Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

1. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 1
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI
OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER
HUKUM TATA NEGARA
D I P E R S E M B A H K A N O L E H
K E L O M P O K F

2. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 2
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
ROSE CORNELYA
DEWI
TESALONIKA CANDRA
ARIANTO
RENATA APRILIA
WIDYANA MARIN
SHOLIKHUL AMRI
ROYKHAN FEBRIANTO
ANWAR
RIYAN ADI SETIAWAN
IRSYAD ADITYA
ISWANTORO
SAFRIE NOOR
EGI FAHROJI
A
N
G
G
O
T
A
K
A
M
I

3. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 3
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
HUKUM
TATA
NEGARA
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara,
hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan
warga negara dan hak-hak asasinya.

4. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 4
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
HTN
Dalam arti luas
Dalam arti sempit
HTN itu sendiri (berlaku di ruang
negara itu/tertentu)
HTN
verfassungrecht
HAN
verwaltungrecht

5. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 5
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
KONSTITUSI
NEGARA
Berasal dari Bahasa
Perancis yaitu
“constituer”
Berasal dari bahasa
LATIN yaitu
constituate
INDONESIA :
Konstitusi sebagai
hukum dasar atau
undang – undang
dasar, hukum berasal
dari belanda
“GRONWET”

6. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 6
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
MENURUT PARA AHLI
Leon Duguit : Konstitusi bukanlah sekedar memuat
norma-norma dasar tentang struktur negara,tetapi
bahwa struktur negara yang diatur dalam konstitusi itu
memang sungguh-sungguh terdapat dalam kenyataan
hidup masyarakat sebagai faktor-faktor kekuasaan
nyata yang hidup di dalam masyarakat yang
bersangkutan
Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga
pengertian,yaitu:
A. Konstitusi yang bersifat politik sosiologis,yaitu
konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik
masyarakat.
B. Konstitusi yang bersifat yuris,yaitu konstitusi
merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam
masyarakat.
C. Konstitusi yang bersifat polis,yaitu konstitusi
yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-
undang.
Laselle dalam bukunya Uber Verfassungswesen,
membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu :
A. Dalam pengertian sosiologis atau politis,konstitusi
adalah sinthesa faktor-faktor kekuatan yang nyata
dalam masyarakat.Jadi kostitusi menggambarkan
hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang
terdapat dalam suatu negara.Kekuasaan tersebut
diantaranya raja,parlemen,presure grup,kabinet,partai
politik dan lain-lain itulah sesungguhnya konstitusi.
B. Dalam pengertian yuridis,konstitusi adalah suatu
naskah yang memuat semua bangunan negara dan
sendi-sendi pemerintahan.

7. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 7
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
HAKIKAT DAN KEDUDUKAN
KONSTITUSI
Menurut G.S. Diponolo, konstitusi
memuat 5 hal penting yang harus
diwujudkan:
1. Kekuasaan
2. Perdamaian,Keamanan dan
Ketertiban
3. Kemerdekaan
4. Keadilan
5. Kesejahteraan dan Kebahagiaan

8. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 8
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
SUMBER
HUKUM
TATA
NEGARA
INDONESIA
Pengertian Sumber Hukum
Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan terbentuknya
peraturan-peraturan hukum baik berupa perintah ataupun larangan yang bersifat
memaksa dan telah disepakati bersama

9. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 9
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
MACAM-
MACAM
SUMBER
HUKUM
Sumber Hukum Materiil.
Sumber Hukum Formiil.
Sumber Hukum Konvensi
Sumber Hukum Traktat

10. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 10
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
Undang-undang dasar
Negara merupakan
peraturan perundang-
undangan tertinggi
pada suatu Negara
dan merupakan
hukum dasar tertulis
yang mengikat.
KONSTITUSI
(UNDANG-UNDANG)
Kebiasaan
merupakan sumber
hukum yang ada
dalam kehidupan
sosial masyarakat
dan dipatuhi
sebagai nilai-nilai
hidup yang positif.
Yurisprudensi adalah
putusan hakim yang
memuat peraturan
tersendiri dan telah
berkekuatan hukum
tetap, kemudian
diikuti hakim lain
dalam kasus yang
sama.
Perjanjian
internasional adalah
Perjanjian antar dua
Negara atau lebih.
Doktrin merupakan
pendapat ahli hukum
yang terkemuka dan
mendapat pengakuan
masyarakat.
SUMBER HUKUM TATA NEGARA
KEBIASAAN
KETATANEGARAAN
YURISPRUDENSI PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DOKTRIN

11. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 11
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
HIERARKI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
SESUAI TAP MPRS
NO. XX/MPRS/1966
SESUAI TAP MPRS
NO.XX/MPRS/1996
SESUAI TAP MPR
NO. III/MPR/2000
SESUAI UU NO. 10
TAHUN 2004
SESUAI UU NO. 12
TAHUN 2011

12. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 12
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
• UNDANG-UNDANG DASAR 1945
• PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG/UNDANG-UNDANG
• PERATURAN PEMERINTAH
Hierarki menurut UU NO. 10 tahun 2004 (sesuai bunyi pasal 7 ayat (1) )
Hierarki menurut UU NO. 12 tahun 2011 (sesuai bunyi pasal 7 ayat (1) )
• PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN DAERAH
• UNDANG-UNDANG DASAR 1945
• KETETAPAN MPR
• PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG
• PERATURAN PEMERINTAH
• PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN DAERAH PROVINSI
• PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

13. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 13
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
THANK YOU
F o r T h e A t t e n t i o n

14. // UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO 14
HUKUM TATA NEGARA _ FAKULTAS HUKUM
A D A
P E R TA N YA A N ?