Dokumen tersebut membahas kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2012, mencakup penjelasan mengenai ruang lingkup transfer ke daerah, besaran dana perimbangan, postur anggaran transfer ke daerah, dan proses penetapan program serta kegiatan yang didanai melalui DAK."

1. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Kebijakan Umum dan Pengalokasian
Dana Alokasi Khusus TA. 2012
Disampaikan pada:
Sosialisasi Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA. 2012
9 Januari 2012

2. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2012
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Otsus PAPUA
TRANSFER
KE DAERAH
Dana
Otsus
DBH PBB
DBH PPh
DBH Cukai HT
Dana Otsus PAPUA BARAT
Dana Otsus ACEH
Dana Infras Otsus Papua
Dana Infras Otsus Papua Barat
Dana Otsus &
Penyesuaian
DBH Pajak
DBH SDA
DBH Kehutanan
DBH Pert umum
Tambahan Penghasilan Guru
Tunjangan Profesi Guru
Dana
Penyesuaian
DBH Perikanan
DBH Migas
Bantuan Operasional Sek (BOS)
DBH Panas Bumi
Dana Insentif Daerah (DID)
2

3. Besaran Dana Perimbangan Fungsi dari Pendapatan
Pendapatan
Belanja
26% PDN
Neto
DAU
% Tertentu
PDN
DBH
Tidak
terkait dng
PDN
2 X 2%
DAU
OTSUS
DAK

4. Pasal 10 ayat (1)
UU no.33/2004
DBH
DANA PERIMBANGAN
ALOKASINYA DALAM
APBN TIDAK DAPAT
DIPISAHKAN SATU
SAMA LAIN
DAK
DAU
MASING-MASING JENIS
DANA PERIMBANGAN
SALING MENGISI DAN
SALING MELENGKAPI

5. PENDAHULUAN
 DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada
daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik),
berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block
grant (bantuan umum).
 Dialokasikannya DAK didasari pada kenyataan bahwa
Pusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam
penggunaan bantuan umum seperti DAU maupun DBH,
sementara pusat mempunyai kepentingan dalam
pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas
nasional.
 UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalam konteks
alokasi Dana Perimbangan sebagai satu kesatuan yang
utuh dengan DAU dan DBH mengingat ketiganya
mempunyai tujuan yang saling mengisi dan saling
melengkapi.
5

6. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman
Umum DAK
 PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
PMK tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
 PMK Nomor 126/PMK.07/2010
PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
PMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK di
Daerah

7. Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)

dana yang bersumber dari Pendapatan APBN

dialokasikan kepada daerah tertentu

untuk membantu

mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah

sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

8. Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)



Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah
yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”.
Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang
menurut kebijakannnya harus dibantu”
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan
dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur
ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang.

9. Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)

Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/
Kementerian/lembaga.

Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

10. Kebijakan Umum DAK (1/2)
(1) mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk programprogram prioritas nasional yang bersifat lintas
sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran
jangka menengah (medium term expenditure framework) dan
penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting);
(2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan
keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik
dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan mendorong
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(3) meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta
mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK
yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang
efektif, efisien, dan tepat waktu.

11. Kebijakan Umum DAK (2/2)
(4) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan
terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi
kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumbersumber pendanaan lainnya.
(5) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat
sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam
rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi
kegiatan antar Bidang DAK.
(6) mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu
pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.

12. POSTUR ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH DALAM APBN 2012
12,43%
11,55%
2,54%
9,71%
5,55%
DBH PAJAK
DBH SDA
58,20%
DAU
DAK

13. TRANSFER KE DAERAH 2012
URAIAN
APBN-P 2011
RAPBN 2012
(+/-) %
I. Dana Perimbangan
347.538,6
399.985,6
15,09
A. Dana Bagi Hasil
1. Pajak
a. PPh
b. PBB
c. Cukai
96.772,1
42.099,4
13.156,2
27.593,1
1.350,1
100.055,2
54.371,7
18.962,2
33.968,6
1.440,8
3,39
29,25
44,13
23,11
6,72
54.672,6
37.306,3
15.142,2
1.749,4
123,7
351,0
45.683,5
32.276,1
11.563,1
1.537,8
120,0
186,4
(16,44)
(13,48)
(23,64)
(12,09)
(2,99)
(46,88)
B. DAU
225.533,7
273.814,4
21,41
C. DAK
25.232,8
26.115,9
3,50
64.969,3
70.423,9
8,40
A. Dana Otonomi Khusus
10.421,3
11.952,6
14,69
B. Dana Penyesuaian
1. Tunjangan Profesi Guru
2. BOS
3. Dana Tambahan Gaji Guru PNSD
4. Dana Insentif Daerah (DID)
5. Dan P2D2
5. DPID
6. KB Sarpras Papua Barat 2008
7. DPPID
54.548,0
18.537,7
16.812,0
3.696,2
1.387,8
7.700,8
100,5
6.313,0
58.471,3
30.559,8
23.594,8
2.898,9
1.387,8
30,0
-
7,19
64,85
40,34
(21,57)
0
(100,00)
(100,00)
(100,00)
2. SDA
a. Migas
b. Pertambangan Umum
c. Kehutanan
d. Perikanan
e. Panas Bumi
II. Dana Otsus dan Penyesuaian

14. ALOKASI DAK 2003 - 2012
30
25
24.8
21.2
Triliun rupiah
20
25.2
26.1
21.1
17.1
15
11.6
10
5
2.3
2.8
4.0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
RAPBN '12
2012

15. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9
No
Bidang DAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Prasarana Pemerintah
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Lingkungan Hidup
Keluarga Berencana
Kehutanan
Perdagangan
Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
Listrik Pedesaan
Perumahan dan Permukiman
Transportasi Perdesaan
Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
Keselamatan Transportasi Darat
%
38,4
11,5
15,4
5,2
1,9
1,8
1,7
5,9
7,2
1,8
1,5
1,9
1,3
1,4
0,7
0,7
0,6
0,4
0,5
Rp (Triliun)
10,041.3
3,005.9
4,012.8
1,348.5
502.5
463.7
444.5
1,547.1
1,879.6
479.7
392.3
489.8
345.1
356.9
190.6
191.2
171.4
121.4
131.6

16. Penetapan Program dan Kegiatan DAK
Penghitungan DAK
Penetapan Alokasi dan
Penggunaan DAK
Penganggaran DAK

17. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
 DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan
program yang menjadi prioritas nasional yang
dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
 Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang
akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai
dengan RKP.
 Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

18. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria
Umum (KU)
Kriteria
Khusus (KK)
Kriteria
Teknis (KT)
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Berupa :
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan
didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

19. PAD
T- 2
KemKeu
DBH
T-2
KemKeu
T-2
Daerah & KemKeu
T-1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-1
Kem Dalam Negeri
Daerah Rawan Bencana
T-1
BNPB
Da Ketahanan Pangan
T-1
Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata
T-1
Kem Bud Par
Daerah Pesisir
Kriteria
Teknis
DAU
Daerah Tertinggal
Kriteria
Khusus
Daerah & KemKeu
Belanja Gaji PNSD
Kriteria
Umum
T- 2
T-1
Kem Kelautan & Per
Kondisi Infrastruktur
Per Bidang Per daerah
T-1
K/L terkait

20. Kriteria Teknis
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
KEMAMPUAN
KEUANGANDAERAH
(IFN < 1)
YES
PERATURAN
PERUNDANGAN
NO
2
YES
NO
4
KARAKTERISTIK
DAERAH (IKW)
1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (IFN-1 + IKW)
YES
3
IFW > 1
NO
IFWT-1 > 1
NO
DAERAH
TIDAK LAYAK
YES
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
No
DAERAH TIDAK LAYAK
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK Utk DAERAH
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
20

21. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
daerah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, Menteri Teknis
menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK

22. Penganggaran DAK
PP 55/2005 Pasal 60
 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

23. UU 33/2004 Pasal 41
DANA PENDAMPING

PP 55/2005 Pasal 61
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.


Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah.
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan
yang bersifat kegiatan fisik.

Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

24. OPTIMALISASI
Pasal 28
PMK 126/2010
 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan
menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD
Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai
kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu
bidang DAK tersebut.
 Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana
dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada
bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk
teknis yang ditetapkan
24

25. SISA DAK
Pasal 28
PMK 126/2010
 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun
anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK
tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang
sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran
berjalan.
 Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan
sebagai dana pendamping DAK.
 Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa
DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan
setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai
25

26. PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

27. PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PENGAWASAN DAK
 Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
 Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
 Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

28. Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB,
2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3.Surat Pernyataan
Dana Pendamping, diterima DJPK
Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah
Disalurkan secara bertahap
Tahap 1 : 30%
Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%
Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%
Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan
Penyerapan yang diterima DepKeu
Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja
sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan
sekaligus di akhir tahun

29. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445
Website: www.djpk.depkeu.go.id
29