etika bisnis dan tata kelola korporat, penjelasan mengenai etika dalam kantor akuntan publik, materi presentasi

1. DOSEN PENGAMPU :
PUTU PANDE R. APRILYANI DEWI S.E., M. SI
ETIKA BISNIS
DAN TATA KELOLA
KORPORAT

2. NAMA KELOMPOK :
1.I Gst Ngurah Made Wahyudi Agastia (120211515)
2.Ni Luh Gede Kristina Noviyanti (120211523)
3.Kadek Bertha Permata Putri (120211528)
KELOMPOK 6

3. ETIKA BISNIS
DALAM
KANTOR
AKUNTAN
PUBLIK

4. INTEGRITASI
Untuk menjaga
kepercayaan publik
anggota harus
menjalankan
tanggungjawab
profesionalnya dengan
integritas yang tinggi.
Untuk menjaga
integritas anggota harus
jujur dan
cerdik
TERDAPAT 3
ATURAN
ETIKA YANG
DITETAPKAN
OLEH
INSTITUT
AKUNTAN
PUBLIK
INDONESIA
(IAPI)
OBJEKTIVITAS
Tidak boleh
membiarkan faktor
salah saji material
(material misstatement)
yang diketahuinya atau
mengalihkan
(mensubordinasikan)
pertimbangannya
kepada pihak lain.
INDEPENDENSI
Dalam menjalankan tugasnya
anggota KAP harus selalu
mempertahankan sikap
mental independen di dalam
memberikan jasa profesional
sebagaimana diatur dalam
Standar Profesional Akuntan
Publik yang ditetapkan oleh
IAPI. Sikap mental
independen tersebut harus
meliputi independen dalam
fakta (infacts) maupun dalam
penampilan (in appearance)

5. STANDAR
UMUM DAN
PRINSIP
AKUNTANSI

6. A. STANDAR
UMUM
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini
beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan
oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAP
1.Kompetensi Profesional
2. Kecermatan dan Keseksamaan Profesional
3. Perencanaan dan Supervisi
4. Data Relevan yang Memadai

7. B. KEPATUHAN
TERHADAP
STANDAR
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan
jasa auditing, atestasi, review, kompilasi,
konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa
profesional lainnya, wajib mematuhi standar
yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar
yang ditetapkan oleh IAPI.

8. C. PRINSIP-
PRINSIP
AKUNTANSI
KAP Tidak Diperkenankan :
1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan
bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu
entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum atau
2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya
modifikasi material yang harus dilakukan terhadap
laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut
memuat penyimpangan yang berdampak material
terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan
pengatur standar yang ditetapkan IAPI.

9. TANGGUNG
JAWAB
KEPADA
KLIEN

10. A. INFORMASI
KLIEN YANG
RAHASIA.
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi
klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini
tidak dimaksudkan untuk :
• Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai
dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-
prinsip akuntansi
• Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun
untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku
seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau
melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan
yang berlaku
• Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang
Anggota sesuai dengan kewenangan IAPI atau
• Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau
pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan
yang dibentuk IAPI dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

11. B. FEE
PROFESIONAL
• Besaran Fee
Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung
antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan
untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya
KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
profesional lainnya. Anggota KAP tidak
diperkenankan mendapatkan klien dengan cara
menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

12. C. FEE
KONTINJEN
fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa
profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali
ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee
tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee
dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan
atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar
penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan
badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk
menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat
mengurangi indepedensi.
• Fee kontinjen

13. TANGGUNG
JAWAB KEPADA
REKAN SEPROFESI
a. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.
Anggota wajib memelihara citra profesi,
dengan tidak melakukan perkataan dan
perbuatan yang dapat merusak reputasi
rekan seprofesi.
b. Komunikasi antar akuntan publik.
Anggota wajib berkomunikasi tertulis
dengan akuntan publik pendahulu bila
menerima penugasan audit menggantikan
akuntan publik pendahulu atau untuk
tahun buku yang sama ditunjuk akuntan
publik lain dengan jenis dan periode serta
tujuan yang berlainan.

14. Perbuatan dan
perkataan yang
mendiskreditkan
Iklan, promosi dan
kegiatan pemasaran
lainnya.
Komisi dan Fee
Referal
Bentuk Organisasi
dan Nama KAP
TANGGUNG JAWAB DAN
PRAKTIK LAIN

15. TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
KAP SEBAGAI
ENTITAS BISNIS
Tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah
pemberian sumbangan atau pemberian layanan
gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan
publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan
publik terutama sikap altruisme, yaitu
mengutamakan kepentingan publik dan juga
memperhatikan sesama akuntan publik dibanding
mengejar laba.

16. KRISIS
DALAM
PROFESI
AKUNTANSI

17. KRISIS DALAM
PROFESI
AKUNTANSI
Krisis dalam Profesi akuntan publik di Indonesia diperkirakan akan terjadi
dalam sepuluh tahun ke depan, disebabkan karena semakin minimnya SDM
akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut. Seiring
dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri di Indonesia, jasa
akuntan semakin dibutuhkan. Apabila keadaan ini tidak bisa diatasi, maka
diperkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, profesi akuntan terancam mati.
Padahal semakin ke depan profesi ini akan sangat menjanjikan karena
pesatnya pertumbuhan industri.
Pada UU No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik mengatur peran dan
bagaimana akuntan publik bekerja dan Undang – Undang itu juga mengatur
bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan,
mulai dari ijin, menentukan standar akuntansi juga mengawasi kode etik.
Dengan undang – undang ini juga diharapkan setiap akuntan publik bisa
bekerja secara profesional.

18. REGULASI
DALAM
RANGKA
PENEGAKAN
ETIKA KAP

19. REGULASI
DALAM RANGKA
PENEGAKAN
ETIKA KAP
pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan
pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika
terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan
regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya.
dimana sejak terjadinya kasus Enron dan Wordcom yang
menyebabkan bangkrutnya Arthur Andersen mengakibatkan
turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya regulasi
yang dilakukan oleh asosiasi profesi.
berikut ini kewenangan asosiasi profesi sangat besar yaitu:
• Pembuatan standar akuntansi dan standar audit
• Pemeriksaan terhadap kertas kerja audit, dan
• Pemberian sanksi.
Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik
serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan
independensi auditor dan kualitas audit.

20. SESI DISKUSI

21. KESIMPULAN
Dari uraian di atas mengenai Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
yakni :
• Aturan Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Independensi, Integritas, dan Obyektivitas, Standar
umum dan prinsip akuntansi, Tanggung jawab kepada klien, Tanggung jawab kepada rekan seprofesi,
Tanggung jawab dan praktik lain, sangatlah penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap anggota KAP agar
dapat menjadi seorang akuntan publik yang profesional.
• Seorang akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan selain tanggung jawabnya
kepada Klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab lainnya yakni tanggung jawab sosial yang berupa pemberian
pelayanan yang baik kepada publik dan memperhatikan rekan seprofesi dengan tidak hanya mencari
keuntungan diri sendiri.
• Dengan semakin berkurangnya minat para generasi muda akan profesi akuntan publik, maka diperkirakan
akan terjadi krisis terhadap profesi akuntan publik pada sepuluh tahun yang akan datang.
• UU Akuntan Publik dibentuk untuk mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja, mengatur
bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari ijin, menentukan
standar akuntansi juga mengawasi kode etik, dengan harapan akuntan publik dapat bekerja secara profesional.
• Perlu adanya penegakan kode etik akuntan agar masyarakat tidak salah anggapan mengenai pelanggaran yang
dilakukan seorang akuntan apakah itu merupakan pelanggaran kode etik atau pelanggaran standar audit atau
pelanggaran SAK.

22. TERIMA KASIH