Sistematika S tandar A udit - APIP PRINSIP-PRINSIP DASAR STANDAR UMUM Standar Umum Audit Kinerja Audit Investigatif Standar Pelaksanaan Standar pelaporan Standar Pelaksanaan Standar pelaporan Standar Tindak Lanjut Standar Tindak Lanjut
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. KEAHLIAN Pendidikan Formal Pengalaman Praktik Audit/ Pengalaman Profesional PROFESIONAL Pelatihan Teknis Cukup Aspek Teknis Pendidikan Umum
42.
43. Kecermatan Profesional Standar Pekerjaan Lapangan Standar Pelaporan Kesempurnaan Pekerjaan REVIEW SECARA KRITIS PADA SETIAP TINGKAT SUPERVISI Pelaksanaan Audit Judgement yang Digunakan Mendalami Dengan
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. Temuan Audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan , Ketidakpatutan Temuan Audit Manajemen letter
