Dokumen tersebut membahas mengenai penganggaran berbasis kinerja sebagai pendekatan baru dalam penyusunan anggaran pemerintah. Pendekatan ini menekankan pada pengalokasian anggaran berdasarkan pencapaian kinerja daripada sekadar jumlah alokasi anggaran, dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan pemerintah.

1. Oleh
Rizal, Arief, Casy, Deady, Dini, Citra

3. Budgeting adalah suatu alat akuntansi yang
digunakan oleh perusahaan dalam rangka
membuat suatu perencanaan dan pengendalian
terhadap apa-apa yang harus dilakukan dengan
tujuan agar dapat memberikan suatu kepuasan
para pelanggan dan juga keberhasilan suatu
pasar (market place)

4. Budget (anggaran) adalah:
• Suatu gambaran atau perencanaan
secara kuantitatif yang diusulkan oleh
manajemen untuk periode tertentu
• Membantu dalam hal
mengkoordinasikan segala sesuatu
yang perlu dilakukan untuk
mengimplementasikan rencanarencana yang telah ditentukan.

5. Budget dapat
meliputi dua
aspek, yaitu
aspek
keuangan
dan aspek
nonkeuangan.
Aspek
keuangan
dapat
berupa:
Laporan Laba rugi (Income
Statement)
Laporan Arus Kas (Cash flow
Statement)
Laporan Neraca (Balance Sheet)

6. Langkah-langkah budgeting sebagai
berikut:
• Merencanakan kinerja perusahaan secara
keseluruhan.
• Menyediakan kerangka referensi.
• Menginvestigasi penyebab terjadinya
perbedaan rencana dan actual.
• Merencanakan kembali dengan
memperhatikan umpan balik.

8. Top-down
Bottom-up
Kombinasi

9. Anggaran inkremental
Anggaran basis nol (zero based budgeting)
Anggaran statik
Anggaran fleksibel

10. Master Budget menggambarkan suatu
perencanaan manajemen yang berkaitan
dengan masalah operasional dan
keuangan suatu perusahaan untuk periode
yang telah ditentukan (biasanya tiap
tahun) dan juga berkaitan dengan laporan
keuangan yang telah dianggarkan

11. Induk anggaran
Anggaran operasi
Anggaran keuangan
Anggaran penjualan
Anggaran produksi
Anggaran bahan baku langsung
Anggaran tenaga kerja langsung
Anggaran overhead pabrik
Anggaran persediaan akhir barang jadi
Anggaran
beban
penjualan
dan
administrasi
Anggaran pengeluaran modal
Anggaran kas
Laporan laba rugi dianggarkan
Neraca dianggarkan

12. Mempersiapkan
Revenue/Sales
Budget
Mempersiapkan
Production
Budget
Merupakan skedul rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk
periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan
(dan kesanggupan untuk memasok) akan produk perusahaan pada harga
tertentu. Estimasi ini ditentukan berdasarkan perkiraan penjualan
Budgeted
Production
(units)
=
Budgeted Sales
(units)
+
Target ending
finished goods
inventory (units)
-
Beginning
finished goods
inventory (units)

13. Mempersiapkan
Direct Material Usage
and Direct Material
Purchased Budget
Mempersiapkan
Direct Manufacturing
Labor Budget
Purchases
of Direct
Material
Direct
= Material Used
in Production
+
Target Ending
Inventory of
Direct Material
-
• Rumus untuk menghitung kebutuhan
tenaga kerja langsung yaitu:
• labor hours x cost per hours.
Beginning
Inventory of
Direct Material

14. Mempersiapkan Manufacturing Overhead Budget
• Terdiri dari anggaran atas Variable manufacturing cost dan
Fixed Manufacturing Cost.
Mempersiapkan Ending Inventories Budget
Jumlah persediaan akhir barang jadi
x
jumlah biaya produksi per unit.

15. Mempersiapkan Cost
of Goods Sold Budget
Beginning Finished Goods Inventory
xxx
Cost of Goods Manufactured (COGM):
DM Used
xxx
DL
xxx
Overhead
xxx
COGM
COG available for Sale
Deduct Ending Inventory
Cost of Good Sold
xxx
xxx
xxx
xxx

16. Mempersiapkan Budgeted
Income Statement
Mempersiapkan
Nonmanufacturing Cost Budget
Pendapatan
Harga Pokok Produksi
Laba Kotor
Biaya operasional:
Biaya disain produk
Biaya pemasaran
Biaya distribusi
Biaya pelanggan
Biaya administrasi
Total
Laba Operasional
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

17. Perbaikan yang berlangsung secara terus menerus,
sehingga dapat mengurangi jumlah waktu tenaga kerja
yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang
selama periode waktu tertentu
Misalnya: diasumsikan telah dibuat budget untuk jumlah
waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat
sebuah meja adalah sebesar 3,75 jam selama tahun
2004. Sedangkan menurut pendekatan kaizen jumlah
waktu tenaga kerja yang diperlukan adalah:

19. Anggaran
berdasarkan aktivitas
menekankan pada
anggaran biaya
aktivitas yang
diperlukan untuk
memproduksi dan
menjual barang dan
jasa

20. Perusahan meja
beroperasi 2 shift per
hari untuk 250 hari
kerja setahun.
Ada 4 pekerja/shift
dalam aktivitas
laminating dan 50
pekerja/shift dalam
aktivitas machining
Pada saat suatu
batch baru dari
produk meja akan
dikerjakan, pekerja
laminasi dan
permesinan
membutuhkan waktu
0,5 jam untuk
pemasangan
(setup).
Setiap pekerja
laminasi
mengerjakan 25
meja tiap batch dan
setiap pekerja
permesinan
mengerjakan 2 meja
tiap batch.

21. Tarif biaya setup =
biaya tenaga kerja
langsung yaitu Rp25
per jam untuk
pekerja laminasi dan
Rp30 per jam untuk
pekerja permesinan.
Tarif pengawasan
mandor untuk setup
= Rp60 per jam.
• 10 jam tenaga kerja
untuk setup memerlukan
1 jam pengawasan
mandor.
Asumsikan
perusahaan
menganggarkan
untuk memproduksi
50.000 meja pada
tahun bersangkutan.

22. Laminating Setup
50.000 meja
Machining Setup
1.
Jumlah meja yang harus diproduksi
50.000 meja
2.
2 meja/jam
3.
Jumlah meja yang harus diproduksi per 25 meja/batch
batch
Jumlah batch (1) ÷ (2)
2.000 batch
4.
Waktu setup per batch
0,5 jam/batch
0,5 jam/batch
5.
Total jam setup (3) x (4)
1.000 jam
12.500 jam
25.000 batch
Langkah 1, menentukan jumlah total dari jam setup untuk tiap pekerja.

23. Langkah 2, menentukan anggaran biaya setup untuk pekerja
• Biaya setup pekerja laminasi
• Biaya setup pekerja permesinan
• Total
Rp25 x 1.000 jam
Rp30 x 12.500 jam
= Rp 25.000
= Rp 375.000
= Rp 400.000
Langkah 3, menentukan anggaran biaya setup untuk mandor
• Total jam setup : 1.000 jam (laminasi) + 12.500 jam (permesinan)
• Total jam pengawasan mandor : 13.500 jam x 0,1
• Total biaya setup untuk mandor : 1.350 jam x Rp60
= 13.500 jam
= 1.350 jam
= Rp 81.000
Langkah 4, menentukan total anggaran biaya untuk setup:
• Total anggaran biaya setup untuk pekerja
• Total anggaran biaya setup untuk mandor
Total
= Rp 400.000
= Rp 81.000
= Rp 481.000

25. Unsur yang paling mendasar
bagi penerapan pendekatan
penyusunan anggaran lainnya
Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan
yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana
Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi
anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
Agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana
untuk kementerian Negara/Lembaga baik yang bersifat
investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

26. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Landasan konseptual yang mendasari penerapan
penganggaran berbasis kinerja meliputi:
• Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and
outcome oriented)
• Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur
organisasi (money follow function)
• Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

27. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan penganggaran berbasis
kinerja adalah menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dan
kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas
unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

28. Pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan
dalam perspektif lebih dari satu tahun
anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju

29. Tahapan proses penyusunan perencanaan jangka
menengah meliputi:
• Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro
untuk jangka menengah;
• Penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio,
defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
• Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan
pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework),
yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources
envelope)

30. Tujuan dari KPJM antara lain mengembangkan disiplin fiskal dalam rangka menjaga
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), meningkatkan keterkaitan antara kebijakan,
perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN), mengarahkan alokasi
sumber daya agar lebih rasional dan strategis, meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien

32. Perubahan paradigma tersebut adalah:
• Mengubah fokus penganggaran dari penganggaran yang berfokus pada
jumlah alokasi anggaran menjadi anggaran yang berfokus pada hasil
yang hendak dicapai dari pengalokasian anggaran;
• Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal fokus pengendalian
anggaran juga harus bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi
pada organisasi pelaksana kegiatan

33. Tidak jelasnya keterkaitan antara
kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran, karena sering kali
kebijakan disusun tanpa
mempertimbangkan sumber daya
yang tersedia, dan pengalokasian
anggaran tidak mencerminkan
prioritas yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
Rendahnya kinerja penyediaan
pelayanan masyarakat karena
penekanan diberikan pada kontrol
terhadap input bukan pada
pencapaian output dan outcomes,
serta kurang memperhatikan
prediktabilitas dan kesinambungan
daripada pendanaannya.
Kurangnya disiplin fiskal, karena total
belanja negara tidak disesuaikan
dengan kemampuan penyediaan
pembiayaannya, dan perumusan
kebijakan fiskal hanya terfokus pada
stabilitas ekonomi makro jangka
pendek.
Permasalahan lain dalam sistem
perencanaan dan penganggaran:

34. Diperlukan adanya Indikator kinerja (performance indicators)
dan sasaran (targets dalam rangka mendukung perbaikan
efisiensi dan efektivitas) pemanfaatan sumberdaya dan
memperkuat proses pengambilan keputusan
Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja mendorong
pengalokasian anggaran kepada program dan kegiatan yang
lebih prioritas sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan
publik dapat tercapai. Untuk itu perlu ditekankan pentingnya
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

35. Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit
organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar tungsi,
program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin
dicapai.
Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang
akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.
Secara kronologis dalam proses penganggaran berdasarkan kinerja justru
rencana kerja atau perencanaan kinerja harus dilakukan lebih dulu, baru
kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran
atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja. Anggaran diusulkan sesuai
dengan rencana kerja yang telah disusun.

36. Penyusunan target yang baik dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik,
terukur, dapat dicapa relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable,
achievable, relevant, timely/SMART).
Keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan diukur tingkat
keberhasilannya atas pencapaian hasil (outcomes) yang telah ditargetkan.
Outcome merupakan sasaran pencapaian untuk jangke menengah atau jangka
panjang sebagai tanggung jawab politis dari menteri/pimpinan lembaga sebagai
pengguna anggaran.

37. Indikator kinerja yang
digunakan baik pada tingkat
program atau kegiatan
dalam penerapan PBK
dapat dikategorikan menjadi
3 (tiga) macam, yakni:
Input indicator yang
dimaksudkan untuk
melaporkan jumlah sumber
daya yang digunakan untuk
menjalankan suatu kegiatan
atau program;
Output indicator yang
dimaksudkan untuk
melaporkan unit barang/jasa
yang dihasilkan suatu
kegiatan atau program; dan
Outcome/effectiveness
indicator, dimaksudkan
untuk melaporkan hasil
(termasuk kualitas
pelayanan).

38. Indikator Kinerja.
• Alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu
program atau kegiatan dalam hal ini adalah Key
Performance Indicator (KPI) diterjemahkan
sebagai indikator Kinerja Utama Program (IKU
Program) untuk menilai kinerja program,
Indikator Kinerja Kegiatan (IKU kegiatan) untuk
menilai kinerja kegiatan, dan indikator keluaran
untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan
bawah kegiatan).

39. Standar Biaya
• Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang
bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar
biaya yang digunakan merupakan standar biaya
masukan pada awal tahap perencanaan anggaran
berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya
keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa
Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus
(SBK).

40. Evaluasi Kinerja.
• Proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk
memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi
efisiensi dan efektifitas dari suatu program atau kegiatan. Cara evaluasi dapat
dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi
efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat
dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back)
bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya

42. Faktor Pembeda
Sektor Publik
Sektor Swasta
Sifat anggaran
terhadap publik
Terbuka, sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas
Tertutup, karena menyangkut urusan
internal perusahaan
Struktur anggaran
Penerimaan: pajak, retribusi, utang, obligasi
pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset
negara, sumbangan, dan hibah.
Pengeluarannya: belanja langsung, belanja
tidak langsung, belanja operasional, belanja
pegawai, dsb.
Penerimaan: keuntungan perusahaan yang
menambah ekuitas.
Pengeluarannya: biaya-biaya dalam
rangka menghasilkan produk (biaya
bahan/material, biaya tenaga kerja, biaya
overhead, dll).

43. Faktor Pembeda
Sektor Publik
Sektor Swasta
Proses
Penyusunan
Melibatkan seluruh entitas pemerintahan dan
tim khusus, cukup rumit dan dimulai 1 tahun
sebelum tahun anggaran.
Lebih sederhana karena hanya melibatkan
manajemen atau internal perusahaan saja.
Kemudahan untuk
merevisi
Lebih kaku, hanya dapat dirubah dalam kondisi
tertentu .
Dapat dirubah kapan pun jika manajemen
perlu.

44. Faktor Pembeda
Sektor Publik
Sektor Swasta
Sistem Akuntansi
yang digunakan
Diatur khusus oleh pemerintah melalui
peraturan.
Mengacu kepada standar internasional.
Siklus Akuntansi
Sekitar 30 bulan, mulai dari perencanaan
hingga pertanggungjawaban. Tahun yang
dianggarkan selama satu tahun.
Dapat lebih dari sektor publik, dan tahun
yang dianggarkan dapat lebih dari satu
tahun.

45. Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90
Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:
• Pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN dan RUU
tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan
Oktober => menghasilkan optimalisasi pagu anggaran =>
digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Presiden.
• Hasil pembahasan => berita acara hasil kesepakatan
pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan
bersifat final => disampaikan kepada Kementerian/Lembaga
=> melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara.

46. Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90
Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:
• Presiden menetapkan alokasi anggaran
Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku
BUN yang dirinci menurut:
• a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
• b. transfer kepada daerah.
• Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat
tanggal 30 November. Keppres ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari UU APBN.

47. Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90
Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga:
• Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen
pelaksanaan anggara berpedoman pada alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam Keppres
menggunakan RKAK/ L yang telah disesuaikan dengan
berita acara. Menteri Keuangan mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal
31 Desember.

48. Beberapa kriteria yang
dapat membantu dalam
penentuan skala
prioritas suatu program:
Program yang
direncanakan untuk
mendukung pencapaian
platform presiden
terpilih
Program yang
mendukung pencapaian
misi Kementerian
Negara/Lembaga yang
bersangkutan,
Program yang cukup
sensitif secara politis
dan mendapat perhatian
dari masyarakat dan
pengguna.

49. Barang dan jasa
yang hendak
dihasilkan;
Anggaran yang
dibutuhkan untuk
melaksanakan
kegiatan;
Tenaga kerja yang
dibutuhkan, baik
jumlah pegawai
maupun jumlah
jam kerja; dan
Aset pendukung
seperti bangunan,
kendaraan dan
aset-aset lainnya.
Harus ditetapkannya sumber daya yang
dibutuhkan untuk melaksanakan suatu
program dan kegiatan yang terdiri dari:

51. Metode Penghitungan Biaya adalah konsep-konsep yang
digunakan untuk mengetahui jumlah biaya dari suatu
kegiatan, baik biayaKarakteristiknya per unit keluaran.
1. Biaya Menurut total maupun biaya
2. Pemacu Biaya (Cost Driver)
3. Metode Akumulasi Biaya
4. Biaya Standar (Standard Cost) Dan Varian Biaya (Cost
Variance)

52. Biaya Tetap
Biaya
Variabel
Biaya
Semivariabel

53. CONTOH:
• Untuk memudahkan dalam memahami klasifikasi
biaya berdasarkan karakteristiknya, kita gunakan
satu contoh kegiatan yaitu penyelenggaraan
seminar di suatu hotel. Biaya-biaya yang harus
dibayarkan antara lain:
• Honorarium pembicara dan moderator;
• Konsumsi (makanan besar dan makanan kecil);
• Fotokopi materi seminar;
• Sewa ruangan.

54. Pemacu biaya adalah suatu aktivitas
yang menjadi dasar besarnya suatu
biaya harus dimasukkan sebagai
bagian dari keseluruhan biaya suatu
kegiatan atau suatu produk.

55. Kenapa diperlukan metode
akumulasi biaya? Karena kita
ingin mengetahui total biaya
untuk kegiatan tersebut, dan
jika diperlukan kita dapat
mengetahui biaya per unit
keluaran.
Metode akumulasi biaya yang
banyak digunakan adalah
(Carter and Usry, 2002):
• Metode Biaya Proses (Process
Costing)
• Metode Biaya Pesanan (Job Order
Costing)

56. Dalam bukunya yang berjudul
Managerial Accounting, Dominiack
and Louderback (1991) menyatakan
bahwa:
Sementara itu, dalam buku Cost
Accounting: Strategies for Busisness
Decisions; Hilton, Maher and Selto
(2006) menyatakan bahwa:
“Standard cost
is a per-unitcost that a
company
should incur to
make a unit
product.”
“In essence, a
standard cost
is a budget for
the production
of one unit of
product or
service.”

59. Satuan biaya yang ditetapkan baik berupa
Standar Biaya Masukan maupun Standar
Biaya Keluaran sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran
dalam RKA-K/L
Satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk
menyusun biaya komponen masukan
kegiatan
Besaran biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah keluaran kegiatan
yang merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan
Disusun agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran
berjalan efisien, efektif, dan berkeadilan

60. DJA
SBM
Akan
digunakan
seluruh K/L
Perolehan
data
pendukung
oleh DJA
Akan digunakan
oleh
K/L
bersangkutan
Perolehan
data
pendukung
oleh K/L
•SBM dan SBK merupakan
satu kesatuan
K/L
•Proses penyusunan SBM
dan SBK dilaksanakan
bersamaan

63. Fungsi SBM
• Perencanaan Anggaran
• Acuan/pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun biaya komponen
masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKAKL) berbasis kinerja
• Pelaksanaan Anggaran
• Batas Tertinggi (Lampiran I)
• Satuan biayanya tidak dapat dilampaui pada saat pembayaran
• Estimasi (Lampiran II)
• Dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan
memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan

66. Membuat
Daftar
Inventarisasi
Masalah
Membuat
norma
penyusunan
Standar Biaya
Masukan
Survei uji petik
untuk
mengumpulkan
data Standar
Biaya Masukan
Pengolahan
data hasil uji
petik
Pembahasan
konsep
Standar Biaya
Masukan
Penetapan
Standar Biaya
Masukan

68. Besaran biaya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan sebuah
keluaran kegiatan
Akumulasi biaya komponen
masukan kegiatan
Biaya komponen masukan
terdiri dari satuan-satuan
biaya dalam SBM

69. Merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;
Mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
Mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;
Bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana;
Bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.

71. Alokasi anggaran
sebesar Rp1 miliar
dengan perkiraan
volume penerima
beasiswa 2.000
siswa.
Karena jumlah
penerima beasiswa
per tahunnya tidak
tetap, maka dalam
perhitungan alokasi
anggarannya lebih
tepat dihitung
sebagai indeks
biaya keluaran per
siswa = 1 milyar /
2000 siswa =
500.000
Jika tahun depan
jumlah siswa yg
ingin diberi
beasiswa 3000,
maka alokasi
anggaran =
3000x500.000= 1,5
milyar

72. Kegiatan : Penyusunan Peraturan Menteri
Output : 4 Peraturan Menteri per tahun
Alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar
Hal ini tidak berarti bahwa untuk menghasilkan masing-masing
Peraturan Menteri tersebut dibutuhkan dana sebesar 300 juta

75. Program
Kegiatan
Output
Komponen
Input

77. Mengindentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan (output)
Menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK
Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR)
Menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan
kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan (fung manajemen : POAC)
Menentukan komponen/tahapan ke dalam biaya utama atau biaya pendukung
Menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya
keluaran

78. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Menyimpan (backup) data usulan SBK
Membuat rekapitulasi usulan SBK sesuai Format yang telah disediakan
Mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran

84. Fungsi SBK
• Perencanaan Anggaran
• Batas Tertinggi
• Referensi
• Perkiraan Maju
• Pagu Indikatif K/L tahun berikutnya
• Pelaksanaan Anggaran
• Sebagai estimasi
• Perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan
ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

86. Belanja Pegawai (51)
Belanja Barang (52)
Belanja Modal (53)
Belanja Bunga Utang (54)
Belanja Subsidi (55)
Belanja Hibah (56)
Belanja Bantuan Sosial (57)
Belanja Lain-Lain (58)
Transfer ke Daerah (61)
Uraian jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL diatur dalam
PMK 101/PMK.02/2011

87. Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
•
•
•
•
•
•
Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri;
Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
Belanja Uang Makan PNS;
Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;
Belanja Uang Tunggu dan Pensiun PNS dan Pejabat Negara melalui PT. Taspen
dan PT. ASABRI;
• Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;.

88. Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
• Belanja Uang Lembur PNS;
• Belanja Pegawai Honorer guna mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi
pemerintah;
• Pembayaran Tunjangan Sosial PNS melalui unit organisasi/lembaga/badan
tertentu;
• Pembayaran uang vakasi;
• Pembayaran tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri yang besarannya
ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
• Belanja pegawai transito;
• Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

89. Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Non Operasional
Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU
Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain

90. Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset
tetap/asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi
batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah

91. Belanja
Rehabilitasi
Sosial
Belanja
Penanggulangan
Kemiskinan
Belanja
Pemberdayaan
Sosial
Belanja Jaminan
Sosial
Belanja
Perlindungan
Sosial
Belanja
Penanggulangan
Bencana

92. Dokumen yang menginformasikan
gambaran umum dan penjelasan
mengenai keluaran kegiatan yang
akan dicapai sesuai dengan tugas
dan
fungsi
kementerian
negara/lembaga.
Memuat latar belakang, penerima
manfaat, strategi pencapaian, dan
biaya yang diperlukan.

94. Dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponenkomponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu
kegiatan
Penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka
pencapaian output kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan
Kerja.

97. Key Performance Indicator (KPI)
Alat ukur untuk menilai keberhasilan
suatu program atau kegiatan
• IKU Program untuk menilai kinerja
program;
IKU kegiatan untuk menilai kinerja
kegiatan; dan
Indikator keluaran untuk menilai kinerja
subkegiatan

98. PP 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan
RKA-KL
Indikator kinerja
• Penyusunan
RKA-KL harus
menggunakan
pendekatan
penganggaran berbasis kinerja;
• Indikator kinerja merupakan instrumen dalam penyusunan RKAKL.
• Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan
organisasi
• Harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai/melihat tingkat kinerja
baik dalam tahap ex-ante, pelaksanaan, maupun ex-post

99. Syarat
• Relevan
• Penting
• Efektif dan Layak
Kriteria
•
•
•
•
•
•
•
Spesifikasi
Dapat dicapai
Relevan
Menggambarkan sesuatu yang diukur
Dapat dikuantifikasi dan diukur
Verifiable
Cost effective

100. Berdasarkan
Tipe
Pendekatan
Penganggaran
Berbasis Kinerja
Struktur
Manajemen Kinerja
pada Arsitektur
Program

101. TIPE INDIKATOR
•
•
•
•
•
•
Kualitatif
Kuantitatif absolut
Persentase
Rasio
Rata-rata
Indeks

102. Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan
kebijakan organisasi.
Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan
interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk
kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

103. S
Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.
M
Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi
indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya.
A
Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber
daya yang ada.
R
Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka
mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan.
T
Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.