pengelolaan belanja BUN

1. Pengelolaan
Belanja BA BUN
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Bogor, 15 Desember 2023

2. Pokok Bahasan
• Jenis-jenis BA BUN
• Penyusunan Pagu BA BUN
• Penyusunan dan Penelaahan RKA BA BUN
• Monitoring Pelaporan Kinerja Anggaran BA BUN

3. Postur Sementara RAPBN 2024
Rancangan ABN : 3.304,1
BA K/L: 1.086,6 (32,8%)
BA BUN :
- Non K/L 1.359,9
- TKD 857,6
Jml: 2.217,5 (67,2%)

4. PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN
Instansi Vertikal
di bawah Menteri Keuangan
(selaku Kuasa Pengguna
Anggaran)
(Sebagai Bendahara Umum Negara)
Menteri Teknis
(sebagai Pengguna Anggaran)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan
perbendaharaan
PERAN & TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN & MENTERI TEKNIS
(selaku kuasa BUN)
Instansi Vertikal
Kementerian/Lembaga
Menteri Keuangan
Presiden
(Kepala Pemerintahan)

5. Pasal 7
UU No. 1 Tahun
2004 Tentang
Perbendaharaan
Negara (1)
1. Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang:
a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
negara;
e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
anggaran negara;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan anggaran negara;
g. menyimpan uang negara;
h. menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi;

6. Pasal 7
UU No. 1 Tahun
2004 Tentang
Perbendaharaan
Negara (2)
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama
pemerintah;
k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang
standar akuntansi pemerintahan;
n. melakukan penagihan piutang negara;
o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
negara;
p. menyajikan informasi keuangan negara;
q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik negara;
r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah
dalam rangka pembayaran pajak;
s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara

7. Sub BA BUN:
Jenis-jenis Bagian Anggaran BUN
• Sub BA BUN Pengelolaan Utang (999.01)
• Sub BA BUN Hibah (999.02)
• Sub BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)
• Sub BA BUN Pemberian Pinjaman (999.04)
• Sub BA BUN Transfer ke Daerah (999.05)
• Sub BA BUN Subsidi (999.07)
• Sub BA BUN Belanja Lainnya (999.08)
• Sub BA BUN Transaksi Khusus (999.99)

8. STRUKTUR PENGELOLAAN BA BUN
PA BUN
(Menkeu)
PPA BUN
(Eselon I)
KPA BUN KPA BUN
PPA BUN
(Eselon I)
KPA BUN
Keterangan:
1. PA BUN: Pengguna
Anggaran BUN
2. PPA BUN: Pembantu
Pengguna Anggaran BUN
3. KPA BUN: Kuasa
Pengguna Anggaran BUN

9. Tugas dan
Fungsi
PPA BUN (1):
1. mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
yang disampaikan oleh KPA BUN;
3. menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran;
4. menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan
Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
5. menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
6. menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA
BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan;
7. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA
BUN dalam rangka penyusunan RKA Satker BUN;
8. meneliti RKA Satker BUN dan dokumen pendukung yang
disampaikan oleh KPA BUN;

10. Tugas dan
Fungsi
PPA BUN (2):
9. menyusun RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan RKA BUN
berdasarkan Alokasi Anggaran BUN;
10. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA
BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
11. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk
menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan
Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RKA BUN sesuai
karakteristik masing-masing BA BUN;
12. mengkoordinasikan penyusunan kerangka pengeluaran jangka
menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju, Rencana Strategis,
dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
13. dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang
menjadi tanggung jawabnya;
14. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk
menetapkan KPA BUN; dan
15. dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk
menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN lainnya.

11. Tugas dan
Fungsi
KPA BUN:
1. Mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada
PPA BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung;
2. Menyusun RKA Satker BUN beserta dokumen pendukung
yang berasal dari pihak terkait;
3. Menyampaikan RKA Satker BUN beserta dokumen
pendukung kepada APIP K/L untuk direviu;
4. Menyampaikan RKA Satker BUN yang telah direviu oleh APIP
K/L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja
atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun DIPA BUN; dan
7. Menyusun KPJM dengan memperhatikan Prakiraan Maju,
Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik
masing-masing BA BUN.

12. PPA BUN
terdiri atas:
1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko (DJPPR)
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
5. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
6. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

13. 1.
DJPPR
PPA BUN Pengelolaan Utang
(Bagian Anggaran 999.01)
PPA BUN Pengelolaan Hibah
(Bagian Anggaran 999.02)
PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99)
antara lain untuk pengeluaran keperluan
pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam
bentuk dukungan kelayakan, dan fasilitas penyiapan
proyek (project development facility)

14. 2.
DJPK PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah
yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
(Bagian Anggaran 999.02)
PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05);

15. 3.
DJKN
PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian
Anggaran 999.03);
PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99)
antara lain untuk aset Pemerintah yang dikelola
oleh pengelola barang, dan pem biayaan antisipasi
untuk Lapindo PT Minarak Lapindo Jaya

16. 4.
DJPb
PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman
(Bagian Anggaran 999. 04)
PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99)
antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanja
jaminan sosial, belanja selisih harga pembelian
beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan
fihak ketiga, serta pendapatan dan belanja yang
terkait dengan pengelolaan kas negara.

17. 5.
DJA
PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi
(Bagian Anggaran 999.07)
PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
(Bagian Anggaran 999.08)
PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99)
antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak terkait pendapatan minyak bumi, gas
bumi, dan panas bumi.

18. 6.
BKF PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
(Bagian Anggaran 999.99)
antara lain untuk pengeluaran
keperluan hubungan internasional.

19. 2. Penyusunan Pagu BA BUN
1. Pagu Indikatif BUN
2. Pagu Anggaran BUN
3. Alokasi Anggaran BUN

21. Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang akan dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan BUN
PPA BUN melakukan:
a. evaluasi Kinerja BA BUN;
b. penyusunan indikator Kinerja dalam penganggaran BA BUN
c. penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
PAGU INDIKATIF BUN
Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka
untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya
ditampung pada BA BUN

22. Pagu Indikatif disampaikan ke PPA BUN kemudian ditelaah, usulan-
usulan baru dan penyesuaian atas Pagu Indikatif disampaikan ke DJA.
Pagu Indikatif dan usulannya dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
RAPBN di DPR
Menteri Keuangan menetapkan Pagu Indikatif BUN berdasarkan:
a. arahan Presiden;
b. hasil tinjau ulang Angka Dasar
c. Indikasi Kebutuhan Dana BUN
d. kapasitas fiskal dengan memperhatikan rancangan awal RKP
Penetapan Pagu Indikatif BUN

23. Pagu Anggaran BUN
Pagu Anggaran BUN sebagai dasar untuk Penyusunan RKA BUN
Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN berpedoman pada:
a. arahan Presiden;
b. hasil pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN antara Pemerintah
dengan DPR; dan
c. RKP.
Pagu Anggaran BUN disampaikan oleh DJA kepada masing-
masing PPA BUN paling lambat akhir bulan Juni.
PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing KPA BUN
dibawahnya
KPA BUN menyusun RKA Satker BUN

24. 3. PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA BUN
Berdasarkan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran
KPA BUN
• Penyusunan
RKA Satker
BUN
APIP K/L
• Reviu RKA
Satker BUN
PPA BUN
• Penyusunan
RKA BUN
DJA
• Penelaahan
RKA BUN
• DHP (alokasi
anggaran)

25. Penyusunan RKA Satker BUN
• Persiapan Penyusunan KK RKA Satker
• Mekanisme Penyusunan
• Penyesuaian atas Pemutakhiran RKA Satker BUN

26. 4. Monitoring Pelaporan Kinerja Anggaran BA BUN
EKA BUN terdiri atas:
a. EKA BUN Reguler >Aspek Implementasi; Aspek Manfaat;
Aspek Konteks pada PPA BUN dan KPA BUN
b. EKA BUN Non-Reguler, dilaksanakan sesuai kebutuhan oleh Menkeu