1. DISIPLIN PNS
PP NO 53 tahun 2010
Budi wibowo,SH.MM
PENGERTIAN- PENGERTIAN :
DISIPLIN PNS
- Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
PELANGGARAN DISIPLIN
- Adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam
maupun diluar jam kerja.
KEWAJIBAN PNS
1. mengucapkan sumpah/janji PNS
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila ,UUD-RI 1945,NKRI dan Pemerintah.
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denga penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
6. menjujung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan
/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati jam kerja
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
13. menggunakan dan memelihara barang- barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksankan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
LARANGAN PNS
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau
lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan ,konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan
barang – barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga
milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau orang lain
didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan , atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;

2. 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam
jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
nengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau
DPRD dengan cara :
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan /atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama , dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat
keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan;
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan
cara :
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1. Hukuman Disiplin Ringan
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun.
3. Jenis Hukuman disiplin Berat Terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 ( tiga ) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS, dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

3. Pasal 8
a. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang
sah dikenai sanksi hukuman disiplin ringan.
a) Teguran Lisan : 5 hari
b) Teguran Tertulis : 6 s/d 10 hari
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis : 11 s/d 15 hari.
b. PNS yang tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang
sah dikenai sanksi hukuman disiplin sedang:
a) Penundaan KGB : 16 s/d 20 hari
b) Penundaan kenaikan pangkat : 21 s/d 25 hari
c) Penurunan pangkat paling lama 1 tahun : 26 s/d 30 hari.
c. PNS yang tidak masuk kerja selama 31 s/d 45 hari kerja tanpa alasan yang
sah dikenai sanksi hukuman disiplin berat :
a) Penurunan pangkat paling lama 3 tahun : 31 s/d 35 hari
b) Penurunan jabatan : 36 s/d 40 hari
c). Pembebasan Jabatan : 41 s/d 45 hari
d) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat : 46 hari atau lebih.
Agar Diperhatikan ………
1. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan metaati ketentuan jam dihitung
secara komulatif 1 ( satu ) tahun.
2. Keterlambatan dihitung secara komulatif dan dikonversi 1 hari sama dengan 7,5 jam.
3. Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
4. Pejabat yg berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin sama dengan jenis
hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan apabila tidak menjatuhkan hukuman
kepada PNS yg telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin
Tata Cara Pemeriksaan ( Pasal 23 ).
a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan
langsung.
b. Pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh ) hari kerja sebelum pemeriksaan.
c. Yang bersangkutan tidak hadir dilakukan pemanggilan ke 2 paling lama 7 ( tujuh ) hari
kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
d. Yang bersangkutan tidak hadir juga, pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
Pasal 24.
a. sebelum dijatuhi hukuman atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu, dilakukan
secara tertutup dan dituangkan dalam BAP.
b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditetapkan pejabat yang berwenang menghukum, atasan
langsung atau pejabat yang lebih tinggi, apabila merupakan kewenangan pejabat yg
lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hirarki dg BAP.
c. Khusus utk pelanggaran disiplin ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang
dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa.
d. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan , kepegawaian atau
pejabat yang ditunjuk.
e. Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk.
◊ BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa, PNS yang bersangkutan.
◊ Ybs tidak menandatangani, BAP tetap dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman.
◊ PNS ybs berhak mendapatkan copy BAP.
Pasal 27
PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman
berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung.

4. ◊ pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai dengan ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin.
◊ yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian.
◊ apabila tidak ada atasan langsung pembebasan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan yang lebih tinggi.
Pasal 30
 PNS yg melakukan beberapa paelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis
hukuman terberat.
 PNS yg pernah dijatuhi hukuman disiplin melakukan pelanggaran disiplin lagi,
kepadannya dijatuhi jenis hukuman yang lebih berat.
 PNS dpk/dpb di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin tapi bukan
kewenangannya maka pimpinan instansi mengususlkan penjatuhan hukuman disiplin
kepada PPK induknya disertai BAP.
Perlu diperhatikan Bahwa Hukuman disiplin SEDANG dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan :
 Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan
cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.
( Lihat Ps 12 angka 9 )
Hukuman Disiplin BERAT dapat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan :
 Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan
cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
dan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b dan huruf c. ( lihat Pasal 13 angka 13 )
UPAYA ADMINISTRATIF
A. Keberatan
Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 ( satu ) tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh :
a. Pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara.
b. Sekda/pejabat struktural eselon II Kab/kota kebawah/ setara Kebawah;
c. Pejabat struktural Es II kebawah di Likungan Instansi Vertikal;
d. Pejabat Es II kebawah di lingkungan Instansi Vertikal dan kantor perwakilan
Provinsi dan unit setara dg sebutan lain yang berada di bawah dan bertg jawab
kpd PPK
B. Banding Adminstratif
1. Hukuman Disiplin yg dijatuhkan PPK untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud Ps7 ayat (4) huruf d dan e.
2. Hukuman yang dijatuhkan Gubernur selaku wakilPemerintah Pusat untuk jenis
hukuman sebagaimana dimaksud Ps 7 ayat (4) huruf d dan e.
3. Mengajukan banding administratif gaji tetap dibayarkan sepanjang yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
4. Tidak akan banding administratif gaji mulai dihentikan terhitung mulai bulan
berikut sejak hari 15 keputusan hukuman diterima.
5. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau upaya administratif tidak disetujui
untuk pindah instansi