Bab 1 perda rpjmd final

Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Berkenaan dengan jangka waktu penyusunannya, maka sebagaimana diatur
dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.
Mempertimbangkan landasan normatif sebagaimana dijelaskan di atas
maka dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan
daerah sebagai kesinambungan proses politik daerah yang dilaksanakan
secara serentak pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 dan
pelantikan kepala daerah terpilih pada 17 Februari 2016 maka disusunlah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2021. Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud
merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan yang akan
dilaksanakan selama masa bhakti 2016-2021.
Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan,
RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan
pendekatan teknokratis dan bottom up dengan mengartikulasikan pelbagai
permasalahan pembangunan dan isu strategis, pelbagai kearifan lokal serta
agenda pembangunan baik pusat maupun provinsi. Pendekatan awal ini
disusun dalam Rancangan teknokratis RPJMD 2016-2021 yang kemudian
diselaraskan melalui pendekatan politis terhadap visi misi Kepala Daerah
terpilih dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan.
Proses penyelarasan ini melahirkan Rancangan Awal RPJMD yang kemudian
RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 I - 1 |

dibahas dalam rapat koordinasi bersama satuan kerja perangkat daerah,
pembahasan dalam forum konsultasi publik, hingga disepakati bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk nota kesepakatan terhadap
Rancangan RPJMD. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RPJMD dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD
berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara
komprehensif dalam Rancangan Akhir RPJMD yang selanjutnya dibahas dan
ditetapkan bersama DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Secara subtansial, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
merupakan rencana pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik
Tahun 2005-2025. Kesinambungan Visi, Misi, hingga program prioritas
pembangunan telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan
Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, pelbagai isu strategis dan permasalahan
pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gresik Tahun 2016 -2021, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
Pembangunan Desa;
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008;
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Lainnya
Secara substansial, penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-
2021 berpedoman kepada:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Gresik Tahun 2005 -2025 Periodesasi ketiga;
4. Keselarasan terhadap Kebijakan Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD
Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu
strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional,
hingga global antara lain Sustainable Development Goal’s (SDG’s), Masyarakat
Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarustamaan
Gender, Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu
strategis lainnya.
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019
1.3.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan
RPJMN 2015-2019
Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 “Terwujudnya Gresik yang
agamis, adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas” didasarkan pada
Visi RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Keselarasan antara Visi
RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019
RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 RPJMN 2015-2019
Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,
Sejahtera, dan Berkehidupan yang Mandiri, dan Berkepribadian
Berkualitas Berlandaskan Gotong-Royong
Keselarasan Visi
Agamis
Berdaulat
Adil
Mandiri
Sejahtera
Berkepribadian
Berkehidupan yang Berkualitas Gotong Royong
Keterangan:
= Mendukung/Selaras
Adapun Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019
dapat dijelaskan melalui tabel berikut:
Tabel 1.2
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019
Meningkatnya perilaku masyarakat • Menghadirkan kembali negara untuk
yang sejuk, santun dan saling melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepadamenghormati dengan landasan nilai-
seluruh warga negara.
nilai agama sebagai cerminan Gresik
• Memperteguh kebhinekaan dan
sebagai Kota Wali dan Kota Santri
memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
• Membuat Pemerintah selalu hadir
Terwujudnya pelayanan yang adil dan dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
merata kepada masyarakat dengan demokratis, dan terpercaya.
mengedepankan prinsip kebersamaan, • Memperkuat kehadiran negara dalam
profesionalitas, kejujuran, dan melakukan reformasi sistem dan
akuntabilitas penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
• Melakukan revolusi karakter bangsa.
Meningkatnya pertumbuhan dan • Meningkatkan produktivitas rakyat
pemerataan ekonomi masyarakat dan daya saing di pasar Internasional
dengan memaksimalkan potensi sehingga bangsa Indonesia bisa maju
daerah,penguatan ekonomi lokal, dan bangkit bersama bangsa-bangsa
konsep ekonomi kerakyatan menuju Asia lainnya.
pembangunan yang berwawasan • Mewujudkan kemandirian ekonomi

lingkungan dan berorientasi pada dengan menggerakkan sektor-sektor
kompetisi global strategis ekonomi domestik.
• Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
Meningkatnya kualitas hidup melalui
peningkatan derajat kesehatan dan • Meningkatkan kualitas hidup
pendidikan masyarakat serta manusia Indonesia.
pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
1.3.1.2 Keterkaitan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik
dengan Prioritas Program Nasional RPJMN
Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik dengan
Prioritas Program Nasional RPJMN dapat dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1.3
Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik
dengan Prioritas Program Nasional RPJMN
1. Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Investasi
PD
No Program Prioritas Nasional Program RPJMD Kab/kota penanggung
jawab
1 Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi Program Peningkatan Iklim PD pelaksana
regulasi perijinan pusat dan daerah Investasi dan Realisasi Urusan
• Perubahan regulasi pusat dan daerah Investasi Penanaman
yang menghambat investasi Program Promosi dan Modal.
• Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi
peraturan perizinan tingkat Penyediaan Layanan
pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah Informasi Penanaman Modal
• Penyederhanaan peraturan dan perizinan
Program Penataan Peraturan PD pelaksana
Perundang-undangan Urusan
Sekretariat
Daerah.
2 Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat Program Perlindungan PD pelaksana
• Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Konsumen dan Pengamanan Urusan
Persaingan Usaha yang Sehat Perdagangan Perdagangan
• Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai
dengan mekanisme Persaingan Usaha
yang Sehat
• Pencegahan terhadap praktek persaingan
usaha yang tidak sehat
3 Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu Program Peningkatan PD Pelaksana
• Pengembangan sistem perizinan nasional Kualitas Pelayanan Publik Urusan
• Penyusunan SOP perizinan dan SOP Penunjang
PTSP sesuai standar nasional Sekretariat
• Pemantauan PTSP di daerah Daerah
4 Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Program Peningkatan PD Pelaksana
Masalah Investasi Pelayanan Perizinan Urusan

PD
jawab
• Penyelesaian pengaduan masalah Penanaman Modal Penanaman
investasi Modal
5 Perencanaan investasi sektor strategis Program Perencanaan PD Pelaksana
• Perencanaan Investasi Industri prioritas Pembangunan Ekonomi; Urusan
• Perencanaan Investasi pariwisata Penunjang
• Perencanaan investasi sektor maritim dan Program Perencanaan Perencanaan
logistik Pembagunan Sosial Budaya;
• Perencanaan investasi di Kawasan Program Perencanaan
Strategis Nasional
Prasarana Wilayah dan• Perencanaan investasi Infrastruktur
Sumber Daya Alam;
Prioritas
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah;
6 Peningkatan Kemudahan Berusaha Program Peningkatan Iklim PD Pelaksana
• Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha Investasi dan Realisasi Urusan
• Perbaikan Kemudahan Mendirikan Investasi Penanaman
Bangunan modal
• Perbaikan Kemudahan Pendaftaran
Properti
• Perbaikan Kemudahan Penyambungan
Listrik
• Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak
• Perbaikan Kemudahan Peningkatan
Akses Perkreditan
• Perbaikan Kemudahan Penegakan
Kontrak
• Perbaikan Kemudahan Penyelesaian
Perkara Kepailitan
• Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor
Minoritas
• Perbaikan Kemudahan Perdagangan
Lintas Negara
2. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS
PD
jawab
1 Peningkatan Realisasi
investasi berorientasi ekspor
 Fasilitasi permasalahan investasi
 Fasilitasi investasi industri
berorientasi ekspor
 Pemantauan dan pengendalian
realisasi investasi berorientasi ekspor
• Peningkatan promosi investasi Program Peningkatan dan PD pelaksana
berorientasi ekspor Urusan
Pengembangan Ekspor
Perdagangan
2 Peningkatan ekspor produk KUMKM
 Peningkatan kapasitas ekspor
 Perluasan fasilitasi ekspor
 Peningkatan diversifikasi dan
kualitas produk
 Peningkatan partisipasi KUMKM
dalam jaringan/kemitraan rantai nilai

Program RPJMD Kab/kota PD
No Program Prioritas Nasional penanggung
jawab
3 Peningkatan kualitas dan standar
produk ekspor
 Peningkatan sarana pengujian mutu
dan standar
 Penyediaan sistem informasi terkait
standar dan mutu yang berlaku di
negara tujuan ekspor
 Peningkatan keberterimaan
sertifikasi mutu
 Pengembangan potensi ekspor daerah
4 Penguatan market intellegence,
promosi, dan asistensi ekspor
 Meningkatkan promosi ekspor melalui
promosi terpadu (nation branding)
 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas ekspor sektor jasa prioritas
 Identifikasi peluang pasar produk
barang dan jasa (termasuk produk
kreatif dan produk halal)
 Pelaksanaan market intelligence
yang berkualitas
5 Pengembangan fasilitasi ekspor
 Kelancaran impor barang modal
dan bahan baku untuk produksi
ekspor nonmigas
 Mengoptimalkan penerapan single
window untuk proses ekspor-impor
 Fasilitasi pembiayaan ekspor
6 Peningkatan efektivitas kerja sama
perdagangan internasional
(MARKET ACCESS)
 Perlindungan kepentingan nasional
dari praktek-praktek perdagangan
internasional yang tidak adil
 Optimalisasi peran perwakilan RI di
luar negeri
 Peningkatan akses pasar barang olahan
dan jasa Indonesia di pasar internasional
 Peningkatan pemahaman dan
pemanfaatan hasil perundingan
perdagangan internasional
 Penyelarasan hasil perundingan dengan
kebijakan nasional di dalam negeri

3. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI AGRARIA
No PROGRAM RPJMD PD
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Program Penyelesaian
Reforma Agraria (TORA) Konflik-konflik
• Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pertanahan PD pelaksana
Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Urusan
Tanah (IP4T) Program Penataan Pertanahan
• Identifikasi HGU yang habis masa Penguasaan, Pemilikan,
berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar Penggunaan dan
• Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Pemanfaatan Tanah
Aset
Program Peningkatan dan PD pelaksana
Pengembangan Urusan
Pengelolaan Aset dan Penunjang
Barang Daerah Keuangan
2 Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA)
• Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor)
3 Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
• Peningkatan Cakupan Peta Dasar
Pertanahan
• Peningkatan Cakupan Bidang Tanah
Bersertifikat
• Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan
• Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah
Adat/Ulayat
4 Penerimaan Juru Ukur Pertanahan
• Analisis Jabatan
• Penerimaan PNS Juru Ukur
• Penyediaan Anggaran
5 Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum
• Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan
Tanah
• Pembentukan Kelembagaan Penyediaan
Tanah
4. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Optimalisasi Penerimaan Negara Program Peningkatan PD pelaksana
• Optimalisasi Perpajakan Pendapatan Daerah Urusan
• Optimalisasi PNBP Penunjag
Program Peningkatan Keuangan
Pelayanan Pajak Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Aset dan
Barang Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

2 Peningkatan Kualitas Belanja Negara Belanja tidak langsung: PD pelaksana
• Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang • Urusan
tepat sasaran Bantuan sosial Penunjag
• Peningkatan efektivitas transfer ke daerah • Bantuan Keuangan Keuangan
dan Dana Desa Kepada Desa
3 Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
• Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
5. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PD
PROGRAM RPJMD
No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Program Penataan PD pelaksana
Politik Peraturan Perundang- Urusan
• Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat undangan Sekretariat
Pemerintah dan Penegak Hukum Daerah
• Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Pembinaan dan PD pelaksana
• Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Pengembangan Aparatur Urusan
Perundangan Kepegawaian
• Pendidikan Politik dan Penghormatan Serta
Etika dalam Berpolitik Pendidikan
dan Pelatihan
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Program Peningkatan PD pelaksana
• Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Kualitas Tata Laksana Urusan
Jumlah Ijin dan Transparan dan Kinerja Sekretariat
• Promosi Layanan Elektronik menuju E- Penyelenggaraan Daerah
budgeting, E-reporting dan Complaint Pemerintahan Daerah
Center
• Penerapan Sistem Reward & Punishment
dan Keteladanan Pimpinan
3 Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Program Peningkatan PD pelaksana
Bangsa Kualitas Kelembagaan Urusan Dinas
• Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Koperasi Koperasi,
• Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Usaha Kecil
Dalam Negeri Program Pengembangan dan Menengah.
• Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Kewirausahaan dan
Persaingan Usaha Yang Sehat Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
Program Perlindungan PD pelaksana
Konsumen dan Urusan
Pengamanan Perdagangan Perdagangan
4 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Program Pendidikan Anak PD pelaksana
• Pendidikan Berbasis Karakter Usia Dini Urusan
• Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Program Pendidikan Non Pendidikan
Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas
Kekerasan Formal
• Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Program Wajib Belajar
Keragaman dan Toleransi
Pendidikan Dasar• Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya
Sembilan TahunBudaya
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
Program Pengelolaan PD pelaksana
Keragaman dan Kekayaan Urusan
Budaya Kebudayaan
Program Pengembangan
Nilai Budaya dan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
5 Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan Program Kemitraan PD pelaksana
• Toleransi dan Hidup Rukun Pengembangan Wawasan Urusan
• Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Kebangsaan Sekretariat
Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Daerah (sub
Budi Pekerti urusan
• Gotong Royong, Kesukarelawan dan Kesbangpol)
Solidaritas
6. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN PENDIDIKAN
No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD SKPD
PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Pengembangan Pembelajaran yang Program Pendidikan Anak PD pelaksana
Berkualitas Usia Dini Urusan
• Kurikulum yang Andal Program Pendidikan Non Pendidikan
• Sistem Penilaian yang Komprehensif dan
Kredibel Formal
• Tenaga Pendidik yang Profesional dan Program Wajib Belajar
Kompeten
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen

PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
2 Penyediaan Guru dan Dosen yang Program Peningkatan PD pelaksana
Berkualitas dan Penempatan yang Merata Mutu Pendidik dan Urusan
• Revitalisasi LPTK Tenaga Kependidikan Pendidikan
• Peningkatan Profesionalisme Guru dan
Dosen
• Distribusi dan Pemerataan Guru dan
Dosen
• Peningkatan Kesejahteraan Guru dan
Dosen
• Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen
3 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Program Pendidikan Anak PD pelaksana
Pendidikan Usia Dini Urusan
• Sekolah Berbudaya Mutu Program Pendidikan Non Pendidikan
• Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
• Assessment Mutu Satuan Pendidikan Formal
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen
4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Program Pendidikan Anak PD pelaksana
Efektif Usia Dini Urusan
• Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Program Pendidikan Non Pendidikan
Mampu / Daerah Khusus
• Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Formal
• Bantuan Peningkatan Prestasi Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen
5 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Program Pendidikan Anak PD pelaksana
Prasarana yang Berkualitas Usia Dini Urusan Dinas
• Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Program Pendidikan Non Pendidikan
• Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan
PT Luar jawa Formal
• Peningkatan Peran Pemda Program Wajib Belajar
• Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
Program Manajemen
6 Peningkatan Pendidikan Agama dan Program Pendidikan Anak PD pelaksana
Pendidikan Karakter Usia Dini Urusan Dinas
• Peningkatan kualitas pendidikan agama Program Pendidikan Non Pendidikan
dan pendidikan kewarganegaraan
• Penciptaan lingkungan pendidikan Formal
berintegritas, bebas intimidasi dan Program Wajib Belajar
kekerasan
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen
7 Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi
• Penguatan Otonomi PT
• Pengembangan Prodi Inovatif
• Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi
• Perlindungan Prodi Langka Peminat
• Penguatan Kerjasama Antar Perguruan
Tinggi
8 Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan
Daya Saing Perguruan Tinggi
• Penyediaan Infrastruktur Iptek di
Perguruan Tinggi
• Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen
dan Mahasiswa
• Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan
Sitasi
• Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT
• Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat
9 Peningkatan Relevansi Pendidikan
• Pengabdian Masyarakat
• Pendidikan Vokasi
• Pendidikan kewirausahaan
• Penguatan Kemitraan dengan Dunia
usaha – Dunia Industri
7. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Program Peningkatan PD pelaksana
Kesehatan Keselamatan Ibu Urusan
• Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Melahirkan dan Anak Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Program Upaya
dan Pembiayaan Kesehatan
• Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Kesehatan Masyarakat
Farmasi, Alkes dan Makanan Program Perbaikan Gizi
Masyarakat• Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan
Rujukan Yang Berkualitas Program Pencegahan dan
• Penguatan Sistem Informasi, Manajemen
Penanggulangan Penyakit

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
dan Penelitian dan Pengembangan Menular dan Tidak
Kesehatan Menular
• Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Program Pengembangan
Kesehatan
Lingkungan Sehat
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Standarisasi
pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan BLUD
Kesehatan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : Program Promosi PD pelaksana
"Gerakan Masyarakat Sehat" Kesehatan dan Urusan
• Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Pemberdayaan Kesehatan
Sehat Masyarakat
• Kampanye Hidup Sehat Program Pengembangan
• Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa
Transportasi Lingkungan Sehat
• Konsumsi Pangan Sehat
• Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini
• Lingkungan Sehat
• Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan
Minuman Keras
• Penurunan Stress dan Keselamatan
Berkendara
3 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi PD pelaksana
• Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Masyarakat Urusan
• Ketersediaan pangan beragam, akses Kesehatan
ekonomi, dan pemanfaatan pangan
• Pendidikan dan pemberdayaan perempuan,
serta perkembangan anak usia dini
• Manajemen dan pencegahan penyakit

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
• Peningkatan sanitasi dan akses air bersih
• Pelayanan kesehatan dan keluarga
berencana
• Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan
Kampanye
4 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Program Keluarga PD pelaksana
Reproduksi Berencana Urusan
• Peningkatan pelayanan KB Pengendalian
• Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Program Keluarga Penduduk dan
Informasi dan Edukasi (KIE) KB Sejahtera Keluarga
• Pembinaan Remaja Program Pengendalian Berencana.
• Pembangunan Keluarga
Penduduk• Penguatan regulasi, kelembagaan, serta
data dan informasi
8. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
No PROGRAM RPJMD PD
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KAB/KOTA PENANGGUNG
JAWAB
1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru Program Pengembangan PD pelaksana
• Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Perumahan Urusan
Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perumahan dan
Perizinan, dst) Kawasan
• Penyediaan Perumahan Baru MBR Permukiman
• Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat
• Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
• Optimalisasi Peran BUMN terkait
perumahan
2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Program Lingkungan Sehat PD pelaksana
Permukiman kumuh Perumahan Urusan
• Pembangunan berbasis komunitas Perumahan dan
(Perbedayaan masyarakat yang
Kawasan
berkelanjutan)
Permukiman.• Percepatan pendataan (baseline dan nett
kumuh) dan perencanaan
• Penguatan kelembagaan di daerah dalam
upaya penangakan kumuh
• Konsolidasi lahan (land consolidation)
untuk penanganan permukiman kumuh
3 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Program Pengembangan PD pelaksana
• Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Kinerja Pengelolaan Air Urusan
Sanitasi terintegrasi Minum dan Air Limbah Pekerjaan
• Peningkatan Demand Terhadap Hygiene Umum dan
dan Sanitasi (PHBS) Tata Ruang
• Manajemen Layanan Air Minum dan
Sanitasi
4 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Program Penyediaan dan PD pelaksana
• Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Pengolahan Air Baku Urusan
Air) Pekerjaan
• Simpan Air (Pengelolaan Air yang Umum dan
Berkelanjutan) Tata Ruang
• Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas
Pelayanan Air Minum)

9. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN
No PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PROGRAM RPJMD PD
PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Program Pengembangan PD pelaksana
Lain Sarana dan Prasarana Urusan
• Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Pertanian, Perkebunan, Pertanian
Areal Pangan Lain Peternakan
• Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Program Pengembangan PD pelaksana
Lahan dan Pengelolaan Jaringan Urusan
• Pengendalian Konversi Lahan Padi Irigasi, Rawa dan Jaringan Pekerjaan
• Reformasi Agraria Pengairan Lainnya umum dan tata
ruang• Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi
DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan
Embung/Dam Parit
• Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk;
Pengembangan Desa Mandiri Benih
• Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin
Pertanian
2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Program Peningkatan PD pelaksana
Pangan Masyarakat Ketahanan Pangan Urusan Pangan
• Pemantauan dan pengendalian harga Pertanian/ Perkebunan
pangan Program Peningkatan
• Cadangan Pangan Pemerintah
• Pengendalian impor dan tata niaga pangan Kualitas Penyuluhan
• Pembangunan Sarana dan Prasarana Pangan
Perdagangan
• Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
3 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Program Peningkatan PD pelaksana
dan Gizi Masyarakat Produksi Urusan
• Peningkatan ketersediaan pangan Pertanian/perkebunan Pertanian
beragam, aman, dan bergizi
• Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk
ikan)
• Penanganan Rawan Pangan dan Kurang
Gizi
• Peningkatan kualitas dan keamanan
pangan
4 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Program Peningkatan PD pelaksana
Pangan Penerapan Teknologi Urusan
• Penanganan Dampak Organisme Pertanian/perkebunan Pertanian
Pengganggu Tanaman (OPT)
• Asuransi Pertanian
• Pengembangan Budidaya Adaptif
• Bantuan input produksi akibat bencana
10. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Penyediaan Energi Primer Program Pengelolaan PD Pelaksana
• Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Energi dan Sumber Daya urusan energi
Bumi Mineral Daerah dan
• Perbaikan Tata Kelola Migas sumberdaya
• Pengembangan Lapangan Migas Baru mineral
• Pengendalian Produksi Batubara

2 Pengembangan Cadangan Energi
• Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas
Bumi
• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM
dan LPG
• Pembangunan dan Upgrading Kilang
Minyak
• Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
3 Peningkatan Peranan Energi Baru dan
Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi
• Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro,
Angin, Arus Laut dan Nuklir
• Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi
EBT
• Pembangunan PLTP
• Pengembangan industri penunjang EBT
• Pembangunan Bioenergi
4 Peningkatan Aksesibilitas Energi Program Fasilitasi dan PD Pelaksana
• Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Koordinasi Kebijakan urusan
Distribusi Tenaga Listrik Strategis Sumber Daya Sekretariat
• Peningkatan Kapasitas Industri dan Alam dan Lingkungan Daerah
Komponen Dalam Negeri Hidup
• Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk
Rumah Tangga dan Transportasi
• Peningkatan Penggunaan Batubara dan
Gas Dalam Negeri
• Pembangunan Receiving Terminal dan
Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi
dan Distribusi Gas Bumi
5 Efisiensi dan Konservasi Energi
• Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia
Energi, serta Mendukung Energy Service
Company (ESCO)
• Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
• Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi
Energi
6 Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih
Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran
• Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan
Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel
• Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi
Energi dan Listrik
11. PRIORITAS NASIONAL KELAUTAN DAN KEMARITIMAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Konektivitas (tol) laut dan industri Program Pembangunan PD Pelaksana
maritime Sarana dan Prasarana urusan
• Pembangunan/pengembangan pelabuhan Perhubungan Perhubungan
umum
• Pengembangan Layanan Pelayaran
nasional
• Insentif Usaha dan Iklim Investasi
• Penguatan SDM Perkapalan dan
Kepelautan
• Penguatan Industri Perkapalan dan
Rancang Bangun Kelautan
• Peningkatan keamanan dan keselamatan
pelayaran

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
2 Industri Perikanan dan Hasil Laut Program Pengembangan PD Pelaksana
• Peningkatan produksi ikan, garam dan Budidaya Perikanan urusan
rumput laut Kelautan dan
• Pengadaan sarana dan prasarana Program Pengembangan Perikanan
pendukung produksi kelautan dan Perikanan Tangkap
perikanan Program Optimalisasi
• Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
Pengelolaan dan• Pengolahan perikanan dan sistem logistik
Pemasaran Produksi
ikan
Perikanan
• Penelitian, pengembangan teknologi dan
inovasi iptek
• Pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan serta karantina ikan
3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Program Pengelolaan PD Pelaksana
Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Wilayah Pesisir dan Pulau- urusan
Bahari Pulau Kecil (WP3K) Kelautan dan
• Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Perikanan
• Konservasi pesisir dan laut
• Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut
• Pengendalian pencemaran pesisir dan laut
• Pengelolaan Wisata Bahari
4 Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Program Pengembangan PD Pelaksana
dan Petambak Garam Budidaya Perikanan urusan
• Pembangunan dan Pengembangan Kelautan dan
infrastruktur sentra nelayan dan pelaku Perikanan
KP lainnya
• Peningkatan akses terhadap
bantuan/stimulan, akses modal dan
bantuan sarana produksi
• Peningkatan keterampilan dan
perlindungan nelayan
• Sistem informasi kelautan dan perikanan
5 Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Program Pengelolaan PD Pelaksana
Fishing dan Keamanan Laut Wilayah Pesisir dan Pulau- urusan
• Peningkatan pengawasan kelautan dan Pulau Kecil (WP3K) Kelautan dan
perikanan serta keamanan laut Perikanan
• Penguatan lembaga, aparatur pengawas
dan penegak hukum, serta masyarakat
• Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP), Perijinan Kapal Perikanan,
Peningkatan Ketaatan serta Penanganan
Pelanggaran
6 Perundingan Penetapan Batas Laut, Program Pengelolaan PD Pelaksana
Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau- Wilayah Pesisir dan Pulau- urusan
Pulau Kecil Pulau Kecil (WP3K) Kelautan dan
• Pemetaan dan Perundingan penetapan Perikanan
batas laut
• Penamaan dan pendaftaran pulau
• Pengelolaan pulau-pulau kecil

12. PRIORITAS NASIONAL ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Penciptaan lapangan kerja dengan Program Peningkatan PD Pelaksana
memperbesar investasi padat karya Kesempatan Kerja urusan Tenaga
• Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Program Peningkatan Kerja
Industrial
• Keahlian Pekerja Kualitas dan Produktivitas
• Layanan Informasi Pasar kerja Tenaga Kerja
• Iklim Investasi Program Perlindungan
• Infrastruktur Padat Pekerja
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Iklim PD Pelaksana
Investasi dan Realisasi urusan
Penanaman
Investasi
Modal
2 Perkuatan basis perekonomian perdesaan Program Peningkatan PD Pelaksana
• Lembaga Keuangan berbasis komunitas Partisipasi Masyarakat urusan
• Keterampilan teknis dalam Membangun Desa Pemberdayaan
• Penyediaan sarana prasaran pendukung Masyarakat
kegiatan ekonomi Program Peningkatan dan Desa dan
• Pendampingan Masyarakat Desa Kapasitas Aparatur Transmigrasi
Pemerintah Desa
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Perdesaan
Program Pembinaan dan
Fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
3 Pengembangan kewirausahaan Program Peningkatan PD Pelaksana
• Peningkatan Produktivitas Kualitas Kelembagaan urusan
Koperasi Koperasi,
Usaha Kecil
dan Menengah.
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
4 Perluasan pelayanan dasar Program Pendidikan Anak
• Penyediaan Layanan Dasar Usia Dini PD Pelaksana
• Peningkatan Tata Kelola Program Pendidikan Non urusan
• Pendampingan Masyarakat Pendidikan
Formal
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Program Manajemen
Program Peningkatan PD Pelaksana
Keselamatan Ibu urusan
Melahirkan dan Anak Kesehatan

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Lingkungan Sehat
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi
pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Program Kemitraan
Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUD
Kesehatan Kesehatan
5 Pengurangan beban penduduk miskin dan Belanja tidak langsung:
rentan (Bantuan Sosial) • Bantuan Sosial
• Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
• Subsidi pangan masyarakat
berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA)
• Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
• Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu
Indonesia Pintar (KIP)
• Bantuan sosial di luar sistem keluarga
6 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan Program Pengembangan PD pelaksana
kecil Kewirausahaan dan Urusan
• Keterampilan Usaha Keunggulan Kompetitif Koperasi,
• Akses Pembiayaan Usaha Kecil Usaha Kecil
• Kualitas Produk dan Akses Pemasaran dan Menengah
• Koperasi dan Kemitraan Usaha
• Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan
Usaha
13. PRIORITAS NASIONAL DAERAH PERBATASAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Program Perencanaan, PD pelaksana
Pengembangan Perbatasan Negara Pemanfaatan, Pengendalian Urusan

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
• Pembangunan sarana dan prasarana di Pemanfaatan Tata Ruang Pekerjaan
kota pusat pertumbuhan Umum dan tata
• Pembangunan sarpras kemaritiman ruang
penunjang pengelolaan sumber daya laut
• Pembangunan/ revitalisasi sarana
distribusi perdagangan di kota pusat
pertumbuhan
• Regulasi perdagangan ekspor dan impor
melalui perbatasan negara
• Pembangunan industri hilir dan
sarana science park dan techno park
penunjang kawasan industri
Pembangunan industri hilir dan
Industri Kecil Menengah
• Peningkatan potensi komoditas unggulan
perbatasan
• Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang
dan Masterplan Pengembangan Kawasan
2 Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Program Pembangunan PD pelaksana
Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan Sarana dan Prasarana Urusan
• Membangun akses transportasi darat, laut, Perhubungan Perhubungan
dan udara pembuka isolasi Program Pengembangan PD pelaksana
• Pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi dan Urusan
kelistrikan, TIK, dan penyiaran Media Massa Komunikasi
• Pembangunan Sarana dan Prasana dan
Pemasaran Informatika
• Pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan, pengembangan dan pelatihan
SDM
• Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
• Pembangunan perumahan, kawasan
permukiman layak huni dan penyediaan
air baku Pembangunan sarana dan
prasarana pemerintahan
3 Pengembangan PLBN Terpadu Program Pengembangan PD pelaksana
• Pembangunan Infrastruktur/ Gedung Kinerja Pengelolaan Air Urusan
CIQS Terpadu Minum dan Air Limbah Pekerjaan
• Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan umum dan tata
Custom, Imigrasi, Quarantine and Security ruang
• Pembangunan Perumahan Dan Program Lingkungan Sehat PD pelaksana
Permukiman Pegawai PLBN Perumahan Urusan
Perumahan• Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih
Rakyat dan
dan Sanitasi
Kawasan
Permukiman
4 Pengamanan Sumber Daya dan Batas
Wilayah Darat, laut dan udara
• Kerjasama internasional pengamanan
kawasan perbatasan
• Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas
pengamanan penunjang
• Patroli pengamanan batas wilayah
• Pembangunan, pengawasan dan
pemeliharaan tanda batas wilayah negara
5 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Program Fasilitasi dan PD pelaksana
Kerjasama Sosial – Ekonomi Koordinasi Kebijakan Urusan
• Penataan kelembagaan diplomasi Strategis Pemerintahan Sekretariat
perundingan Umum Daerah

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
 Penguatan koordinasi materi dan
instrumen perundingan antar K/L
 Penyelesaian segmen batas negara
 Pembuatan peta kawasan perbatasan,
database regulasi, dan dokumen
teknis pengelolaan perbatasan
14. PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL
No PROGRAM RPJMD PD
PENANGGUNG
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KAB/KOTA
JAWAB
1 Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan PD pelaksana
• Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Kualitas Kelembagaan Urusan
Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Koperasi Koperasi, Usaha
• Pengolahan Pasca Panen dan Home
Program Pengembangan Kecil danIndustry
• Bantuan Permodalan dan Pemberian Kewirausahaan dan Menengah.
Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Keunggulan Kompetitif
Usaha KecilProduktif/UMKM
• Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Program Peningkatan
Kerjasama Antar Daerah Produksi Perternakan
• Perizinan Usaha dan Penguatan
Kelembagaan Usaha Program Peningkatan
• Peningkatan Kapasitas Pemasaran Hasil Produksi
Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Peternakan
Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/perkebunan
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Program Pendidikan Anak PD pelaksana
• Pembangunan Ketenagalistrikan Usia Dini Urusan
• Pembangunan sarana dan prasarana Program Wajib Belajar Pendidikan
pendidikan
• Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Sembilan
kesehatan Tahun
• Pemenuhan perumahan dan Permukiman Program Manajemen
layak huni
Pelayanan Pendidikan• Penyediaan air bersih dan sanitasi
• Penguatan Kelembagaan Pemerintah
Program Standarisasi PD pelaksana
Daerah
pelayanan Kesehatan Urusan
Program Pengadaan, Kesehatan
Peningkatan dan Perbaikan
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Program Kemitraan
Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUD

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
Kesehatan
PD pelaksana
Program Penyediaan dan Urusan
Pengolahan Air Baku Pekerjaan
umum dan tata
Program Pengembangan ruang
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan PD pelaksana
Urusan
Perumahan Perumahan dan
Program Lingkungan Sehat Kawasan
Perumahan Permukiman.
3 Peningkatan SDM dan Iptek Program Peningkatan Mutu PD pelaksana
• Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Pendidik dan Tenaga Urusan
Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Kependidikan Pendidikan
• Pembangunan SMK dan Politeknik Program Peningkatan PD pelaksana
• Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kualitas dan Produktivitas Urusan Tenaga
• Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Tenaga Kerja Kerja
Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Program Penelitian dan PD pelaksana
Sumber Daya Lokal Pengkajian Masalah- Urusan
masalah Strategis penelitian dan
Pembangunan Daerah pengembangan
4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Program Pembangunan PD pelaksana
• Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, Jalan dan Jembatan Urusan
dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pekerjaan
• Pembangunan Dermaga Program Umum dan
• Pembangunan, Rehabilitasi dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tata Ruang
Pemeliharaan Bandara Jalan dan Jembatan
• Pengadaan Moda Transportasi Darat,
Udara, Laut dan ASDP Program Inspeksi Kondisi
• Pelayanan Angkutan Perintis Jalan dan Jembatan
• Pembangunan Perkeretaapian
• Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaaan/Kelurahan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Program Pembangunan
Perhubungan
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan

15. PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Program Pengembangan, PD Pelaksana
Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Pengelolaan dan Konversi Urusan
• Penyediaan sarana prasarana permukiman Sungai, Danau dan Pekerjaan
(perumahan, sanitasi dan air bersih) Sumber Daya Air Lainnya Umum dan tata
• Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Penyediaan dan Ruang
dan kesehatan
• Penyediaan sarana prasarana listrik dan Pengolahan Air Baku
komunikasi Program Pengembangan
• Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai
Kinerja Pengelolaan Air
kondisi geografis wilayah
Minum dan Air Limbah
• Penyediaan sarana prasarana pendukung
sosial dan ekonomi Program Pengembangan
Perumahan
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
2 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan PD Pelaksana
Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Partisipasi Masyarakat Urusan
• Penataan BUMDesa dan Penguatan dalam Membangun Desa Pemberdayaan
Kelembagaan BUMDesa Masyarakat
• Pembinaan, pendampingan dalam Program Peningkatan dan Desa
pengembangan usaha dan kewirausahaan Kapasitas Aparatur
terutama UMKM Pemerintah Desa
• Peningkatan kapasitas masyarakat desa Program Peningkatan
dalam pemanfaatan & pengembangan
Teknologi Tepat Guna
Pedesaan
• Penguatan Permodalan dan Akses Pasar
Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Perdesaan
Program Pembinaan dan
keuangan desa
Program Peningkatan PD Pelaksana
Kualitas Kelembagaan Urusan
Koperasi Koperasi,
Usaha Kecil
Program Pengembangan dan Menengah.
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
3 Pengembangan Ekonomi Kawasan Program Pengembangan PD Pelaksana
termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Sarana dan Prasarana Urusan
Mendorong Keterkaitan Desa-Kota Pertanian, Perkebunan, Pertanian
• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Peternakan
sentra produksi, sentra industri Program Peningkatan
pengolahan hasil pertanian dan PD Pelaksana
perikanan, serta destinasi pariwisata Partisipasi Masyarakat Dinas
• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dalam Membangun Desa Pemberdayaan
sarana dan prasarana transportasi desa Program Peningkatan Masyarakat
dengan pusat-pusat pertumbuhan dan Desa
ekonomi lokal/wilayah Kapasitas Aparatur
• Pengembangan kerjasama antardesa, Pemerintah Desa

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
daerah, dan pemerintah-swasta termasuk Program Peningkatan
pengelolaan BUM Antar Desa
• Pengembangan lembaga keuangan di Keberdayaan Masyarakat
daerah untuk meningkatkan akses Pedesaan
terhadap modal usaha Program Peningkatan
• Pembangunan dan/atau Pemeliharaan
Peran Perempuan disarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Perdesaan• Penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk memfasilitasi Program Pembinaan dan
perdagangan dan pertukaran informasi Fasilitasi pengelolaan
• Pembangunan Suplai energi untuk keuangan desa
pemenuhan domestik dan industri
• Penerapan Teknologi dan inovasi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing
• Peningkatan peran Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di daerah
• Pengembangan pendidikan kejuruan
untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas
lokal
4 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Program Peningkatan PD Pelaksana
Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk Kesejahteraan Petani urusan
di Kawasan Transmigrasi Program Pemberdayaan Pertanian
• Distribusi lahan dan hak atas tanah
kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Penyuluhan
• Penataan ruang kawasan perdesaan Pertanian/Perkebunan
untuk melindungi lahan pertanian dan Lapangan
menekan alih fungsi lahan produktif dan Program Pengembangan
lahan konservasi
• Rehabilitasi kawasan perdesaan yang Sarana dan Prasarana
tercemar lingkungan, terkena dampak Pertanian, Perkebunan,
Peternakanbencana serta perubahan iklim
• Penguatan kapasitas masyarakat Program Peningkatan
desa dan masyarakat adat dalam
Produksipemanfaatan sumber daya alam,
Pertanian/perkebunanpengelolaan lingkungan hidup dan
teknologi tepat guna
• Penguatan hak desa dalam pengelolaan Program Peningkatan
hutan dan kerjasama pengelolaan/ Penerapan Teknologi
shareholding Pertanian/perkebunan
Program Pencegahan Dini, PD Pelaksana
Penanggulangan Korban urusan
Bencana Alam, dan Ketentraman,
Rehabilitasi Pasca Bencana Ketertiban
Umum,&
Perlndungan
Masyarakat

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
5 Penguatan Pemerintahan Desa Program Peningkatan PD Pelaksana
• Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan
Daerah da Pemerintahan Desa dalam tata dalam Membangun Desa Masyarakat
kelola pemerintahan desa Program Peningkatan dan Desa
• Penataan wilayah, penataan kewenangan
Kapasitas Aparaturdan administrasi pemerintahan desa
Pemerintah Desa• Pembinaan kelembagaan pemerintahan
desa Program Peningkatan
• Peningkatan kapasitas aparat
Pemerintah Daerah da
PedesaanPemerintahan Desa dalam
Pengelolaan Keuangan dan aset Program Peningkatan
pemerintahan desa
Peran Perempuan di
• Peningkatan kapasitas desa dalam
Perdesaan
penyediaan informasi desa dan evaluasi
perkembangan desa Program Pembinaan dan
keuangan desa
6 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Program Peningkatan PD Pelaksana
Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan
termasuk di Permukiman Transmigrasi dalam Membangun Desa Masyarakat
• Peningkatan kapasitas masyarakat desa Program Peningkatan dan Desa
dan desa adat dalam seluruh tahapan
pembangunan desa Kapasitas Aparatur
• Pendidikan di desa berbasis ketrampilan Pemerintah Desa
dan kewirausahaan Program Peningkatan
• Peningkatan peran aktif masyarakat desa
Keberdayaan Masyarakatsebagai tenaga pendidikan dan kader
Pedesaankesehatan
• Pengembangan kapasitas lembaga Program Peningkatan
kemasyarakatan desa dan lembaga adat Peran Perempuan di
dalam kebudayaan dan kearifan lokal Perdesaan
• Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan Program Pembinaan dan
pembangunan desa termasuk Fasilitasi pengelolaan
perempuan, pemuda dan keuangan desa
penyandang disabilitas
• Penyiapan teknologi dan komunikasi
serta akses internet desa untuk
interaksi masyarakat desa serta
antardesa
7 Pengawalan Impelementasi UU Desa Secara Program Pembinaan dan PD Pelaksana
Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan Fasilitasi pengelolaan Pemberdayaan
• Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga keuangan desa Masyarakat
dalam perencanaan, pengendalian dan dan Desa dan
pembangunan desa Transmigrasi
• Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai
peraturan pelaksanaan UU Desa
• Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan Program Koordinasi PD Pelaksana
ADD agar berjalan secara efektif dan Pemberdayaan dan Urusan
efisien Pembinaan Kecamatan
Kemasyarakatan Desa.

16. PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN
PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Mewujudkan Sistem Perkotaan Program Perencanaan, PD Pelaksana
• Pengaturan KSN Perkotaan Pemanfaatan, Urusan
• Peningkatan Konektivitas Pengendalian Pemanfaatan Pekerjaan
Tata Ruang umum dan
Tata ruang
Program Perencanaan PD Pelaksana
Prasarana Wilayah dan Urusan
Sumber Daya Alam; penunjang
perencanaan
2 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Program Pengembangan PD Pelaksana
(SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Perumahan Urusan
Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Program Lingkungan Sehat Pekerjaan
Tertata Baik Umum Dan Tata
Perumahan Ruang• Tersedianya sarana permukiman
• Tersedianya sarana dan prasarana dasar
Program Peningkatan PD Pelaksanaperkotaan
Pelayanan Angkutan Urusan
• Tersedianya sistem transportasi publik
Perhubungan
• Penanggulangan kemiskinan perkotaan
• Pendidikan Program Manajemen PD Pelaksana
• Kesehatan Pelayanan Pendidikan Urusan
Pendidikan
Program Pengembangan PD Pelaksana
Lingkungan Sehat Urusan
Kesehatan
3 Mengembangkan Kota Hijau yang Program Perencanaan, PD Pelaksana
Berketahanan Iklim dan Bencana Pemanfaatan, Pengendalian Urusan umum
• Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Pemanfaatan Tata Ruang dan tata ruang
ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien
dan berkeadilan
• Green transportation
• Green waste
• Sistem Informasi Kualitas Lingkungan
Perkotaan
• Membangun ketahanan kota (urban
resilience)
4 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Program Kerjasama PD Pelaksana
Saing dan Berbasis TIK Informasi dan Media Massa Urusan
• City Branding Komunikasi
• Penggunaan Teknologi Informasi dan Program Pengembangan dan
Komunikasi (TIK) Komunikasi, Informasi dan Informatika
• Pembangunan kapasitas masyarakat yang Media Massa
inovatif, kreatif dan produktif Program Penelitian dan PD Pelaksana
Pengkajian Masalah- Urusan
masalah Strategis Penelitian dan
Pembangunan Daerah Pengembangan
5 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota Program Perencanaan PD Pelaksana
• Sistem, peraturan dan prosedur Kota Prasarana Wilayah dan Urusan
Berkelanjutan Sumber Daya Alam; penunjang
• Membangun dan mengembangkan perencanaan
kelembagaan dan kerjasama
pembangunan antar kota
• Membentuk dan Menguatkan status Badan
Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perkotaan Metropolitan
• Basis data informasi dan peta perkotaan
yang terpadu

17. PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Pelayanan Prima Kepolisian
• Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
• Pemenuhan Peralatan dan Teknologi
Kepolisian
• Penguatan Sistem Kepolisian
• Profesionalisme SDM
2 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi
dan Wilayah Perbatasan yang Aman
• Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka
pemenuhan MEF
• Peningkatan Sarpras Keamanan
Perbatasan
• Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
• Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
• Penguatan Industri Pertahanan
3 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Program Pembangunan PD pelaksana
Security) Persandian Daerah urusan
• Teknologi Persandian dan Siber Persandian
• Operasional Pengamanan Persandian dan
Siber
• Peningkatan Kapasitas SDM Sandi
4 Keamanan dan Keselamatan Laut yang
Terkendali
• Sarpras Pendukung Keamanan Laut
• Sistem Informasi Kamla yang Terpadu
• Operasi Keamanan Laut dan Penegakan
Hukum
• Pengembangan SDM Keamanan Laut
5 Lingkungan Bersih Penyalahgunaan
Narkoba
• Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
• Pencegahan Peredaran Gelap dan
Penyalahgunaan Narkoba
• Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkoba
• Litbang Penanganan Narkoba
6 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Program Kemitraan PD Pelaksana
Terorisme Pengembangan Wawasan Urusan
• Deteksi Dini dan Penanggulangan Kebangsaan Sekretariat
Terorisme Daerah
• Penindakan Kejahatan Terorisme &
Deradikalisasi
• Teknologi Intelijen
18. PRIORITAS NASIONAL KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Program Penataan PD Pelaksana
Pemenuhan hak atas keadilan Peraturan Perundang- urusan
• Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan penunjang
Undangan di bidang Terkait HAM sekretariat
• Penegakan HAM daerah
• Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
• Optimalisasi bantuan hukum dan layanan
peradilan bagi masyarakat Program Peningkatan PD Pelaksana
Kualitas Hidup dan urusan

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
• Penanganan kasus kekerasan terhadap Perlindungan Perempuan Pemberdayaan
perempuan dan anak dan Anak Perempuan
• Pendidikan HAM bagi Apgakum dan
Perlindungan
Anak
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Penataan PD Pelaksana
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Peraturan Perundang- urusan
Perbankan & Tindak Pidana Pencucian undangan penunjang
Uang sekretariat
• Transparansi & Akuntabilitas Penanganan daerah
Perkara di Lembaga Peradilan
• Pengembangan SDM Aparat Penegak
Hukum
• Sistem Peradilan Pidana Anak
berlandaskan Keadilan Restoratif
• Sistem Peradilan Perdata yang Mudah &
Cepat
• Budaya Hukum
3 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Program Penataan PD Pelaksana
yang Efektif Peraturan Perundang- urusan
• Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan penunjang
Undangan di bidang Anti Korupsi sekretariat
• Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi daerah
• Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti
Korupsi
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
19. PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN
EFEKTIVITAS DIPLOMASI
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan
Kawasan
• Pelaksanaan Roadmap Perundingan
Perbatasan
• Penanganan Transnational Organized
Crime Melalui Kerjasama Maritim
• Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan
2 Pemantapan Peran di ASEAN
• Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan
Keamanan
• Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan
Budaya
• Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi
3 Penguatan Lembaga Demokrasi Belanja tidak langsung: PD Pelaksana
• Penguatan kelembagaan penyelenggara • Bantuan Keuangan urusan
pemilu Kepada Partai Politik Keuangan
• Peningkatan peran parpol melalui bantuan
keuangan parpol
• Revisi UU Kepemiluan
4 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Program Kemitraan PD Pelaksana
Politik Pengembangan Wawasan urusan
• Peningkatan hak memilih dan dipilih Kebangsaan Ketentrama
kelompok marjinal ,Ketertiban
• Pengawasan partisipatif masyarakat Umum,&
terhadap pemilu Perlndungan
Masyarakat

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
JAWAB
• Pusat Pendidikan Pemilih
• Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog
Masyarakat
5 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Program Fasilitasi PD Pelaksana
Informasi Publik Kehumasan Pemerintahan Urusan
• Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Daerah penunjang
Komunikasi Publik Sekretariat
• Peningkatan Kualitas Konten Informasi Daerah
Publik Program Kerjasama PD Pelaksana
• Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dan Media Massa urusan
Informasi Komunikasi
dan
Informatika
6 Pencegahan Konflik Sosial dan Program Kemitraan PD Pelaksana
Penanggulangan Terorisme Pengembangan Wawasan urusan
• Pemantapan wawasan kebangsaan dan Kebangsaan Ketentrama
karakter bangsa di kalangan aparatur ,Ketertiban
negara melalui pelaksanaan renaksi Umum,&
• Peningkatan peran Pusat Pendidikan Perlndungan
Wawasan Kebangsaan (PPWK) Masyarakat
• Penguatan Tim Terpadu Penanganan
Konflik
• Peningkatan upaya deradikalisasi dan
kontra radikal terorisme
• Peningkatan penegakan hukum pada
organisasi terorisme
7 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan
Kerjasama Pembangunan
• Peningkatan Kapasitas Diplomasi
• Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi
dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat
Internasional
• Pemanfaatan rezim internasional bidang
energy dan food security
• Peningkatan Peran dalam Kerja Sama
Teknik
• Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat
Bilateral
8 Penguatan Diplomasi Soft Power
• Penguatan citra positif Indonesia melalui
peningkatan peran diplomasi publik
• Penguatan citra positif Indonesia melalui
peningkatan peran di bidang informasi dan
pelayanan media
• Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama
Internasional pada Perwakilan RI di luar
Negeri
9 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
• Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di
Luar Negeri

20. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
No PROGRAM RPJMD PD
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGUN
KAB/KOTA
G JAWAB
1 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Program Pembinaan dan PD
Kinerja dan Administrasi Keuangan Pengembangan Aparatur Pelaksana
• Penerapan sistem nilai dan integritas Urusan
birokrasi Program Peningkatan Kepegawaian
• Pengawasan yang Independen dan Kapasitas Sumber Daya Serta
Profesional Aparatur Pendidikan
• Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan dan
Program Pendidikan PelatihanKinerja
Kedinasan
Program Peningkatan Sistem PD
Pengawasan Internal dan Pelaksana
Pengendalian Pelaksanaan Urusan
Kebijakan KDH Inspektorat
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Penguatan
Pengawasan Daerah
Program Peningkatan dan PD
Pengembangan Pengelolaan Pelaksana
Keuangan Daerah urusan
penunjang
Keuangan
2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Program Peningkatan Kualitas PD
Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Tata Laksana dan Kinerja Pelaksana
Pelaksanaan RB Penyelenggaraan urusan
• Penguatan pengelolaan RB Nasional Pemerintahan Daerah Sekretariat
• Penguatan sistem pengadaan barang dan Program Fasilitasi dan Daerah
jasa
• Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Koordinasi Kebijakan
Nasional Strategis Pengelolaan
Keuangan, Aset, dan Barang• Penerapan Manajemen ASN
Daerah• Penataan tata kelola birokrasi
• Penataan kelembagaan birokrasi
3 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kualitas PD
Sistem Informasi Perijinan Pelayanan Publik Pelaksana
• Penguatan kelembagaan dan manajemen urusan
pelayanan publik Penunjang
• Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Sekretariat
pelayanan publik Daerah

21. PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN
KAWASAN EKONOMI (KEK)
PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
1 Peningkatan Populasi Program Peningkatan PD Pelaksana
• Fasilitasi Tumbuhnya industri baru Kapasitas IPTEK Sistem Urusan
• Promosi Investasi Produksi Perindustrian
• Tax Holiday/Tax Allowance Program Pengembangan
• Kemudahan memulai usaha
• Pembangunan Science dan Technopark Sentra-sentra Industri
Potensial• Pertumbuhan IKM
• Penumbuhan Industri Kreatif Program Promosi dan PD Pelaksana
Penyediaan Layanan Urusan
Informasi Penanaman Modal Penanaman
modal
2 Produktivitas dan Daya Saing Industri Program Pengembangan PD Pelaksana
• Pengembangan Industri Hijau Industri Kecil dan Menengah Urusan
• Fasilitasi dan Insentif Perindustrian
• Pengembangan Infrastruktur Mutu
• Perbaruan Permesinan Industri
• Peningkatan Kemampuan Desain
Produk
• SDM yang Kompetitif
3 Pengembangan Kawasan Industri/KEK
• Penyediaan Lahan Kawasan Industri Program Peningkatan PD Pelaksana
• Konektivitas / Aksesibilitas Pelayanan Perizinan Urusan
• Insentif Fiskal dan Non Fiskal Penanaman Modal Penanaman
• Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Modal
Perda Bermasalah) Program Pembangunan Jalan PD Pelaksana
• Penyediaan Tenaga Terampil dan Jembatan Urusan
dan Ahli (BLK, SMK, Pekerjaan
Akademi Komunitas, Umum dan
Politeknik) tata ruang
Mensosialisasikan mental
Kewirausahaan
• Ketersediaan Infrastruktur Dasar
4 Pembiayaan dengan akses dan biaya
kompetitif
• Pembiayaan Pembangunan Program
Infrastruktur dan Industri
• Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil
Tanpa Agunan
• Koordinasi antara Pemerintah dan Bank
Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit
5 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
• Penyusunan NSPK SDM Industri
• Peningkatan Kualitas SMK Industri
• Pembangunan Akademi Komunitas dan
Politeknik Industri
• Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri
6 Hubungan Industrial yang Bersahabat Program Perlindungan PD Pelaksana
• Implementasi Norma Kesehatan dan Pengembangan Lembaga urusan
Keselamatan Kerja Ketenagakerjaan Tenaga Kerja
7 Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis
• Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri
Luar Negeri Bilateral dan Multilateral
• Insentif bagi Industri Bernilai Tambah
Tinggi

PENANGGUNG
KAB/KOTA
JAWAB
8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Program Pengembangan PD Pelaksana
• Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas Kinerja Pengelolaan Air urusan
• Peningkatan Kapasitas Minum dan Air Limbah Pekerjaan
Ketenagalistrikan dan BBM umum dan
• Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, tata ruang
dan Persampahan Program Pengembangan PD Pelaksana
Perumahan urusan
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
9 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Industri
• Jaminan Ketersediaan dan Kualitas
Bahan Baku Industri Hasil Hutan
Bahan Baku Industri Hasil Pertanian
Bahan Baku Industri Hasil Kelautan
Bahan Baku Industri Petrokimia
Bahan Baku Industri Hasil Migas
10 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
• Kebijakan Pembangunan Ekraf
• Perlindungan HKI
• Akses ke sumber modal
• Akses ke pasar
22. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA
No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
G JAWAB
1 Promosi Wisata Indonesia Program Pengembangan PD pelaksana
• Promosi produk wisata Pemasaran Pariwisata Urusan
• Peningkatan Citra Pariwisata Nasional Pariwisata
 Promosi melalui Media Sosial, Elektronik
dan Cetak Kemitraan
2 Pengembangan Destinasi Wisata Program Pengembangan
• Penyiapan daya tarik wisata
Destinasi Pariwisata• Pembangunan sarana dan prasarana
transportasi
 Pembangunan fasilitas umum
dalam kawasan
 Penyediaan BBM dan Listrik
 Kelembagaan Pengembangan destinasi
 Koordinasi pembangunan destinasi
3 SDM dan Kelembagaan Pariwisata
 Penyusunan NSPK SDM
dan Kelembagaan
 Peningkatan kualitas SMK pariwisata
 Peningkatan kualitas Pendidikan
Tinggi Pariwisata
 Peningkatan kualitas pendidikan
pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata
 Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata

No PROGRAM RPJMD PD
KAB/KOTA
G JAWAB
4 Penciptaan Ekonomi Lokal dan
Sikap Masyarakat
 Sosialisasi perilaku masyarakat
yang ramah dan bersahabat
 Penumbuhan industri dan usaha
kecil pariwisata
5 Layanan Kemudahan
Wisatawan Mancanegara Masuk
 Kemudahan pintu masuk udara
 Kemudahan pintuk masuk laut
6 Jaminan Keselamatan, Kebersihan,
Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata
 Penciptaan destinasi wisata yang
aman dan tertib
 Penciptaan destinasi wisata sehat
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa
Timur
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa
Timur disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.3
Keterkaitan Visi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi jawa Timur
RPJMD 2016-2021 RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-
2019
Terwujudnya Gresik yang Agamis, Jawa Timur Lebih Sejahtera,
Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing,
yang Berkualitas dan Berakhlak
Agamis Sejahtera
Adil Berkeadilan
Sejahtera Mandiri
Berkehidupan yang Berdaya Saing
Berkualitas
Berakhlak
Keterangan:
= Mendukung/Selaras
Adapun Keterkaitan Misi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi
Jawa Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Keterkaitan Misi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi jawa Timur
RPJMD 2016-2021 RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-
2019
MISI KE-1
Meningkatkan pengamalan
nilai-nilai agama dalam
kehidupan masyarakat untuk MISI 5:
menumbuhkan prilaku
Meningkatkan kualitas kesalehan sosial
masyarakat yang berakhlak
dan harmoni sosial
mulia sesuai dengan simbol
Gresik sebagai kota Wali dan
Kota Santri;
MISI KE-2
Meningkatkan pelayanan MISI 3:
Meningkatkan pembangunan yang
yang adil dan merata kepada berkelanjutan, dan penataan ruang
masyarakat dan pengusaha MISI 4: Meningkatkan reformasi
melalui tata kelola birokrasi, dan pelayanan publik
kepemerintahan yang baik
MISI KE-3
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan upaya MISI 2:
menambah peluang kerja dan
peluang usaha melalui Meningkatkan pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri, dan berdayapengembangan ekonomi
saing, berbasis agrobisnis/agroindustri,
kerakyatan untuk
dan industrialisasi
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menekan
angka kemiskinan;
MISI KE-4
Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
melalui pemerataan layanan MISI 1:
kesehatan, mewujudkan Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
pendidikan yang berkeadilan
berkelanjutan,dan
pemenuhan kebutuhan dasar
lainnya.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
1.3.3.1 Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 selaras
dengan dokumen RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 1.5
Keterkaitan Visi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) PANJANG DAERAH ( RPJPD )
TAHUN 2016 - 2021 TAHUN 2005 – 2025
VISI VISI
“TERWUJUDNYA GRESIK YANG “GRESIK YANG AGAMIS, DINAMIS,
AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS, ADIL, AMAN, DAN
BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS” SEJAHTERA”
Agamis Agamis
Adil Dinamis
Sejahtera Demokratis
Berkehidupan yang Berkualitas Adil
Aman
Sejahtera
Keterangan:
= Mendukung/Selaras
Tabel 1.6
Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2016 – 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)TAHUN
2005 – 2025
Keselarasan Misi
Meningkatkan Mewujudkan Masyarakat
pengamalan nilai-nilai yang Beriman, Bertaqwa,
agama dalam kehidupan Berilmu, dan Berakhlaq
masyarakat untuk MISI 1 Mulia Menuju Kehidupan
menumbuhkan prilaku Masyarakat yang
MISI 1
masyarakat yang Harmonis serta
berakhlak mulia sesuai meningkatkan kualitas
dengan simbol Gresik moral aparatur.
sebagai kota Wali dan
MISI 6 Menegakkan SupremasiKota Santri;
Hukum dan Hak Asasi

Manusia dalam Sistem
Perundangan Daerah yang
Akomodatif dan Aspiratif
serta meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan secara
merata dan proporsional.
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Sehat,
Meningkatkan MISI 2 Cerdas, Terampil,
Profesional, Produktif,
pelayanan yang adil dan Kreatif, Responsif dan
merata kepada Mandiri.
MISI 2 masyarakat dan
Memantapkan Demokrasi
pengusaha melalui tata Konstitusional dan Etika
kelola kepemerintahan Politik dalam
yang baik; MISI 5 Pemerintahan dan
Kemasyarakatan serta
meningkatkan peran serta
masyarakat.
Meningkatkan
Meningkatkan MISI 3 Kemampuan Ekonomi
Daerah untuk Tumbuh
pertumbuhan ekonomi dan Berkembang secara
dengan upaya Berkelanjutan.
menambah peluang kerja
Meningkatkan
dan peluang usaha Kemampuan Pemerintah,
melalui pengembanganMISI 3 Masyarakat dan Dunia
ekonomi kerakyatan MISI 7
Usaha untuk Mewujudkan
untuk meningkatkan Kondisi Lingkungan
kesejahteraan Daerah yang Tertib,
masyarakat dan Tenteram dan Damai.
menekan angka
Meningkatkan Taraf Hidup
kemiskinan;
MISI 8 Masyarakat dan
Mengurangi Kesenjangan
Sosial Ekonomi.
Meningkatkan kualitas Mengembangkan Sumber
sumber daya manusia Daya Alam dan Buatan
MISI 4 melalui pemerataan MISI 4 yang Didukung
layanan kesehatan, Penguasaan Ilmu
mewujudkan pendidikan Pengetahuan dan
yang berkelanjutan,dan Teknologi.

pemenuhan kebutuhan Meningkatkan Kesadaran
dasar lainnya. dan Perilaku Konstruktif
Masyarakat dalam
MISI 9 Pendayagunaan Sumber
Daya Alam secara optimal
dan berkelanjutan serta
Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup.
1.3.3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik juga dapat
ditunjukkan melalui keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan sasaran
RPJPD yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.7
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik
Sasaran Rencana Pembangunan Sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2016 - 2021 Tahun 2005 – 2025
1. Menciptakan ketentraman dan Tewujudnya Masyarakat yang
ketertiban umum dengan Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan
menguatkan peran dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan
keberdayaan masyarakat Masyarakat yang Harmonis serta
2. Mewujudkan ketangguhan meningkatnya kualitas moral
Daerah dalam menghadapi dan aparatur
mengurangi resiko bencana dan
Kebakaran global Tegaknya Supremasi Hukum dan Hak
3. Membangun partisipasi pemuda Asasi Manusia dalam Sistem
dalam pembangunan daerah Perundangan Daerah yang Akomodatif
dengan menumbuhkembangkan dan Aspiratif serta meningkatnya
budaya olahraga dan prestasi, penyelenggaraan pemerintahan dan
menguatkan jiwa kepemipinan pembangunan secara merata dan
dan pratiotisme, dan proporsional
menggunggah kreatifitas dalam
kemandirian
4. Mewujudkan karakter bangsa
yang berakhlak mulia
berlandaskan keluhuran
budaya serta meningkatkan
inovasi dan kreasi karya seni
dan budaya berbasis kearifan
lokal maupun adaptif terhadap
perkembangan
5. Mewujudkan layanan Terwujudnya Sumber Daya Manusia
administrasi kependudukan yang Sehat, Cerdas, Terampil,
dan pencatatan sipil yang Profesional, Produktif, Kreatif,
akurat serta inovatif berbasis Responsif dan Mandiri
teknologi
6. Mewujudkan penyelenggaraan Mantapnya Demokrasi Konstitusional
e-Government yang menjamin dan Etika Politik dalam Pemerintahan
keterbukaan informasi, dan Kemasyarakatan serta
kemudahan akses terhadap meningkatnya peran serta masyarakat

data dan capaian
pembangunan, serta didukung
kualitas dan kapasitas teknologi
maupun sumberdaya aparatur
dengan literasi TIK yang
memadai
7. Menciptakan ketersediaan data
pembangunan secara
komprehensif sesuai dengan
kebutuhan pencapaian sasaran
pembangunan sektoral daerah
maupun nasional
8. Terwujudnya Pengamanan
Informasi yang Dikecualikan
milik Pemerintah Daerah
9. Menumbuhkembangkan budaya
gemar membaca dalam rangka
membangun komunitas
masyarakat Gresik yang cerdas,
berwawasan luas, dan responsif
terhadap tantangan global
10. Meningkatnya ketertiban
pengelolaan kearsipan,
terjaminnya keselamatan
dan kelestarian arsip, serta
pengembangan kompetensi
arsiparis
11. Terfasilitasinya pelaksanaan
transmigrasi secara efektif dan
efisien
12. Mewujudkan keselerasan
perencanaan pembangunan
didukung kualitas dan
kapasitas perencanaan
yang komprehensif
13. Meningkatnya kualitas dan
kapasitas inovasi daerah
didukung sinergitas penelitan
dan pengembangan oleh aktor
triple helix (pemerintah,
akademisi, dan sektor privat)
14. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintahan didukung
pengawasan komprehensif dan
konstruktif
kapasitas birokrat
Pemerintahan daerah dalam
rangka mewujudkan good and
clean governance
16. Menghadirkan birokrasi
yang mampu
menyelenggarakan pelayanan
publik yang berkualitas
17. Mencapai efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam
rangka reformasi birokrasi
18. Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akomodatif,
aspiratif, dan inklusif
19. Terwujudnya koordinasi
pemberdayaan masyarakat,
upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum; pemeliharaan prasarana
dan sarana pelayanan umum,
penegakan regulasi daerah di
tingkat Kecamatan dan
terbinanya membina dan
mengawasi penyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau
kelurahan
20. Menciptakan pembangunan Meningkatnya Kemampuan Ekonomi
infrastruktur yang Daerah untuk Tumbuh dan
berkelanjutan dan berdaya Berkembang secara Berkelanjutan
saing
21. Meningkatkan kualitas Meningkatnya Kemampuan
pelayanan dasar infrastruktur
Pemerintah, Masyarakat dan Duniayang didukung dengan
Usaha untuk Mewujudkan Kondisiakselerasi perbaikan
pengelolaan sumber daya, mutu Lingkungan Daerah yang Tertib,
layanan, dan penguatan Tenteram dan Damai
partisipasi seluruh stakeholder
pembangunan Meningkatnya Taraf Hidup
22. Mewujudkan harmonisasi
Masyarakat dan Mengurangi
pembangunan infrastruktur
Kesenjangan Sosial Ekonomiberlandaskan perencanaan tata
ruang daerah
23. Mendorong percepatan Meningkatnya Kesadaran dan
pengentasan linkungan kumuh Perilaku Konstruktif Masyarakat
didukung kemudahan akses dalam Pendayagunaan Sumber Daya
terhadap perumahan dan Alam secara optimal dan
peningkatan kualitas rumah
berkelanjutan
layak huni
24. Membangun tenaga kerja
yang berdaya saing disertai
peningkatan kualitas dan
kapasitas produktifitas
25. Mewujudkan harmonisasi
hubungan industrial yang
selaras dengan kondusifitas
iklim ketenagakerjaan.
26. Mencapai kemandirian
pangan dan diversifikasi
konsumsi pangan daerah
berbasis penguatan cadangan
pangan utama, pembangunan
infrastuktur pangan utama
berkelanjutan, peningkatan
produktivitas komoditas

unggulan, dan mitigasi
kerawanan pangan
27. Mewujudkan kepastian
hukum didukung
optimalisasi performance
pelayanan pertanahan
28. Meningkatknya kualitas
lingkup hidup secara
menyeluruh dan berkelanjutan
29.Menguatnya keberdayaan
masyarakat dan kepeduliaan
dunia usaha dalam
melestarikan lingkungan hidup
dan keaneragaman hayati
30. Mewujudkan pembangunan
desa yang berkelanjutan
menuju kemandirian ditopang
peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintahan
desa yang professional,
optimalisasi perekonomian
desa, dan keberdayaan
masyarakat yang sejahtera.
31. Menguatkan konektivitas
transportasi antar wilayah
Gresik dengan prioritas
keselamatan, ketepatan waktu
layanan, kelengkapan sarana
prasarana penunjang
transportasi, dan
mempertimbangkan daya
dukung lingkungan
32. Meningkatkan kontribusi
UMKM dan Koperasi dalam
pertumbuhan ekonomi daerah
33. Menguatkan daya saing,
peningkatan kinerja, dan
menstimulasi pertumbuhan
usaha UMKM dan Koperasi
yang inovatif
34. Memajukan kualitas layanan
dan kapasitas kelembagaan
perizinan dalam rangka
meningkatkan kuantitas iklim
investasi dan frekuensi usaha di
Daerah
35. Mencapai swasembada
produksi pengelolaan perikanan
dan keberdayaan ekonomi
nelayan dengan memacu
optimalisasi kapasitas dan
kontinuitas inovasi teknologi
perikanan
36. Meningkatnya kunjungan
wisata yang didukung
pembangunan infrastruktur

berkelanjutan dan ketersediaan
fasilitas publik untuk
berekspresi, berpromosi, dan
berinteraksi dalam
pengembangan ekonomi kreatif
kapasitas sumber daya
pertanian secara berkelanjutan
guna mewujudkan
pengembangan mutu dan daya
saing produk agribisnis
38. Menguatnya kelestarian
ekosistem hutan secara
berkelanjutan
39. Mewujudkan tata kelola
eksplorasi energi dan sumber
daya mineral yang berwawasan
lingkungan dan bekelanjutan
40. Mewujudkan kemandirian
ekonomi daerah dengan
memacu produktivitas
perdagangan dalam iklim usaha
yang kondusif dan berdaya
saing
41. Meningkatnya pertumbuhan
investasi dan populasi industri
mikor, kecil, sedang dan besar
secara berkelanjutan
42. Meningkatkan pendapatan
asli daerah guna mendukung
keberdayaan pembangunan dan
kemandirian daerah
43.Mewujudkan penatausahaan
asset dan pengelolaan keuangan
yang akuntabel, transparan, dan
tertib administrasi berbasis
akuntansi akrual
44.Menghadirkan peningkatan
kualitas layanan sosial yang
berkelanjutan, berkeadilan dan
merata dengan mendekatkan
jangkauan layanan kepada
masyarakat dan keberdayaan
partisipatoris serta penguatan
penanggulangan kemiskinan
secara menyeluruh.
45. Menghadirkan pelayanan Berkembangnya Sumber Daya Alam
pendidikan dasar yang dan Buatan yang Didukung
bekualitas berlandaskan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
peningkatan aksesibilitas, Teknologi
pemerataan kesempatan,
peningkatan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan
diukung perlindungan finansial
terhadap siswa kategori miskin
46. Meningkatnya kualitas

pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan
yang menyeluruh pada aspek
suprastruktur dan infrastruktur
pendidikan
47.Meningkatnya derajat
kesehatan ibu dan anak
didukung akselerasi
keterjangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan
48. Meningkatkan status gizi
masyarakat serta
mengendalikan penyakit
menular dan tidak menular
berbasis penyehatan
lingkungan, pengeuatan peran
serta dan keberdaayan
masyarakat
49. Mewujudkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas
berlandaskan pemerataan
akses dan mutu pelayanan,
ketersediaan obat yang
bermutu serta pembangunan
sumberdaya kesehatan
50. Menjamin pemenuhan
kebutuhan pelayanan
kesehatan masyarakat
didukung perlindungan
finansial yang akuntabel dan
transparan
51. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan kualitas
keluarga dalam rangka
perlindungan terhadap
perempuan dan anak dari
pelbagai tindakan kekerasan
52. Meningkatkan kualitas hidup
dan peran perempuan dalam
pembangunan didukung
kesetaraan dan keadilan Gender
53. Mengendalikan kuantitas,
jumlah kelahiran, pertambahan,
dan laju pertumbuhan
penduduk didukung
optimalisasi program Keluarga
Berencana dan pembangunan
keluarga

1.3.4 Keterkaitan Kebijakan, Strategi dan Program RPJMD Kabupaten Gresik
dengan RTRW Kabupaten Gresik
Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik dapat
ditunjukkan melalui keterkaitan antara Kebijakan RTRW dengan Kebijakan
RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.7
Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan
RTRW Kabupaten Gresik
No Kebijakan RTRW Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
1 kebijakan sistem perkotaan
1.1 pengembangan sistem pusat Pembangunan infrastruktur yang
permukiman perkotaan dengan berkelanjutan dan harmonis
membentuk hierarki kota- berlandaskan Rencana Tata Ruang
perkotaan dan wilayah guna mendukung daya saing daerah,
1.2 pemerataan pembangunan dan menguatkan karakter Gresik sebagai
pendorong pertumbuhan kota Santri dan Kota Wali didukung
wilayah di seluruh wilayah keselarasan dan pemerataan
perkotaan pembangunan.
Peningkatan kualitas layanan dasar
infrastruktur melalui perbaikan
aksesibilitas masyarakat terhadap
layanan, sarana prasarana penunjang,
dan peningkatan keberdayaan
masyarakat.
Penguatan peran lintas sektor dalam
meletakkan pembangunan sesuai
dengan tata ruang ditunjang
komprehensifitas regulasi dan validitas
data.
Penguatan pembangunan kawasan
permukinan melalui percepatan
pengentasan lingkungan kumuh,
peningkatan kualitas rumah tidak layak
huni, dan kemudahan aksesibilitas
perumahan bagi masyarakat miskin.
2 kebijakan sistem perdesaan
2.1 pengembangan sistem pusat Pembangunan berkelanjutan secara
permukiman perdesaan dengan menyeluruh hingga pelosok desa
membentuk pusat pelayanan melalui penguatan intermediary
desa secara berhirarki kecamatan sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan umum dan
koordinator kegiatan pemerintahan,
2.2 peningkatan skala pelayanan pembangunan, pemberdayaan, dan
pusat permukiman perdesaan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
Membangun Desa, Desa Membangun
2.3 pemantapan hubungan desa
melalui integrasi fungsi
kegiatan industri, perikanan,
pertanian, dan perkebunan

3 Kebijakan Pengembangan
Sistem JaringanPrasarana
Wilayah Kabupaten
3.1 pengembangan sistem jaringan Peningkatan kualitas layanan dasar
prasarana utama infrastruktur melalui perbaikan
3.2 pengembangan sistem jaringan aksesibilitas masyarakat terhadap
prasarana lainnya layanan, sarana prasarana penunjang,
dan peningkatan keberdayaan
masyarakat.
Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat
ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD
yang disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.8
Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
dengan RTRW Kabupaten Gresik
No Strategi RTRW Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
1 Kebijakan sistem perkotaan
1.1 Mengembangkan sistem pusat
permukiman perkotaan pada
pusat regional dan sub-regional
1.2 Mengembangkan pusat regional
pada PKN
1.3 Mengembangkan pusat sub-
regional pada PPK di IKK
masing-masing kecamatan
1.4 Mendorong dan Mewujudkan kawasan permukinan yang
mempersiapkan PKN sebagai
kondusif, inklusif, berkelanjutan dan
pusat pemerintahan, fasilitas
berwawasan lingkungan.
pelayanan umum, industri,
perdagangan dan jasa, serta
permukiman perkotaan
1.5 Membentuk hierarki
perkotaan mulai dari
perkotaan yang berfungsi PKN
dengan skala pelayanan
nasional hingga perkotaan
yang berfungsi sebagai PPK
1.6 Mendorong fungsi dan peran Peningkatan kualitas dan kapabilitas
dari perkotaan yang berfungsi sumber daya perencanaan melalui
sebagai PKN dan PPK melalui pengembangan kapasitas didukung
penyediaan berbagai fasilitas intensifikasi koordinasi dalam
dan infrastruktur yang perumusan kebijakan;
memadai serta pemantapan
sistem hirarki perencanaan
sarana dan prasarana wilayah
1.7 Menata kawasan perkotaan Penguatan basis data pembangunan
yang dilakukan sesuai dengan infrastruktur
fungsi dan peran masing-
masing kawasan perkotaan

1.8 Memenuhi fasilitas perkotaan Peningkatan kualitas pembangunan
sesuai skala pelayanan serta infrastuktur diiringi maintenance yang
peningkatan interaksi melalui berkelanjutan.
pengembangan aksesibilitas
antara kawasan Pembangunan infrastruktur pendukung
dalam pengembangan kawasan strategis
meliputi Gelora Joko Samudro, WEP,
dan infrastuktur lain serta penguatan
karakter Gresik sebagai kota Santri dan
Kota Wali dengan penataan kawasan
religi, Islamic Centre, pusat kegiatan
dan budaya Islam.
2 kebijakan dan strategi sistem
perdesaan
2.1 Mengembangkan kawasan Reformasi pelayanan publik di
perdesaan sesuai potensi perdesaan melalui pemerataan jaringan
masing-masing kawasan yang internet dan ketersediaan piranti
dihubungkan dengan pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
kegiatan pada setiap kawasan Pengembangan usaha ekonomi
perdesaan
masyarakat berbasis kearifan lokal
2.2 Membentuk pusat pelayanan dukungan finansial secara stimulan dan
desa mulai dari pusat
kemudahan akses terhadap lembaga
pelayanan antar desa, pusat keuangan formal guna pengembangan
pelayanan setiap desa, sampai
usaha atau kewirausahaan, bantuan
pada pusat pelayanan pada
modal, pemanfaatan teknologi, dan
setiap dusun atau kelompok
akses pemasaran didukung penguatan
permukiman
BUMDesa dan BUMaDes.
2.3 Membentuk sistem pusat Pembangunan kawasan perdesaan
permukiman perdesaan melalui
penetapan Pusat Pelayanan melalui penataan desa secara terpadu,
Lingkungan (PPL) pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup2.4 Melengkapi pusat
permukiman perdesaan
dengan pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi
2.5 Mengembangkan kawasan
perdesaan berbasis industri
pada kawasan yang potensial
2.6 Menyediakan infrastruktur Peningkatan mutu dan daya saing
penunjang pada kawasan agribisnis melalui pengembangan
perdesaan berbasis pertanian standardisasi hasil pertanian dengan
dan perkebunan sebagai perbaikan teknologi produksi,
pengembangan kawasan penerapan standar mutu komoditas,
agropolitan pembinaan dan pengawasan mutu
2.7 Menyediakan infrastruktur produk pertanian, peningkatan
penunjang pada kawasan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi.
perdesaan berbasis perikanan Peningkatan askesibilitas petani di
sebagai pengembangan kawasan perdesaan terhadap inovasi
kawasan minapolitan teknologi pertanian, sumber-sumber
pembiayaan melalui lembaga keuangan
formal, desiminasi informasi pasar dan
akses pasar.
Pembangunan infrstruktur pertanian
secara berkelanjutan dan kolaboratif
melalui penguatan peran lintas sektor.

3 Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Sistem
Jaringan Prasarana Wilayah
Kabupaten
3.1 Pengembangan jaringan Pembangunan sistem dan jaringan
transportasi darat transportasi yang terintegrasi dengan
3.2 Pengembangan jaringan pusat pertumbuhan Kecamatan dan
transportasi laut menjangkau arus perekonomian
3.3 Pengembangan jaringan perdesaan;
transportasi udara Penguatan sistem transpotasi intermoda
maupun multimoda dalam rangka
mendukung kelancaran sistem logistik
daerah dan regional, dan mendukung
kerja sama antar daerah;
Pembangunan sarana prasarana
transportasi yang ramah lingkungan;
Peningkatan sumber daya
perhubungan, kelengkapan sarana
prasarana penunjang transportasi dan
penerapan manajemen transportasi
berbasis IT guna mewujudkan
keselamatan hingga menuju zero
accident;
3.4 Pengembangan sistem jaringan Pengawasan kolaboratif dan partisipatif
energi secara berkesinambungan terhadap
pemanfaatan energi dan sumber daya
mineral daerah
3.5 Pengembangan sistem jaringan Pemerataan jaringan internet di
telekomunikasi kawasan perdesaan guna menunjang
pertumbuhan ekonomi, percepatan
pelayanan publik, dan mendukung
kemajuan penyelenggaraan pendidikan
melalui pemenuhan kebutuhan
informasi;
Menguatkan ketersediaan informasi
data pembangunan Gresik yang up to
date dalam layanan official website
pemerintah Daerah.
Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah pada jenjang pemerintah
desa, intermediary kecamatan hingga
satuan kerja perangkat daerah dalam
memanfaatkan teknologi informasi guna
mendukung kinerja birokrasi dan
pelayanan publik;
Penguatan media, ruang, atau wahana
idea sharing antara publik,
pemerintahan daerah, dan swasta
dalam mengungkapkan aspirasi, kritik
dan saran terhadap kebijakan,
kebutuhan akan informasi
pembangunan serta media untuk
menampilkan inovasi atau karya
tertentu melalui ruang konservatif
maupun melalui internet network.

3.6 Pengembangan sistem jaringan Penguatan institusional dan kerjasama
sumber daya air antar sektor dalam pelayanan air
minum, air baku, dan sanitasi untuk
meningkatkan atribusi pelayanan
kepada masyarakat.
Air minum dan sanitasi eksisting
melalui penurunan Non-Revenue Water
dan pemanfaatan idle capacity;
Peningkatan kualitas rencana dan
implementasi Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);
Optimalisasi Pengembangan,
Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.7 Pengembangan sistem Penguatan basis data terpadu dan
prasarana pengelolaan ketersediaan informasi yang
lingkungan mendukung pengukuran kualitas
lingkungan hidup daerah
Pengelolaan dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau secara terpadu didukung
kebijakan yang ramah lingkungan.
Pengendalian terhadap pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dan
lingkungan abiotik didukung
optimalisasi fungsi Laboratorium
Lingkungan Hidup.
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
dan pengendalian polusi udara secara
bertahap.
3.8 Pengembangan sistem Penguatan kualitas lingkungan melalui
prasarana lainnya Pengendalian pencamaran dan
perusakan lingkungan serta pengolahan
limbah/persampahan secara terpadu
melalui reuse, reduce, recycle.
Pengurangan kandungan karbon pada
atmosfir dengan Penghijauan lahan
kritis dan pembangunan hutan kota.
Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD
dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan
antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW
secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat
beberapa program RTRW pelaksanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD.
Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD
dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan
RTRW Kabupaten Gresik
NO Program RTRW Program RPJMD 2016- Keterangan
Kabupaten Gresik 2021
1 Pemeliharaan jalan
kolektor dan lokal Program Pembangunan
Peningkatan dan Jalan dan Jembatan
2 pelebaran jalan kolektor Program
dan lokal primer Rehabilitasi/Pemeliharaan
Peningkatan kondisi jalan Jalan dan Jembatan
Program Inspeksi Kondisi
3 lokal dan
pengembangannya Jalan dan Jembatan
4 Pembangunan terminal Program Pembangunan
tipe c
Pembangunan terminal
5 Perhubungan
barang
Pengembangan double
6 track pada jalur utama
GKS
Penambahan pelayanan Dilaksanakan
KA jalu Petr, Arif Rahman oleh BUMN
7 Hakim, Status Indro-
surabaya dengan
beberapa shelther di titik
intermodal
Pengembangan Program Peningkatan
8 pelabuhan
Pelayanan Angkutanpenyeberangan Gresik-
Pulau bawean
Angkutan Water Bus Dilaksanakan
Oleh
yang menghubungkan
9 Pemerintah
wilayah sidoarjo-Gresik-
Provinsi Jawa
Surabaya (2 Shelter)
Timur
Dilaksanakan
10 Pembangunan Pelabuhan Oleh
Swasta/BUMN
Pengaturan Rambu lalu Program Rehabilitasi dan
11 Pemeliharaan Prasarana
lintas
dan Fasilitas LLAJ
Pengembangan bandara Program Penataan Sharing dengan
Penguasaan, Pemilikan,
12 domestic regional di Pemerintahn
Penggunaan dan
pulau bawean Pusat
Pemanfaatan Tanah
13 Pemenuhan Sumber
Energi Baru
Dilaksanakan
Jaringan transmisi
14 oleh Swasta/
tenaga listrik
BUMN
15 Peningkatan pelayanan
listrik

16 Pengembangan jaringan
listrik
Pengaturan rambu pipa Dilaksanakan
17 minyak dan gas bumi oleh Pemerintah
bawah laut Pusat
18 Pembangunan jaringan Program Optimalisasi
telekomunikasi Pemanfaatan Teknologi
Sebagian besarInformasi
dilaksanakanPenataan sistem jaringan
19 Program Pengembangan Swasta/BUMN
telekomunikasi Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pengaturan rambu kabel Dilaksanakan
20 oleh Pemerintah
bawah laut
Pusat
Pembangunan tower Dilaksanakan
21 oleh
telekomunikasi bersama Swasta/BUMN
Program Penataan Sharing dengan
Pembangunan bendung Penguasaan, Pemilikan,
22 Pemerintah
Penggunaan dangerak sembayat Pusat
Pemanfaatan Tanah
Pembangunan water Dilaksanakan
23 oleh Swasta/
treatment plant (WTP)
BUMD
24 Penataan sempadan Program Pengembangan,
sungai bengawan solo Pengelolaan dan Konversi
25 Penataan Sempadan anak Sungai, Danau dan
Sungai Sumber Daya Air Lainnya
26 Pembangunan Waduk Program Pengembangan
dan Daerah Irigasi (DI) dan Pengelolaan Jaringan
Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan
27 Jaringan Pengairan
Irigasi
Lainnya
28 Pembangunan Prasarana Program Pengembangan
dan Sarana TPA Kinerja Pengelolaan
Persampahan29 Pembangunan TPS
Penanganan Daerah- Program Penanggulangan
30 Daerah Rawan
Banjir
Tergenang/banjir
Program Pembangunan
Saluran
31 Pembangunan Drainase Drainase/Gorong-gorong
Program Pemeliharaan
Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
32 Pengembangan Fasilitas Program Wajib Belajar
SD
Pendidikan Dasar
33 Pengembangan Fasilitas Sembilan Tahun
SMP

Pengembangan dan Dilaksanakan
34 Pembangunan Fasilitas oleh Pemerintah
SLTA dan SMK Provinsi
Pengembangan dan Dilaksanakan
pembangunan fasilitasi
35 oleh Pemerintah
akademi dan Perguruan
Pusat
Tinggi
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Pembangunan Fasilitas Perbaikan Sarana dan
36 Prasarana
Puskesmas
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
37 Pembangunan Rumah Program Standarisasi
Sakit Tipe C pelayanan Kesehatan
Penataan dan
Pengendalian Tumpang- Program Pengelolaan
38 Tindih kawasan Wilayah Pesisir dan
pemanfaatan umum Pulau-Pulau Kecil (WP3K
WP3K Kabupaten Gresik
39 Rehabilitasi kawasan Program Perlindungan
resapan air dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Penertiban kegiatan Program Pemeliharaan
budidaya dikawasan Kantrantibmas dan
40 sempadan sungai yang Pencegahan Tindak
juga merupakan kawasan Kriminal
rawan banjir
Penghijauan kawasan Program Perlindungan
41 dan Konservasi Sumber
sempadan sungai
Daya Alam
Pembangunan Program Penanggulangan
42 infrastruktur pencegahan
Banjir
banjir
Penertiban kagiatan Program Pemeliharaan
43 Kantrantibmas dan
budidaya di kawasan
Pencegahan Tindak
sempadan sungai
Kriminal
Penghijauan kawasan Program Perlindungan
44 dan Konservasi Sumber
danau, embung dan rawa
Daya Alam
Pengendalian DAS dan Program Pengelolaan
45 dampaknya terhadap Wilayah Pesisir dan
kelautan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
Penyusunan rencana Program Perencanaan,
Pemanfaatan,
46 zonasi rinci kawasan
Pengendalian
konservasi
Pemanfaatan Tata Ruang

47 Pengendalian kawasan Program Pengelolaan
konservasi WP3K Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
48 Pengendalian kawasan Program Perlindungan
hutan bakau
dan Konservasi SumberInfrastruktur pendukung
49 pengembangan hutan Daya Alam
bakau
Penertiban penangkapan Dilaksanakan
50 ikan pada kawasan oleh Pemerintah
terumbu karang Provinsi
51 Pengendaliam Kebakaran Program Perlindungan
Hutan
dan Konservasi Sumber
Rehabilitasi kawasan
52 Daya Alam
hutan yang gundul
Penyediaan Jaringan dan Pengelolaan Jaringan
53 Irigasi, Rawa dan
irigasi
Jaringan Pengairan
Lainnya
Penyediaan Infrastruktur Program Pengembangan
54 pendukung pada
Pertanian, Perkebunan,
kawasan pertanian
Peternakan
Pengembangan Industri Program Optimalisasi
55 pengolahan hasil Pengelolaan dan
perikanan Pemasaran Produksi
Perikanan
56 Pengembangan kawasan Program Pengembangan
budidaya Perikanan Budidaya Perikanan
Infrastruktur pendukung
budidaya
57 perikanan(jalan,pekerjaan Program Pengembangan
umum, air bersih, Budidaya Perikanan
persampahan, sanitasi,
tempat pelelangan ikan)
Infrastruktur pendukung
perikanan tangkap(jalan,
pekerjaan umum, air Program Pengembangan
58 bersih, persampahan,
Perikanan Tangkap
sanitasi, tempat
pelelngan ikan,
permukiman pengelola)
Pengembangan Kawasan Program Perencanaan
59 Prasarana Wilayah dan
Pertambangan
Sumber Daya Alam;
Penyediaan Infrastruktur Program Perencanaan,
60 Pendukung Kawasan Pemanfaatan,
Peruntukan Industri Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang
61 Pembangunan Pelabuhan Dilaksanakan
Industri oleh Swasta/
BUMN

Bab 1 perda rpjmd final

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bab 1 perda rpjmd final

Similar to Bab 1 perda rpjmd final (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Bab 1 perda rpjmd final