SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Gugus Kendali Mutu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan Pelaporan
Pekanbaru, 24 April 2013
PMK 01/PMK.06/2013
Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat
3 Prasyarat Penyusutan
I. Identifikasi aset yang kapasitas
dan manfaatnya menurun
II. Penetapan nilai aset yang dapat
disusutkan
III.Penetapan masa manfaat dan
kapasitas
POKOK BAHASAN
I. Latar Belakang
II. Pengertian
III. Alasan / pentingnya
IV. Lingkup penerapan
V. Waktu pelaksanaan
VI. Teknis perhitungan, pencatatan
penyajian dan pengungkapan
1. Latar Belakang
1. Pasal 38 PP 6/2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008
“ penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)”
2. PP 71/2010 (Lampiran II Paragraf 53 PSAP 07) Berbasis
Kas Menuju Akrual
“ Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan”
3. Audit BPK atas LKPP tahun 2010 (LHP no.
27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011)
 meskipun SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi Aset
Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi yang disebabkan
antara lain peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan serta
umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum
ditetapkan.
4. Audit BPK atas LKPP tahun 2011 (LHP no.
24/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012)
BPK merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat
pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan
2. Pengertian
Penyusunan BMN berupa aset tetap
adalah
penyesuaian nilai aset tetap karena :
- penurunan kapasitas
-manfaat
Pengertian BMN dan Aset tetap
BMN :
semua barang yang diperoleh atas beban
APBN atau perolehan lain yang sah.
Aset tetap :
 4 dari 6 kelompok aset tetap menurut
SAP (PSAP 07, PP 71/2010 Lamp II)
 Aset lainnya menurut SAP : hasil reklas
dari aset tetap berupa aset idle dan aset
kemitraan dengan pihak ketiga
Kelompok aset tetap yang
disusutkan
Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
A. Gedung dan bangunan;
B. Peralatan dan mesin;
C. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
D. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi
(kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik
modern.
Aset Tetap yang Tidak
Disusutkan
 Dinyatakan hilang
 Rusak Berat dan / atau usang
 Tanah
 KDP
Telah diusulkan
penghapusanny
a kepada
Pengelola
Barang
3. Alasan / pentingnya
penyusutan
 menyajikan nilai aset tetap secara
wajar sesuai dengan manfaat
ekonomi aset dalam LKPP
 mengetahui potensi BMN dengan
memperkirakan sisa masa manfaat
suatu aset yang masih dapat
diharapkan dapat diperoleh dalam
beberapa tahun ke depan.
 memberikan bentuk pendekatan yang
lebih sistematis dan logis dalam
menganggarkan belanja
pemeliharaan atau belanja modal
4. Lingkup penerapan
 Pemerintah pusat pengelola dan
pengguna barang,
 Dilaksanakan di tingkat Kuasa
Pengguna Barang (KPB)
 Dapat dibentuk Unit Pembantu
Penatausahaan pada KPB
5. Waktu Penerapan
 Mulai tahun 2013
 Direncanakan semester I tahun
2013
 Disajikan dalam LK (Neraca &
CalK) Semester I tahun 2013
6. Teknis Penyusutan
Aset Tetap yang
diperoleh sebelum
31 Desember 2012
Aset Tetap yang
diperoleh setelah
31 Desember 2012
NILAI YANG
DAPAT
DISUSUTKAN
Diketahui Nilai
Perolehannya :
Nilai Perolehan
Tidak Diketahui
Nilai Perolehannya
:
Nilai Estimasi
Nilai Buku per
Tanggal 31
Desember 2012
Nilai Penyusutan
Penentuan nilai yang dapat disusutkan
dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa
ada nilai residu
> Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat
penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai
 diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
> Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat
koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan
dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian
hari
 dilakukan penyesuaian atas :
- nilai yang dapat disusutkan
- nilai akumulasi penyusutan.
TABEL MASA MANFAAT
 merupakan pedoman bagi K/L dalam menentukan umur
ekonomis AT.
 terdiri dari :
a. Tabel Masa Manfaat (Tabel Masa Manfaat I)
b. Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan (Tabel Masa Manfaat II)
MASA MANFAAT
1. Dilakukan untuk setiap Kelompok AT.
2. Perbaikan AT yang menambah masa
manfaat/kapasitas manfaat mengubah masa
manfaat AT, meliputi :
a. Renovasi
b. Restorasi
c. Overhaul
CONTOH TABEL MASA MANFAAT
KODE URAIAN UMUR
30201
ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR 7 (14 Periode)
30502 ALAT RUMAH TANGGA 5 (10 Periode)
31001 KOMPUTER UNIT 4
31002 PERALATAN KOMPUTER 4
40101
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
KERJA 50
40102
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
TINGGAL 50
Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat
dilakukan perubahan
KECUALI
terjadi perubahan karakteristik
fisik/penggunaan Aset Tetap;
terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah
Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat
Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
Masa Manfaat Aset Tetap
RENOVASI
kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud
meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau
kapasitas
Masa Manfaat Aset Tetap
RESTORASI
kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak
dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
Masa Manfaat Aset Tetap
OVERHAUL
kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian peralatan mesin dengan
maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas
dan/atau kapasitas
METODE PENYUSUTAN
 penyusutan dilakukan dengan menggunakan
metode Garis Lurus.
 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata
setiap semester selama masa manfaatnya.
 Formula
Penyusutan per Periode = Nilai Yg Dpt
Disusutkan
Masa
Manfaat
Penerapan Metode Garis Lurus
Sepeda motor dibeli pada 2 Februari 2013 seharga
Rp14.000.000,-,
Masa manfaat selama 7 tahun (14 semester).
Berarti penyusutan per-semester sebesar
Rp1.000.000,-
No Periode (Akhir) Penyusutan Akumulasi Nilai buku
1 Smt I 2013 1.000.000 1.000.000 13.000.000
2 Smt II 2013 1.000.000 2.000.000 12.000.000
3 Smt I 2014 1.000.000 3.000.000 11.000.000
4 Smt II 2014 1.000.000 4.000.000 10.000.000
5 Smt I 2015 1.000.000 5.000.000 9.000.000
6 Smt II 2015 1.000.000 6.000.000 8.000.000
7 Smt I 2016 1.000.000 7.000.000 7.000.000
8 Smt II 2016 1.000.000 8.000.000 6.000.000
9 Smt I 2017 1.000.000 9.000.000 5.000.000
10 Smt II 2017 1.000.000 10.000.000 4.000.000
11 Smt I 2018 1.000.000 11.000.000 3.000.000
12 Smt II 2018 1.000.000 12.000.000 2.000.000
13 Smt I 2019 1.000.000 13.000.000 1.000.000
14 Smt II 2019 1.000.000 14.000.000 -
Penerapan Metode Garis Lurus
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Smt I
2013
Smt II
2013
Smt I
2014
Smt II
2014
Smt I
2015
Smt II
2015
Smt I
2016
Smt II
2016
Smt I
2017
Smt II
2017
Smt I
2018
Smt II
2018
Smt I
2019
Smt II
2019
Rp
Periode Penyusutan (Akhir Semester)
Ilustrasi Penyusutan Per Periode
Penyusutan
PENYAJIAN DALAM NERACA
 Penyusutan AT setiap semester disajikan
sebagai akumulasi penyusutan di Neraca
periode berjalan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas
Menuju Akrual.
 Penyusutan AT diakumulasikan setiap
semester dan disajikan dalam akun
Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang
nilai AT dan Diinvestasikan dalam Aset
Tetap di Neraca.
 Contoh ilustrasi neraca per 30 Juni 2013
PENYAJIAN DALAM NERACA
ASET KEWAJIBAN
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin
15.000.000
Akumulasi penyusutan
(1.000.000)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam aset tetap
14.000.000
DR Peralatan dan Mesin 15.000.000
CR DIINVESTASIKAN DLM ASET TETAP 15.000.000
DR DIINVESTASIKAN DLM ASET
TETAP
1.000.000
CR Akumulasi Penyusutan 1.000.000
Jurnal dari SIMAK BMN ke SAKPA utk
pencatatan aset tetap dan penyusutan dan neraca
satker xxxx per 30 Juni 2013
PENGUNGKAPAN
 Informasi mengenai penyusutan AT diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan
atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya:
a. Nilai penyusutan;
b. Metode penyusutan yang digunakan;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan; dan
d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
pada awal dan akhir periode.
 Tatacara penyajian, penghitungan dan
pengungkapan penyusutan AT dilakukan dengan
berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap
yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara a.n.
Menteri Keuangan.
Lain-lain
1. Dalam hal Aset Tetap seluruh nilainya telah
disusutkan, maka terhadap Aset Tetap tersebut
tidak serta merta dilakukan penghapusan.
2. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan
dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap
disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai
perolehan dan akumulasi penyusutannya.
3. Penyusutan Aset Tetap tidak berpengaruh pada
nilai underlying asset Surat Berharga Syariah
Negara.
4. Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan mulai Tahun
Anggaran 2013.
Lain-lain
 Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya
Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi
Penyusutan Aset Tetap
>diperhitungkan sebagai penambah nilai akun
Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas
pada neraca;
>diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada
periode diberlakukannya penyusutan;
>dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah
dihapuskan pada akhir semester sebelum
diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Teknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbTeknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbPSEKP - UGM
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaJuwarto Tulungagung
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014Joko Riswanto
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6Mohammad Ramadhan
 
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)PSEKP - UGM
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanToyib Abdulloh
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016Sebelas Maret University
 
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahSosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahRis Wandi
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaintelnvidia277
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBTatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBBogor Agricultural University
 

What's hot (20)

Teknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbTeknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asb
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
Djpb spending review
Djpb spending reviewDjpb spending review
Djpb spending review
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
 
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
TATA CARA REVISI APBN TAHUN ANGGARAN 2014
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
 
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)Konsep ASB (PSEKP - UGM)
Konsep ASB (PSEKP - UGM)
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi PemerintahanAkuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016
Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016
 
1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang
 
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik DaerahSosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Restatement 2014
Restatement 2014Restatement 2014
Restatement 2014
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBTatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
 

Similar to Penyusutan aset tetap untuk gkm

Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptlukman25390
 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdfPeraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdfharyonopkamase1
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptEstyRokhyani1
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORAnalisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORFaishalIhsanudin
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Up sri nurlatifah revisi 1
Up sri nurlatifah revisi 1Up sri nurlatifah revisi 1
Up sri nurlatifah revisi 1sri nurlatipah
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 

Similar to Penyusutan aset tetap untuk gkm (20)

Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
 
Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020Lakin bptp sumsel ta 2020
Lakin bptp sumsel ta 2020
 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdfPeraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORAnalisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
 
Materi sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbkMateri sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbk
 
Dppkad lakip
Dppkad lakipDppkad lakip
Dppkad lakip
 
lakin-bptp-sumsel-2021.pdf
lakin-bptp-sumsel-2021.pdflakin-bptp-sumsel-2021.pdf
lakin-bptp-sumsel-2021.pdf
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019Lakin bptp sumsel 2019
Lakin bptp sumsel 2019
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Up sri nurlatifah revisi 1
Up sri nurlatifah revisi 1Up sri nurlatifah revisi 1
Up sri nurlatifah revisi 1
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Tor kak
Tor kakTor kak
Tor kak
 

More from Ambara Sugama

Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Ambara Sugama
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Ambara Sugama
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Ambara Sugama
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAmbara Sugama
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
 
Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Ambara Sugama
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Ambara Sugama
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahAmbara Sugama
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 

More from Ambara Sugama (14)

Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
 
PPK BLU
PPK BLUPPK BLU
PPK BLU
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
 
Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerah
 
UAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPPUAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPP
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 

Penyusutan aset tetap untuk gkm

  • 1. Gugus Kendali Mutu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan Pelaporan Pekanbaru, 24 April 2013 PMK 01/PMK.06/2013 Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
  • 2. 3 Prasyarat Penyusutan I. Identifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun II. Penetapan nilai aset yang dapat disusutkan III.Penetapan masa manfaat dan kapasitas
  • 3. POKOK BAHASAN I. Latar Belakang II. Pengertian III. Alasan / pentingnya IV. Lingkup penerapan V. Waktu pelaksanaan VI. Teknis perhitungan, pencatatan penyajian dan pengungkapan
  • 4. 1. Latar Belakang 1. Pasal 38 PP 6/2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 “ penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” 2. PP 71/2010 (Lampiran II Paragraf 53 PSAP 07) Berbasis Kas Menuju Akrual “ Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan” 3. Audit BPK atas LKPP tahun 2010 (LHP no. 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011)  meskipun SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tetapi Aset Tetap dalam LKPP tahun 2010 belum didepresiasi yang disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. 4. Audit BPK atas LKPP tahun 2011 (LHP no. 24/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012) BPK merekomendasikan agar Pemerintah mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan
  • 5. 2. Pengertian Penyusunan BMN berupa aset tetap adalah penyesuaian nilai aset tetap karena : - penurunan kapasitas -manfaat
  • 6. Pengertian BMN dan Aset tetap BMN : semua barang yang diperoleh atas beban APBN atau perolehan lain yang sah. Aset tetap :  4 dari 6 kelompok aset tetap menurut SAP (PSAP 07, PP 71/2010 Lamp II)  Aset lainnya menurut SAP : hasil reklas dari aset tetap berupa aset idle dan aset kemitraan dengan pihak ketiga
  • 7. Kelompok aset tetap yang disusutkan Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: A. Gedung dan bangunan; B. Peralatan dan mesin; C. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan D. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.
  • 8. Aset Tetap yang Tidak Disusutkan  Dinyatakan hilang  Rusak Berat dan / atau usang  Tanah  KDP Telah diusulkan penghapusanny a kepada Pengelola Barang
  • 9. 3. Alasan / pentingnya penyusutan  menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKPP  mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.  memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal
  • 10. 4. Lingkup penerapan  Pemerintah pusat pengelola dan pengguna barang,  Dilaksanakan di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB)  Dapat dibentuk Unit Pembantu Penatausahaan pada KPB
  • 11. 5. Waktu Penerapan  Mulai tahun 2013  Direncanakan semester I tahun 2013  Disajikan dalam LK (Neraca & CalK) Semester I tahun 2013
  • 12. 6. Teknis Penyusutan Aset Tetap yang diperoleh sebelum 31 Desember 2012 Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN Diketahui Nilai Perolehannya : Nilai Perolehan Tidak Diketahui Nilai Perolehannya : Nilai Estimasi Nilai Buku per Tanggal 31 Desember 2012
  • 13. Nilai Penyusutan Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu > Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai  diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. > Dalam hal terjadi perubahan nilai AT sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari  dilakukan penyesuaian atas : - nilai yang dapat disusutkan - nilai akumulasi penyusutan.
  • 14. TABEL MASA MANFAAT  merupakan pedoman bagi K/L dalam menentukan umur ekonomis AT.  terdiri dari : a. Tabel Masa Manfaat (Tabel Masa Manfaat I) b. Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan (Tabel Masa Manfaat II) MASA MANFAAT 1. Dilakukan untuk setiap Kelompok AT. 2. Perbaikan AT yang menambah masa manfaat/kapasitas manfaat mengubah masa manfaat AT, meliputi : a. Renovasi b. Restorasi c. Overhaul
  • 15. CONTOH TABEL MASA MANFAAT KODE URAIAN UMUR 30201 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7 (14 Periode) 30502 ALAT RUMAH TANGGA 5 (10 Periode) 31001 KOMPUTER UNIT 4 31002 PERALATAN KOMPUTER 4 40101 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 50 40102 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 50
  • 16. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan KECUALI terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap; terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
  • 17. Masa Manfaat Aset Tetap RENOVASI kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
  • 18. Masa Manfaat Aset Tetap RESTORASI kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
  • 19. Masa Manfaat Aset Tetap OVERHAUL kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
  • 20. METODE PENYUSUTAN  penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus.  dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya.  Formula Penyusutan per Periode = Nilai Yg Dpt Disusutkan Masa Manfaat
  • 21. Penerapan Metode Garis Lurus Sepeda motor dibeli pada 2 Februari 2013 seharga Rp14.000.000,-, Masa manfaat selama 7 tahun (14 semester). Berarti penyusutan per-semester sebesar Rp1.000.000,- No Periode (Akhir) Penyusutan Akumulasi Nilai buku 1 Smt I 2013 1.000.000 1.000.000 13.000.000 2 Smt II 2013 1.000.000 2.000.000 12.000.000 3 Smt I 2014 1.000.000 3.000.000 11.000.000 4 Smt II 2014 1.000.000 4.000.000 10.000.000 5 Smt I 2015 1.000.000 5.000.000 9.000.000 6 Smt II 2015 1.000.000 6.000.000 8.000.000 7 Smt I 2016 1.000.000 7.000.000 7.000.000 8 Smt II 2016 1.000.000 8.000.000 6.000.000 9 Smt I 2017 1.000.000 9.000.000 5.000.000 10 Smt II 2017 1.000.000 10.000.000 4.000.000 11 Smt I 2018 1.000.000 11.000.000 3.000.000 12 Smt II 2018 1.000.000 12.000.000 2.000.000 13 Smt I 2019 1.000.000 13.000.000 1.000.000 14 Smt II 2019 1.000.000 14.000.000 -
  • 22. Penerapan Metode Garis Lurus - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 Smt I 2013 Smt II 2013 Smt I 2014 Smt II 2014 Smt I 2015 Smt II 2015 Smt I 2016 Smt II 2016 Smt I 2017 Smt II 2017 Smt I 2018 Smt II 2018 Smt I 2019 Smt II 2019 Rp Periode Penyusutan (Akhir Semester) Ilustrasi Penyusutan Per Periode Penyusutan
  • 23. PENYAJIAN DALAM NERACA  Penyusutan AT setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.  Penyusutan AT diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai AT dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.  Contoh ilustrasi neraca per 30 Juni 2013
  • 24. PENYAJIAN DALAM NERACA ASET KEWAJIBAN ASET TETAP Peralatan dan Mesin 15.000.000 Akumulasi penyusutan (1.000.000) EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap 14.000.000 DR Peralatan dan Mesin 15.000.000 CR DIINVESTASIKAN DLM ASET TETAP 15.000.000 DR DIINVESTASIKAN DLM ASET TETAP 1.000.000 CR Akumulasi Penyusutan 1.000.000 Jurnal dari SIMAK BMN ke SAKPA utk pencatatan aset tetap dan penyusutan dan neraca satker xxxx per 30 Juni 2013
  • 25. PENGUNGKAPAN  Informasi mengenai penyusutan AT diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya: a. Nilai penyusutan; b. Metode penyusutan yang digunakan; c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.  Tatacara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan AT dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan.
  • 26. Lain-lain 1. Dalam hal Aset Tetap seluruh nilainya telah disusutkan, maka terhadap Aset Tetap tersebut tidak serta merta dilakukan penghapusan. 2. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. 3. Penyusutan Aset Tetap tidak berpengaruh pada nilai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara. 4. Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2013.
  • 27. Lain-lain  Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap >diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca; >diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan; >dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.