Recommended
More Related Content
Similar to Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Similar to Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx (20)
More from Egi Fahroji
More from Egi Fahroji (9)
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
- 1. Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah Oleh : Kelompok 1
- 2. NAMA ANGGOTA : 1. Adi Murdiono 2. Ari Cahya 3. Arinda B Wicaksono 4. Desy A Rahmadanti 5. Egi Fahroji 6. Eka Putra Tri Rahanda 7. Farida Ainun Nadhiroh 8. Herlambang Prihandoko 9. Kiki Putri Yuanastiti 10.Khotim 11.Ristika Febrianti
- 3. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat OTONOMI DAERAH Kelompok 1 UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO
- 4. 1. Political Equality Mengelaborasikan otonomi daerah sebagai suatu kebijakan akan turut serta dalam meningkatkan partisipasi politik di tingkatan daerah. 2. Local Accountability Menjalankan otonomi daerah berarti ikut mengakselerasi dan mengeskalasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh masyarakat daerah. 3. Local Responsiveness Terakhir, otonomi daerah akan ikut mengeskalasi respon pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di tingkat daerah. TUJUAN DARI OTONOMI DAERAH Kelompok 1 UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO
- 5. Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan asli daerah merupkaan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PENDAPATAN DAERAH Kelompok 1 UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO
- 6. SUMBER SUMBER PENDAPATAN DAERAH • Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah 2. Pendapatan Retribusi Daerah 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. • Fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: 1. Otorisasi 2. Perencanaan 3. Pengawasan 4. Alokasi 5. Distribusi 6. Stabilisasi Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- 8. Penerimaan dan Pengeluaran Pendapatan Daerah Definisi penerimaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan tersebut diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Sedangkan akuntansinya dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).