OPTIMALKAN SAMPAH DKI

DINAS KEBERSIHAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JL. MANDALA V NO.67 CILILITAN BESAR – JAKARTA TELP. 8092744
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN I – 1
1.1. Latar Belakang I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan I – 2
1.3. Sasaran I – 2
1.4. Hasil Yang Diharapkan I – 3
1.5. Landasan Hukum I – 3
1.6. Ruang Lingkup I – 4
1.7. Sistematika Pelaporan I – 6
BAB II TINJAUAN TERHADAP MASTER PLAN & STUDI – STUDI TERDAHULU II – 1
2.1 TinjauanTerhadap Master Plan 1987 – 2005 II – 1
2.1.1 Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah II – 2
2.1.2 Konsepsi Master Plan 1987 – 2005 II – 3
2.1.3 Usulan Tahapan Pelaksanaan Program Master Plan 1987II – 8
2.1.4 Identifikasi Kendala Realisasi Master Plan 1987 II – 9
2.2 TinjauanTerhadap Master Plan Review & Program
Development 2005-2015 II – 12
2.2.1 Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah 2005 II – 13
2.2.2 Konsepsi Review Master Plan 2005 – 2015 II – 15
2.2.3 Tahapan Pelaksanaan Program Review Master Plan 2005 – 2015
II – 19
BAB III KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA III – 1
3.1 Karakteristik Wilayah III – 1
3.1.1.Batas Administrasi III – 1
3.1.2.Kependudukan III – 9
3.1.3 Keadaan Geografi III – 11
3.1.4. Iklim III - 12
Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
1 - 1

DINAS KEBERSIHAN
3.1.5 Kondisi Fisiografi dan Geomorfologi III – 13
3.1.6 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah III – 14
3.1.7. Kondisi Sumber Daya Air III – 19
3.1.8 Kondisi Hidrooceanografi dan Ekosistem Pulau-pulau Kecil III – 20
3.1.9 Kenaikan Muka Air Laut III – 21
3.1.10 Perekonomian III – 21
3.2 Kebijakan Pembangunan III – 22
3.2.1 Kawasan yang diusulkan dalam sistem pusat
kegiatan di RTRW 2030 DKI Jakarta III – 23
3.2.2 Strategi Penataan Ruang III – 26
3.2.3. Kebijakan Penataan Ruang III - 27
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA IV – 1
4.1 Metoda Penentuan dan Pengumpulan Data IV – 1
4.1.1. Jenis, Penentuan, Lokasi dan Jumlah Data IV – 1
4.1.1.1 Jenis dan Penentuan Data IV – 1
4.1.1.2 Lokasi dan Jumlah Data IV – 3
4.1.2Metoda Pengumpulan Data IV - 11
4.2 Koordinasi dengan pihak terkait IV - 13
4.3 Data Dasar Yang Diperlukan IV – 13
4.4 Pengelolaan dan Analisis Data IV - 23
4.4.1. Pengolaan Data IV - 23
4.4.2 Analisa Data IV -23
1 - 2

DINAS KEBERSIHAN
DAFTAR TABEL
No.
Tabel
Uraian Halaman
1 - 3

DINAS KEBERSIHAN
DAFTAR GAMBAR
No.
Tabel
Uraian Halaman
1 - 4

DINAS KEBERSIHAN
DAFTAR BAGAN
No.
Tabel
Uraian Halaman
1 - 5

DINAS KEBERSIHAN
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan kota megapolitan yang
sibuk dan berkembang cepat, dalam satu hari menghasilkan timbulan sampah sebesar +-
6.139,33 ton (Sumber: Informasi Kebersihan Tahun 2010). Dengan jumlah penduduk yang
beraktifitas di Jakarta terus bertambah disertai dengan perubahan pola konsumsi
masyarakat mengakibatkan konsekuensi bertambahnya volume sampah dan kontribusi
beragamnya jenis sampah seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai
oleh proses alam. Selain itu, sebagian besar masyarakat Jakarta masih memandang sampah
sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu
dimanfaatkan. Sehingga masyarakat dalam menangani sampah masih bertumpu pada
pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke
tempat pemrosesan akhir sampah. Kesadaran dan perilaku warga Jakarta untuk membuang
sampah pada tempat sampah dan menjaga kebersihan dan keindahan kotanya belum
sepenuhnya terlihat terbentuk dari tiap kepribadian warganya baik penduduk tetap
maupun penduduk pendatang atau komuter. Dilain pihak, ketersediaan lahan yang semakin
sulit dan terbatas serta pengelolaan sampah belum sesuai dengan metoda dan teknik
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Keadaan ini mendorong Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari solusi pengelolaan persampahan yang ramah
lingkungan.
Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah, paradigma pola pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi mengandalkan pola
kumpul angkut buang namun beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak
dari sumber.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Master Plan Persampahan yang disusun
pada tahun 1987 untuk periode 1987 – 2005 dan telah melakukan review terhadap Master
Plan 1987 pada tahun 2005 yang dikenal sebagai Review Master Plan persampahan tahun
2005 untuk periode 2005 – 2015. Untuk mengakomodir perubahan-perubahan seperti
kondisi Kota Jakarta saat ini dan menjalankan amanat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
2030, maka perlu dilakukan penyusunan Master Plan dan Kajian Akademik Persampahan
Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi
DKI Jakarta untuk masa 2012 – 2032.
1 - 1

DINAS KEBERSIHAN
1.2. Maksud Dan Tujuan
Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012
-2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan
dilaksanakannya pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI
Jakarta” adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan persampahan di Provinsi DKI Jakarta yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pelayanan kebersihan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan,
standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
1.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah
1. Tersusunnya dokumen Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI
Jakarta 2012 - 2032.
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Master Plan
dan Kajian Akademis yang disusun.
1.4. Hasil Yang Diharapkan
Tersedianya dokumen Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta.
untuk mendukung upaya penanggulangan masalah persampahan di DKI Jakarta secara
terpadu melalui sistem penanganan yang lebih up to date dan efisien, serta tidak rentan
terhadap kelumpuhan sistem, mengaplikasikan sistem secara terintegrasi, dukungan publik
dan penggunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
1.5. Landasan Hukum
Dalam Penyusunan Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan rujukannya, yaitu :
1 - 2

DINAS KEBERSIHAN
1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam
Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI
Jakarta”, antara lain sebagai berikut:
1 - 3

DINAS KEBERSIHAN
1. Identifikasi Kondisi Pengelolaan Persampahan di Provinsi DKI Jakarta
Hal ini untuk melihat kembali kondisi faktual yang sekarang berjalan dalam hal
pengelolaan persampahan di Provinsi DKI Jakarta dari berbagai Aspek antara lain:
◦ Aspek Regulasi;
◦ Aspek Kelembagaan;
◦ Aspek Pendanaan;
◦ Aspek Partisipasi Masyarakat / Sosial Budaya;
◦ Aspek Teknis dan Operasional.
2. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Provinsi DKI
Jakarta
Pada lingkup ini diharapkan konsultan dapat menginventarisasi sarana dan
prasarana eksisting yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta,
baik dari tahapan di Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI
Jakarta, masyarakat, swasta dan instansi lain;
3. Membuat dan memetakan pola penanganan eksisting berikut ketersediaan
sarana dan prasarana di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI
Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu, dengan melihat Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta;
4. Melakukan identifikasi dan analisa timbulan sesuai dengan daerah pelayanan
pengolahan sampah di DKI Jakarta serta menganalisa komposisi dan karakteristik
sampah dengan mengacu kepada studi komposisi dan karakteristik sampah di
DKI Jakarta;
5. Menganalisa hasil kajian pada point 4 serta memanfaatkan data sekunder dari
hasil Master Plan JICA 1987, Master Plan Review and Program Development
(WJEMP DKI 3 – 11) ditambah dengan data – data terakhir dari studi –studi
instansi lain terkait termasuk informasi dari Dinas Kebersihan;
1 - 4

DINAS KEBERSIHAN
6. Menyusun Standar Pelayanan Pemilahan dan Pengumpulan Sampah.
Konsultan diharapkan dapat merekomendasikan kriteria dan standar pelayanan
pemilahan dan pengumpulan sampah termasuk konsep disain dari modifikasi /
perbaikan disain tempat pemilahan sampah, dan sarana pengumpul sampah
yang memasukan konsep pemilahan sampah secara praktis mulai dari sumber;
7. Menyusun sistem pelayanan pengangkutan dari sumber dan atau tempat
penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu
menuju ke tempat pemrosesan akhir;
8. Mengkaji kebutuhan tempat pemrosesan akhir sampah yang berbasis Teknologi
Tinggi ramah lingkungan;
9. Membuat rekomendasi teknis pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) Regional berbasis Teknologi Tinggi Ramah Lingkungan.
10. Mengkaji aspek kelembagaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dari pengelolaan persampahan;
11. Mengkaji aspek regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari
pengelolaan persampahan;
12. Mengkaji aspek pendanaan yang meliputi perkiraan biaya kegiatan pengelolaan
sampah jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka
panjang, termaksuk juga perhitungan besaran tipping fee pengolahan sampah;
13. Mengkaji aspek peran serta masyarakat dan sosial budaya sesuai yang
diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Menyusun Naskah Akademis Persampahan DKI Jakarta Kajian akademis ini
dituangkan menjadi Naskah Akademis yang berisikan;
a. Kajian aspek kelembagaan yang akan diterapkan dalam pengelolaan sampah
berteknologi tinggi,
1 - 5

DINAS KEBERSIHAN
b. Kajian aspek hukum perlunya penyusunan Master Plan yang baru, Master Plan
& Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
c. Kajian aspek pendanaan dan investasi untuk setiap tahapan pembangunan
yang akan direncanakan,
d. Kajian akademis alternatif pemilihan teknologi pengolahan sampah dengan
mempertimbangkan aspek wawasan lingkungan,
e. Kajian aspek keterlibatan dan bentuk peran serta masyarakat dan
stakeholder serta pemerintah dalam konteks setiap tahapan pembangunan,
termasuk dalam hal ini mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang
direncanakan dalam Master Plan.
15. Membuat skala prioritas program pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta,
cakupan terakhir dari kegiatan ini adalah membuat usulan program secara
berkesinambungan, dengan menggunakan skala prioritas untuk masing – masing
unit yang ada di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, berikut tahapan
pelaksanaan program tersebut;
16. Melaksanakan workshop sebanyak dua kali, yaitu workshop pertama dilakukan
pada bulan ketiga sebelum penyampaian laporan antara dan workshop kedua
dilakukan setelah penyampaian konsep laporan akhir.
1.7. Sistematika Pelaporan
Laporan Antara disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Bab 1 Pendahuluan
Sebagian besar materi Bab 1 mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). Bab ini berisikan
Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Hasil Yang Diharapkan, Landasan Hukum,
Ruang Lingkup Pekerjaan serta Sistematika Laporan.
1 - 6

DINAS KEBERSIHAN
2. Bab 2 Tinjauan Terhadap Master Plan Terdahulu
Pada Bab 2 akan meninjau secara ringkas mengenai Master Plan Persampahan DKI Jakarta
1987 periode tahun rencana induk 1987 – 2005, Review Master Plan 2005 periode tahun
rencana induk 2005 – 2015 dan SAPROF Proyek Penyelenggaraan Sampah Jakarta Indonesia
2008. Pada bab ini mengulas inti dan membandingkan kajian tentang timbulan, komposisi
dan karakteristik sampah serta konsepsi dan tahap pelaksanaan program dari kedua Master
Plan Persampahan terdahulu sebagai pembelajaran keberhasilan mengarahkan pengelolaan
sampah dan landasan penyusunan Konsep Master Plan Persampahan DKI Jakarta tahun
periode 2012 – 2032.
3. Bab 3 Gambaran Umum / Profil Provinsi DKI Jakarta
Bab 3 mengulas gambaran Umum atau Profil DKI Jakarta sebagai daerah studi.
Pokok-pokok bahasan gambaran umum DKI Jakarta antara lain: Kondisi Fisik yang meliputi
topografi, geologi, geografi dan iklim; Batas Administrasi dan Demografi / Kependudukan
serta pergerakan penduduk komuter perkotaan; arah Perkembangan Kota berupa Rencana
Tata Ruang dan Tata Guna Lahan dan Trend Perkembangan Sarana & Prasarana yang
meliputi prasarana jalan, transportasi, air minum, air limbah dan drainase di DKI Jakarta
20 tahun mendatang.
4. Bab 4 Pengumpulan dan Analisis Data
Adapun di Bab 4 menjabarkan antara lain mengenai: metoda pengumpulan data seperti
penentuan wilayah survay, jumlah sampel dan penyusunan kuestioner & checklist;
pelaksanaan pengumpulan data seperti penentuan detail daerah survay, pra survay, uji
coba kuestioner & checklist dan pembagian surveyor dan wilayah kerja; pengolahan dan
analisis data; dan permasalahan pokok yang didapat dari pengumpulan data.
5. Bab 5 Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Eksisting DKI Jakarta Pada Bab 5 ini akan
menguraikan mengenai kondisi sistem pengelolaan persampahan eksisting yang
dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011. Uraian Bab ini meliputi strategi dan
kebijakan pengelolaan sampah kota; timbulan, komposisi dan karakteristik sampah kota;
dan 5 (lima) aspek pada sistem pengelolaan sampah.
6. Bab 6 Konsep Garis Besar Sistem Pengelolaan Sampah DKI 2012 - 2032
Sebagai Bab penutup, di Bab 6 akan mengulas mengenaikonsep Garis Besar Sistem
Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2012 – 2032 yang antara lain berisikan mengenai: landasan
kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman dan kriteria Pengelolaan Sampah;
1 - 7

DINAS KEBERSIHAN
pendekatan dan strategi; skenario dan tahapan program pengelolaan sampah; dan
rancangan pengembangan sistem pengelolaan sampah DKI. Bagian ini akan menjadi bahan
pokok bahasan pada Workshop I dan draft rancangan Master Plan Sistem Pengelolaan
Sampah DKI Jakarta 2012 – 2032.
1 - 8

DINAS KEBERSIHAN
BAB 2
TINJAUAN TERHADAP MASTER
PLAN & STUDI-STUDI TERDAHULU
2.1. Tinjauan Terhadap Master Plan 1987 – 2005
Sejak 1987 Pengelolaan Sampah di Jakarta mempunyai arahan dari hasil studi
proyek Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta (Study on Solid
Waste Management System Iprovement Project in The City of Jakarta in Indonesia),
yang berfungsi sebagai Rencana Induk (Master Plan) Pengelolaan Sampah di
Jakarta. Ini merupakan Master Plan pertama yang didanai dan dipelopori
penyusunannya oleh JICA.
Kala itu di tahun 1986 Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan pihak Rukun Warga (RW)
telah sanggup melayani jasa pengumpulan sampah 62% dari luas wilayah DKI
Jakarta atau 410 km2
. Jumlah penduduk tahun 1984 tercatat sebanyak 7,3 juta jiwa
dengan kepadatan 111 jiwa/ha dan tingkat pertumbuhan 2,7% per tahun. Kurang
lebih 80% dari total wilayah kota sudah terbangun, dimana luas wilayah DKI Jakarta
berupa daratan adalah seluas 661,52 km2
.
Wilayah administrasi pemerintahan di DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah
administrasi dan 1 kabupaten administratif yaitu Wilayah Administrasi Jakarta Pusat,
Wilayah Administrasi Jakarta Barat, Wilayah Administrasi Jakarta Selatan, Wilayah
Administrasi Jakarta Timur, Wilayah Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten
Administatif Kepulauan Seribu. Jumlah kecamatan dan kelurahan di tahun 1987
sebesar 30 kecamatan dan 260 kelurahan dengan jumlah RW sebesar 2.201 dan RT
sebesar 28.000.
Permasalahan yang teridentifikasi pada saat penyusunan Master Plan 1987 adalah
(1) pengumpulan yang tidak memadai; (2) peran serta (baik kesadaran dan
perilaku) masyarakat yang lemah dan; (3) pendanaan yang tidak memadai. Jumlah
pengumpulan per kendaraan rendah, sampah yang terkumpul tidak ditimbang dan
tidak ada pemeliharaan yang memadai terhadap kendaraan operasional lapangan.
2 - 1

DINAS KEBERSIHAN
Personil yang kompeten terkonsentrasi di Kantor Dinas, sedangkan Suku Dinas
kekurangan baik personil maupun peran otonominya.
Saat itu DKI Jakarta mengoperasikan TPA di Cakung Cilincing, Srengseng dan Kapuk
Kamal. Sebuah landfill percontohan dimulai di tahun 1986 di daerah Srengseng.
Status pada tahun 1986 terdapat 784 LPS (TPS) yang terdiri dari 66 dipo, 212 bak
beton, 152 pool gerobak, 91 ruang terbuka, 263 kontainer, 113 lokasi dengan
sistem jali-jali dan 130 lokasi dengan sistem door to door (Sumber: tabel 1.4-3,
Master Plan 1987). Ada 9 (sembilan) jenis kendaraan pengumpul digunakan.
Dengan total 752 kendaraan pengumpul yang terdiri dari 163 kendaraan kargo
besar, 60 kendaraan kargo kecil, 42 truk tipper besar, 189 truk tipper kecil, 39 truk
arm roll besar, 29 truk arm roll kecil, 11 mobil crane, 101 truk compactor besar dan
118 truk compactor kecil. Penyapuan jalan dilaksanakan hingga 751 km jalan
protokol, jalan ekonomi dan jalan lainnya.
2.1.1 Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah
Timbulan Sampah
Data timbulan sampah hasil survai pada Master Plan 1987 seperti pada Tabel 2.1
berikut:
Tabel 2.1. Timbulan Sampah DKI Jakarta tahun 1985
Sumber Penghasil Sampah Unit (ton/hari) Sumber MP 1987
Nomor Tabel/Halaman
Pemukiman 2.430 Tabel 2.2-8/hal. S2-16
Pasar 810 Tabel 2.2-3/hal. S2-10
Perkantoran 420 Tabel 2.2-5/hal. S2-12
Pertokoan 390 Tabel 2.2-5/hal. S2-12
Hotel 50 Tabel 2.2-5/hal. S2-12
Industrial 780 Tabel 2.2-8/hal. S2-16
Penyapuan Jalan & Saluran 50 Tabel 2.2-8/hal. S2-16
Total 4.930 Tabel 2.2-8
Sumber: Laporan Master Plan 1987.
Komposisi dan Karekteristik Sampah
Data komposisi dan karakteristik sampah dari Master Plan 1987 seperti pada Tabel
2.2 dari sumber domestik (pemukiman) dan sumber komersial (pertokoan,
perkantoran, hotel) berikut:
2 - 2

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 2.2. Komposisi dan Karakteristik Sampah dari Sumber Domestik dan Sumber
Komersial
Komponen Domestik
(Tahun 1985)
Komersial
(Tahun 1984)
Komposisi Sampah
Plastik 10 % 13 %
Kertas 17 % 25 %
Tekstil 5 % 3 %
Kayu 12 % 7 %
Garbage 23 % 28 %
Lainnya 15 % 14 %
Logam 4 % 4 %
Gelas/Beling 4 % 5 %
Batu 10 % 1 %
Total 100 % 100 %
Karakteristik Sampah
Kadar Air 54 % 48 %
Volatile 28 % 36 %
Kadar Abu 18 % 17 %
Rasio C/N 31 35
Nilai Kalori Rendah 1.100 Kkal/Kg 1.600 Kkal/Kg
Tabel Sumber Data Tabel 2.2-16 Tabel 2.2-17
Sumber: Laporan Final Master Plan Sistem Manejemen Sampah 1987.
2.1.2 Konsepsi Master Plan 1987 – 2005
Aspek Regulasi
Upaya-upaya kebijakan hukum jangka panjang harus ditegakkan. Aspek hukum
harus dikembangkan untuk:
 Pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
 Pengawasan terhadap pengumpulan sampah yang dilaksanakan pihak swasta;
 Pengawasan lokasi-lokasi TPA kecil;
 Peraturan hukuman terhadap pembuangan sampah illegal.
Standar pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan sampah akan dibuat untuk
mengklarifikasi bentuk-bentuk pembuangan sampah illegal dan ini harus
dilaksanakan secara ketat. Suku Dinas akan ditempatkan dibawah pengawasan
Dinas Kebersihan untuk memperbaiki ketidaktergantungannya.
Aspek Kelembagaan
2 - 3

DINAS KEBERSIHAN
Sampah domestik seluruhnya akan dikelola oleh Dinas Kebersihan dengan bantuan
masyarakat di tingkat RT/RW untuk pengambilan sampah dari tiap-tiap pemukiman.
Sampah rumah sakit diidentifikasi sebagai komponen terpisah yang akan dikelola
oleh rumah sakit yang bersangkutan. Pengangkutan sampah komersial
dipertimbangkan cocok dilakukan oleh sektor swasta dibawah pengawasan Dinas
Kebersihan, tetapi pengolahan sampah dan pemusnahannya harus dilokasi yang
telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan. Pengelolaan sampah pasar merupakan
tanggung jawab PD Pasar Jaya. Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab sampah
sungai dan drainase yang selanjutnya diangkut oleh Dinas Kebersihan. Sampah
industri yang berupa sampah domestik dan komersial akan dikumpulkan oleh Dinas
Kebersihan, sampah industri lainnya diangkut dan dimusnahkan oleh penghasil
sampah atau sektor swasta dibawah pengawasan Dinas Kebersihan. Drainase
mikro dirawat oleh RT/RW, tapi sampah dari saluran akan diangkut dan
dimusnahkan oleh Dinas Kebersihan.
Dinas Kebersihan dirubah menjadi sebuah perusahaan umum serupa dengan
Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) dengan struktur organisasi usulan adalah 1)
pada tingkat Dinas Kebersihan diperlukan 3 Divisi dan 12 seksi, 2). Pada tingkat
suku dinas kebersihan diperlukan 5 divisi dan 25 seksi, 3). Jumlah staf diperlukan
10.278 orang.
Aspek Pendanaan
Master Plan 1987 memperkirakan kebutuhan investasi pengelolaan sampah untuk
kurun waktu 25 tahun (1989 – 2014) sebesar Rp. 652,7 milyar. Investasi kumulatif
sebesar Rp. 456 milyar diperoyeksikan dalam 3 (tiga) tahapan rencana investasi
proyek mulai 1989 – 2005. Investasi tersebut mencakup perbaikan pengumpulan
sampah, pembangunan SPA dan pengembangan TPA, peralatan penyapuan jalan
dan bengkel. Ketiga tahapan investasi tersebut antara lain:
 Tahap I (1989 – 1995), dibagi lagi menjadi Tahap A (1989-1992) dan Tahap B
(1993-1995). Pada Tahap A mengutamakan perbaikan sistem pengumpulan
sampah di Jakarta Pusat, pembangunan SPA besar dan pengembangan lokasi
TPA di Bekasi. Tahap B terdiri dari perbaikan pengumpulan lebih lanjut di
Jakarta Pusat dan sekitarnya, pembangunan sebuah SPA besar, sebuah SPA
kecil dan sebuah TPA di Tangerang. Jumlah biaya Tahap I seluruhnya sebesar
Rp. 167 milyar (Rp. 139,9 milyar investasi instrumenal dan Rp. 27,1 milyar
penggantian), semuanya dinyatakan dalam harga konstan tahun 1987;
2 - 4

DINAS KEBERSIHAN
 Tahap II (1996-2000), biaya untuk perbaikan pengumpulan di Wilayah DKI
Jakarta yang belum tercakup dalam Tahap I, pembangunan 10 SPA kecil dan
perluasan areal TPA Bekasi dan Tangerang. Total perkiraan baiaya sebesar Rp.
117 milyar, dimana Rp. 83 milyar investasi baru dan Rp. 34,8 milyar untuk
penggantian.
 Tahap III (2001-2005), biaya untuk pembangunan 3 SPA kecil tambahan,
perluasan area TPA Bekasi dan Tangerang. Total perkiraan biaya sebesar Rp.
170,8 milyar, dimana Rp. 39,9 milyar investasi baru dan Rp. 130,9 investasi
penggantian.
Sumber dana yang dinominasikan oleh JICA untuk pembiayaan Master Plan selama
1989 – 2014 dan investasi proyek periode 1989 – 2005 adalah anggaran tahunan
(APBD) dan pinjaman dari luar dan dalam negri.
Solusi yang diusulkan untuk perbaikan efisiensi pengumpulan retribusi sampah
adalah pembebanan (surecharge) pada tagihan listrik.
Aspek Peran Serta Masyarakat
Tiap Suku Dinas akan memiliki loket pengaduan, satu unit hubungan masyarakat
dan unit penyuluhan masyarakat guna mempromosikan partisipasi masyarakat.
Penyuluhan akan diberikan kepada RT/RW dan perbaikan serta penyediaan gerobak
sampah. Beberapa hari dalam setahun akan ditetapkan sebagai hari kerja bakti
kebersihan dimana Suku Dinas akan menyediakan pelayanan angkutan sampah
yang terkumpul. Kontainer untuk material sampah yang dapat digunakan kembali
(seperti beling, logam, dan kain) akan disediakan di tiap RT/RW, yang selanjutnya
akan menghasilkan dana untuk keperluan RT/RW. Pedagangn barang bekas swasta
akan diperkenalkan. Akhirnya penduduk harus mau membayar retribusi dengan
cara memberi tahu mereka bahwa untuk pemeliharaan standar kesehatan
lingkungan diperlukan sejumlah uang yang besar/banyak.
Aspek Teknis Operasional
Master Plan 1987 memperkirakan pada tahun 2005 jumlah penduduk DKI Jakarta
akan mencapai 12 juta jiwa sehingga timbulan sampah akan mencapai angka
10.270 ton/hari (Sumber Tabel 2.2-10/hal. S2-17). Dengan timbulan sampah pasar
diproyeksikan meningkat dari 810 ton/hari tahun 1987 menjadi 1.710 ton/hari tahun
2005; timbulan sampah industri diproyeksikan meningkat dari 780 ton/hari menjadi
1.510 ton/hari tahun 2005; sampah yang dibuang ke sungai dan saluran
2 - 5

DINAS KEBERSIHAN
diperkirakan sebesar 130 ton/hari tahun 2005. Sehingga diagram pola aliran
sampah tahun 2005 dilukiskan seperti pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Rencana Pola Aliran Sampah Tahun 2005 – Master Plan 1987
Master Plan 1987 mentargetkan sampah sebesar 9.290 ton/hari pada tahun 2005
akan dibuang ke TPA. Lokasi TPA diprioritaskan berada dalam wilayah kota Jakarta.
Wilayah-wilayah lain harus diberi prioritas untuk membangun Stasiun Peralihan
Antara (SPA) untuk melayani TPA yang jauh. Wilayah Jakarta Pusat harus diberi
prioritas utama dalam pembangunan stasiun peralihan, diikuti Jakarta Selatan dan
Jakarta Utara. Untuk melayani Jakarta Pusat/Selatan, stasiun peralihan besar harus
dibangun dalam jarak 15 km dari pusat kedua wilayah tersebut. Untuk keperluan
tersebut, harus digunakan sistem compactor-container. Untuk wilayah Jakarta
Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, stasiun peralihan kecil harus dibangun
tergantung dari penggunaan lokasi TPA jarak jauh. Stasiun-stasiun ini harus
2 - 6

DINAS KEBERSIHAN
menggunakan sistem datar dengan hopper. Master Plan 1987 juga
merekomendasikan 13 SPA kecil dengan kapasitas 400 ton/hari dengan perkiraan
luas SPA sebesar 0,75 ha dan 2 SPA besar dengan kapasitas 2.000 ton/hari dengan
perkiraan kebutuhan luas 2 ha. Pola persebaran lokasi SPA dapat dilihat pada
Gambar 2.2 berikut.
Gambar 2.2 Pola Persebaran Lokasi SPA
Ada 2 lokasi TPA direncanakan akan menangani sampah dari DKI Jakarta yaitu di
Bekasi dan Tangerang. TPA di Bekasi akan melayani sampah dari wilayah Jakarta
Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sedangkan TPA di Tangerang akan melayani
wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Bantar Gebang merupakan daerah
rencana lokasi TPA di Bekasi dan Ciangir merupakan daerah rencana TPA di
Tangerang. Sanitary Landfill terpilih sebagai opsi penanganan dan pemusnahan
sampah di TPA.
2.1.3 Usulan Tahapan Pelaksanaan Program Master Plan 1987
Master Plan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 1987 dibagi dalam 3 tahap
pelaksanaan 5 tahunan sebagai berikut:
Tahap I (1989 – 1995)
2 - 7

DINAS KEBERSIHAN
a) Proyek-proyek perbaikan di Wilayah Jakarta Pusat
 Perbaikan sistem pengumpulan sampah
 Pembangunan SPA Sunter
 Pembangunan TPA Bekasi Tahap I
 Promosi pemungutan retribusi
b) Proyek-proyek perbaikan di Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta
Selatan dan Jakarta Timur
 Perbaikan sistem pengumpulan sampah
 Pembangunan SPA Srengseng
 Pembangunan TPA Tangerang Tahap I
 Promosi pemungutan retribusi.
Tahap II (1996 – 2000)
 Pembangunan SPA di Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
 Pembangunan TPA Bekasi Tahap 2
 Pembangunan TPA Tangerang Tahap 2
Tahap III (2001 – 2005)
 Peningkatan kapasitas pengumpulan sampah
 Perkuatan kapasitas penanganan SPA Sunter dan Srengseng
2 - 8

DINAS KEBERSIHAN
2.1.4. Identifikasi Kendala Realisasi Master Plan 1987
Berikut ini beberapa kendala merealisasi Master Plan 1987:
Aspek Regulasi
Upaya kebijakan jangka panjang harus diterapkan berdasarkan konsepsi Master
Plan, meliputi aspek hukum yang harus di kembangkan untuk :
1. Pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
2. Pengawasan terhadap pengumpulan sampah yang dilaksanankan pihak
swasta;
3. Pengawasan lokasi-lokasi TPA kecil;
4. Peraturan hukuman terhadap pembuangan sampah ilegal.
Sampah rumah tangga telah dikelola oleh Dinas Kebersihan sedangkan sampah
industri dan sampah berbahaya harus dikelola dan dimusnahkan oleh penghasil
sampah bersangkutan, yang akan diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah pusat harus merumuskan pendekatan untuk pemusnahan sampah
regional dan menerbitkan undang-undang tentang pembentukan organisasi untuk
pemusnahan sampah gabungan.
Penegakan hukum tentang sampah selama ini masih lemah, untuk mendukung
sistem pengelolaan sampah yang baru diperlukan penataan kembali peraturan yang
telah ada dan penerbitan peraturan baru berupa Perda, SK Gubernur dan Instruksi
Gubernur yang disesuaikan menyangkut aspek institusi dan teknis operasional.
Aspek Kelembagaan
Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, struktur organisasi Dinas
Kebersihan terdiri dari:
1. Pada tingkat Dinas, terdiri dari 6 Sub Dinas, 1 Bagian, 18 Seksi, 5 Sub-bagian
dan 1 Unit Pelaksana Teknis;
2. Pada tingkat Suku Dinas masing-masing terdiri dari 6 Seksi dan 1 Sub-bagian.
3. Jumlah petugas Dinas Kebersihan terdiri dari 3.633 orang pegawai dan 2.950
orang pegawai harian lepas (PHL). Disamping itu terdapat 6.656 orang
petugas gerobak swadaya masyarakat.
2 - 9

DINAS KEBERSIHAN
Aspek Pendanaan
a. Besar perhitungan investasi yang dilakukan dalam Master Plan 1987
dinyatakan dalam harga konstan tahun 1987. Sehingga nilainya pada tahun
2005 tidak relevan lagi. Bila jumlah investasi yang direncanakan untuk tiap
tahun dikonversikan ke harga nominal tahunan dengan memperhitungkan
inflasi GDP kumulatif maka nilai rencana investasi proyek 1989-2005 yang
mulanya sebesar Rp. 456 milyar dikonversi menjadi sebesar Rp. 3.165 milyar
nilai 2005.
b. Realisasi retribusi pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh PemProv DKI
Jakarta pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 8,78 milyar dan tahun 2003
sebesar Rp. 10,05 milyar. Sementara Master Plan 1987 penerimaan retribusi
tahun 2005 ditargetkan mencapai nilai yang cukup untuk menutup biaya
operasi dan pemeliharaan, yang diterima dan minimal 90% dari penduduk
yang wajib membayar retribusi. Secara khusus disini terlihat bahwa tidak ada
upaya serius yang telah dibuat oleh DKI Jakarta untuk merubah pengelolaan
sampah menjadi suatu kegiatan yang bersifat cost recovery dan memperbaiki
sistem pengumpulan retribusi.
c. Solusi usulan perbaikan efisiensi pengumpulan melalui pembebanan
(surecharge) pada tagihan listrik secara teoritis merupakan hal yang menarik
karena sebagian besar penduduk kota sudah mendapat layanan listrik. Tetapi
segala upaya untuk menegosiasi pengaturan ini dengan pihak PLN telah gagal
karena ketidakmauan PLN dan tidak adanya kekuatan dorongan dari pihak
pemerintah provinsi. Hal umum yang telah disetujui PLN adalah
memperbolehkan tagihan pengelolaan sampah secara terpisah dari tagihan
listrik, tapi hal ini secara umum tidak berhasil baik karena rumah tangga
membayar tagihan listrik dan mengabaikan tagihan pengelolaan sampah.
d. Master Plan 1987 tidak mengidentifikasi sumber-sumber pinjaman baik luar
maupun dalam negeri, sehingga cukup beralasan untuk menduga bahwa Studi
persampahan yang dilakukan oleh JICA berarti menetapkan araha untuk
sedikitnya sebagian pendanaan diperoleh dari Pemerintah Jepang yang telah
diarahkan ke DKI Jakarta dalam bentuk subsidiary loan agreements (SLA)
melalui yang sebelumnya Regional Development Account (RDA) di
Departemen Keuangan. Pinjaman dalam negeri agaknya juga dimaksudkan
untuk didanai oleh Departemen Keuangan via saluran murni Rekening
2 - 10

DINAS KEBERSIHAN
Pembangunan Daerah (RPD). Alasan untuk menduga ini adalah bahwa Bank
Indonesia tidak pernah mau meminjamkan untuk jangka panjang untuk
prasarana kota, atau untuk investasi modal jangka panjang kecuali untuk
pinjaman perumahan yang diagunkan.
Peran sektor swasta telah ikut berperan dalam pengelolaan sampah baik dalam
proses pengangkutan sampah, pengoperasian SPA dan juga pengoperasian TPST,
berdasarkan sistem kontrak kerja.
1. Master Plan 1987 merencanakan pembangunan 2 TPA yaitu TPA di Bekasi dan
TPA Tangerang . TPA Bekasi akan melayani sampah dari wilayah Jakarta Utara,
Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sedangkan TPA di Tangerang akan melayani
wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Bantar Gebang merupakan daerah
rencana lokasi TPA di Bekasi dan Ciangir merupakan daerah rencana TPA di
Tangerang. Namun dalam pelaksanaannya TPA Ciangir di Tangerang tidak
terealisasi, dikarenakan adanya perubahan RUTR Kabupaten Tangerang yang
mengubah peruntukan untuk areal pemukiman sehingga pemerintah daerah
setempat tidak mengizinkan pembangunan TPA dilokasi tersebut dan
masyarakat setempat menolak rencana pembangunan TPA.
2. Dalam Master Plan 1987, estimasi timbulan sampah tahun 2005 sebesar
10.220 ton/hari, sedangkan hasil survai timbulan sampah yang dilakukan oleh
konsultan WJMEP memberikan hasil sebesar 6.000 ton/hari. Terlalu tingginya
estimasi Master Plan tersebut disebabkan karena jumlah penduduk DKI Jakarta
untuk tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 12 juta jiwa sedangkan
kenyataanya hanya 8,9 juta jiwa.
3. Master Plan 1987 merencanakan pembangunan 2 SPA besar, masing-masing
untuk wilayah barat dan wilayah timur Jakarta dan 13 SPA kecil yang tersebar
di seluruh wilayah DKI Jakarta. Realisasinya baru dibuat 2 SPA besar di Cakung
dan Sunter, keduanya berlokasi di wilayah timur Jakarta, sedangkan SPA kecil
tidak dibangun. Selain terbatasnya ketersediaan lahan dalam wilayah Jakarta,
ternyata juga masyarakat atau warga Jakarta menolak daerah disekitar mereka
dibangun tempat/stasiun penanganan sampah khususnya pada wilayah-
wilayah pemukiman.
4. Master Plan 1987 merencanakan bahwa sistem pembuangan akhir sampah di
TPA Bantar Gebang menggunakan sistem Sanitary Landfill. Namun
2 - 11

DINAS KEBERSIHAN
realisasinya, persyaratan pelaksanaan Sanitary landfill tidak dilaksanakan
sepenuhnya.
2.2. Tinjauan Terhadap Master Plan Review & Program Development
2005-2015
Master Plan Review & Program Development 2005 (DKI 3-11) merupakan hasil kaji
ulang Master Plan 1987. Master Plan Review 2005 bertujuan merumuskan rencana
menyeluruh (outline plan) pengelolaan sampah DKI Jakarta jangka menengah yang
realistik dan praktis (dapat diimplementasikan). Beberapa hal yang mendorong
pengkajian Master Plan 1987 adalah 1) kejadian-kejadian perkembangan terbaru
seperti perubahan jumlah penduduk Jakarta; 2) kebutuhan untuk mempercepat
partisipasi masyarakat dan sektor swasta; 3) munculnya paradigma baru dalam
pengelolaan sampah.
Beberapa rumusan tujuan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan
sampah DKI Jakarta adalah (1). DKI Jakarta ingin memiliki sistem pengelolaan
sampah yang tidak terlalu tergantung dari para stakeholder diluar wilayah DKI
Jakarta, seperti pemerintah daerah lainnya. Karena keterbatasan lahan didalam
kota, diperlukan teknologi yang memerlukan lahan yang tidak luas. (2).
Memaksimalkan efisiensi melalui dekonsentrasi sistem pengelolaan sampah,
khususnya untuk meminimalkan jarak pengangkutan. (3). Mereduksi jumlah
sampah yang harus ditangani sebesar mungkin. (4). Mewujudkan lingkungan kota
yang bersih, sehat dan estetis dengan upaya-upaya terpadu dengan berbagai
sektor seperti air bersih, drainase, air kotor dan transportasi. (5). Peranserta
masyarakat dan sektor swasta sangat penting untuk ditingkatkan. (6) Perubahan
paradigma pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator.
Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2000 tercatat sebesar 8,4 juta jiwa dan
perkiraan menghasilkan sampah kurang lebih 25.600 m3
atau 6.400 ton per hari.
Sampah ini ditimbulkan dari berbagai kegiatan masyarakat yaitu 58% dari
pemukiman, 10% dari pasar, 15% dari daerah komersial, 15% dari daerah industri,
2 % dari jalan, taman dan sungai.
2 - 12

DINAS KEBERSIHAN
Pada tahun 2001 perkiraan sampah terkumpul dan diangkut ke TPA Bantar Gebang
kurang lebih 70%, 16,5% ke lokasi-lokasi informal dan 13% tidak terkelola (seperti
dibuang ke sungai dan sepanjang pinggir jalan).
Berbeda dengan Master Plan 1987, Master Plan Review 2005 membahas
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pra studi kelayakan
penanganan sampah pada sistem drainase DKI Jakarta, dan tidak membahas
penanganan sampah di kepulauan seribu dan pesisir.
2.2.1 Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah 2005
Timbulan Sampah
Studi timbulan sampah tahun 2005 memberikan hasil pehitungan perkiraan
timbulan sampah Jakarta sebesar 2,97 l/kapita/hari atau 0,64 kg/kapita/hari. Data
detail timbulan tiap jenis sampah disajikan pada Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3 Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2005
Sumber
Sampah
Unit
M3
/hari Ton/hari
Pemuki
man
10.1
41
2.
53
5
Pasar 750 22
5
Sekolah 955 25
8
Perkant
oran/Fa
silitas
Umum
8.52
0
1.
27
8
Industri 1.89
9
43
7
Total
Timbula
n
Sampah
22.2
65
4.
73
3
Berat jenis sampah seperti pada tabel 3.1.3 Lap Akhir WJEMP DKI 2-11 hal. III-2
Sumber: Data perhitungan konsultan WJEMP DKI 3-11, Januari 2005.
2 - 13

DINAS KEBERSIHAN
Komposisi & Karakteristik Sampah
Data komposisi sampah rata-rata di DKI Jakarta hasil survai tahun 2005 disajikan
pada Tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4. Komposisi Sampah Rata-rata di DKI Jakarta Tahun 2005
No. Komponen % Total % Daur Ulang % Dibuang
1. Organik 55,37 0,00 55,37
2. Anorganik
2.1 Kertas 20,57 7,32 13,15
2.2 Plastik 13,25 6,85 6,40
2.3 Kayu 0,07 0,07 0,00
2.4 Kain/Tekstil 0,61 0,61 0,00
2.5 Karet/Kulit Tiruan 0,19 0,19 0,00
2.6 Logam/Metal 1,06 1,06 0,00
2.7 Gelas/Kaca 1,91 1,91 0,00
2.8 Sampah Bongkahan 0,81 0,81 0,00
2.9 Sampah B3 1,52 0,00 1,52
2.10 Lain-lain (batu, pasir,dll) 4,65 0,00 4,65
Total 100,00 19,95 80,05
Sumber: hasil survai konsultan WJEMP DKI 3-11, Januari 2005.
Data karakteristik sampah meliputi nilai kalor, kadar air dan kadar abu dari berbagai
jenis sampah Jakarta tahun 2005 disajikan pada Tabel 2.5.
2 - 14

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 2.5 Karakteristik Sampah Berbagai Sumber Sampah Jakarta Tahun 2005
Su
m
be
r
Sa
m
pa
h
Karakteristi
k Sampah
Nil
ai
Ka
lor
(K
kal
/K
g)
Ka
da
r
Air
(%
)
Ka
da
r
Ab
u
(%
)
Pe
mu
ki
ma
n
Pe
nd
ap
ata
n
Tin
ggi
23
32
47,
40
16,
43
Pe
mu
ki
ma
n
Pe
nd
ap
ata
n
Me
ne
ng
ah
27
95
44,
81
16,
03
Pe
mu
ki
ma
n
Pe
nd
ap
ata
n
Re
21
49
45,
85
16,
27
2 - 15

DINAS KEBERSIHAN
nd
ah
Pas
ar
Mo
der
n
21
02
36,
59
17,
13
Pas
ar
17
78
56,
58
10,
26
Per
ka
nto
ran
24
34
23,
17
17,
60
Se
kol
ah
32
48
31,
31
13,
92
Ind
ust
ri
35
53
23,
73
11,
93
Ra
ta-
rat
a
25
31
36
,2
2
14
,5
1
Sumber: hasil analisa laboratorium Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman,
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Mei 2005.
2.2.2 Konsepsi Review Master Plan 2005 – 2015
Aspek Regulasi
Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dalam wilayah DKI Jakarta, Master Plan
Review 2005 merumuskan konsepsi sebagai berikut:
1. Merumuskan perubahan hukum yang menempatkan institusi Dinas Kebersihan
dan atau BPLHD DKI Jakarta berkedudukan sebagai regulator, supervisor dan
fasilitator dalam pengelolaan B3. Untuk upaya pembenahan institusi
pengelolaan persampahan melalui produk hukum dengan cara antara lain
merevisi SK Gubernur No. 15 Tahun 2005, SK Gubernur No. 1281 Tahun 1988
pada poin 3.7.7. Aspek Hukum.
2. Merumuskan peraturan yang memuat aspek perangsangan ekonomi bagi
keharusan terlibatnya unsur swasta dalam pengelolaan B3;
2 - 16

DINAS KEBERSIHAN
3. Melaksanakan seleksi mitra kerja yang telah berkegiatan dalam bidang B3
selama ini dan menghimpunnya sebagai calon potensial untuk pengembangan
pengelolaan B3 selaku operator.
4. Mengusulkan kebijakan pemertintah dalam bentuk peraturan untuk konsep
pemungutan biaya pelayanan khusus sebagai pengganti retribusi kawasan dan
Konsep penerapan pola kawasan dalam pengelolaan sampah.
Aspek Kelembagaan
Merumuskan perubahan dasar hukum yang menempatkan institusi Dinas
Kebersihan DKI Jakarta berkedudukan sebagai regulator, supervisor dan fasilitator
dalam pengelolaan Kebersihan sampah di DKI Jakarta.
Mengatur pelaksanaan perubahan tata laksana secara bertahap yakni dengan
secara berangsur Dinas Kebersihan melepas peran sebagai operator terutama bagi
pelayanan terhadap daerah cukup mampu. Daerah yang layak mendapat layanan
oleh Dinas Kebersihan sepantasnya hanya daerah yang tergolong kurang mampu
(atas dasar pertimbangan subsidi). Penetapan tata laksana antara lain mencakup
penetapan kriteria kualifikasi operator, cakupan/lingkup tugas yang dimandatkan
pada beroperasinya swasta sebagai operator dan kebijakan teknis lainnya. Dalam
kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007, proses metamorfosa menjadi regulator
susah semakin mantap.
Dengan adanya perubahan tugas dan kedudukan Dinas Kebersihan sebagai
regulator, maka perlu keberadaan suatu lembaga independen yang berfungsi untuk
mengawasi dan mengendalikan tercapainya tujuan pelayanan masyarakat
diusulkan adalah Lembaga Evaluasi Lingkungan Kota plus (dengan penambahan
anggota berkeahlian dalam pengelolaan persampahan kota atau disingkat KELK
plus) yang berkedudukan setara dengan Dewan Kebersihan Provinsi. KELK plus ini
merupakan analog fungsinya dengan BPP SPAM (Badan Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum). KELK plus bertanggung jawab kepada Gubernur DKI
Jakarta.
Aspek Pendanaan
2 - 17

DINAS KEBERSIHAN
Mengacu pada aspek pendanaan yang terdapat pada Master Plan Review 2005
memberikan rekomendasi bahwa perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan
pemasukan retribusi dengan menelusuri tata cara yang sedang berlangsung sampai
dengan saat ini. Upaya-upaya yang dapat ditempuh bukan hanya memperbesar
nilai retribusi tetapi juga dengan menggunakan sistem dan mekanisme
pengumpulan retribusi melalui aternatif sebagai berikut :
1. Ekstensifikasi dan intensifikasi upaya penarikan dari seluruh sumber yang
telah ditetapkan.
2. Pengumpulan pembayaran melalui kas PLN dengan memasukan nilai 3% dari
biaya PLN diluar 3% biaya PJU tertera dalam kwitansi PLN dan bukan dengan
melakukan pungutan di loket tersendiri sebelum membayar PLN sebagai
persyaratannya.
3. Dengan mengacu Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara bukan Pajak, maka pada posisinya sebagai Badan Layanan Umum,
Dinas kebersihan dapat lebih meningkatkan kinerja pengumpulan retribusi
daripada kondisi sebelumnya; satu dan lain hal adalah karena lebih leluasanya
status dan mekanisme pengumpulan retribusi oleh unit atau sub unit yang
diwenangi untuk melaksanakan kegiatan itu.
4. Merubah sistem pembayaran layanan kebersihan sampah melalui pajak
Daerah yang dapat diperuntukan bagi APBD dalam pengelolaan
kebersihannya.
Master Plan Review 2005 merekomendasikan pendekatan sanitasi lingkungan untuk
meningkatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan lokal komunitas. Melalui
pendekatan sanitasi, komunitas lokal dalam hal ini tingkat kelurahan dapat
diberdayakan untuk pemenuhan: 1). pengertian tentang manajemen lingkungan
secara holistik dan 2). Pemenuhan tujuan mereka, keinginan dan prioritas dalam
proses perencanaan komunitas lokal secara botom up.
Upaya peningkatan partisipasi masyarakat lebih mendasari perlu dilaksanakan
melalui jalur pendidikan formal dengan cara penyediaan muatan pendidikan bagi
anak usia sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah
sejak dini.
2 - 18

DINAS KEBERSIHAN
Mempersiapkan masyarakat melalui pemasaran sosial, dimana konsep dasar
kebutuhan akan air dan sanitasi muncul dari para penggunannya/ dari para yang
memerlukannya, yang disebar-luaskan melalui media masa dan kontak langsung.
Mendorong sektor swasta untuk investasi dalam pembangunan dan pengoperasian
fasilitas pengolahan sampah termasuk sarana dan prasarana penunjangnya seperti
ITF, SPA dan truk sampah. Melalui Izin Konsesi bagi Mitra Swasta baik pada sektor
pengumpulan dan pengangkutan sampah, sistem pengolahan sampah, sistem
pembuangan sampah dan penanganan limbah B3, selain dari penyapuan jalan.
Rencana penanganan sampah DKI Jakarta yang termuat dalam Master Plan 1987
atau rencana induk pengelolaan sampah DKI Jakarta direview pada tahun 2005 dan
disusun dalam rencana aksi (action plan) 2005-2015, dimana berdasarkan rencana
aksi tersebut pola penanganan sampah di wilayah DKI Jakarta diubah dari
sentralisasi menjadi desentralisasi atau multi simpul dengan membagi daerah
pelayanan menjadi 4 daerah pelayanan, yaitu Daerah Pelayanan A, B, C, D di daratan
dan Daerah Pelayanan E untuk pantai dan kepulauan. Daerah Pelayanan A melayani
Jakarta bagian Barat, Daerah Pelayanan B melayani Jakarta bagian Utara, Daerah
Pelayanan C melayani Jakarta bagian Selatan dan Daerah Pelayanan D melayani
Jakarta bagian Timur (lihat Gambar 2.3.)
2 - 19

DINAS KEBERSIHAN
Sumber: Laporan akhir WJEMP DKI 3-11, Juli 2005.
Gambar 2.3. Rencana Daerah Pelayanan
Dengan pola tersebut maka sampah dari wilayah DKI Jakarta akan diolah di dalam
wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang
ramah lingkungan atau dengan memandang sampah sebagai sumberdaya untuk
beberapa pemanfaatan lebih lanjut seperti kompos dan energi (Waste to Energy,
WTE), yakni melalui pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di setiap
daerah pelayanan. Tujuan pengolahan ini adalah untuk mereduksi volume sampah
sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPST) dengan mengubah bentuk
komposisi dan karakteristik sampah, sehingga yang akan dibuang ke TPA hanya
residu dari ITF.
Ada 4 ITF yang direncanakan akan dibangun, satu unit untuk masing-masing daerah
pelayanan. Tujuan jangka menengah sampai tujuan jangka panjang adalah Dinas
Kebersihan berfungsi sebagai regulator, sementara fungsi operator dialihkan ke
sektor swasta.
2.2.3 Tahapan Pelaksanaan Program Review Master Plan 2005 – 2015
Tahapan pelaksanaan program pengelolaan persampahan DKI Jakarta dibagi dalam
tiga tahap sebagai berikut:
 Tahap I (2005 – 2007)
Tahap I difokuskan pada pembangunan fasilitas pengolahan sampah (ITF teknologi
tinggi dan kompos sampah pasar) serta prasarana dan sarana pelengkapnya di
Daerah Pelayanan A. Karena fasilitas tersebut diharapkan dapat mulai beroperasi
pada tahun 2008, maka konstruksinya harus selesai paling lambat pada akhir tahun
2007. Proyeksi sistem pengelolaan sampah pada tahun 2008 secara skematis
disajikan pada Gambar 2.4 berikut.
Gambar 2.4. Skematis Proyeksi Sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta
Tahap I, 2008 (dalam ton/hari) - Master Plan Review 2005
Studi kelayakan, detail disain dan studi AMDAL serta sosialisasi ke masyarakat
diperlukan untuk pembangunan fasilitas ITF dan diperkirakan pelaksanaannya
2 - 20

DINAS KEBERSIHAN
selesai pada pertengahan tahun 2006 sehingga kegiatan kontruksi selesai pada
tahun 2007.
Selain pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang baru, diperlukan juga
peningkatan/perbaikan fasilitas yang ada seperti pewadahan, TPS, SPA, dan TPA
Bantar Gebang, serta pengaturan aspek hukum dan institusi.
Pada Tahap I dilakukan perumusan Master Plan yang bersifat komrehensif meliputi
seluruh wilayah DKI Jakarta termasuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
dengan cakupan kerangka waktu perencanaan sampah tahun 2025.
Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah drainase juga diharapkan
dimulai pada tahap ini yang terlebih dahulu dilakukan dengan studi kelayakan dan
detail desain.
 Tahap II (2008 – 2010)
Di Tahap II fokus pada pembangunan fasilitas ITF teknologi tinggi dan kompos pasar
di Daerah Pelayanan B termasuk prasarana dan sarana penunjangnya. Juga
direncanakan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah drainase.
Proyeksi pengelolaan sampah pada tahun 2010 disajikan pada Gambar 2.5 berikut:
Tahap II, 2010 (dalam ton/hari) - Master Plan Review 2005
 Tahap III (2011 – 2015)
Tahap III fokus pada pembangunan fasilitas ITF teknologi tinggi, SPA dan kompos
sampah pasar di Daerah Pelayanan C atau B dan Daerah Pelayanan D.
Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah drainase masih
diperlukan pada tahap ini. Upaya penegakan hukum diharapkan telah diwujudkan
pada tahap ini. Dengan tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di semua Daerah
Pelayanan, proyeksi sistem pengelolaan dan sistem pengangkutan sampah pada
tahun 2015 pada Gambar 2.6 sebagai berikut:
2 - 21

DINAS KEBERSIHAN
Tahap III, 2015 (dalam ton/hari) - Master Plan Review 2005
Program-program pada Tahap II dan III hanya merupakan bahan masukan bagi
perumusan Master Plan 2025. Jika pada Tahap I sudah ada beberapa pihak swasta
yang berperan dengan berinvenstasi pada pembangunan dan pengoperasian
beberapa fasilitas ITF dan SPA serta kompos dengan sendirinya struktur program
selanjutnya akan berbeda.
Di akhir Tahap III, bagan aliran sistem pengangkutan sampah DKI Jakarta
diharapkan seperti disajikan pada Gambar 2.7 berikut;
Sumber: Laporan Akhir Master Plan Review & Program Development, 2005 (DKI 3-11), hal. II-12
Gambar 2.7 Bagan Aliran Sistem Pengangkutan Sampah Tahun 2015 –
Master Plan Review 2005
2.2.4. Identifikasi Kendala Dalam Implementasi Master Plan Review 2005
2 - 22

DINAS KEBERSIHAN
2 - 23

DINAS KEBERSIHAN
2.3. Tinjauan Terhadap Studi SAPROF untuk Proyek Pengelolaan Sampah
Jakarta Tahun 2008.
Tujuan studi SAPROF adalah untuk membantu DKI Jakarta dalam memilih opsi-opsi
pengolahan sampah antara melalui penyediaan informasi secara detail untuk setiap
opsi dengan indikator evaluasi; dan membantu DKI Jakarta dan Tim Penasihat Teknis
Persampahan dalam menyusun rencana untuk membangun konsensus dengan
pemangku kepentingan terkait.
2.3.1 Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah Tahun 2008
Hasil survai studi sampah SAPROF 2008 pada beberapa sumber penghasil sampah
disajikan pada Tabel 2.6 berikut:
Tabel 2.Data Laju Timbulan Sampah DKI Jakarta, Januari 2005
No. Sumber
Penghas
il
Sampah
Laju Timbulan
Sampah
Nilai Unit
1 Rumah
Tangga
(Pemukim
an)
Rumah
Tangga
Ekonomi
Atas
510,3 Gram/kap
ita/hari
Rumah
Tangga
Ekonomi
Menenga
h
316.9 Gram/kap
ita/hari
Rumah
Tangga
Ekonomi
Bawah
269,7 Gram/kap
ita/hari
2. Hotel 44,29 Gram/m2/
hari
2 - 24

DINAS KEBERSIHAN
3. Perkantor
an
36,53 Gram/kar
yawan/ha
ri
4. Rumah
Makan
225.51 Gram/kur
si/hari
5. Pasar
Tradisiona
l
305,57 Gram/ped
agang/har
i
6. Pasar
Modern
336,13 Gram/ped
agang/har
i
7. Pabrik 75,91 Gram/kar
yawan/ha
ri
Sumber: Hasil Sampling & Survai Tahun 2007, SAPROF 2008.
Komposisi & Karakteristik Sampah Tahun 2008
Data komposisi sampah hasil survai studi sampah SAPROF 2008 disajikan pada
Tabel 2.7 berikut:
2 - 25

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 2.7. Komposisi Sampah Rata-rata di DKI Jakarta Tahun 2007
No. Komponen Komposisi (%)
1. Organik 55,40
2. Anorganik
2.1 Cacahan kertas 20,60
2.2 Cacahan plastik 13,30
2.3 Kepingan kayu 0,10
2.4 Tekstil 0,60
2.5 Cacahan logam 1,10
2.6 Cacahan kaca 1,90
2.7 Lainnya 5,10
Total 98,1
Sumber: Laporan Akhir SAPROF Proyek Pengelolaan Sampah Jakarta tahun 2007 - JBIC 2008, Tabel 3.2-
18 hal. 3-17
Data Karakteristik sampah hasil survai studi sampah SAPROF 2008 disajikan pada
Tabel 2.8 berikut:
Tabel 2.8 Karakteristik Sampah Berbagai Sumber Sampah Jakarta Tahun 2007
S
u
m
b
e
r
S
a
m
p
a
h
Karakte
ristik
Sampah
N
i
l
a
i
K
a
l
o
r
(
K
k
a
l
/
K
g
)
V
o
l
a
t
i
l
e
(
%
)
K
a
d
a
r
A
i
r
(
%
)
K
a
d
a
r
A
b
u
(
%
)
R
u
1
.
3
6
4
9
1
3
2 - 26

DINAS KEBERSIHAN
m
a
h
T
a
n
g
g
a
E
k
o
n
o
m
i
A
t
a
s
3
4
2
,
4
8
,
9
2
,
6
0
R
u
m
a
h
T
a
n
g
g
a
E
k
1
.
1
4
4
3
2
,
7
7
5
5
,
0
9
1
2
,
1
4
2 - 27

DINAS KEBERSIHAN
o
n
o
m
i
M
e
n
e
n
g
a
h
R
u
m
a
h
T
a
n
g
g
a
E
k
o
n
o
m
i
B
a
w
a
1
.
2
1
3
3
4
,
2
1
5
4
,
4
8
1
1
,
3
1
2 - 28

DINAS KEBERSIHAN
h
H
o
t
e
l
1
.
4
5
3
3
8
,
8
8
4
9
,
4
4
1
1
,
6
8
P
e
r
k
a
n
t
o
r
a
n
2
.
0
8
1
5
0
,
8
9
3
4
,
8
4
1
4
,
2
7
R
u
m
a
h
M
a
k
a
n
7
0
1
1
,
3
6
7
3
,
5
9
1
5
,
0
5
P
a
s
a
r
7
7
8
2
5
,
6
7
6
2
,
8
9
1
1
,
4
4
P
a
b
r
i
2
.
7
2
7
6
4
,
3
0
2
7
,
6
5
8
,
0
6
2 - 29

DINAS KEBERSIHAN
k
Sumber: Laporan Akhir SAPROF Proyek Pengelolaan Sampah Jakarta tahun 2007 - JBIC 2008, Tabel 3.2-
22 hal. 3-20.
2.3.2 Konsepsi SAPROF
Pertumbuhan penduduk yang tajam dan peningkatan usaha komersial dan industry
perkotaan telah memberikan tantangan lingkungan yang serius bagi Jakarta. Ketika
kapasitas tempat pembuangan akhir yang tersedia semakin berkurang, Pemerintah
DKI Jakarta memerlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk
pemanfaatan fasilitas yang ada, membangun Fasilitas Pengolahan Antara
(Intermediate Treatment Facilities – ITF) dan peningkatan 3 R.
Berdasarkan kondisi tersebut, DKI Jakarta menghubungi JBIC untuk mengidentifikasi
opsi-opsi Fasilitas Pengolahan Antara (Intermediate Treatment Facilities – ITF) dan
hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah
(Solid Waste Management System).
Adapun tujuan studi SAPROF :
a. Membantu DKI Jakarta dalam memilih opsi Pengolahan Antara melalui
penyediaan informasi detil mengenai setiap opsi beserta indikator evaluasi,
b. Membantu DKI Jakarta dan Komite Penasihat Pengelolaan Sampah dalam
menyusun rencana untuk membangun konsesus dengan pihak-pihak terkait
dalam penggunaan opsi pengolahan sampah terpilih.
Dalam studi ini akan 1) mengidentifikasi kondisi dan isu sistem pengelolaan sampah
di DKI Jakarta pada tahun 2008, 2) mengevaluasi opsi teknologi Pengolahan
Sampah Antara dan 3) membantu penyusunan rencana untuk membangun
konsesus diantara pihak-pihak terkait.
Dalam mengevaluasi opsi-opsi ITF, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan
dengan cermat untuk setiap kriteria perspektif.
2 - 30

DINAS KEBERSIHAN
Aspek Kriteria
Aplikasi Teknik Kesesuaian Teknologi
Kelayakan Keuangan/Ekonomi Memenuhi syarat untuk penggunaan
yang berkelanjutan
Dampak Sosial-Ekonomi Financial Feasibility
Dampak Lainnya dari proyek a.i.1. Kestabilan pengeluaran dan
pendapatan
a.i.2. Pengurangan jumlah sampah yang
dibuang, pengurangan emisi gas
rumah kaca, dll
a.i.3. Kemungkinan mendapatkan CER
dalam CDM
a.i.4. Kontribusi terhadap perpanjangan
umur landfill
2.3.4. Usulan Tahapan Pelaksanaan
Dalam rencana pengelolaan sampah jangka menengah, DKI Jakarta merencanakan
untuk membangun ITF – ITF dalam DKI Jakarta ketika telah mendapatkan lahan
untuk pembuangan akhir di Tangerang, yang terletak di luar Jakarta. DKI Jakarta
juga merencanakan untuk menyerahkan konstruksi dan pengoperasian ITF – ITF ke
pihak swasta, tetapi tidak ada kemajuan yang konkrit ataupun keputusan yang
telah dibuat sejauh ini mengenai pembangunan ITF itu sendiri kecuali beberapa
studi dan proposal yang diajukan oleh perusahaan swasta maupun asing.
Target pembangunan ITF DKI Jakarta untuk tahun 2007 ditunjukkan dalam tabel di
bawah ini. Rencana pembangunan ITF di Duri Kosambi, Jakarta Barat sebagaimana
di Universitas Indonesia keduanya masih dalam tahap perencanaan meskipun lahan
untuk kedua ITF tersebut telah didapat. Rencana pembangunan ITF di Marunda,
Jakarta Utara hamper tidak ada kemajuan setelah pelaksanaan studi kelayakan oleh
konsultan lokal.
2 - 31

DINAS KEBERSIHAN
2.3.5. Identifikasi Kendala Dalam Implementasi Studi SAPROF 2008
2.4. Kompilasi Data Timbulan, Karakteristik & Komposisi Sampah DKI Jakarta Dari
Studi-studi Terdahulu
2.4.1 Kompilasi Data Timbulan Sampah DKI Jakarta
Tabel 2.9 Kompilasi Data Timbulan Sampah DKI Jakarta Studi Terdahulu
No. Su
mb
er
Pen
gha
sil
Sa
mp
ah
Data Timbulan
Tahun
(Ton/hari)
Ma
ste
r
Pla
n
198
7
Ma
ste
r
Pla
n
Rev
iew
200
5
SA
PR
OF
200
8
1. Pe
mu
kim
an
2.4
30
2.5
35
3.4
00
2. Pas
ar
810 225
3. Sek
olah
258
4. Per
kan
tora
n/Fa
silit
as
Um
um
420 1.2
78
2 - 32

DINAS KEBERSIHAN
5. Ind
ustr
i
610 437
6. Pert
oko
an
390
7. Hot
el
50
Ru
ma
h
Mak
an
Bisn
is
(No
n
Pe
mu
kim
an)
3.1
00
Tota
l
4.9
30
4.7
33
6.5
00
2.4.2 Kompilasi Data Komposisi dan Karakteristik Sampah
Tabel 2.10 Kompilasi Data Komposisi Sampah DKI Jakarta Studi Terdahulu (Dalam %)
No. Komponen 1987 2005 2007
A. Organik 55,37 55,40
B. Anorganik
Plastik 13,25 13,30
Kertas 20,57 20,60
Karet 0,19
Kayu 0,07 0,10
Tekstil 0,61 0,60
2 - 33

DINAS KEBERSIHAN
Logam 1,06 1,10
Kaca 1,91 1,90
Puing 0,81
Limbah B3 1,52
Lainnya 4,65 5,10
Total 100,01 98,10
Tabel 2.11 Kompilasi Karakteristik Sampah DKI Jakarta Dari Studi Terdahulu
No. Komponen Unit 1987 2005 2008
1. Kadar Air % 36,22
2. Kadar Abu % 14,51
3. Volatile %
4. Rasio C/N
5. Nilai Kalori Kkal/Kg 2.531
2 - 34

DINAS KEBERSIHAN
BAB - III
KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
3.1 Karakteristik Wilayah
Kegiatan penyusunan Master Plan dan kajian akademis persampahan harus menjelaskan
tentang karakteristik wilayah dan kebijakan pembangunan serta tata ruang Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini sangat penting dan merupakan faktor yang mendasar
dalam meletakan landasan bagi tersusunnya masterplan dan kajian akademis
persampahan yang tepat.Tinjauan karakteristik wilayah lebih ditekankan pada kondisi
dan daya dukung lahan terhadap aktivitas yang ada diatasnya, kemudian kebijakan
pembangunan untuk melihat fungsi dan peran yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi dalam mendukung pembangunan, sedangkan tata ruang lebih menekankan
pada arah dan pola peruntukan lahan dengan berbagai aktivitasnya. Dari ketiga data
dan informasi ini merupakan pijakan awal dalam rangka penyusunan masterplan dan
kajian akademis persampahan yang akan dilakukan.
3.1.1.Batas Administrasi
Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi dan 1 wilayah Kabupaten
Administrasi, yaitu Wilayah Administrasi Jakarta Pusat, Wilayah Administrasi Jakarta
Utara, Wilayah Administrasi Jakarta Barat, Wilayah Administrasi Jakarta Selatan,
Wilayah Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Provinsi DKI Jakarta berbatasan secara administratif dengan beberapa provinsi lainnya
yaitu:
 Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Barat : Provinsi Banten
 Sebelah Selatan : Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
 Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat
Sehingga Provinsi DKI Jakarta terlihat dalam peta seperti pada Gambar 3.1 berikut:
3 - 1

DINAS KEBERSIHAN
Gambar 3.1.Peta Wilayah Administrasi DKI Jakarta
Wilayah yang dikaji pada pekerjaan Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan
Provinsi DKI Jakarta meliputi 5 (lima) wilayah Administrasi, yaitu Jakarta Pusat,
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan
Kabupaten Administrasi Pulau Seribu tidak termasuk dalam kajian ini.
Tiap wilayah administrasi terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan. Tiap kelurahan terdiri
dari para Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Saat Ini Provinsi DKI Jakarta
terdapat 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan.Data Nama Kecamatan dan Kelurahan di
tiap Wilayah Administrasi disajikan pada Tabel 3.1 berikut:
2

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Data Nama Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
Wilayah Administrasi
Kecamatan Kelurahan
I. Jakarta Pusat
1. Tanah Abang 1. Bendungan Hilir
2. Karet Tengsin
3. Kebon Melati
4. Kebon Kacang
5. Kampung Bali
6. Petamburan
7. Gelora
2. Menteng 1. Menteng
2. Pegangsaan
3. Cikini
4. Kebon Sirih
5. Godangdia
3. Senen 1. Senen
2. Kwitang
3. Kenari
4. Paseban
5. Kramat
6. Bungur
4. Johar Baru 1. Galur
2. Tanah Tinggi
3. Kampung Rawa
4. Johar Baru
5. Cempaka Putih 1. Cempaka Putih Timur
2. Cempaka Putih Barat
3. Rawasari
6. Kemayoran 1. Gunung Sahari Selatan
2. Kemayoran
3. Kebon Kosong
4. Cempaka Baru
5. Harapan Mulya
6. Sumur Batu
7. Serdang
8. Utan Panjang
3 - 3

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Data Nama Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta (lanjutan)
Kecamatan Kelurahan
7. Sawah Besar 1. Pasar Baru
2. Gunung Sahari Utara
3. Mangga Dua Selatan
4. Karang Anyar
5. Kartini
8. Gambir 1. Gambir
2. Kebon Kelapa
3. Petojo Utara
4. Duri Pulo
5. Cideng
6. Petojo Selatan
II. Jakarta Utara
1. Penjaringan 1. Penjaringan
2. Pluit
3. Penjagalan
4. Kapuk Muara
5. Kamal Muara
2. Pademangan 1. Pademangan Timur
2. Pademangan Barat
3. Ancol
3. Tanjung Priok 1. Tanjung Priok
2. Kebon Bawang
3. Sungai Bambu
4. Papannggo
5. Warakas
6. Sunter Agung
7. Sunter Jaya
4. Koja 1. Koja Utara
2. Koja Selatan
3. Rawa Badak Utara
4. Rawa Badak Selatan
5. Tugu Utara
6. Tugu Selatan
7. Lagoa
5. Kelapa Gading 1. Kelapa Gading Barat
2. Kelapa GadingTimur
3. Pegangsaan Dua
4

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Kecamatan Kelurahan
6. Cilincing 1. Kalibaru
2. Cilincing
3. Semper Barat
4. Semper Timur
5. Rorotan
6. Sukapura
7. Marunda
III. Jakarta Barat
1. Kembangan 1. Kembangan Utara
2. Kembangan Selatan
3. Meruya Utara
4. Meruya Selatan
5. Srengseng
6. Joglo
2. Kebon Jeruk 1. Duri Kepa
2. Kedoya Utara
3. Kedoya Selatan
4. Kebon Jeruk
5. Sukabumi Utara
6. Sukabumi Selatan
7. Slipi
3. Palmerah 1. Slipi
2. Kota Bambu Utara
3. Kota Bambu Selatan
4. Jatipulo
5. Kemanggisan
6. Palmerah
4. Grogol Petamburan 1. Tomang
2. Grogol
3. Jelambar
4. Jelambar Baru
5. Wijaya Kusuma
6. Tanjung Duren Selatan
7. Tanjung Duren Utara
5. Kali Deres 1. Kamal
2. Tegal Alur
3. Pegadungan
4. Kalideres
5. Semanan
3 - 5

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Kecamatan Kelurahan
6. Tambora 1. Tanah Sereal
2. Tambora
3. Roa Malaka
4. Pekojan
5. Jembatan Lima
6. Kerendang
7. Duri Selatan
8. Duri Selatan
9. Kali Anyar
10 Jembatan Besi
11. Angke
7. Taman Sari 1. Pinangsia
2. Glodok
3. Keagungan
4. Krukut
5. Taman Sari
6. Maphar
7. Tangki
8. Mangga Besar
8. Cengkareng 1. Kedaung Kali Angke
2. Kapuk
3. Cengkareng Timur
4. Cengkareng Barat
5. Rawa Buaya
6. Duri Kosambi
IV. Jakarta Selatan
1. Jagakarsa 1. Tanjung Barat
2. Lenteng Agung
3. Jagakarsa
4. Ciganjur
5. Cipedak
6. Srengseng Sawah
2. Pasar Minggu 1. Pejaten Barat
2. Pejaten Timur
3. Pasar Minggu
4. Kebagusan
5. Jatipadang
6. Ragunan
7. Cilandak Timur
6

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Kecamatan Kelurahan
3. Cilandak 1. Cipete Selatan
2. Gandaria Selatan
3. Cilandak Barat
4. Lebak Bulus
5. Pondok Labu
4. Pesanggrahan 1. Ulujami
2. Petukangan Utara
3. Petukangan Selatan
4. Pesanggrahan
5. Bintaro
5. Kebayoran Lama 1. Grogol Utara
2. Grogol Selatan
3. Cipulir
4. Kebayoran Lama Utara
5. Kebayoran Lama Selatan
6. Pondok Pinang
6. Kebayoran Baru 1. Selong
2. Gunung
3. Kramat Pela
4. Gandaria Utara
5. Cipete Utara
6. Melawai
7. Pulo
8. Petogogan
9. Rawa Bara
10. Senayan
7. Mampang Perapatan 1. Kuningan Barat
2. Pela Mampang
3. Bangka
4. Pancoran
5. Mampang Prapatan
6. Tegal Parang
8. Pancoran 1. Kalibata
2. Rawajati
3. Durentiga
4. Cikoko
5. Pengadegan
9. Tebet 1. Tebet Barat
2. Tebet Timur
3. Kebon Baru
4. Bukit Duri
5. Manggarai
6. Manggarai Selatan
7. Menteng Dalam
3 - 7

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Kecamatan Kelurahan
10. Setia Budi 1. Setiabudi
2. Karet
3. Karet Semanggi
4. Karet Kuningan
5. Kuningan Timur
6. Menteng Atas
7. Pasar Manggis
8. Guntur
V. Jakarta Timur
1. Pasar Rebo 1. Pekayon
2. Gedong
3. Cijantung
4. Baru
5. Kalisari
2. Ciracas 1. Cibubur
2. Kelapa Dua Wetan
3. Ciracas
4. Susukan
5. Rambutan
3. Cipayung 1. Lubang Buaya
2. Ceger
3. Cipayung
4. Munjul
5. Pondok Ranggon
6. Cilangkap
7. Setu
8. Bambu Apus
4. Makasar 1. Pinang Ranti
2. Makasar
3. Halim Perdanakusuma
4. Cipinang Melayu
5. Kebon Pala
5. Kramat Jati 1. Kramat Jati
2. Batu Ampar
3. Balekambang
4. Kampung Tengah
5. Dukuh
6. Cawang
7. Cililitan
6. Jatinegara 1. Balimester
2. Kampung Melayu
3. Bidaracina
8

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.1.
Kecamatan Kelurahan
4. Cipingan Cempedak
5. Rawa Bunga
6. Cipinang Besar Selatan
7. Cipinang Besar Utara
8. Cipingan Muara
7. Duren Sawit 1. Pondok Bambu
2. Duren Sawit
3. Pondok Kelapa
4. Malaka Jaya
5. Malaka Sari
6. Pondok Kopi
7. Klende
8. Cakung 1. Cakung Barat
2. Cakung Timur
3. Rawa Terate
4. Jatinegara
5. Penggilingan
6. Pulogebang
7. Ujung Menteng
9. Pulo Gadung 1. Kayu Putih
2. Rawamangun
3. Jati
4. Pisangan Timur
5. Cipinang
6. Jatinegara Kaum
7. Pulogadung
10. Matraman 1. Pisangan Baru
2. Utan Kayu Utara
3. Utan Kayu Selatan
4. Kayu Manis
5. Palmeriam
6. Kebon Manggis
3.1.2. Kependudukan
Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2009 berdasarkan hasil proyeksi penduduk DKI
sebanyak 9.5 juta jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 2.311.535 rumah tangga dimana
rata-rata anggota rumah tangga adalah 3,99 orang. Dengan luas wilayah 662,33 km2
berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,9 ribu/km2
, sehingga menjadikan Provinsi
DKI Jakarta sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.
3 - 9

DINAS KEBERSIHAN
Pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,13 % pada periode 2005-2008
menjadi 1,06 % pada periode tahun 2005-2009.
Data jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan kelurahan serta luas di masing-masing
wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:
Tabel 3.2.
Data Wilayah Administrasi dan PemerintahanDi Propinsi DKI Jakarta
No. Wilayah Administrasi Luas Wilayah Jumlah Penduduk (jiwa)
(Km2
) Kelurahan 2010
I Jakarta Pusat 48,13
1. Tanah Abang 7 145.302
2. Menteng 5 67.269
3. Senen 6 90.890
4. Johar Baru 4 116.359
5. Cempaka Putih 3 83.848
6. Kemayoran 8 215.042
7. Sawah Besar 5 100.191
8. Gambir 6 79.982
Jumlah 44 898.883
II. Jakarta Utara 146,66
1. Penjaringan 5 306.351
2. Pademangan 3 149.596
3. Tanjung Priok 7 375.195
4. Koja 6 288.226
5. Kelapa Gading 3 154.568
6. Cilincing 7 371.376
Jumlah 31 1.645.312
III. Jakarta Timur 188,03
1. Pasar Rebo 5 187.771
2. Ciracas 5 252.999
3. Cipayung 8 228.659
4. Makasar 5 185.645
5. Kramat Jati 7 272.164
6. Jatinegara 8 164.901
7. Duren Sawit 7 381.964
8. Cakung 7 503.174
9. Pulo Gadung 7 261.102
10. Matraman 6 148.648
Jumlah 65 2.687.027
IV. Jakarta Selatan 141,27
1. Jagakarsa 6 311.484
2. Pasar Minggu 7 287.400
3. Cilandak 5 189.079
4. Pesanggrahan 5 211.089
5. Kebayoran Lama 6 294.108
6. Kebayoran Baru 10 141.822
10

DINAS KEBERSIHAN
Tabel 3.2.
Data Wilayah Administrasi dan PemerintahanDi Propinsi DKI Jakarta (lanjutan)
No
.
Wilayah Administrasi Luas Wilayah Jumlah Penduduk (jiwa)
(Km2
) Kelurahan 2010
7. Mampang Prapatan 5 141.672
8. Pancoran 6 147.509
9. Tebet 7 209.183
10. Setia Budi 8 123.734
Jumlah 65 2.057.080
V. Jakarta Barat 129,54
1. Kembangan 6 272.080
2. Kebon Jeruk 7 333.423
3. Palmerah 6 198.975
4. Grogol Petamburan 7 223.256
5. Tambora 11 236.393
6. Taman Sari 8 109.686
7. Cengkareng 6 510.798
8. Kali Deres 5 394.214
Jumlah 56 2.278.825
VI. Kab. Adm. Kep. Seribu 8,7
1. Kep. Seribu Selatan 8.329
2. Kep. Seribu Utara 12.724
Jumlah 6 21.071
Total Prov. DKI Jakarta 662,33 267 9.588.198
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Hasil SP 2010
3.1.3 Keadaan Geografi
Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas
permukaan laut, terletak pada posisi 6o
12’
Lintang Selatan dan 106o
48’
Bujur Timur.
Luas wilayah Propinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662,33 km2
dan lautan
seluas 6.977,5 km2
. Selain itu terdapat + 110 pulau seluas 869,61 Ha yang tersebar di
Kepulauan Seribu dan 29 buah sungai/saluran/kanal yang sebagian digunakan sebagai
sumber air minum dan usaha perikanan.
Di sebelah Utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang + 35 km
yang menjadi tempat bermuaranya 19 buah sungai/kali menurut sumber BPLHD Prov.
DKI Jakarta yaitu Ciliwung, Krukut, Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Sungai
Grogol, Kali Cideng, Kalibaru Timur, Cipinang, Sunter, Cakung, Buaran, Kalibaru Barat,
Cengkareng Drain, Jati Kramat, Cakung Drain, Ancol, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal
Timur. Sementara di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi
Jawa Barat (Kapubaten Bekasi dan Depok) sebelah Barat dengan Provinsi Banten
(Kabupaten Tangerang), dan di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
3 - 11

DINAS KEBERSIHAN
Di sebelah Selatan dan Timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai
96,5 ha. Kedua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah resapan air, dengan
iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk.
Kegiatan industri lebih banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sedangkan
untuk kegiatan usaha dan perkantoran banyak terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Pusat
dan Jakarta Selatan.
3.1.4. Iklim
Provinsi DKI Jakarta mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim
penghujan. Pada bulan Juni hingga September arus angin berasal dari Benua Australia
dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau.
Sebaliknya pada bulan Desember hingga Maret arus angin banyak mengandung uap air
yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim penghujan.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Pengamatan Jakarta
tahun 2010, secara umum Kota Jakarta beriklim panas dengan rata-rata suhu udara
maksimum berkisar 34,2 o
C pada siang hari dan suhu minimum udara berkisar 23,7 o
C
pada malam hari. Sedangkan kelembaban udara maksimum rata-rata di Kota Jakarta
sebesar 85,17 % dan rata-rata minimum sebesar 64,58 % dengan rata-rata curah hujan
sepanjang tahun sebesar 164,42 mm2
.
Tabel 3.2. memperlihatkan data suhu udara dalam satuan o
C, kelembaban udara dalam
satuan %, curah hujan dalam satuan mm2
dan banyaknya hari hujan dalam satuan hari
selama dari bulan Januari hingga Desember untuk Provinsi DKI Jakarta.
Tabel 3.3.
Data Suhu Udara (o
C), Kelembaban Udara (%), Curah Hujan (mm2
)
dan Banyaknya Hari Hujan (hari) Kota Jakarta
Bulan
Suhu Udara
(o
C)
Kelembaban
Udara (%)
Curah Hujan
(mm2
)
Banyaknya Hari
Hujan (Hari)
Januari 27,1 81 547,9 23
Pebruari 27,2 81 231,9 22
Maret 28,3 76 141,4 12
April 28,9 76 92,7 11
Mei 28,5 77 223,4 16
Juni 28,9 75 74,4 5
Juli 28,7 68 10,4 4
Tabel 3.3.
Data Suhu Udara (o
C), Kelembaban Udara (%), Curah Hujan (mm2
)
12

DINAS KEBERSIHAN
dan Banyaknya Hari Hujan (hari) Kota Jakarta (lanjutan)
Bulan
Suhu Udara
(o
C)
Kelembaban
Udara (%)
Curah Hujan
(mm2
)
Banyaknya Hari
Hujan (Hari)
Agustus 29,0 69 6,5 2
September 29,4 68 88,3 4
Oktober 29,4 70 63,3 5
Nopember 28,4 75 303,7 16
Desember 28,5 77 189,1 16
Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta,Hasil SP 2010
3.1.5 Kondisi Fisiografi dan Geomorfologi
Daerah Lembar Jakarta dapat dibagi menjadi 4 satuan morfologi antara lain dataran
pantai, yang dicirikan oleh permukaannya yang nisbi datar dengan ketinggian antara 0-
15 m di atas permukaan laut; lebarnya antara 7-40 km, meliputi tanggul pematang
pantai, daerah rawa dan dataran delta. Dataran ini dikenal sebagai Dataran Rendah
Jakarta (Bemmelen, 1949).
Provinsi DKI Jakarta yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata
berkisar 8 m d.p.l., bahkan lebih kurang 40% dari wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki
ketinggian dibawah permukaan laut. Hal ini ditambah dengan 13 sungai yang mengaliri
Jakarta menyebabkan kecenderungan untuk semakin rentannya wilayah Jakarta untuk
tergenang air dan banjir pada musim hujan.
Pada Gambar 3.2. terlihat bahwa kemiringan lereng wilayah Provinsi DKI Jakarta
adalah sekitar 0-3% sehingga wilayah ini memiliki kecenderungan datar, sementara
daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki
ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15% di wilayah Bogor dan Cibinong dan
untuk daerah ciawi-puncak lebih dari 15%. Dengan tingkat perkembangan wilayah
tersebut yang relatif berkembang, maka semakin rendah resapan air kedalam tanah
dan menyebabkan run off semakin tinggi. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan
ancaman banjir ke Jakarta semakin besar.
3 - 13

DINAS KEBERSIHAN
Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek
3.1.6 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah
Secara umum, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.3, karakteristik keteknikan tanah
dan batuan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik
utama, yaitu:
 Pasir lempungan dan lempung pasiran merupakan endapan aluvial sungai dan
pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau
pasiran dan lempung pasiran, semakin kearah utara mendekatai panti di permukaan
beruapa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang
kerang, tebal endapat antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 m,
14

DINAS KEBERSIHAN
namun ketebalan secara keseluruhan endapan ini diperkirankan mencapai 300 m.
Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman
sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh,
plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-
tinggi. Lempung pasiran , abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi.
Dibeberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara
lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2
dan lempung pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm2
, tebal
lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5 – 5 m, lanau
pasiran antara 0,5 – 3 m dan lempung pasiran antara 1 -4 m dan kisaran nilai
tekanan konus lanau lempungan antara 2 – 20 kg/m2
, lanau pasiran antara 15 – 25
kg/m2
dan lempung pasiran antara 10 – 40 kg/m2
.
 Satuan Pasir Lempungan merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur
dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasri
lempungan. Tebal endadapan antara 4,5 – 13 m. Di permukaan didominasi oleh pasir
lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-
sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang.
Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Dibeberapa
tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasri lempungan antara 0,75 – 2 kg/cm2
dan lanau pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm2
, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan)
pasri lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5 -3 meter dan kisaran
nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2
dan lanau pasiran antara 2-
10 kg/m2
.
3 - 15

DINAS KEBERSIHAN
Gambar 3.3Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur
16

DINAS KEBERSIHAN
 Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan yang merupakan endapan limpah
banjir sungai. Satuan ini tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir
lempungan. Lempung pasrian umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat,
dnegna plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-
abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai
dengan ketebalan 1,5 – 17 m.
 Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran merupakan endapan kipas aluvial vulkanik
(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari
lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3 – 13,5 m.
Lempung lanauan tersebar secara cominan di permukaan, coklat kemerahan hingga
coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan,
teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk
lempung antara 0,8 – 2,85 kg/cm2
dan lanau lempungan antara 2,3 – 3,15 kg/cm2
,
tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5 -6 m dan lanau
lempungan antara 1,5 – 7,5 m. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2 – 50
kg/m2
dan lanau lempungan antara 18 – 75 kg/m2
. Tufa dan konglomerat melapuk
menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasri halus-kasar, agak padu dan
rapuh.
Dari potongan melintang selatan-utara Jakarta (Gambar 3.4.) terlihat bahwa Provinsi
DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 formasi yaitu:
Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki
kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung.
Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan di beberapa tempat
terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas.
Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan
kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m dan di sekitar Babakan formasi Parigi
mendesak keatas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung
diselangselingi oleh batu pasir.
3 - 17

DINAS KEBERSIHAN
Gambar 3.4. Potongan Melintang Selatan - Utara
3.1.7. Kondisi Sumber Daya Air
Berdasarkan Kepmen ESDM nomor 716 K/10/MEM/2003 tentang Batas Horizontal
Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang saat ini sedang diproses
menjadi Perpres RI, menempatkan Jakarta menjadi salah satu dari 5 Cekungan Air
Tanah (CAT). CAT Jakarta tersebut merupakan lintas batas antara Provinsi Banten,
Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2.
Sebarannya mencakup sebagian Kota Tanggerang dan sebagian Kabupaten Tanggerang,
18

DINAS KEBERSIHAN
seluruh wilayah DKI Jakarta, serta Kota Depok, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian
Kabupaten Bekasi.
CAT Jakarta memiliki luas sekitar 1.439 Km2
dengan batas disebelah selatan kira-kira
terletak di sekitar Depok, disebelah bara dan timur masing-masing Kali (K) Cisadane
dan Kali Bekasi, sementara batas disebelah utaranya adalah Laut Jawa. Sistem
akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan
mencapai 250 m. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 m, terutama berupa lanau
sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40 m/hari, sementara kelulusan
vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250
m2/hari.
Air tanah pada enadapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang antar bulir. Di
daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah panyau/asin yang berada di atas air
tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang
pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai
kedalaman maksimum 150 mbmt.
Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah
sebagai berikut:
 Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer I
 Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer II
 Sistem akuifer tertekan bawah yagn berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt,
disebut sebagai kelompok akuifer III
 Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung
berfaies laut yang memisahkan system akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi
system akuifer di daerah pemantauan adalah endapan terseir yagn bersifat relative
sangat kedap air.
Mengenai air permukaan sendiri, terdapat 18 sungai yang mengalir membelah Jakarta.
Kondisi sungai ini sangat memprihatinkan dengan tingkat sedimentasi dan
pengangkutan sampah yang tinggi. Akibatnya, jika hujan tinggi terjadi di hulu,
permukaan air sungai dengan cepat meluap, yang pada gilirannya akan mengancam
daerah rendah di Jakarta terutama daerah Jakarta Utara. Perawatan sungai terutama
pengerukan mulut sungai dan pengurangan pembuangan sampah ke sungai akan
3 - 19

DINAS KEBERSIHAN
membantu menjaga kapasitas debit sungai. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan. Antara lain digunakan untuk usaha perkotaan, air baku untuk air
minum, perikanan dan lain-lain. Fungsi utama dari jaringan sungai dan kanal tersebut
adalah sebagai sarana drainase.
Sedangkan jumlah situ yang ada di wilayah DKI Jakarta terdapat 6 buah situ yang juga
dikelola oleh Pemda DKI, dan jumlah tempat parkir air (retention basin) terdapat 15
buah. Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah ”retention” atau tempat
menahan sementara luapan air sungai pada saat muka air sungai meningkat.
3.1.8 Kondisi Hidrooceanografi dan Ekosistem Pulau-pulau Kecil
Sejak tahun 1925 Belanda sudah melakukan pengamatan pasang surut muka air laut
Jawa di Jakarta. Dimana muka air laut rata–rata dijadikan sebagai basis referensi
dalam menentukan elevasi teliti untuk pemakaian yang lebih luas di Jawa. Hasil
pengamatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 Spring tide (High High Water) PP + 1,15 m
 Average High Water (HW) PP + 0,90 m
 Slack tide high water PP + 0,80 m
 Mean Sea Level (MSL) PP + 0,60 m
 Slack tide low water PP + 0,40 m
 Average Low Water (LW) PP + 0,25 m
 Spring tide (Low Low Water) PP = 0 (zero datum)
Kawasan-kawasan pantai utara dan berbagai pulau terdiri dari Mud Flat dan Mangrove
yang merupakan habitat dari burung air yang datang dan burung lokal yang
dilindungi.Kawasan hutan mangrove ini sangat penting bagi kelestarian fauna oleh
karenanya perlu dilindungi.
3.1.9 Kenaikan Muka Air Laut
Akibat pemanasan global, tinggi permukaan laut akan meningkat. Intergovermental
Panel on Climate Change (IPCC) dalam prediksinya memperkirakan bahwa kenaikan
muka air laut berkisar antara 18 cm sampai 59 cm sampai tahun 2100. Ini tentu juga
berpengaruh pada perairan laut Indonesia. Dampak ini lebih terasa pada daerah-
daerah yang berbatasan dengan laut, seperti DKI Jakarta.
20

DINAS KEBERSIHAN
Karena sifatnya global, maka penanganan masalah ini harus dilakukan secara global
dengan cara menurunkan konsentrasi CO2 di udara. Semua negara di dunia harus
bersama-sama berusaha menurunkan konsentrasi CO2 di negaranya masing-masing.
Untuk jelasnya, perkiraan kenaikan muka air laut sampai tahun 2100 dapat dilihat
pada Grafik 3.1 berikut ini:
Grafik 3.5. Perkiraan Kenaikan Muka Air Laut
3.1.10.Perekonomian
Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 tumbuh sebesar 10,51 persen,
angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan tahun yang lalu dengan tingkat
pertumbuhan mencapai 6,22 persen. Sektor-sektor yang menunjukan pertumbuhan
tinggi pada periode tersebut adalah sector pengangkutan dan komunikasi (15,90
persen), sector listrik dan gas (15,29 persen, dan sektor bangunan dan konstruksi
(14,38 persen).
Angka PDRB per kapita secara tidak langsung dapat dijadikan indicator untuk mengukur
tingkat kemakmuran suatu wilayah. Angka yang dihasilkan disini sifatnya makro karena
hanya tergantung dari nilai PDRP dan penduduk pertengahan tahun tanpa
memperhitungkan kepemilikan dari nilai tambah setip sector ekonomi yang tercipta.
Tabel 3.4.
3 - 21

DINAS KEBERSIHAN
PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2010 Semester I (Dalam Juta rupian)
PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2009
No
.
Wilayah
2007 2008 2019
1 Pertanian 571,425 687,829 762,80
2 Pertambangan dan Penggalian 2,636,093 3,221,255 3,084,481
3 Industri Pengolahan 90,446,591 106,537,727 118,471,253
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 6,021,390 7,591,329 8,426,493
5 Bangunan / Konstruksi 63,448,564 76,502,861 86,646,985
6 Perdagangan,Hotel&Restoran 115,311,319 140,064,013 156,083,318
7 Pengangkutan dan Komunikasi 52,793,003 63,357,630 74,664,836
8 Keuangan, Perusahaan & Jasa
Perusahaan
162,297,780 193,459775 213,353,220
9 Jasa-Jasa 72,923,194 85,988,672 95,529,889
10 Provinsi DKI Jakarta 566,449,360 677,411,09
2
757,023,453
Sumber : BPS. DKI Jakarta,Tahun 2010
Gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilakukan dengan
mengelompokkan kegiatan perekonomiannya berdasarkan lapangan usaha.
Berdasarkan lapangan usaha, terdapat tiga kelompok lapangan usaha, yaitu :
a. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau
bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam, seperti tanah
dan kandungan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor
pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
b. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau
bahan Baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder
menjadi barang yang lebih tinggi nilai tambahnya. Sektor ini mencakup sektor
industri pengolahan, sektor listrik gas dan air minum, dan sektor konstruksi.
c. Sektor Tersier atau Sektor Jasa, yaitu sektor yang tidak memproduksi
barang dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini adalah sektor
22

DINAS KEBERSIHAN
perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bank dan
lembaga keuangan lainnya, serta sektor jasa-jasa.
3.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
3.2.1 Kawasan yang diusulkan dalam sistem pusat kegiatan di RTRW 2030 DKI Jakarta
Pusat-pusat kegiatan DKI Jakarta terus berkembang baik pusat kegiatan primer,
sekunder, hingga tersier. Pusat-pusat kegiatan tersebut merupakan perkembangan dari
pusat-pusat kegiatan utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang
dan sistem pusat kegiatan utama menurut ungsi khusus yang ditetapkan RTRW DKI
Jakarta Tahun 2010.
Analisa Sistem Pusat Kegiatan utama menurut fungsi sebagai pembentuk struktur
ruang ditetapkan ada sembilan (9) kawasan ; sentra primer baru timur, sentra primer
baru barat, Pusat niaga terpadu Pantura, Sentra primer Glodok, Sentra primer Tanah
Abang, Pusat Niaga Terpadu kuningan, sudirman dan casablanca, pusat niaga terpadu
mangga dua, dan pusat niaga terpadu bandar baru kemayoran.
Delapan (8) dari kawasan tersebut diatas masih merupakan kawasan pusat kegiatan
primer. Sedangkan kawasan sentra primer glodok menjadi pusat kegiatan sekunder.
Kawasan Glodok sampai dengan tahun 2009 sudah mengalami perkembangan yang
cukup pesat karenanya hanya sedikit pengembangan kawasan yang akan dilakukan
pada rencana tata ruang wilayah berikutnya.
Selain delapan (8) kawasan yang dipertahankan untuk menjadi kawasan pusat kegiatan
primer terdapat tiga (3) kawasan baru yang muncul yaitu ; kawasan Monas, Dukuh
Atas, Kawasan Manggarai, dan kawasan ekonomi khusus Marunda.
Kawasan Medan Merdeka dalam Pasal 17 tentang Sistem Pusat Kegiatan RTRW 2010
sudah termuat dalam arahan sistem pusat kegiatan utama menurut fungsi khusus
sebagai pusat pemerintahan nasional dan propinsi. Pada RTRW 2030 Kawasan Monas
(tidak lagi Medan Merdeka) menjadi pusat kegiatan primer pada kawasan monas ini
akan difasilitasi dengan perencanakan pembangunan jalan arteri yang melintasi. Pada
kawasan monas ini adalah sentra dari kegiatan pemerintahan nasional dimana
DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia.
Dari sistem transportasi yang berkembang di DKI Jakarta Kawasan Dukuh Atas akan
menjadi kawasan transit intermoda. Dukuh atas memegang peranan penting dalam
menghubungkan lokasi satu dan yang lain di DKI Jakarta, alasan tersebut menjadi
dasar potensial bagi Dukuh Atas di RTRW 2030 menjadi pusat kegiatan primer.
3 - 23

DINAS KEBERSIHAN
Kawasan Manggarai mempunyai kecenderungan untuk bekembang pesat di wilayah DKI
Jakarta. Ada beberapa fungsi kegiatan yang berada dikawasan tersebut diantaranya;
a). stasiun yang akan dikembangkan menjadi stasiun penting di wilayah DKI Jakarta
sama peranannya dengan dukuh atas. Bahkan stasiun manggarai adalah pusat
penghubung dengan jalur transportasi angkutan JABODEBEK. b). Pintu Air manggarai,
dari sistem perairan pintu air manggarai mempunyai peran penting dalam pengindikasi
banjir. c). Fungsi perdagangan, selain terdapat gedung pertokoan pasaraya manggarai,
pada daerah sekitar Pasar Rumput di Jalan Sultan Agung, bisa ditemukan para
pedagang loak/barang bekas. Banyak yang menjual peralatan saniter bekas. Beberapa
alasan tersebut menjadi dasar potensial bagi Manggarai di RTRW 2030 menjadi pusat
kegiatan primer.
Kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda dari Rencana Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Marunda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 menyebutkan KEK
marunda sangat bermanfaat bagi DKI Jakarta dan nasional.
Sistem pusat kegiatan primer dapat terlaksana secara maksimal atau berjalan dengan
baik apabila tersambung dengan jalur Arteri. Jaringan jalan arteri tidak dapat
terputus, sehingga terdapat usulan jalan arteri dalam strktur ruang. Penamaan jalan
arteri primer atau sekunder, tidak mewakilkan penamaan dari sistem pusat kegiatan,
karena arteri merupakan spesifikasi sedangkan primer atau sekunder adalah sistemnya.
Pada sistem Pusat Kegiatan utama menurut fungsi khusus ditetapkan pada RTRW 2010
ada Tujuh (7) kawasan ; pusat pemerintahan Nasional dan propinsi di kawasan Medan
Merdeka, pusat perwakilan negara asing di kawasan kuningan dan jl. MH.Thamrin,
pusat rekreasi : Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, kepulauan
seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan bumi perkemahan cibubur, Pusat olah raga
senayan, pusat kesehatan di Rs. Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat Gatot Subroto; Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki; Pusat Distribusi
Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan
Pangan di Kramat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya.
24

DINAS KEBERSIHAN
Sumber: Kondisi Eksisting Tahun 2008
Gambar 3.6. Pusat Kegiatan yang Cenderung Berkembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional
3 - 25

DINAS KEBERSIHAN
Gambar 3.6 menunjukkan pusat-pusat kegiatan yang cenderung berkembang sebagai
pusat kegiatan utama yaitu pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder. Pusat-
pusat kegiatan tersebut merupakan penambahan dari pusat-pusat kegiatan yang
ditetapkan dalam RTRW DKI Jakarta 2010. Penambahan tersebut diakibatkan
perkembangan DKI Jakarta yang sangat pesat sehingga pada kondisi eksisting tumbuh
pusat-pusat kegiatan baru.
3.2.2 Strategi Penataan Ruang
Sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007, strategi penataan ruang pada tingkat provinsi
ditujukan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah, kawasan strategis
provinsi, pemanfatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
Adapun strategi penataan ruang DKI Jakarta melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Mengembangkan Jakarta ke arah Barat, Timur dan Utara serta mengendalikan dan
membatasi pengembangan ke arah Selatan
2. Mengembangkan pembangunan ke arah Utara sekaligus optimalisasi pengelolaan
Teluk Jakarta melalui reklamasi, revitalisasi, dan pembangunan pelabuhan bertaraf
internasional
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan jasa,
perdagangan, distribusi barang, pariwisata dan ekonomi kreatif skala nasional dan
internasional yang didukung prasarana dan sarana transportasi dna utilitas yang
memadai dan terpadu
4. Mengembakan sistem angkutan umum massal disertai dengan pengembangan
kawasan berkepadatan tinggi, campuran dan kompak melalui konsep TOD
5. Mengembangkan peremajaan kota di kawasan strategis yang berpotensi tinggi
melalui perbaikan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, peremajaan lingkungan
(redevelopment), pemugaran lingkungan dan pembangunan baru (new
development)
6. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir dengan
pengembangan sistem polder dan banjir kanal
7. Pemulihan dan pengembangan situ dan waduk, normalisasi sungai serta
pembangunan tanggul pengaman sungai dan laut
3 - 26

OPTIMALKAN SAMPAH DKI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to OPTIMALKAN SAMPAH DKI

Similar to OPTIMALKAN SAMPAH DKI (20)

More from joihot

More from joihot (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

OPTIMALKAN SAMPAH DKI