2. DasarHukum
UU NO 20 TAHUN 2023TENTANG ASN 01
PP NO 11 TAHUN2017 jo PP NO 17 TAHUN2020
TENTANG MANAJEMENPNS
02
PP NO 49 TAHUN 2018TENTANG
MANAJEMEN PPPK
03
PP NO 94 TAHUN 2021TENTANG
DISIPLINPNS
04
PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PPPK
05
3. DISIPLIN ASN
adalahkesanggupan PNS untuk menaati
kewajibandan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
adalahsetiap ucapan,tulisan,atauperbuatan
yangtidakmenaatikewajiban dan/atau
melanggarlarangan ketentuanDisiplinASN,
baikyang dilakukandidalammaupundiluar
jamkerja.
PELANGGARAN DISIPLIN
4. PP 53/
2010
Yang dimaksud dengan kewajiban untuk
“masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja” adalah setiap PNS wajib datang,
melaksanakan tugas, dan pulang sesuai
ketentuan jam kerja serta tidak berada di
tempat umum bukan karena dinas. Apabila
berhalangan hadir wajib memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang.
Keterlambatan masuk kerja dan/atau
pulang cepat dihitung secara kumulatif
dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk
kerja.
(Pasal 3 Angka 11 & Penjelasannya)
PP 94/
2021
Masuk Kerja adalah keadaan dalam melaksanakan
tugas baik di maupun tugas baik di maupun di luar
kantor. (Pasal 1Angka 5)
Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati
ketentuan jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan
tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang
dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam
pengaturan lokasi dan waktu bekerja.
(Pasal 4 Huruf f & Penjelasannya)
Tidak mengatur keterlambatan masuk kerja
5. Kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah
melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh pejabatpemerintah
yang berwenang
menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan
melaksanakan tugas kedinasan
dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran,dan
tanggung jawab
menyimpan rahasia jabatan dan
hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuaidengan ketentuarı
peraturan perundang-undangan
bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa
menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepadasetiap
orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan
2
3
4
5
6
7
8
PASAL 3
1
6. 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjiPNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjijabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(Pasal 15 : dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan
pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk
secara terus menerus selama 10 harikerja)
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
8. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
kompetensi; dan
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PASAL 4
7. LaranganPasal5
menyalahgunakan wewenang 1
2
3
4
5
6
7
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadikonflik
kepentingan denganjabatan
menjadi pegawai atau bekerja untuk negaralain
bekerja pada lembaga atau organisasi
internasional tanpa izin atautanpa ditugaskan
oleh Pejabat PembinaKepegawaian
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh Pejabat PembinaKepegawaian
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen,atau surat
berharga milik negara secara tidaksah
melakukan pungutan di luar ketentuan
8. LaranganPasal5
melakukan kegiatan yang merugikan negara 8
9
10
11
12
13
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
menghalangi berjalannya tugas kedinasan
menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan dan/ataupekerjaan
meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakanyang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;dan
9. a. Ikut kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut
partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS;
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;
e. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasanagan calon
sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat; dan/atau
g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk.
14
Netralitas ASN
10. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan
menaati jam kerja
secara kumulatif selama 21 s.d28hari
kerja dalam 1 (satu) tahun.
secara kumulatif selama 3hari kerja s.d
10 hari dalam 1 tahun;
secara kumulatif selama 11s.d 20 hari
kerja dalam 1 tahun
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara terus-menerus
selama 10 (sepuluh) hari kerja.
11. Perkawinan & Perceraian
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib
melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis, selambat-lambatnya 1 tahun
sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang
berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali.
2. PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau
surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. bagi PNS yang berkedudukan
sebagai penggugat, harus memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan bagi PNS
yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari
pejabat.
12. PNS yang melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
13. KODE ETIK ASN
KODE ETIK :
SEBAGAI PEDOMAN BAGI SETIAP PEGAWAI ASN DALAM
BERSIKAP, BERTINGKAH LAKU, DAN BERBUAT DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.
PERBUP 69/2017 TTG KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB SIDOARJO
14. TINGKAT&JENISHUKUMANDISIPLIN
HUKUMANDISIPLINRINGAN
HUKUMANDISIPLINSEDANG
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puassecara
tertulis.
a. pemotongan tukin sebesar 25 %
selama 6 bulan;
b. tukin sebesar 25 % selama 9bulan;
dan
c. Pemotongan tukin sebesar25%
selama 12 bulan
a. penurunan jabatan setingkatlebih
rendah selama 12 bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksanaselama
12 bulan; dan
c. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puassecara
tertulis.
a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
c. Penurunan Pangkat 1 tingkatlebih
rendah selama 1 tahun.
a. Penurunan Pangkat 1 tingkatlebih
rendah selama 3 tahun;
b. Pemindahan dalam rangkapenurunan
jabatan 1 tingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan
e. PTDH.
15. DASAR :
Perka BKN 7/ 2022
Tentang Tata Cara
Pemberian Cuti PPPK;
1. Cuti tahunan,
2. Cuti sakit,
3. Cuti melahirkan,
4. Cuti bersama.
16. • PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak
atas cuti tahunan.
• Lamanya hak atas Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama
12 (dua belas) hari kerja
• Cuti paling kurang 1 hari
• Mengajukan permintaan secara tertulis
• Cuti tahunan yg tidak dipergunakan dapat ditambahkan pada tahun berikutnya
paling banyak 6 hari (12 + 6 = 18)
• Cuti tahunan yg ditangguhkan dapat ditambahkan pada tahun berikutnya selama
12 hari (12 + 12 = 24)
17. • PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan (PPPK yang telah
bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti
tahunan).
• karena alasan penting
• Lamanya hak atas cuti tahunan karena alasan penting diberikan paling lama 6
(enam) hari kerja.
• Mengajukan permintaan secara tertulis
• Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus
dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan penting, Cuti tahunan dimaksud
mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan.
18. • Setiap PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
• PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada
atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
• PPPK yang sakit > 1 (satu) hari s.d 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
ketentuan PPPK harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang
Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
• Sakit lebih 14 hari berhak cuti sakit dgn melampirkan surat keterangan dokter pemerintah
(dokter yang berstatus PNS / dokter yang bekerja pd unit pelayanan kesehatan pemerintah
• Lamanya hak atas cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
• PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2
dengan mengajukan permintaan secara tertulis dg melampirkan surat keterangan dokter
atau bidan.
• PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan
perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan
berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja
19. • Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga
pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan.
• Kelahiran anak pertama merupakan kelahiran anak pertama saat
yang bersangkutan sudah berstatus PPPK.
• Lamanya hak atas cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga)
bulan
20. • Cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri
sipil.
• Ditetapkan dengan Keputusan Presiden/ SE atau penetapan lainnya
• Tidak mengurangi Cuti Tahunan
• PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti
tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.
• Penambahan hak atas cuti tahunan dapat digunakan pada tahun berikutnya
21. • Melalui aplikasi Cuti Online dengan alamat website :
cuti.sidoarjokab.go.id
• Melampirkan formulir permohonan cuti yang
ditandatangani atasan langsung, dan dokumen
persyaratan lain sesuai izin cuti yang diajukan.
