Dokumen tersebut membahas tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, unsur-unsur, dasar hukum, kebijakan penetapan program dan alokasi, serta administrasi pengalokasian DAK.

1. Dana Alokasi Khusus
(DAK)
Kelompok 6:
Septi Asriani
Siti Aisyah
Sri Mulya Saputri

2. Defenisi DAK
Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.

3. Unsur-unsur DAK
• Merupakandana yang bersumber dari pendapatan APBN
• Dialokasikankepada daerahtertentu
• Digunakanuntukmendanaikegiatankhususyang merupakan
urusandaerah
• Kegiatankhusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan
prioritaSnasional/fungsi yang telah ditetapkan dalamAPBN
• DAK ditentukanoleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh
daerahtertentu
• DAK diperuntukanguna membiayai kegiatan fisikpelayanan
masyarakatdenganumur ekonomis yang panjang.

4. Dasar Hukum DAK
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana
perimbangan
Peraturan mentri keuangan Nomor 06/PM.07/2012 tentang
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke
daerah
Peraturan mentri keuangan nomor 165/PMK.07/2012 tentang
pengalokasian anggaran transfer ke daerah

5. Kebijakan Dana Alokasi
Khusus
1. Penetapan program dan kegiatan,
2. Penghitungan alokasi DAK,
3. Arah kegiatan dan penggunaan DAK,
dan
4. Administrasi pengelolaan DAK.

6. 1. Penetapan Program dan
Kegiatan
Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan
bahwa program yang menjadi
prioritas nasional dimuat dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahun anggaran bersangkutan
Sementara itu, menteri teknis
mengusulkan kegiatan khusus yang
akan di danai dari DAK dan
ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional, sesuai dengan RKP.
Selanjutnya, menteri teknis menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus
tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan
untuk melakukan perhitungan alokasi DAK

7. 2. Penghitungan
Alokasi DAK
Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur
bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2
tahap, yaitu:
1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
dan
2) penentuan besaran aloksi DAK masing-masing
daerah

8. Penentuan daerah tertentu tersebut
harus memenuhi :
1. Kriteria Umum
2. Kriteria Khusus
3. Kriteria Teknis

9. 3. Arah Kebijakan
DAK
1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan
kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional.
2. Sasaran lokasi penerima dak relative belum jelas.Sasaran lokasi
penerima DAK sudah jelas yang difokuskan untuk daerah
tertinggal,daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
3. Jumlah bidang dak sebanyak 11 bidang, meliputi: DAK bidang
pendidikan, DAK bidang kesehatan, DAK bidang infrastruktur
jalan infrastruktur irigasnair minum dan penyehatan lingkunga,
dak bidang kelautan dan perikanan, DAK bidang pertanian, DAK
bidang prasarana pemerintahan desa, DAK bidang lingkungan
hidup, DAK bidang keluarga berencana, DAK bidang kehutanan ,
DAK bidang sarana dan prasarana pedesaan , DAK bidang
perdagangan .
4. Tidak ada prioritas daerah penerima dak dalam pengalokasian dak
berdasarkan kriteria umum (kinerja pelayanan belum digunakan
sebagai indikator alokasi).

10. 4. Administrasi Pengalokasian DAK
1. Proses Penetapan Alokasi DAK
a. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan
perumusan kebijakan umum DAK di APBN, termasuk
didalamnya bidang-bidang yang akan di danai dari DAK.
b. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi
dalam rangka pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh
Menteri Teknis.
c. Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
d. Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing-
masing daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan.

11. Dana Pendamping
Daerah penerimaan DAK wajib
menyediakan dana pendamping sekurang-
kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterima
untuk mendanai kegiatan fisik. Dana
pendamping terseut wajib di anggarkan dalam
APBD tahun anggaran berjalan.

12. Optimalisasi Sisa DAK
1. Daerah penerimaan DAK dapat melakukan
optimalisasi penggunaan DAK degan
merencanakan dan mengganggarkan
kembali kegiatan DAK dalam APBD.
Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan
bidang DAK yang sama dan sesuai dengan
petunjuk teknis
2. Dalam hal terdapat sisa DAK pada
kasdaerad ada tahun anggaran
berakhir,daerah dapat menggunakan sisa
DAK tersebut untuk mendanai kegiatan
DAK pda bidang yang sama tahun anggaran

13. THANK YOU
ANY QUESTION ?