Peraturan mengenai disiplin kerja PNS

1. Harun Arsyad (Widyaiswara Utama)
2022

2. BIO DATA

3. DasarHukum
UU NO 5 TAHUN 2014TENTANG
MANAJEMENASN
01
PP NO 11 TAHUN2017 jo PP NO 17 TAHUN2020
TENTANGMANAJEMEN PNS
02
PP NO 94 TAHUN 2021TENTANG
DISIPLINPNS
03

4. DISIPLIN PNS
DisiplinPNSadalah
kesanggupanPNSuntuk
menaatikewajibandan
menghindarilaranganyang
ditentukandalamperaturan
perundang-undangan.
Pasal1angka 4PP94Tahun2021

5. PELANGGARAN DISIPLIN PNS
PelanggaranDisiplinadalahsetiap
ucapan,tulisan,atauperbuatan
PNSyangtidakmenaatikewajiban
dan/ataumelanggarlarangan
ketentuanDisiplinPNS,baikyang
dilakukandidalammaupundiluar
jamkerja.
Pasal1angka 6PP94Tahun2021

6. Ucapan
setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat
didengar oleh orang lain seperti dalam rapat,
ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi,
rekaman, atau alat komunikasi lainnya
Tulisan
pernyataan pikiran dan/atau perasaansecara
tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun
gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa
dengan itu.
Perbuatan
setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang
dilakukan oleh PNSatau tidakmelakukan sesuatu
yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan..

7. Kewajiban PNSsetia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah
Melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh pejabatpemerintah
yang berwenang
menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan
melaksanakan tugas kedinasan
dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran,dan
tanggung jawab
menyimpan rahasiajabatan dan
hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuaidengan ketentuarı
peraturan perundang-undangan
bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa
menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepadasetiap
orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan
2
3
4
5 1
6
7
8
PASAL 3

8. 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjiPNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjijabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/ataugolongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan
pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk
secara terus menerus selama 10harikerja)
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selainmemenuhikewajibandiatas,PNSjugawajib:
PASAL 4

9. LaranganPasal5
menyalahgunakan wewenang 1
2
3
4
5
6
7
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadikonflik
kepentingan denganjabatan
menjadi pegawai atau bekerja untuk negaralain
bekerja pada lembaga atau organisasi
internasional tanpa izin atautanpa ditugaskan
oleh Pejabat PembinaKepegawaian
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh Pejabat PembinaKepegawaian
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen,atau surat
berharga milik negara secara tidaksah
melakukan pungutan di luar ketentuan

10. LaranganPasal5
melakukan kegiatan yang merugikan negara 8
9
10
11
12
13
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
menghalangi berjalannya tugas kedinasan
menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan dan/ataupekerjaan
meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakanyang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;dan

11. memberikandukungan
kepadacalon
Presiden/WakilPresiden,
calonKepala
Daerah/WakilKepala
Daerah, calon anggota
DewanPerwakilan
Rakyat, calonanggota
DewanPerwakilan
Daerah, atan calonDPRD
dengancara:
a. ikut kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atributPNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain;
d. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;
e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dansesudah
masa kampanye;
f. mengadakan kegiatan yang mengarahkepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNSdalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau
g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
TandaPenduduk
14
LaranganPasal5

12. TINGKAT&JENISHUKUMANDISIPLIN
HUKUMANDISIPLINRINGAN
HUKUMANDISIPLINS
E
DANG
HUKUMANDISIPLINB
E
R
A
T
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puassecara
tertulis.
a. pemotongan tukin sebesar 25%
selama 6 bulan;
b. tukin sebesar 25%selama 9bulan;
dan
c. Pemotongan tukin sebesar25
persen selama 12bulan
a. penurunan jabatan setingkatlebih
rendah selama 12bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksanaselama
12bulan;dan
c. Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puassecara
tertulis.
a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
c. Penurunan Pangkat 1tingkat lebih
rendah selama 1tahun.
a. Penurunan Pangkat 1tingkatlebih
rendah selama 3 tahun;
b. Pemindahan dalam rangkapenurunan
jabatan 1tingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan
e. PTDH.

13. TINGKAT&JENISHUKUMANDISIPLIN
HUKUMANDISIPLINRINGAN
HUKUMANDISIPLINS
E
DANG
HUKUMANDISIPLINB
E
R
A
T
Pasal 9:
Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran
kewajiban Pasal 3huruf as.d. huruf h,
apabila berdampak negatif padaunit kerja.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNSyang tidak
memenuhi ketentuan Pasal4 huruf c, huruf
g, dan huruf h, apabila berdampak negatif
pada unit kerja.
Pasal 10:
Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban Pasal 3huruf b s.d.
huruf h, apabila berdampak negatif
pada instansi yangbersangkutan.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNSyang tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf as.d.
huruf e, ketentuan masuk kerja, Pasal 4
huruf g dan huruf h, apabila berdampak
negatifpada instansi yang bersangkutan.
Pasal1
1:
Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban Pasal3huruf aapabila berdampak
negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara,
Pasal3huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak
negatif padanegara.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNSyang tidak memenuhi
ketentuan Pasal4 huruf c dan huruf d apabila
berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah, pasal 4 huruf e jika dilakukan PPT,
ketentuan masuk kerja dan Pasal4 huruf i, apabila
berdampak negatif padanegara.
Pasal 12:
Dijatuhkan bagi PNSyang melanggar
ketentuan larangan Pasal5huruf f,
huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila
berdampak negatif pada unitkerja.
Pasal 13:
Dijatuhkan bagi PNSyang melanggar
ketentuan larangan Pasal 5huruf f, huruf h,
huruf I, huruf j, dan huruf m, apabila
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan, huruf g apabila berdampak
negatif pada unit kerja dan/atau instansi
yang bersangkutan, dan huruf n angka2.
Pasal 14:
Dijatuhkan bagi PNSyang melanggar
ketentuan larangan Pasal5huruf as.d
huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf n
angka 3s.d. angka 7, apabila
berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah.

14. H U K U M A N D I S I P LI N RI N GAN.
Catatan untuk pelanggaran tidak masuk
k e rja d a n m e na a t i ja m kerja
1. teguran lisan bagi PNSyang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 3hari kerja dalam 1tahun;
2. teguran tertulis bagi PNSyang tidak Masuk
Kerja tanpaalasan yang sah secara kumulatif
selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1
tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 7sampai dengan 10
hari kerja dalam 1(satu)tahun.

15. H U K U M A N D I S I P LI N SE
DAN G.
Catatan untuk pelanggaran tidak masuk
k e rja d a n m e na a t i ja m kerja
1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%selama
6 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 1
1 sampai
dengan 13hari kerja dalam 1(satu)tahun;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%selama
9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai
dengan 16hari kerja dalam 1(satu) tahun;dan
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 12 bulan bagi PNS yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja
dalam 1(satu) tahun.

16. H U K U M A N D I S I P L I N BE RAT.
Catatan untuk pelanggaran tidak masuk
k e rja d a n m e na a t i ja m kerja
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 21 - 24 hari kerja dalam 1 (satu)
tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang satt secara kumulatif selama 25 - 27 hari kerja
dalam 1(satu) tahun;
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh
delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu} tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa
alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh)
hari kerja.

17. PEJABATY
ANG BER
WENANG MENGHUKUM
Ayat (1)
JPTUtama
dan JPT
Madyayang
merupakan
PPK
Jenis HDBerat:
Pasal 8 ayat(2),
ayat (3),dan
ayat (4).
PRESIDEN
1.
JPTMadya, JF
Ahli Utama dan
Jabatan lainyang
pengangkatan
dan
pemberhentian
menjadi
wewenang
Presiden
Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (4)
huruf c
Penjatuhan HDditetapkan berdasarkan usul:
a. Menteri: JPTUtama
b. PPK:JPTMadya, dan jabatan lain yangmenjadi
kewenangan Presiden.

18. P
E
J
A
B
A
TYANGBERWENANG MENGHUKUM(PASAL18ayat(2))
Pejabat Pimpinan
Tinggi Madyadi
lingkungannya
Jenis HD: Pasal 8ayat
(2), ayat (3), danayat
(4) huruf adan huruf b.
PPKPusatdanPPKProvinsibagi:
2.
PejabatPimpinan
Tinggi Pratamadi
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8 ayat (3)dan
ayat (4).
Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Utama
di lingkungannya
Jenis HD: Pasal 8ayat
(2), ayat (3), danayat
(4) huruf adan huruf b.
Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8 ayat(4)
PejabatFungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8ayat (4).

19. P
E
J
A
B
A
TYANGBERWENANG MENGHUKUM(Pasal18ayat (3))
Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratamadi
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8 ayat (2),ayat
(3), dan ayat(4).
PPKKabupaten/Kota bagi:
3.
PejabatFungsional
jenjangAhliUtama
di lingkungannya
Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), danayat
(4) huruf adan huruf b.
Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8 ayat (3)dan
ayat (4)
PejabatFungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya
JenisHD:
Pasal 8ayat (4).

20. P
E
J
A
B
A
TY
ANGBER
WENANG MENGHUKUM
(Pasal19)
PNSdi
lingkungannya
yang berada 1
(satu) tingkatdi
bawahnya
Jenis HDringan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal8 ayat (2).
KepalaPerwakilanRIbagi:
4.
Jenis HDsedang
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal8 ayat (3).
PNSdi
lingkungannya
yang berada 2
(dua) tingkat di
bawahnya

21. P
E
J
A
B
A
TY
ANGBER
WENANG MENGHUKUM
(Pasal20danPasal21)
1. PNSdi lingkungannya yang berada 1(satu) tingkat di
bawahnya untuk Jenis HDringansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2);dan
2. PNSdi lingkungannya yang berada 2(dua) tingkat di
bawahnya untuk Jenis HDsedang sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 8 ayat(3).
PPTMadyaPusatatauProvinsi
atausetara bagi:
5.
1. PNSdi lingkungannya yang berada 1(satu) tingkat di bawahnya untuk JenisHDringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2);
2. PNSdi lingkungannya yang berada 2(dua) tingkat di bawahnya untuk JenisHDsedang
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HDsebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dan ayat (3).
PPTPratamaataupejabatlainyangsetaradilingkungan
Pusat,Provinsi,danKabupaten/Kota bagi:
6.

22. 1. PNSdi lingkungannya yang berada 1(satu) tingkat dibawahnya
untuk Jenis HDringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8
ayat (2);
2. PNSdi lingkungannya yang berada 2(dua) tingkat dibawahnya
untuk Jenis HDsedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8
ayat (3); dan
3.Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2) dan ayat(3).
Catatan:
Dalamhaltidakterdapatjabatanadministratorpadaunitkerjadi
lingkunganPusat,Provinsi,danKabupaten/Kota,PejabatFungsional
jenjangAhliMadyatertentuyangditetapkandengankeputusanPPK
dapatmenjatuhkanHukumanDisiplinbagiPNSyangmenjadi
kewenanganAdministrator.
Pasal22
PejabatAdministratorataupejabatlain yangsetaradi
lingkunganPusat, Provinsi, danK
abupaten/Kota bagi:
7.

23. 1. PNSdi lingkungannya yang berada 1(satu) tingkat dibawahnya
untuk Jenis HDringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8
ayat (2);
2. PNSdi lingkungannya yang berada 2(dua) tingkat dibawahnya
untuk Jenis HDsedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8
ayat (3); dan
3.Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenisHD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (2).
Catatan:
Dalamhaltidakterdapatjabatanpengawaspadaunitkerjadi
lingkunganPusat,Provinsi,danKabupaten/Kota,PejabatFungsional
jenjangAhliMudatertentuyangditetapkandengankeputusanPPK
dapatmenjatuhkanHukumanDisiplinbagiPNSyangmenjadi
kewenanganPengawas.
Pasal23
PejabatPengawasataupejabatlainyangsetaradi
lingkunganPusat,Provinsi,danKabupaten/Kotabagi:
9.

24. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNSyangmelakukan
Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum
dijatuhi Hukuman Disiplin olehatasannya.
Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNSyang melakukanPelanggaran
Disiplin
Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman
Disiplin yang lebihberat.
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhkan setelah
melalui prosespemeriksaan.
Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum juga menjatuhkan
Hukuman Disiplin terhadap PNSyang melakukan PelanggaranDisiplin

25. PEMANGGILANDANPEMERIKSAAN,PENJATUHAN,
DANPENYAMPAIANKEPUTUSANHUKUMANDISIPLIN
PNSY
ANG
DIDUGA
ME
L
ANGGA
RDISIPLIN
PEMANGGILAN1
SECARA
TERTULISOLEH
A
TASAN
LANGSUNG
HADIR
TIDAKHADIR
PEMERIKSAAN
PEMANGGILAN II
HADIR
PEMERIKSAAN
(tatap mukaatau
virtual)
PENJA
TUHANHDOLEH
PYBMBERDASARKAN
ALATBUKTI&
KETERANGANY
ANGADA
TIDAK HADIR
7Hari
Kerja
A. Pemanggilan
7Hari
Kerja

26. WajibMemeriksa
1. Atasan langsung:untuk jenis HukdisRingan
2. Tim Pemeriksa:
a. Hukdissedang:dapat dilakukan olehtim
pemeriksa.
b. Hukdisberat: dilakukan oleh timpemeriksa
TujuanPemeriksaan
1. bersangkutanbenar/tidak
2. faktor yg mendorong/menyebabkan
3. mengetahuidampak/akibat
Pemeriksaan
(dituangkandalamB
A
P
)
1. Teliti danobyektif,
2. PYBMmempertimbangkan dengan
seksama.

27. D
a
l
a
mhalatasanlangsungP
N
S y
angdidugamelakukanP
elangg
ar
an
Disiplinterlibatdalampelanggarantersebut,m
ak
ayang
menjadi anggotatimpemeriksa adalahatasany
anglebih
tinggi secar
aberjenjang.
T
I
MP
E
M
E
R
I
K
S
AT
E
R
D
I
R
IDA
R
I
A
T
A
S
A
N L
A
N
G
S
U
N
G
, U
N
S
U
R
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
, D
A
N
U
N
S
U
RK
E
P
E
G
A
W
A
I
A
N
D
A
L
A
MH
A
LT
E
R
T
E
N
T
U D
A
P
A
T
M
E
L
I
I
I
B
A
T
K
A
NP
E
J
A
B
A
T L
A
I
N Y
A
N
G
D
I
T
U
N
J
U
K
T
I
MP
E
M
E
R
I
K
S
AD
I
B
E
N
T
U
K
O
L
E
HP
E
J
A
B
A
T
P
E
M
B
I
N
A
K
E
P
E
G
A
W
A
I
A
NA
T
A
UP
E
J
A
B
A
T
L
A
I
NY
A
N
GD
I
T
U
N
J
U
K
D
A
P
A
TM
E
M
I
N
T
A
K
E
T
E
R
A
N
G
A
ND
A
R
I
P
I
H
A
K
L
A
I
ND
A
L
A
MP
E
M
E
R
I
K
S
A
A
ND
U
G
A
A
N
P
E
L
A
N
G
G
A
R
A
ND
I
S
I
P
L
I
N

28. PEMANGGILANDANPEMERIKSAAN,PENJATUHAN,
DANPENYAMPAIANKEPUTUSANHUKUMANDISIPLIN
PNSY
ANG
DIDUGA
ME
L
ANGGA
RDISIPLIN
PEMERIKSAAN
OLEH ATASAN
LANGSUNG/TIM
HADIR
TIDAKHADIR
PENJA
TUHANHDOLEH
PYBMBERDASARKAN
ALATBUKTI&
KETERANGANY
ANGADA
A. Pemeriksaan
TIDAKHADIR
BAP
Mempersulit akandijatuhi
sanksi sesuai bukti yang
ada
Ttd pejabat yang
memeriksa & pns yang
diperiksa baik secara
lansung maupunvirtual
PNStidak bersedia
menandatanganiBAP,
tetap dijadikan dasar
penjatuhan hukdis
PNSdiberi SalinanBAP
DISEBUTKANJENIS
PELANGGARANDISIPLIN
YANGDILAKUKAN

29. ❑PNSyang diduga melakukan pelanggaran
disiplin dan kemungkinan dijatuhiHDberat,
dapat dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sejakdiperiksa.
❑Sampai dengan ditetapkan keputusanHD.
❑Diangkat pejabat pelaksanaharian.
❑Diberikan hakkepegawaian.
❑Jika tidak ada atasan, oleh pejabat lebih tinggi.

30. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atasanlangsung
terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang
menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan
langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan
aparat pengawas intern pemerintah.
Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan
untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNSyang diduga
melakukan PelanggaranDisiplin
Dalam hal indikasi tersebut terbukti, aparat pengawas
intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak
hukum.

31. PenjatuhanHukumanDisiplin
1
2
3
4
5
Setiap penjatuhan HDditetapkan dengankeputusan
pejabat yang berwenang menghukum.
PNSberdasarkan hasil pemeriksaan melakukan
beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu
jenis HDyg terberat.
PNStidak dapat dijatuhi hukdis 2kaliatau
lebih untuk pelanggaran disiplin yangsama.
Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan padaPNSyang
mendapatkan penugasan khusus dan bukan merupakan
kewenanganpimpinan instansi atau KepalaPerwakilan tempat
penugasan khusus, maka pimpinan instansiatau Kepala
Perwakilan mengusulkan penjatuhan HukumanDisiplin kepada
pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.
PNSyang pernah dijatuhi HD,kemudian melakukan
pelangaran yang sifatnya sama,maka dijatuhiHDyang
lebih berat dari HDyang pernah dijatuhkan.

32. Penyampaian HD
Ditetapkan oleh Keputusan PYBM.
PNSybs dipanggil secara tertulis
untuk menerima keputusanHD.
Disampaikan oleh PYBMatau
Pejabat lain yang ditunjuk
Apabila kedudukan jauhdapat
menunjuk pejabat lain
Apabila PNSybs tidak hadirmaka
Keputusan HDdikirim kepadaybs
Dilakukan sendiri oleh PYBM.
Penyampaian Kep. HDdilakukan
paling lambat 14hari kerja
2
3
4
5 1
6
7

33. BerlakunyaH
u
k
u
m
a
nDisiplin
KeputusanHukuman Disiplinberlaku pada
hari ke-15(lima belas) sejakditerima.
01
Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan
Upaya Administratif berlaku sesuai dengan
keputusan upayaadministratifnya
02
Ketentuan lebih lanjut mengenaiUpaya
Administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri
03

34. PendokumentasianKeputusan
HukumanDisiplin
KeputusanHukuman Disiplinharus
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansiyangbersangkutan.
01
02Dokumen keputusanHukumanDisiplin
digunakansebagaisalahsatubahanpenilaian
dalam pembinaan PNSyang bersangkutan.
Pendokumentasiankeputusan Hukuman
Disiplintermasuk dokumen dalam
pemeriksaan diunggahke dalam sistemyang
terintegrasi dengan SistemInformasi
Aparatur SipilNegara.
03

35. K
E
T
E
N
T
U
A
NP
E
R
A
L
I
H
A
N
HukumanDisiplin yang telah dijatuhkan sebelum
1. berlakunya PeraturanPemerintahini dansedang
dijalani oleh PNSyang bersangkutan dinyatakan
tetap berlaku.
2. Keberatanyang diajukankepada atasanPejabat
yang BerwenangMenghukum ataubanding
administratif kepada BadanPertimbangan
Kepegawaiansebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini diselesaikan sesuaidengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53Tahun2010tentang Disiplin
PegawaiNegeri Sipil beserta peraturan
pelaksanaannya.
PelanggaranDisiplin yang dilakukansebelum
berlakunya PeraturanPemerintahini danbelum
dilakukanpemeriksaan, makaberlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintahini.
03
PNSyang melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10Tahun1983tentang
lzin Perkawinan danPerceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun1990tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun
1983tentang Izin PerkawinandanPerceraian
bagi PegawaiNegeri Sipil dijatuhi salahsatu
jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis
mutandis berlaku untuk calonPNS.
07
08
PelanggaranDisiplin yang telah dilakukan
pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap
berlaku danprosesselanjutnya berlaku
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
04
Ketentuan HDsedangdalam Pasal8 ayat (3)
berlaku setelah PPGajidanTunjangan
berlaku.
05
Tetap berlaku Pasal7ayat (3) PPNomor 53
Tahun2010tentang Disiplin PNS.
06

36. Peraturan perundang-
undangan yang
merupakanpelaksanaan
dari peraturan perundang-
undangan mengenai
Disiplin PNSyang ada
sebelumberlakunya
Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetapberlaku
sepanjangtidak
bertentangan dan belum
diubahberdasarkan
Peraturan Pemerintahini;
1
KetentuanPenutup
Peraturan PemerintahNomor 6
Tahun 1974tentang Pembatasan
Kegiatan PegawaiNegeri Dalam
Usaha Swasta(Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1974
Nomor 8,TambahanLembaran
Negara Republik lndonesia
Nomor 3021)dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;dan
2
Peraturan PemerintahNomor 53
Tahun 2010tentang Disiplin
Pegawai NegeriSipil (Lembaran
Negara Republiklndonesia Tahun
2010Nomor 74,Tambahan
LembaranNegara Republik
lndonesia Nomor 5135},
sepanjang tidak mengatur jenis
Hukuman Disiplin sedang, dicabut
dan dinyatakan tidakberlaku.
3

37. THANK YOU