Downloaded 11 times
More Related Content
Similar to Disiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptx
- 1. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Disampaikanoleh : H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 2. DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 3. “Kesanggupan PNS untuk menaatikewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” DISIPLIN PNS 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 4. 4 PP 53 TAHUN2010 PP 94 TAHUN 2021 Kewajiban 17 butir 17 butir Larangan 15 butir 14 butir Kewajiban dan Larang BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 5. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1 2 3 Menjagapersatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4 5 6 Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan ke setiap orang, di dalam/luar kedinasan. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD1945, NKRI, dan Pemerintah. 5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 6. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7 8 9 Bersediaditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS. 1 0 1 1 1 2 Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila ada hal yang membahayakan keamanan negara/merugikan keuangan negara. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 7. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1 3 1 4 1 5 Masukkerja dan menaati ketentuan jam kerja. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya. 1 6 1 7 Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 8. LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Menyalahgunak anwewenang Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 8 lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 9. LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bekerjapada perusahaan asing, konsultan asing, atau lemaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Melakukan pungutan di luar ketentuan. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan , atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan Kegiatan yang merugikan negara 9 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 10. LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bertindak sewenang- wenangterhadap bawahan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 10 Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 11. LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7. Memberikandukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 1. Ikut kampanye; 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasillitas negara; 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 11 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 12. TINGKAT DAN JENIS HUKUMANSESUAI PP 53 TAHUN 2010 12 • Teguran lisan. • Teguran tertulis. • Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • • Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun Ringa n Sedan g Berat • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN SESUAI PP 94 TAHUN 2021 • Teguran lisan. • Teguran tertulis. • Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan . • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. • • • Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatannya Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri • Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS
- 13. TINGKAT DAN JENIS HUKUMANSESUAI PP 94 TAHUN 2021 13 • • • Teguran lisan. Teguran tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Ringa n Sedan g Bera t • • • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 14.
- 15. 15 No Jenis Hukuman Disiplin (SesuaiPP 94 Tahun 2021) Tidak Masuk Bekerja Tanpa Alasan Yang Sah (Setahun) 1 Teguran lisan 3 hari Teguran tertulis 4 – 6 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis 7 – 10 hari 2 pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 11 – 13 hari pemotongan tunjangan kineda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan 14 – 16 hari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan 17 – 20 hari 3 penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan 21 – 24 hari pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan 25 – 27 hari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir 28 hari atau lebih 4 pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir 10 hari terus menerus
- 16. DAMPAK HUKUMAN DISIPLIN 16 RINGAN Berdampak negatif bagi unitkerja BERAT Berdampak negatif bagi pemerintah/ negara SEDANG Berdampa k negatif bagi instansi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 17. Pejabat yang Berwenang Menghukum 17 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI SUMATERA UTARA
- 18. 18 Presiden Pejabat Pembina Kepegawaian KepalaPerwakilan Republik Indonesia Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara
- 19. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (INSTANSIPUSAT DAN DAERAH PROVINSI) 19 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang. Serta hukuman disiplin berat : penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya Hukuman disiplin sedang dan berat. - Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama Hukuman disiplin ringan dan sedang. Serta hukuman disiplin berat : penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. - Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya Hukuman disipllin berat. - Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya -
- 20. PEJABAT PIMPINAN TINGGIMADYA/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT DAN PROVINSI 20 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. - PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang -
- 21. PEJABAT PIMPINAN TINGGIPRATAMA/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA 21 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. - PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang - Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang. -
- 22. PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT LAIN YANGSETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOT A 22 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keteranga n PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. Apabila tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang.
- 23. PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT LAINYANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/ KOTA 23 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. Apabila tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan dan sedang. Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan.
- 24. Pasal 24 24 Pejabat yang BerwenangMenghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. Dan apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari PNS yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya atasan dari Pejabat yang berwenang menghukum juga akan menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 25. TAHAPAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DANPENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 26. 26 Dugaan pelanggar an disiplin Pengumpulan alat bukti Pemanggil an Pemeriksaa n TidakTerbukti Terbukti Dijatuhi hukuman disiplin Tidak dijatuhi hukuman disiplin BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 27. TAHAPAN : PEMANGGILAN Pemanggilan dilakukansecara tertulis oleh atasan langsung. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Apabila pada tanggal yang ditentukan yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila tidak hadir juga pada pemanggilan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa melakukan pemeriksaan. 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 28. TAHAPAN : PEMERIKSAAN 28 Atasan langsungwajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin Atasan langsung (Maka wajib menjatuhkan hukuman disiplin) Pejabat yang lebih tinggi (Maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarkis)
- 29.  Berita AcaraPemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.  Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatanganinya, maka Berita Acara Pemeriksaan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. BERITA ACARA PEMERIKSAAN 29
- 30. Pemeriksaan pelanggaran terhadapkewajiban dan/atau larangan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, terdiri dari : • Atasan langsung • Unsur pengawasan • Unsur kepegawaian TIM PEMERIKSA 30
- 31. PNS terbukti melakukan beberapa pelanggar an disiplin TAHAPAN :PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 31 Hanya dapat dijatuhi 1 jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dan melakukan pelanggaran yang sama Dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lelbih berat dari Hukuman Disipllin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- 32. Apabila PNS yang akandijatuhi hukuman adalah PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus TAHAPAN : PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 32 Maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan. PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 Pelanggaran Disiplin.
- 33. HUKUMAN DISIPLIN 33 Ditetapkan dengan keputusan Pejabat yangBerwenang Menghukum. Disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Apabila PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan dikirim pada yang bersangkutan. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 34. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DANPENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- 35. Keputusan Hukuman Disiplinharus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. 35 i
- 36. CONTOH KASUS ● ● ● ● Viral Video WanitaBerseragam ASN Mabuk, Diduga saat Pesta Ulang Tahun Kepala Dinas Akan dikumpulkan bukti untuk dugaan tersebut Kemudian PNS akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan Jika dalam pemeriksaan tersebut PNS terbukti bersalah maka PNS akan dijatuhi hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan. 36 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA “PNS SELALU DI AWASI DAN DI MONITOR OLEH MASYARAKAT HATI-HATI DALAM MELAKUKAN SUATU TINDAKAN DAN PERBUATAN”
- 37.