Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Disiplin ASN .pptx
1. DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
Disampaikan oleh :
H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos,
M.Si Kepala Badan Kepegawaian
Daerah
Provinsi Sumatera Utara
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
3. “Kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.”
DISIPLIN
PNS
3
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
4. 4
PP 53 TAHUN 2010 PP 94 TAHUN 2021
Kewajiban 17 butir 17 butir
Larangan 15 butir 14 butir
Kewajiban dan
Larang
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
5. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
1
2
3
Menjaga persatuan
dan kesatuan
bangsa.
Melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan oleh
pejabat pemerintah yang
berwenang.
4
5
6
Menaati ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Melaksanakan tugas
kedinasan dengan
penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab.
Menunjukkan integritas
dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan ke setiap
orang, di dalam/luar
kedinasan.
Setia dan taat kepada
Pancasila, UUD1945,
NKRI, dan Pemerintah.
5
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
6. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
7
8
9
Bersedia ditempatkan
di seluruh wilayah
NKRI.
Menghadiri dan
mengucapkan
sumpah/janji PNS.
1
0
1
1
1
2
Menghadiri dan
mengucapkan
sumpah/janji jabatan.
Mengutamakan
kepentingan negara
daripada kepentingan
pribadi, seseorang,
dan/atau golongan.
Melaporkan dengan
segera kepada atasannya
apabila ada hal yang
membahayakan
keamanan
negara/merugikan
keuangan negara.
Menyimpan rahasia
jabatan dan hanya
dapat
mengemukakan
rahasia jabatan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
6
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
7. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
1
3
1
4
1
5
Masuk kerja dan
menaati ketentuan jam
kerja.
Menggunakan dan
memelihara barang
milik negara dengan
sebaik- baiknya.
1
6
1
7
Memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk
mengembangkan
kompetensi.
Menolak segala bentuk
pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi
kecuali penghasilan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Melaporkan harta
kekayaan kepada
pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
7
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
8. LARANGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
Menyalahgunak
an wewenang
Bekerja pada
lembaga atau
organisasi
internasional tanpa
izin atau tanpa
ditugaskan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Menjadi pegawai atau
bekerja untuk negara
lain.
Menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang 8 lain yang
diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan.
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
9. LARANGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
Bekerja pada
perusahaan asing,
konsultan asing, atau
lemaga swadaya
masyarakat asing
kecuali ditugaskan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian.
Melakukan pungutan
di luar ketentuan.
Memiliki, menjual,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan , atau
meminjamkan barang
baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen,
atau surat berharga
milik negara secara
tidak sah.
Melakukan Kegiatan
yang merugikan
negara
9
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
10. LARANGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
Bertindak
sewenang-
wenang terhadap
bawahan.
Menerima hadiah
yang berhubungan
dengan jabatan
dan/atau pekerjaan.
Menghalangi
berjalannya tugas
kedinasan.
Meminta sesuatu
yang berhubungan
dengan jabatan.
10
Melakukan tindakan atau
tidak melakukan tindakan
yang dapat
mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani.
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
11. LARANGAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
7.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara :
1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasillitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat; dan/atau Memberikan surat dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
11
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
12. TINGKAT DAN JENIS
HUKUMAN SESUAI PP 53
TAHUN 2010
12
• Teguran lisan.
• Teguran tertulis.
• Pernyataan tidak puas
secara tertulis.
•
•
• Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala selama 1 (satu) Tahun
Penundaan Kenaikan Pangkat
selama 1 (satu) Tahun
Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah selama 1 (satu)
Tahun
Ringa
n
Sedan
g
Berat
• Penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 12 bulan.
• Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bulan.
• Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.
TINGKAT DAN JENIS
HUKUMAN SESUAI PP 94
TAHUN 2021
• Teguran lisan.
• Teguran tertulis.
• Pernyataan tidak puas secara
tertulis.
•
•
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 6 bulan.
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 9
bulan
.
• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 12 bulan.
•
•
• Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah selama 3 (tiga)
Tahun
• Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat
lebih rendah
Pembebasan dari jabatannya
Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
• Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai
PNS
13. TINGKAT DAN JENIS
HUKUMAN SESUAI PP 94
TAHUN 2021
13
•
•
•
Teguran lisan.
Teguran
tertulis.
Pernyataan tidak puas secara
tertulis.
•
•
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 6 bulan.
• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama
9 bulan.
Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 12 bulan.
Ringa
n
Sedan
g
Bera
t
•
•
•
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 bulan.
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 bulan.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.
15. 15
No
Jenis Hukuman Disiplin
(Sesuai PP 94 Tahun
2021)
Tidak Masuk Bekerja
Tanpa Alasan Yang Sah
(Setahun)
1
Teguran lisan 3 hari
Teguran tertulis 4 – 6 hari
Pernyataan tidak puas secara tertulis 7 – 10 hari
2
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan 11 – 13 hari
pemotongan tunjangan kineda sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
selama 9 (sembilan) bulan 14 – 16 hari
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama
12 (dua belas) bulan 17 – 20 hari
3
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
21 – 24 hari
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas)
bulan 25 – 27 hari
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir
28 hari atau lebih
4
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir
10 hari terus menerus
18. 18
Presiden
Pejabat Pembina Kepegawaian
Kepala Perwakilan Republik
Indonesia
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat
lain yang setara
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau
pejabat lain yang setara
Pejabat Administrator atau pejabat lain yang
setara
Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang
setara
19. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
(INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
PROVINSI)
19
Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan
Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya di
lingkungannya
Hukuman disiplin ringan dan sedang.
Serta hukuman disiplin berat : penurunan
jabatan setingkat lebih rendah selama 12
bulan dan pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12
bulan.
-
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di
lingkungannya
Hukuman disiplin sedang dan berat. -
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama
Hukuman disiplin ringan dan sedang.
Serta hukuman disiplin berat : penurunan
jabatan setingkat lebih rendah selama 12
bulan dan pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12
bulan.
-
Pejabat Administrator ke bawah
di lingkungannya
Hukuman disipllin berat.
-
Pejabat Fungsional selain Pejabat
Fungsional jenjang Ahli Utama di
lingkungannya
-
20. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA/PEJABAT
LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT DAN
PROVINSI
20
Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan
PNS di lingkungannya yang
berada 1 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin ringan. -
PNS di lingkungannya yang
berada 2 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin sedang -
21. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/PEJABAT
LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT,
PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
21
Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan
PNS di lingkungannya yang
berada 1 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin ringan. -
PNS di lingkungannya yang
berada 2 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin sedang -
Pejabat Fungsional
di
lingkungannya
Hukuman disiplin ringan dan sedang. -
22. PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT LAIN
YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT,
PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOT
A
22
Pejabat/Pegawai yang
Dihukum
Jenis
Hukuman
Keteranga
n
PNS di lingkungannya yang
berada 1 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin
ringan. Apabila tidak terdapat jabatan
administrator pada unit kerja di
lingkungan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota, Pejabat
Fungsional jenjang Ahli Madya
tertentu dapat menjatuhkan
hukuman disiplin bagi PNS di
lingkungannya yang berada 1
tingkat di bawahnya untuk jenis
hukuman disiplin ringan. Hal ini
ditetapkan dengan keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
PNS di lingkungannya yang
berada 2 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin
sedang
Pejabat Fungsional
di
lingkungannya
Hukuman disiplin ringan dan
sedang.
23. PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT LAIN YANG
SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/ KOTA
23
Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan
PNS di lingkungannya yang
berada 1 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin ringan.
Apabila tidak terdapat jabatan
pengawas pada unit kerja di
lingkungan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota, Pejabat
Fungsional jenjang Ahli Muda
tertentu dapat menjatuhkan
hukuman disiplin bagi PNS di
lingkungannya yang berada 1
tingkat di bawahnya untuk jenis
hukuman disiplin ringan. Hal ini
ditetapkan dengan keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
PNS di lingkungannya yang
berada 2 tingkat di
bawahnya
Hukuman disiplin ringan dan sedang.
Pejabat Fungsional
di
lingkungannya
Hukuman disiplin ringan.
24. Pasal
24
24
Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. Dan apabila Pejabat
yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada
PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin maka Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari PNS yang
melakukan pelanggaran tersebut.
Selanjutnya atasan dari Pejabat yang berwenang menghukum juga akan
menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran
Disiplin
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
27. TAHAPAN :
PEMANGGILAN
Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh atasan
langsung. Jarak waktu antara tanggal surat
panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling
lambat 7 hari kerja.
Apabila pada tanggal yang ditentukan yang
bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja
setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama.
Apabila tidak hadir juga pada pemanggilan kedua,
maka Pejabat yang Berwenang Menghukum
menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada tanpa melakukan
pemeriksaan.
27
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
28. TAHAPAN :
PEMERIKSAAN
28
Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin.
Hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan.
Kewenangan
penjatuhan
hukuman disiplin
Atasan
langsung
(Maka wajib menjatuhkan
hukuman disiplin)
Pejabat yang lebih
tinggi
(Maka atasan langsung wajib
melaporkan berita acara
pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarkis)
29. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat
yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatanganinya, maka Berita Acara
Pemeriksaan tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin.
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN
29
30. Pemeriksaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau
larangan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat dapat
dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, terdiri dari :
• Atasan langsung
• Unsur pengawasan
• Unsur kepegawaian
TIM
PEMERIKSA
30
31. PNS
terbukti
melakukan
beberapa
pelanggar
an disiplin
TAHAPAN : PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
31
Hanya dapat dijatuhi 1 jenis Hukuman Disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran
yang dilakukan.
PNS yang
pernah
dijatuhi
Hukuman
Disiplin dan
melakukan
pelanggaran
yang sama
Dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lelbih berat dari
Hukuman Disipllin terakhir yang pernah dijatuhkan
kepadanya.
32. Apabila PNS yang
akan dijatuhi
hukuman adalah
PNS yang
mendapatkan
penugasan khusus
dan
jenis hukuman yang
akan dijatuhkan
bukan merupakan
kewenangan
pimpinan instansi
atau Kepala
Perwakilan tempat
penugasan khusus
TAHAPAN : PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
32
Maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan
mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada
pimpinan instansi induk disertai berita acara
pemeriksaan.
PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 Pelanggaran
Disiplin.
33. HUKUMAN
DISIPLIN
33
Ditetapkan dengan
keputusan Pejabat
yang Berwenang
Menghukum.
Disampaikan kepada
PNS yang dijatuhi
Hukuman Disiplin,
paling lambat 14 hari
kerja sejak keputusan
ditetapkan.
Apabila PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir
pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan
dikirim pada yang bersangkutan.
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
34. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
34
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
35. Keputusan Hukuman Disiplin harus
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang
bersangkutan. Digunakan sebagai salah
satu bahan penilaian dalam pembinaan
PNS yang bersangkutan.
Keputusan Hukuman Disiplin yang
diajukan Upaya Administratif berlaku
sesuai dengan keputusan upaya
administratifnya.
Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada
hari ke-15 sejak diterima.
35
i
36. CONTOH
KASUS
●
●
●
●
Viral Video Wanita Berseragam ASN Mabuk, Diduga saat
Pesta Ulang Tahun Kepala Dinas
Akan dikumpulkan bukti untuk dugaan tersebut
Kemudian PNS akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan
Jika dalam pemeriksaan tersebut PNS terbukti bersalah
maka PNS akan dijatuhi hukuman Disiplin sesuai dengan
Peraturan.
36
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
“PNS SELALU DI AWASI DAN DI MONITOR
OLEH MASYARAKAT HATI-HATI DALAM
MELAKUKAN SUATU TINDAKAN DAN
PERBUATAN”
