SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Nanang Abdi, S.H.
Goleki
NANANG ABDI, S.H.
Nanang Abdi, S.H. Adalah pengacara yang memiliki keahlian dalam
serta menjadi Legal Consultant beberapa perusahaan besar. Saat ini
menjabat sebagai:
 Ketua Bidang Hukum & Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia
Mojokerto.
 Sekretaris Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kabupaten
 Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI)
 POKJA 3 PUSPA Kab. Mojokerto
Read More
HP : 081330366098 www.nanangabdi.com
PERUSAHAAN REKANAN
GMB
Ganesha Mandiri Bhakti
Nanang Abdi, S.H. & Partners @nanangabdilaw
Dampak Pernikahan Dini dan
Kesehatan Reproduksi Bagi Anak
Dari Segi Hukum
Oleh: Nanang Abdi, S.H.
Goleki Pernikahan dini menurut Hukum Indonesia
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019,
mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19
tahun.
Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat
disimpulkan bahwa pernikahan dini atau
perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang
dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon
mempelai mencapai usia 19 tahun.
Yakin
Mau
Nikah
Muda?
Masih Anak
jangan Punya
Anak
Google Adsense
Goooooooooleki
2 3 4 5 6 7 8 9
Penyebab terjadinya pernikahan dini?
Goleki
Faktor sosial
Faktor kesehatan
Pola asuh keluarga
Faktor ekonomi
Kemudahan akses informasi
Adat dan budaya
Faktor pendidikan
Goleki Dampak hukum melakukan pernikahan dini
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Walau belum ada sanksi tegas terhadap pihak-
pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di
bawah umur.
Tetapi ada dampak hukum yang tidak langsung,
yaitu yang terjadi setelah melakukan pernikahan
dini, seperti:
• Masalah Ekonomi
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Terjadinya Penelantaran
• Human Trafficking
Goooooooooleki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goleki Masalah ekonomi
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Pernikahan dini akan menyebabkan beberapa
permasalahan ekonomi, terutama jika kedua
pasangan berlatar belakang keluarga yang tidak
mampu, sehingga karena kebutuhan ekonomi yang
banyak dan tidak adanya pekerjaan, akan
mendorong terjadinya tindakan melawan hukum
seperti mencuri.
Pasal 362 KUHP
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang
sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan
orang lain, dengan maksud akan memiliki barang
itu dengan melawan hak, dihukum, karena
pencurian, dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,—. “
Goleki Masalah ekonomi
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Selain melakukan tindak pidana pencurian, untuk
mengakali masalah ekonomi banyak anak-anak
yang menikah dini melakukan praktik judi dengan
harapan agar cepat kaya. Padahal kegiatan berjudi
juga dilarang oleh undang-undang
Pasal 303 KUHP
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya
sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya
dua puluh lima juta rupiah dihukum
barangsiapa dengan tidak berhak :
1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja
mengadakan atau memberi kesempatan untuk
main judi, atau sengaja turut campur dalam
perusahaan main judi ;
*JANGAN DITIRU
Goleki Kekerasan dalam rumah tangga
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Faktor psikis misalnya, untuk yang ekonomi lemah
dan usia kedua pasangan yang tidak terpaut jauh.
Lambat laun akan terjadi cekcok. Fase-fase itu
terkoneksi satu faktor dengan faktor yang lain.
Faktor-faktor itu dalam proses berjalannya waktu
berumah tangga akan mengarah kepada kekerasan.
Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004
Penghapusan KDRT:
”Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
Goleki Terjadinya Penelantaran
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Selain kekerasan dalam rumah tangga, ada
kemungkinan bahwa pernikahan dini bisa
berdampak buruk pada hubungan suami istri.
Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik,
bahkan bisa menyebabkan seorang istri terlantar.
Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang
seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan
pendidikan dari orangtua kandungan justru malah
terlantar. Untuk itu, sebagai orangtua harus
mencegah adanya pernikahan dini agar anak
mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang
lebih baik.
Goooooooooleki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goleki Terjadinya Penelantaran
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Pasal 49 UU PKDRT
“mengatakan setiap orang yang melakukan
penelantaran dalam rumah tangga dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah).”
Goooooooooleki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goleki Human Trafficking
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Pernikahan Dini merupakan salah satu akar
terjadinya masalah perdagangan orang atau Human
Trafficking, Pernikahahn Dini membuat pemenuhan
ekonomi keluarga menjadi sulit, dan tidak jarang
beralih mencari pekerjaan lain seperti tenaga kerja
indonesia di negara lain.
Saat berada di negara lain itulah, para TKI rawan
menjadi objek perdagangan manusia
Goooooooooleki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goleki Bagaimana cara mencegah terjadinya pernikahan dini?
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Pemberlakuan Undang-Undang dan Pemberian Sanksi
sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-
undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk
memastikan undang-undang tersebut ditegakkan.
Serta memperketat segala kebijakan yang diperlukan untuk
melakukan pernikahan dini dan juga memberikan hukuman yang
serius bagi orang tua yang tetap memaksa anaknya melakukan
pernikahan dini.
Goleki Peran Orang Tua
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
Berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak,
orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab
untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi anak; menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak.
Karena itulah orangtua harus memastikan anaknya
yang akan menikah telah berusia matang lahir dan
batin sebelum melangsungkan perkawinan.
Goleki Pernikahan dini melanggar hak anak
Penjelasan Gambar Berita Lainnya
secara hukum hak asasi manusia (HAM), anak
belum diberikan kebebasan penuh untuk
menentukan pilihan. Dengan begitu, seharusnya
negara berupaya memastikan agar perkawinan
anak tidak terjadi.
Pernikahan dini melanggar hak anak yang
seharusnya dijamin undang-undang. Orangtua bisa
diadukan jika memaksa anak menikah dini. Dan
Negara wajib melindungi jika anak menolak
dinikahkan dini
Lalu Bagaimana Tata Cara Yang Baik
Dan Benar Jika Ingin Tetap Menikah
Dini?
Dengan Mengajukan Dispensasi
Dispensasi menikah memiliki definisi
pemberian hak seseorang untuk menikah,
walau usianya belum memenuhi batas
minimal.
Cara Mengajukan Dispensasi
Menikah Usia Dini
Meski dalam undang-undang sudah ditentukan usia
minimal kedua mempelai, tapi pada praktiknya masih
banyak pernikahan yang terjadi meski di bawah usia
tersebut. Memang pada kondisi tertentu, pernikahan
semacam ini bisa dilaksanakan.
Kondisi tertentu yang dimaksud adalah alasan yang sangat
mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menikah. Alasan
tersebut harus kuat dan tidak boleh atas dasar kebohongan
semata.
*Contoh alasan tidak kuat
Secara aturan hukum dispensasi
nikah yang diatur dalam Peraturan A
m
s
Diajukan Oleh Orang tua
Mempelai
Dispensasi nikah hanya boleh diajukan oleh
orang tua atau wali mempelai. Jika pihak
mempelai wanita yang masih dibawah
umur nikah, maka pengajuan ini dilakukan
oleh orang tua mempelai wanita.
Tapi, jika keduanya masih sama-sama di
bawah umur nikah, maka yang kedua orang
tua mempelai harus mengajukan
dispensasi.
Jika orang tua sudah bercerai, maka bisa
diwakilkan oleh salah satunya atau boleh
keduanya. Pada kasus orang tua sudah
bercerai, jika hanya diwakilkan oleh salah
satunya maka yang berhak adalah pemilik
hak asuh. Tentunya yang sudah diputuskan
oleh pengadilan.
Mempersiapkan Persyaratan
yang Diminta
Cara selanjutnya adalah harus mempersiapkan
persyaratan yang diminta untuk melakukan
dispensasi nikah. Syarat dispensasi nikah ini
sudah ditentukan pada Pasal 5(1) Perma No 5
Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili
Dispensasi Kawin.
Pada perma tersebut sudah disebutkan
syarat-syarat administrasi yang sudah
ditentukan. Berikut ini dokumen yang menjadi
syarat tersebut:
Surat pengajuan
• Fotocopy KTP orang tua
• Fotocopy KTP atau akta lahir anak
• Fotocopy ijazah pendidikan anak atau
keterangan masih sekolah
Tapi, jika syarat di atas tidak dapat terpenuhi,
maka bisa diganti menggunakan dokumen lain
yang menjelaskan identitas dan status
pendidikan anak.
Ribet Kan? Mending
Belajar dan Nikah Saat
Semuanya Sudah Siap
Eiiitsss….masih
ada lagi syaratnya
Mengajukan Kepada
Pengadilan yang Berwenang
Pengajuan untuk melakukan dispensasi menikah
bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri. Untuk mempelai beragama
islam, maka bisa diajukan melalui Pengadilan
Agama setempat.
Tapi bagi penganut agama non-islam, maka bisa
mengajukan dispensasi di Pengadilan umum. Jika
mempelai dan orang tua memiliki agama yang
berbeda, maka pengajuan dilakukan di
pengadilan sesuai agama mempelai.
Menjalani Persidangan
Proses terakhir yang harus dijalani adalah
persidangan. Tapi, tidak seperti persidangan
pada umumnya, hakim dan panitera akan
menggunakan prosedur sederhana dan
mudah dipahami.
Biasanya, hakim akan memberi nasihat
kepada kedua mempelai. Termasuk tentang
kehidupan setelah menikah dan risiko yang
akan mereka hadapi nantinya.
Ada Pertanyaan?

More Related Content

Similar to Pernikahan Dini

PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptx
PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptxPPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptx
PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptxRickiAmanda
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixokaatmadja
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Rizqy Putra
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin Gantung
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin GantungNikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin Gantung
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin GantungAZA Zulfi
 
Makalah adopsi (pegangkatan anak)
Makalah adopsi (pegangkatan anak)Makalah adopsi (pegangkatan anak)
Makalah adopsi (pegangkatan anak)Rahmanzie Share
 
ekonomi kependudukan
ekonomi kependudukanekonomi kependudukan
ekonomi kependudukanDissa MeLina
 
PPT PERNIKAHAN DINI.pptx
PPT PERNIKAHAN DINI.pptxPPT PERNIKAHAN DINI.pptx
PPT PERNIKAHAN DINI.pptxbisnisrezaagus
 
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppa
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppaSambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppa
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppaShintaDevi11
 
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anakTmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anakKhalid Al Qadri
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
 

Similar to Pernikahan Dini (20)

PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptx
PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptxPPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptx
PPT Pernikahan Dini dan Tekanan ekonomi.pptx
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin Gantung
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin GantungNikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin Gantung
Nikah Massal, Nikah Dibawah Umur, Kawin Gantung
 
Makalah adopsi (pegangkatan anak)
Makalah adopsi (pegangkatan anak)Makalah adopsi (pegangkatan anak)
Makalah adopsi (pegangkatan anak)
 
ekonomi kependudukan
ekonomi kependudukanekonomi kependudukan
ekonomi kependudukan
 
PPT PERNIKAHAN DINI.pptx
PPT PERNIKAHAN DINI.pptxPPT PERNIKAHAN DINI.pptx
PPT PERNIKAHAN DINI.pptx
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppa
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppaSambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppa
Sambutan bupati wonosobo acara mui dan dppkbpppa
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anakTmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
Tmk perlindungan dan pemberdayaan hak anak
 
Pewarganegaraan
PewarganegaraanPewarganegaraan
Pewarganegaraan
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
Perkawinan yang tidak dicatatkan
Perkawinan yang tidak dicatatkanPerkawinan yang tidak dicatatkan
Perkawinan yang tidak dicatatkan
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Child abduction
Child abductionChild abduction
Child abduction
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
 

More from Egi Fahroji

OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptxEgi Fahroji
 
KENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxKENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxEgi Fahroji
 
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEgi Fahroji
 
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxProses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxEgi Fahroji
 
Pernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxPernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxEgi Fahroji
 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxAnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxEgi Fahroji
 
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxPermasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxEgi Fahroji
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxEgi Fahroji
 
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSPRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSEgi Fahroji
 

More from Egi Fahroji (9)

OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
 
KENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxKENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptx
 
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
 
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxProses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
 
Pernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxPernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptx
 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxAnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
 
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxPermasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
 
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSPRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

Pernikahan Dini

  • 2. NANANG ABDI, S.H. Nanang Abdi, S.H. Adalah pengacara yang memiliki keahlian dalam serta menjadi Legal Consultant beberapa perusahaan besar. Saat ini menjabat sebagai:  Ketua Bidang Hukum & Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Mojokerto.  Sekretaris Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kabupaten  Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI)  POKJA 3 PUSPA Kab. Mojokerto Read More HP : 081330366098 www.nanangabdi.com
  • 3. PERUSAHAAN REKANAN GMB Ganesha Mandiri Bhakti Nanang Abdi, S.H. & Partners @nanangabdilaw
  • 4. Dampak Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Dari Segi Hukum Oleh: Nanang Abdi, S.H.
  • 5. Goleki Pernikahan dini menurut Hukum Indonesia Penjelasan Gambar Berita Lainnya Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Yakin Mau Nikah Muda? Masih Anak jangan Punya Anak Google Adsense Goooooooooleki 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 6. Penyebab terjadinya pernikahan dini? Goleki Faktor sosial Faktor kesehatan Pola asuh keluarga Faktor ekonomi Kemudahan akses informasi Adat dan budaya Faktor pendidikan
  • 7. Goleki Dampak hukum melakukan pernikahan dini Penjelasan Gambar Berita Lainnya Walau belum ada sanksi tegas terhadap pihak- pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur. Tetapi ada dampak hukum yang tidak langsung, yaitu yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini, seperti: • Masalah Ekonomi • Kekerasan Dalam Rumah Tangga • Terjadinya Penelantaran • Human Trafficking Goooooooooleki 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 8. Goleki Masalah ekonomi Penjelasan Gambar Berita Lainnya Pernikahan dini akan menyebabkan beberapa permasalahan ekonomi, terutama jika kedua pasangan berlatar belakang keluarga yang tidak mampu, sehingga karena kebutuhan ekonomi yang banyak dan tidak adanya pekerjaan, akan mendorong terjadinya tindakan melawan hukum seperti mencuri. Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,—. “
  • 9. Goleki Masalah ekonomi Penjelasan Gambar Berita Lainnya Selain melakukan tindak pidana pencurian, untuk mengakali masalah ekonomi banyak anak-anak yang menikah dini melakukan praktik judi dengan harapan agar cepat kaya. Padahal kegiatan berjudi juga dilarang oleh undang-undang Pasal 303 KUHP (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak : 1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; *JANGAN DITIRU
  • 10. Goleki Kekerasan dalam rumah tangga Penjelasan Gambar Berita Lainnya Faktor psikis misalnya, untuk yang ekonomi lemah dan usia kedua pasangan yang tidak terpaut jauh. Lambat laun akan terjadi cekcok. Fase-fase itu terkoneksi satu faktor dengan faktor yang lain. Faktor-faktor itu dalam proses berjalannya waktu berumah tangga akan mengarah kepada kekerasan. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT: ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
  • 11. Goleki Terjadinya Penelantaran Penjelasan Gambar Berita Lainnya Selain kekerasan dalam rumah tangga, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini bisa berdampak buruk pada hubungan suami istri. Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan seorang istri terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungan justru malah terlantar. Untuk itu, sebagai orangtua harus mencegah adanya pernikahan dini agar anak mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik. Goooooooooleki 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 12. Goleki Terjadinya Penelantaran Penjelasan Gambar Berita Lainnya Pasal 49 UU PKDRT “mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Goooooooooleki 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 13. Goleki Human Trafficking Penjelasan Gambar Berita Lainnya Pernikahan Dini merupakan salah satu akar terjadinya masalah perdagangan orang atau Human Trafficking, Pernikahahn Dini membuat pemenuhan ekonomi keluarga menjadi sulit, dan tidak jarang beralih mencari pekerjaan lain seperti tenaga kerja indonesia di negara lain. Saat berada di negara lain itulah, para TKI rawan menjadi objek perdagangan manusia Goooooooooleki 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 14. Goleki Bagaimana cara mencegah terjadinya pernikahan dini? Penjelasan Gambar Berita Lainnya Pemberlakuan Undang-Undang dan Pemberian Sanksi sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang- undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Serta memperketat segala kebijakan yang diperlukan untuk melakukan pernikahan dini dan juga memberikan hukuman yang serius bagi orang tua yang tetap memaksa anaknya melakukan pernikahan dini.
  • 15. Goleki Peran Orang Tua Penjelasan Gambar Berita Lainnya Berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Karena itulah orangtua harus memastikan anaknya yang akan menikah telah berusia matang lahir dan batin sebelum melangsungkan perkawinan.
  • 16. Goleki Pernikahan dini melanggar hak anak Penjelasan Gambar Berita Lainnya secara hukum hak asasi manusia (HAM), anak belum diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan. Dengan begitu, seharusnya negara berupaya memastikan agar perkawinan anak tidak terjadi. Pernikahan dini melanggar hak anak yang seharusnya dijamin undang-undang. Orangtua bisa diadukan jika memaksa anak menikah dini. Dan Negara wajib melindungi jika anak menolak dinikahkan dini
  • 17. Lalu Bagaimana Tata Cara Yang Baik Dan Benar Jika Ingin Tetap Menikah Dini?
  • 18. Dengan Mengajukan Dispensasi Dispensasi menikah memiliki definisi pemberian hak seseorang untuk menikah, walau usianya belum memenuhi batas minimal.
  • 19. Cara Mengajukan Dispensasi Menikah Usia Dini Meski dalam undang-undang sudah ditentukan usia minimal kedua mempelai, tapi pada praktiknya masih banyak pernikahan yang terjadi meski di bawah usia tersebut. Memang pada kondisi tertentu, pernikahan semacam ini bisa dilaksanakan. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah alasan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menikah. Alasan tersebut harus kuat dan tidak boleh atas dasar kebohongan semata. *Contoh alasan tidak kuat
  • 20. Secara aturan hukum dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan A m s
  • 21. Diajukan Oleh Orang tua Mempelai Dispensasi nikah hanya boleh diajukan oleh orang tua atau wali mempelai. Jika pihak mempelai wanita yang masih dibawah umur nikah, maka pengajuan ini dilakukan oleh orang tua mempelai wanita. Tapi, jika keduanya masih sama-sama di bawah umur nikah, maka yang kedua orang tua mempelai harus mengajukan dispensasi. Jika orang tua sudah bercerai, maka bisa diwakilkan oleh salah satunya atau boleh keduanya. Pada kasus orang tua sudah bercerai, jika hanya diwakilkan oleh salah satunya maka yang berhak adalah pemilik hak asuh. Tentunya yang sudah diputuskan oleh pengadilan.
  • 22. Mempersiapkan Persyaratan yang Diminta Cara selanjutnya adalah harus mempersiapkan persyaratan yang diminta untuk melakukan dispensasi nikah. Syarat dispensasi nikah ini sudah ditentukan pada Pasal 5(1) Perma No 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pada perma tersebut sudah disebutkan syarat-syarat administrasi yang sudah ditentukan. Berikut ini dokumen yang menjadi syarat tersebut: Surat pengajuan • Fotocopy KTP orang tua • Fotocopy KTP atau akta lahir anak • Fotocopy ijazah pendidikan anak atau keterangan masih sekolah Tapi, jika syarat di atas tidak dapat terpenuhi, maka bisa diganti menggunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak. Ribet Kan? Mending Belajar dan Nikah Saat Semuanya Sudah Siap
  • 24. Mengajukan Kepada Pengadilan yang Berwenang Pengajuan untuk melakukan dispensasi menikah bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Untuk mempelai beragama islam, maka bisa diajukan melalui Pengadilan Agama setempat. Tapi bagi penganut agama non-islam, maka bisa mengajukan dispensasi di Pengadilan umum. Jika mempelai dan orang tua memiliki agama yang berbeda, maka pengajuan dilakukan di pengadilan sesuai agama mempelai. Menjalani Persidangan Proses terakhir yang harus dijalani adalah persidangan. Tapi, tidak seperti persidangan pada umumnya, hakim dan panitera akan menggunakan prosedur sederhana dan mudah dipahami. Biasanya, hakim akan memberi nasihat kepada kedua mempelai. Termasuk tentang kehidupan setelah menikah dan risiko yang akan mereka hadapi nantinya.