2. DASAR HUKUM
UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
- PASAL 2 Asas Netralitas
PP NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN
NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PP NO. 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI
NEGRI SIPIL
PP NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK
PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
Pasal 13 pelanggaran terhadap larangan huruf g berupa Hukuman Disiplin tinkat Sedang
Pasal 14 pelanggaran terhadap larangan huruf i berupa Hukuman Disiplin tinkat Berat
PERKA BKN NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 6 huruf n berupa larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil
kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERMENPAN RB NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA ASN
• SE BKN NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
3.
4.
5.
6.
7. KINERJA PPPK DALAM PENYUSUNAN SKP
PERMENPAN NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN KINERJA ASN
16. “ASN yang melanggar ketentuan PP 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan Jo. PP 45 Tahun 1990
dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat”
17. “Tata cara pengenaan sanksi bagi PPPK
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
(Pasal 52 ayat (3) PP 49/2018)
18. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
“Kode Etik PNS a/ pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di
dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari”
Etika dalalam menyelenggarakan pemerintahan;
Etika dalam berorganisasi;
Etika dalam bermasyarakat;
Etika terhadap diri sendiri; dan
Etika terhadap sesama PNS
PP 42/2004
Jo.
Perbup 36/2017
Etika dalam bernegara;
19. 1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Sakit;
3. Cuti Melahirkan;
dan
4. Cuti Bersama.
1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Besar;
3. Cuti Sakit;
4. Cuti Melahirkan;
5. Cuti Karena Alasan Penting;
6. Cuti Bersama; dan
7. Cuti di Luar T
anggungan
Negara.
PNS
(Per BKN 24 Tahun 2017 jo. Per BKN 7 Tahun 2021
PPPK
Per BKN 7 Tahun 20022
“Ibadah Umroh Dilaksanakan Dengan Mengajukan Cuti Tahunan yang Diajukan
dan Ditandatangani oleh Bupati 1 (satu) Bulan Sebelum Keberangkatan”
20. 1 2
4
3
Netralitas ASN bertujuan
untuk mewujudkan
Pegawai ASN yang netral
dan professional
terselenggaranya
dan pemilihan
serta
pemilu
yang
berkualitas
Dasar hukum:
a. Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014
b. Pasal 5 huruf n PP 94/2021
c. Pasal 6 huruf n Per BKN 6/2022
d. SKB Menpan RB, Mendagri,
Kepala BKN, Ketua KASN, dan
Ketua Bawaslu Nomor 2
T
ahun 2022, Nomor 800-5474
Nomor 246
Nomor 30
T
ahun
T
ahun
T
ahun
2022,
2022,
2022, dan Nomor
1447.1/PM.01/K.1/09/2022
Pegawai ASN wajib
Seluruh
menjaga netralitas dalam
menyikapi situasi politik
tidak terpengaruh
dan
atau
mempengaruhi pihak lain untuk
melakukan kegiatan yang
mengarah pada keberpihakan
atau ketidaknetralan
SANKSI ;
1. SANKSI MORAL TERTUTUP/TERBUKA PP NO.
42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN
JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS
2. HUKUMAN DISIPLIN TK SEDANG ATAU
BERAT ( PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PNS )
21. PP no. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Larangan di pasal 5 huruf n yaitu
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara
;
LARANGAN TERHADAP
PELANGGARAN NETRALITAS ASN
1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk.
22. BAHAYA NARKOTIKA
PELANGGARAN PENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA APABILA TERUBUKTI DAPAT
DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
BERAT
• UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
• PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS PASAL 276
APABILA SEBAGAI TERSANGKA PIDANA NARKOTIKA
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN ASN
• PP NO. 11 TAHUN 2017 PASAL 276 PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT
23. a. memberikan contoh sikap perilaku yang baik,
tidak jemawa, pamer kekuasaan, dan hedonis,
serta menerapkan pola hidup sederhana;
b. lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial,
antara lain tidak mengunggah foto yang
menunjukan pola hidup mewah; dan
c. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarga
menerapkan pola hidup sederhana dimanapun
berada dalam kehidupan bermasyarakat
dengan mematuhi norma hukum, kepatutan,
dan kepantasan.
24. “Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN dapat
dilaporkan kapan saja, dari mana saja, dan oleh siapa
saja”
25.
26. HUKUMAN
DISIPLIN
RINGAN
Teguran Lisan
3 hari dalam 1 tahun
Teguran Tertulis
4 s/d 6 hari dalam 1 tahun
Pernyataan Tidak Puas Secara
Tertulis
7 s/d 10 hari dalam 1 tahun
Hukuman
Disiplin
Sedang
Pemotongan Tukin 25% selama 6
Bulan
11 s/d 13 hari dalam 1 tahun
Pemotongan Tukin 25% selama 9
Bulan
14 s/d 16 hari dalam 1 tahun
Pemotongan Tukin 25% selama
12 Bulan
17 s/d 20 hari dalam 1 tahun
Hukuman
Disiplin
Berat
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih
Rendah selama 12 Bulan
21 s/d 24 hari dalam 1 tahun
Pembebasan dari Jabatannya
Menjadi Jabatan Pelaksana selama
12 Bulan
25 s/d 27 hari dalam 1 tahun
Pemberhentian Dengan Hormat
Sendiri
Tidak Atas Permintaan
Sebagai PNS
28 hari atau lebih dalam 1 tahun
10 hari berturut-turut
27. “PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara
terus menerus selama 10 hari, diberhentikan
pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”
“Pemberhentian pembayaran gaji tidak perlu
menunggu Keputusan Hukuman Disiplin”
Pasal 12 Per BKN 6/2022
28. PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM
PPK
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau pejabat lain yang setara
Pejabat Administrator atau pejabat
lain yang setara
Pejabat Pengawas atau pejabat
lain yang setara
Pejabat lain yang setara merupakan PNS
yang menduduki Jabatan Fungsional dan
diberi tugas tambahan untuk memimpin
satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana
Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. Direktur
Daerah,
Rumah
setara
Sakit
dengan
Umum
Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat,
setara dengan Pejabat Pengawas;
dan
c. Kepala Sekolah, setara dengan
Pejabat Pengawas.
1
2
3
4
29. 02
03
01
PNS yang berdasarkan hasil
pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1
(satu) jenis hukuman disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan
pelanggaran yang dilakukan
PNS yang pernah dijatuhi
hukuman disiplin, kemudian
melakukan pelanggaran disiplin
yang sifatnya sama, kepadanya
dijatuhi jenis hukuman disiplin
yang lebih berat dari hukuman
disipin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya
PNS tidak dapat dijatuhi
hukuman disiplin 2 (dua)
kali atau lebih untuk 1
(satu) pelanggaran
disiplin
30. PyBM
Hukdis
wajib menjatuhkan
kepada PNS yg
melakukan pelanggaran disiplin
PyBM
Dalam hal PyBM tidak
menjatuhkan Hukdis kepada PNS
yg melakukan pelanggaran
disiplin, PyBM dijatuhi hukdis
oleh atasannya
PyBM tidak menjatuhkan Hukdis yg sesuai
pelanggaran disiplin yg dilakukan oleh PNS,
maka PyBM dijatuhi Hukdis yg lebih berat
Hukdis bagi PyBM dijatuhkan setelah
melalui proses pemeriksaan
Atasan PyBM juga
Hukdis terhadap
menjatuhkan
PNS yag
melakukan pelanggaran disiplin
