Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
1.
2. EGI FAHROJI
RENATA APRILIA W. M
ROSE CORNELYA DEWI
TESALONIKA CANDRA A
IRSYAD ADITYA
ISWANTORO
RIYAN ADI SETIAWAN
SHOLIKHUL AMRI
ROYKHAN FEBRIANTO A SAFRIE NOOR
HUKUM TATA NEGARA
KELOMPOK F
4. Pemerintah Daerah dan Otonomi
Daerah
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang
terdiri dari banyak daerah, dimana didalamnya
terdapat undang-undang tentang pemerintahan
daerah yang berlaku dan mengaturnya, untuk
memberikan kewenangan penuh terhadap
penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga
dipastikan dalam pelaksanaannya dibutuhkan
sebuah administrasi pemerintah daerah
didalamnya.
5. Apa yang dimaksud Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintah Daerah?
6. Pemerintah Daerah sendiri ialah dimana segala urusan dan fungsi pemerintahan ada di daerah otonomi yang
dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas Desentralisasi atau Otonomi yang sesuai
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
7. Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Administrasi Pemerintah Daerah suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanan sistem untuk mengatur
masyarakat di suatu daerah tertentu, yang mana penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagai tujuannya
dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.
9. DIMENSI OTONOMI DAERAH
DIMENSI SOSIAL
DIMENSI EKONOMI
DIMENSI GEOGRAFI
DIMENSI HUKUM
DIMENSI ADMINISTRASI
DIMENSI POLITIK
10. ASPEK OTONOMI DAERAH
OTONOMI PENUH
Dimana semua urusan dan fungsi pemerintahan baik itu isi substansi ataupun tata cara
penyelenggaraannya atau otonomi itu sendiri atau bisa dikatakan memiliki hak dan wewenang untuk
mengatur sekaligus mengurus rumah tangganya sendiri.
OTONOMI TIDAK PENUH
Daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan tetapi tidak menguasai isi
pemerintahannya (tugas pembantuan, dll)
11. ASAS PEMERINTAHAN
OTONOMI DAERAH
A. Asas Desentralisasi B. Asas Dekonsentrasi C. Asas Tugas Pembantuan
adalah penyerahan
kewenangan
pemerintahan dari
pemerintah pusat
kepada daerah otonom
untuk mngatur dan
mengurus urusan
pemerintahannya.
Adalah pelimpahan
wewenang dari
Pemerintah atau Kepala
Instansi Vertikal
setingkat atasnya
kepada Pejabatnya di
Daerah tersebut.
Adalah tugas-tugas turut
serta dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah oleh
pemerintah atau Pemerintah
Daerah tingkat atasnya
dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan
kepada yang
menugaskannya
12. PRINSIP OTONOMI
DAERAH
menurut UU No. 32 Tahun 2004
“Prinsip otonomi daerah adalah otonomi
seluas-luasnya dan kepada daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan yang ditetapkan
dalam undang-undangan ini”
13. MAKSUD DAN TUJUAN OTONOMI DAERAH
MENINGKAATKAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
MENINGKAATKAN
DAYA SAING
DAERAH
MENINGKATKAN
EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
DAERAH
MEMBERIKAN
KEWENANGAN
YANG SELUAS-
LUASNYA KEPADA
DAERAH
14. CONTOH KASUS
Otonomi Daerah Yang Tidak Sesuai Harapan Masyarakat Papua
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang
diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah
kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran
Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Tetapi karena gagalnya pemerintah membangun fasilitas dan meningkatkan sumber daya manusia di Papua serta
habisnya sumber daya alam papua dikuras oleh asing, membuat masyarakat disana menginginkan kedaulatan
mutlak dan keluar dari Republik Indonesia.
