Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia dan proses penetapannya. Ia menjelaskan bahwa PSAK merupakan pedoman akuntansi di Indonesia yang disusun oleh IAI, serta proses penetapan standar melalui konsultasi publik."

1. 1
PENETAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: “Isu-isu dalam Penetapan Standar
Akuntansi Keuangan”
Muhammad Fajar Rahman, Farazilla Umaira, Riantari Maharani
Abstrak
Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai
faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut
antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.
Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam
lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter
berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi
model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi.
I. Pendahuluan
International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar
akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard
Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar
Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi
Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi
Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk
menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan
mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat
dipahami dan dapat diperbandingkan. Sebagian besar standar yang menjadi bagian
dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS
diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting
Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS
dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.
Perkembangan di area standard setting mengarah kepada penerapan satu
perangkat standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IFRS. Isu
mengenai adopsi IFRS, diawali sejak keluarnya Statement of Membership Obligation
(SMO) di tahun 2004 dari IFAC (International Federation of Accountant) sebagai

2. 2
organisasi federasi akuntan internasional, bahwa setiap asosiasi profesi masing-
masing negara anggotanya wajib melakukan upaya terbaiknya dalam mewujudkan
konvergensi IFRS. Setelah itu European Union (EU) mewajibkan negara anggotanya
mengadopsi IFRS secara penuh di tahun 2005, yang kemudian diikuti oleh adopsi
IFRS di beberapa negara, seperti Amerika Serikat untuk MNC’s yang listed di SEC,
Australia, Kanada dan negara-negara maju lainnya.
Sejak tahun 2008, proses konvergensi PSAK ke IFRS telah dilakukan di
Indonesia melalui tahapan awal yang berakhir per 1 Januari 2012, dengan hasil yang
telah dikonvergensikannya seluruh standard IFRS ke PSAK kecuali IFRS 1 First Time
Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 Agriculture dan
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Demikian pula per 1
Desember 2012, DSAK IAI telah menerbitkan 40 standar (PSAK), 20 interpretasi
(ISAK) dan 11 Pencabutan PSAK (PPSAK).
Beberapa isu yang sedang didiskusikan terkait konvergensi adalah yang
menyangkut Akuntansi Tanah dan Akuntansi untuk Menara Telekomunikasi. Kedua
isu tersebut telah dibawa ke pembahasan di tingkat IFRIC dan IASB. IFRIC telah
memutuskan bahwa Akuntansi tanah tidak akan dimasukkan ke dalam agenda
pembahasan, karena permasalahan ini dianggap isu yurisdiksional, dan berbasis pada
fakta tertentu bahwa hak atas tanah memiliki karakteristik dari sewa (IAS 17). Untuk
isu mengenai menara telekomunikasi, IFRIC sedang mencari jalan untuk melakukan
amandemen atas ruang lingkup IAS 40 Investment Properties, untuk memasukkan
property di luar tanah dan bangunan sebagai property investasi. Dengan dilakukannya
amandemen tersebut, aset seperti menara telekomunikasi dan aset lain yang memiliki
karakteristik yang mirip dengannya dapat dicakup dalam standard tersebut.
II. Pembahasan
1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam
melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir
semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya
melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang
tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku
petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada

3. 3
hubungannya dengan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup
konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga
resmi (standard setting body) pada saat tertentu.
Menurut Twedie, standar akuntansi dihasilkan dari lima interaksi, yaitu:
1) peristiwa ekonomi;
2) kepentingan pribadi;
3) penyebaran ide-ide;
4) perjalanan sejarah;
5) pengaruh internasional.
Sedangkan menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan
politik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di
berbagai negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak
hanya menyangkut masalah teknis.
Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan
laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi
tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan
tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari:
1) deskripsi tentang masalah yang dihadapi;
2) diskusi logis atau cara memecahkan masalah;
3) terkait dengan keputusan/ teori diajukan suatu solusi.
Standar akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi empat tipe, yaitu:
1) tipe 1: akuntan harus memberitahukan kepada pengguna tentang apa yang
mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi (kebijakan
akuntansi) yang di anut;
2) tipe 2: membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang
pernyataan akuntansi tertentu;
3) tipe 3: menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi
pertimbangan pengguna;
4) tipe 4: menghendaki keputusan implisit/eksplisit yang harus di buat tentang
penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui.

4. 4
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin
bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu
yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan;
2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran
penggunaannya.
Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
1) Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang
bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan
standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan
dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan
perusahaan secara wajar.
2) Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang
memiliki konsekuensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung
mengarah penentuan standar yang memiliki pengaruh positif.
2. Proses Penentuan Standar Akuntansi Keuangan
Proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees).
FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:
1) identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya;
2) penunjukkan grup yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan
bisnis;
3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi
selama satu Periode paling lambat 60 hari;
4) pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai
alternatif yang diajukan FASB;
5) atas berbagai komentar yang diterima, FASB mengeluarkan “exposure draft”
(ED) mengenai standar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang
pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas;
6) ED disebarluaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari;
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah
sebagai berikut:

5. 5
1) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan resmi;
2) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due
process”;
3) menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalam agenda;
4) tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda;
5) pendekatan Penentuan Standar.
Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi
adalah:
1) Pendekatan Pasar Bebas
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan
komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Sehingga
informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran.
Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis
informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan
demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa
akan menerima informasi.
2) Pendekatan regulasi
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi
yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas.
3. Perbedaan Praktik Akuntansi dengan Standar yang Ditentukan
Standar Akuntansi adalah regulasi aturan (termasuk pula hukum dan anggaran
dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah
proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat dikatakan standar
akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun praktiknya tidak
sesuai dengan standar.
Empat (4) Alasan mengapa praktik tidak sesuai dengan standar yaitu:
1) Di kebanyakan Negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi
cenderung lemah dan tidak efektif;
2) Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak
daripada yang diharuskan;

6. 6
3) Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar
akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan
akan tersajikan secara lebih baik;
4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang
menganut penyajian wajar (khusus yang dipengaruhi Inggris) dan auditor lebih
dapat melakukan pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan
atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Sedangkan di negara dengan
hukum kode, profesi akuntansi cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama
audit adalah memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai
dengan ketentuan hukum.
4. Sistem Akuntansi di Beberapa Negara Maju
1) Jepang
Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan
berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi
Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang.
Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain,
dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling
bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang
disebut sebagai keiretsu.
Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan
reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi
yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya
ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi
menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.
a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan
terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga
undang-undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan
Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur

7. 7
oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari
regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam
undang-undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat
berdasarkan undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap
Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang
dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam
pengambilan keputusan.
b. Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan
untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam
rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut:
a) Neraca;
b) Laporan Laba rugi;
c) Laporan Usaha;
d) Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan;
e) Skedul Pendukung
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan
keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara umum
mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial
ditambah dengan laporan arus kas.
c. Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk
menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus
menyusun laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan
secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya
prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya. Anak
perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan
tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya.
Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill
diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan

8. 8
diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk
mencatat usaha patungan.
2) Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan
Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika
untuk Akuntan Publik Bersertifikat.
a. Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri
dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus
diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan
seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan
hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima
secar umum.
b. Pelaporan keuangan
Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS yang
besar meliputi:
a) Laporan manajemen;
b) Laporan auditor independen;
c) Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus kas, laba
komprehensif, ekuitas pemegang saham);
d) Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi
keuangan;
e) Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling
penting terhadap laporan keuangan;
f) Catatan atas laporan keuangan;Perbandingan data keuangan tertentu
selama lima atau sepuluh tahun;
g) Data kuartal terpilih.
Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS
yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan
saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang
dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari
saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun
operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan

9. 9
interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat
pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan
keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara
singkat.
c. Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan
bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya.
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan
peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku dibeberapa
negara maju sperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal
ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana
akuntansi itu tumbuh dan berkembang.
5. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi di Negara Maju
Aturan dan sistem akuntansi di negara-negara maju memiliki perbedaan dan
juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di gunakan oleh negara
tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam penerapan
sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di
negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain.
Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih
banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan
profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika
Serikat.
Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11) menjelaskan adanya tujuh
faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam
perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain
adalah:
a) Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan
prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di
suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol,
Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman

10. 10
law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan
keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara
seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris
menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu
jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi
umum.
b) Pemilik dana
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan
menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan
sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal
(shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan
sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di
negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh
shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas
informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan
(disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair
information).
c) Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi
adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan
pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan
menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di
banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk
Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda antara perpajakan dan
komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah
depresiasi.
d) Kemantapan profesi akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-
beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar
dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut.
Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli
perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang
mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik
atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri,

11. 11
pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam
dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan
tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai
keluaran yang dihasilkan.
e) Inflasi
Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan
berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi
lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negar
dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan
berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Meksiko
dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum
karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an,
sehubungan dengan tingkat inflasi yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris
melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga.
f) Teori akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik
akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori
akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan
penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan
diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan
menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan
replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi
terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.
g) Accidents of history
Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan
ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya
memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu.
Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan
standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data
keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997
menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan
penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas
selisih kurs.
h) Kolonialisasi

12. 12
Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan
sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang
mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-
hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda
dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan
perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional
mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang
berlaku secara luas di seluruh dunia.
6. Issue Perpajakan dalam Konvergensi IFRS di Indonesia
Saat ini isu konvergensi IFRS ke Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
sedang hangat-hangatnya. Seluruh pelaku dunia akuntansi menyiapkan diri untuk
menghadapi konvergensi tersebut. Dampak dari konvergensi IFRS tidak hanya
dirasakan oleh sektor bisnis melainkan juga pemerintah selaku regulator di dalam
negeri. Direktorat Jenderal Pajak mungkin yang paling terkena dampak dari
konvergensi IFRS ini. Selaku regulator di bidang perpajakan, sangatlah jelas
kaitannya dengan pelaporan keuangan entitas bisnis dalam pelaporan pajak.
Sesuai dengan hasil forum IFRS Regional Policy di Singapura pada 13 mei
2010, dimana Indonesia ikut serta dalam forum tersebut menyebutkan pada point
3 dan 5:
Point 3. Participants agrred that policy makers such as bank regulators and
tax authorities should more actively engage the IASB in the international
standard-setting process in a collective effort to promote greater transparency in
the global marketplace and in order to align policies more closely to new
standards.
Point 5. Participants suggested initiatives to educate key stakeholders such as
prepares, auditors, tax authorities, etc. On the rapid changes being to tha IFRS, to
facilitate better and adherence of the standards.
Berdasarkan forum tersebut maka otoritas pajak harus lebih aktif terlibat
dalam proses penetapan standar internasional dalam upaya untuk mempromosikan
transparansi yang lebih besar. Sehingga otoritas pajak melalui ketentuan
perpajakan yang ditetapkannya harus menyesuaikan dengan konvergensi IFRS
tersebut.

13. 13
Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai dengan UU
KUP No 28/2007 pada pasal 28 ayat 7 menjelaskan tentang “ dengan demikian
pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di
Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan
perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”
Adapun perbandingan praktek Akuntansi Umum dengan Perpajakan yaitu :
AKUNTANSI UMUM PERPAJAKAN
Estimasi
- Impairment Loss
- Provisions
Realisasi
Peraturan pajak hanya mengakui
realisasi bukan nilai estimasi
Nilai Wajar (Fair Value)
- Aset Tetap
- Properti Investasi
- Instrumen Keuangan
Biaya Perolehan
Peraturan perpajakan belum
mengadopsi konsep nilai wajar
Substance over form
- Klasifikasi sewa pembiayaan
- Definisi “pihak berelasi”
Form Over Substance
Memiliki syarat-syarat yang
memperhatikan status legal
Principle Based
- Umur manfaat (misalnya aset tetap,
aset tak berwujud)
Rule Based
Definisi dan ketentuan lebih detail
Konsep Materialitas Jumlah berapapun adalah material
Konsep Unit Moneter
Mata uang fungsional tidak harus sama
dengan mata uang penyajian (PSAK 10)
PMK 196/2007 pasal 2 dan 3
WP harus menggunakan mata uang
penyajian dengan Rupiah. Kecuali
WP tsb diatur pada pasal 3
Definisi Hubungan Berelasi (PSAK 7)
Entitas yang dikendalikan atau
dikendalikan bersama (principle based)
Definisi istilah hubungan istimewa
(UU NO. 36/2008)
Kepemilikan penyertaan modal lebih
dari 25 % (rule based)
PSAK 13 (Properti Investasi)
- Mengakui adanya pengakuan
properti untuk investasi
UU NO.36/2008 & PMK
No.79/PMK.03/2008
- Tidak membedakan properti

14. 14
- Pengukuran menggunakan Model
biaya dan model nilai wajar (paragraf
33)
- Jika memenuhi sebagai aset yang
dimiliki untuk dijual maka tidak
disusutkan
investasi dari aktiva tetap
- Model biaya (harga perolehan
adalah jumlah yang
sesungguhnya dikeluarkan) pasal
10 UU no.36
- Disusutkan menggunakan tarif
sesuai kelompok aset
PSAK 16 (Aset Tetap)
- Pengukuran menggunakan model
biaya dan model revaluasi
- Komponen biaya perolehan
termasuk estimasi awal biaya
pembongkaran dan pemindahan aset
dan restorasi
- Efek revaluasi bisa mengakibatkan
kenaikan atau penurunan nilai aset (Par
39 dan 40)
- Revaluasi dilakukan secara teratur
dan cukup reguler tergantung
perubahan nilai wajar (Par 31 dan 34)
UU NO.36/2008 & PMK
No.79/PMK.03/2008
- Pengukuran model biaya
menggunakan model biaya
- Tidak mengakui biaya
estimasi
- Efek revaluasi mengakibatkan
kenaikan nilai aktiva tetap
- Revaluasi dilakukan terlebih
dahulu melakukan permohonan
ke DJP (pasal 2) dan dapat
dilakukan kembali dalam jangka
waktu 5 tahun (pasal 3)
Aset Biologis
Diukur dengan nilai wajar (IAS 41 dan
IAS 16)
Aset Biologis
Diukur dengan biaya perolehan
PSAK 19
Aset tak berwujud dengan umur manfaat
tidak terbatas
Par 88: aset tidak berwujud harus
ditentukan umur manfaatnya apakah
terbatas atau tidak terbatas
UU PPh No. 36 / 2008
Pasal 11A: umur manfaat aset tak
berwujud adalah maksimal 20 tahun
PSAK 30
- Par 16 : Lessee mengakui sewa
pembiayaan sebagai aset pada awal
masa sewa
KMK No. 1169/KMK.01/1991
- Pasal 16: selama masa, lessee
tidak boleh melakukan
penyusutan sampai saat lessee

15. 15
- Par 23 : Sewa pembiayaan
menimbulkan beban penyusutan dalam
setiap periode akuntansi
menggunakan hak opsi
- Setelah lessee menggunakan
hak opsi, lessee melakukan
penyusutan dan dasar
penyusutannya adalah nilai sisa
(residual value) barang modal
yang bersangkutan.
PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset
- Paragraf 60, rugi penurunan nilai
segera diakui dalam laporan laba
UU PPh No.36/2008 dan PMK
79/PMK.03/2008
Dalam ketentuan perpajakan tidak
mengatur rugi penurunan nilai pada
saat revaluasi aset.
Estimasi rugi penurunan nilai tidak
diakui dalam peraturan perpajakan
PSAK 55
- Premium, mengakui adannya
premium dalam penghitungan metode
suku bunga efektif>> metode yang
digunakan untuk menghitung biaya
perolehan diamortisasi dari aset
keuangan atau kewajiban keuangan
- Paragraf 56: keuntungan dan
kerugian tersebut diakui pada laporan
laba rugi atau laporan perubahan
ekuitas sesuai klasifikasinya
Aturan Perpajakan
- PP 16 /200 pasal 1-3 yang
dikenai pajak final hanya bunga
dan diskonto. Premium tidak
diatur, sehingga tidak dikenal
pajak.
- PP 14/1997 pasal 1 ayat 2:
besarnya pajak penghasilan
dihitung dari nilai transaksi.
Pajak tidak mengakui keuntungan
dan kerugian yang disebabkan
karena perubahan nilai wajar
namun dari nilai transaksi
penjualan
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara standar dan aturan
perpajakan memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan praktek akuntansi.
Jadi apakah seorang akuntan harus membuat dua buah laporan keuangan yang
satu versi standar akuntansi yang mengadopsi IFRS dan satunya lagi versi aturan

16. 16
perpajakan? Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang akuntan baik itu
yang bergelut sebagai penyedia laporan keuangan ataupun regulator dalam
membuat peraturan perpajakan.
Opsi yang bisa diambil oleh regulator yaitu: (1) Adopsi penuh IFRS,
menyederhanakan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang menganut IFRS.
(2) Tidak mengadopsi IFRS, sebagai regulor memiliki kewenangan untuk
menentukan aturan perpajakan sendiri tanpa harus mengikuti IFRS. Tapi tetap
dibutuhkan rekonsiliasi fiskal. (3) Mengadopsi sebagian IFRS, hanya yang penting
saja yang disesuaikan dengan IFRS tetap ada rekonsiliasi fiskal.
Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan akan sangat menentukan penyelarasan
antara keduanya. Oleh karena itu, butuh suatu koordinasi dengan seluruh elemen
yang terkait guna merumuskan suatu ketentuan pajak yang berterima umum.
7. Audit Delay
Laporan keuangan adalah salah satu media komunikasi keuangan antara
manajemen perusahaan dan stakeholder. Menurut Standar Akuntansi Keuangan
yang dikeluarkan oleh IAI, tujuan dari sebuah laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam pengambilan keputusan. Suharli dan Rachpriliani (2006)
menyatakan bahwa laporan keuangan berguna untuk investor dan potensi kreditur
serta pengguna lain dalam membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan
sejenis yang rasional. Oleh karena itu, informasi yang diberikan manajemen harus
bersifat informatif dan terbuka atas semua informasi yang dituangkan dalam
sebuah laporan keuangan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan
berbanding lurus dengan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Jadi, semakin
lama suatu perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, semakin tidak relevan
dan tidak andal laporan keuangannya. Sehingga manfaat dari laporan keuangan itu
akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya. Ketepatan
waktu publikasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang harus
di perhatikan karena dapat memengaruhi nilai informasi yang tercantum dalam
laporan keuangan tersebut, bahkan manfaatnya sebagai alat bantu dalam
pengambilan keputusan juga dapat berkurang.

17. 17
Berkaitan dengan tuntutan ketepatan waktu publikasi suatu laporan keuangan
yang telah terdaftar di BEI, telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). BAPEPAM dan LK adalah sebuah
lembaga yang berfungsi memberikan pengawasan terhadap pasar modal dan
lembaga keuangan. Regulasi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tahun
1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor
Keputusan 80/PM/ 1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan
publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan
auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah
tanggal laporan tahunan perusahaan.
Namun sejak tanggal 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat
peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai
dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada
BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal
laporan keuangan tahunan. Jika regulasi dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sanksi
dapat berupa peringatan, sanksi administratif, dan sanksi denda. Regulasi ini
diharapkan dapat membuat perusahaan untuk dapat menerbitkan laporan keuangan
tepat waktu. Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan yang terlambat
menerbitkan laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa regulasi bukanlah
satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi lamanya rentang waktu penerbitan
suatu laporan keuangan. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi
negatif dari pelaku pasar modal.
Dalam laporan keuangan audit berisi tentang informasi laba yang dihasilkan,
sehingga berdampak kepada keputusan para invenstor untuk membeli atau
menjual kepemilikan yang dimiliki. Artinya, informasi laba dari laporan keuangan
yang di publikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.
Subekti, Imam, dan Novi (2004) menunjukkan bahwa pengumuman laba yang
terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba
yang lebih cepat menyebabkan hal yang sebaliknya. Keterlambatan pelaporan,
secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi
perusahaan.
Oleh karena itu, diharapkan manajemen dapat menyeimbangkan manfaat
relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk

18. 18
menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh
aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan
informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui
informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi
pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya ketetapan waktu pelaporan
keuangan bagi pembuatan keputusan, menjadikan keterlambatan waktu
penyampaian laporan keuangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya dapat
menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menjadi menarik
dikarenakan akhir-akhir ini IFRS menjadi salah satu isu yang cukup berkembang
di Indonesia. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana IFRS menjadi salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan
keuangan pada bursa.
1) Tinjauan Literatur
Yang dimaksud dengan Audit delay adalah rentang waktu antara
tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama
rentang audit delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan
salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun
pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk
melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan
pelaporan (lag). Menurut Dyer dan McHugh, dalam Bandi dan Hananto
(2000), ada tiga kriteria keterlambatan, yaitu: keterlambatan audit (Auditors’
Report Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
tanggal laporan auditor ditandatangani; keterlambatan Pelaporan (Reporting
Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani
sampai tanggal pelaporan oleh BEJ; dan keterlambatan total (Total Lag) yaitu
interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal
laporan dipublikasikan oleh bursa.
2) Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia
Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan
keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat
yang lazim dan disampaikan kepada bapepam selambat-lambatnya pada akhir
bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam
Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang
harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari: (1) neraca; (2) laporan laba rugi;

19. 19
(3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; (5) laporan lain serta
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya;
(6) catatan atas laporan keuangan. Faktor-faktor yang memengaruhi
keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah: pertama, penerapan
IFRS. IFRS adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global
dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi
keuangan. Penerapan IFRS dapat menjadi salah satu faktor terjadinya audit
delay di karenakan masih sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang IFRS
dan juga IFRS dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris,
menganut prinsip base rules, banyak disclousure, banyak menggunakan fair
value, dan relatif baru untuk diterapkan. Untuk itu perusahaan memerlukan
banyak waktu untuk memahami dan mempelajarinya.
III. Kesimpulan
Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai
faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut
antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.
Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam
lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter
berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi
model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi.
International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar
akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard
Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar
Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi
Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

20. 20
DAFTAR PUSTAKA
Barth, W.R. Landsman, and M. Lang. 2005. “International Accounting Standards and
Accounting Quality.” Journal of Accounting Research 46: 467-498
Borooah, Vani, K. 2002. “Logit and probit: ordered and multinomial models,” Volume
138;Volume 2002.
Chamisa, E. (2000). The relevance and observance of the IASC standards in developing
countries and the particular case of Zimbabwe. The International Journal of
Accounting, 35(2), 267−286
Chen, Ding, Xu. 2009. Convergence of Accounting Standards and Foreign Direct Investment.
working paper
DiMaggio PJ, Powell WW. (1991). Introduction. The new institutionalism in organizational
analysis. Chicago: The University of Chicago Press; p. 1–40.
D. Zeghal, K. Mhedhbi. 2006. “An analysis of the factors affecting the adoption of
international accounting standards by developing countries,” The International
Journal of Accounting, 21, 373 – 386.
Gyazi, A.K. 2010 Adoption Of International Financial Reporting Standards In Developing
Countries- The Case Of Ghana, working paper.
Hope, O., J. Jin, and T. Kang. 2006. Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS.
Journal of International Accounting Research 5: 1-20.
Iyoha, Jimoh, J. 2011. “Institutional Infrastructure and the Adoption of International
Financial Reporting Standards (IFRS) in Nigeria. School of Doctoral Studies
(European Union) Journal
Jensen, M. and W. Meckling, (1976). “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-
360.Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally
involves thinking globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100.
Jones, J. (2005). Exploring the global marketplace: Succeeding locally involves thinking
globally, Journal of Accountancy, 2003(3), 100
Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi (2008). “ Governance Matters VII: Aggregate
and Individual Governance Indicators 19965 – 2007.” The World Bank.
Nachrowi, D.N., Hardius Usman (2002). Penggunaan Teknik Ekonometri. Pendekatan
Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan
Menggunakan Paket Program SPSS, PT Raja Grafindo Persada,

21. 21
Nobes, C. Parker, R. (2010). Comparative International Accounting, Prentice Hall, 11th
edition. England 21 Perera, M. H. B. (1989). Accounting in developing countries:
a case for localized uniformity. British Accounting Review, 21, 141−158
Ramanna, K. Sletten, E. (2009). “Why do Countries adopt International Financial Reporting
Standard,” Working paper.
Santoso, Singgih. (2004). Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. Elex Media Komputindo,
Jakarta.
Scott, W. Richard (2004). “Institutional theory” P408-14 in Encyclopedia of Social Theory,
George Ritzer, ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Scott, William. (2009). Financial Accounting Theory. Fifth edition. Pearson, Prentice Hall,
Canada, 2009
Street, D. L. 2002. GAAP Convergence 2002: A Survey of National Efforts to Promote and
Achieve Convergence with International Financial Reporting Standards
Talaga, J. A., dan Ndubizu, G. (1986). Accounting and economic development: relationships
among paradigms. International Journal of Accounting Education and Research,
21(2), 55−68.
UNTACD. (2008). “Practical Implementation of International Financial Reporting Standard:
Lesson Learned. Country case studies on IFRS. United Nation, New York and
Geneva.
Worldbank. (2006). „A Decade of Measuring the Quality of Governance. The International
Bank for Reconstruction and Development. The Worldbank, Washington.