Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PP 94/2021 DISIPLIN PNS
Similar to PP 94/2021 DISIPLIN PNS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
PP 94/2021 DISIPLIN PNS
- 1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2021 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP 94/2021)
- 2. Diana Ambarukmi, SH., MH., M.AP Tempt/Tgl. Lahir : Pasuruan, 19 Desember 1976 Alamat Rumah : Perumh Grand Rose Regency A8 Ds Kemiri Kec. Sda No. HP : 081269956000 Status : Menikah Nama Suami : Ir. Noki Arwanto Anak : 1. Farah Qanitah A.A 2. Fadey Baswara A.A Riwayat Pendidikan Paska SLTA : 1. S1 Hukum di Universitas Hang Tuah Surabaya (1999) 2. S2 Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya (2015) 3. S2 Magister Administrasi Publik UNTAG SBY (2016) Riwayat Pekerjaan : 1. HRD & GA PT. ATT Surabaya (1999 – 2009) 2. SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Sidoarjo (2010 – 2014) - Staf Persidangan & Per Undang-Undangan (2010 – 2012) - Pendamping Komisi B (2012 – 2014) 5. BPPT/ DPMPTSP (2014 – 2018 ) - Bidang Perijinan Tertentu (2014 – 2017) - Bagian Perencanaan & Pelaporan (2017 – 2018) 6. Kasubbid. Pembinaan ASN BKD Kab. Sidoarjo (2018 – Sekarang)
- 3. DasarHukum UU NO 5 TAHUN 2014TENTANG MANAJEMENASN 01 PP NO 11 TAHUN2017 jo PP NO 17 TAHUN2020 TENTANGMANAJEMEN PNS 02 PP NO 94 TAHUN 2021TENTANG DISIPLINPNS 03
- 9. PP 53/ 2010 Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (Pasal 3 Angka 11 & Penjelasannya) PP 94/ 2021 Masuk Kerja adalah keadaan dalam melaksanakan tugas baik di maupun tugas baik di maupun di luar kantor. (Pasal 1Angka 5) Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. (Pasal 4 Huruf f & Penjelasannya) Tidak mengatur keterlambatan masuk kerja
- 11. Ucapan setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya Tulisan pernyataan pikiran dan/atau perasaansecara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu. Perbuatan setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNSatau tidakmelakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan..
- 12. Kewajiban PNSsetia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabatpemerintah yang berwenang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,dan tanggung jawab menyimpan rahasiajabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuaidengan ketentuarı peraturan perundang-undangan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepadasetiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 2 3 4 5 1 6 7 8 PASAL 3
- 13. 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjiPNS; 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjijabatan; 3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ataugolongan; 4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; 5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; 6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; (Pasal 15 : dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 harikerja) 7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan 9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selainmemenuhikewajibandiatas,PNSjugawajib: PASAL 4
- 14. LaranganPasal5 menyalahgunakan wewenang 1 2 3 4 5 6 7 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadikonflik kepentingan denganjabatan menjadi pegawai atau bekerja untuk negaralain bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atautanpa ditugaskan oleh Pejabat PembinaKepegawaian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat PembinaKepegawaian memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen,atau surat berharga milik negara secara tidaksah melakukan pungutan di luar ketentuan
- 15. LaranganPasal5 melakukan kegiatan yang merugikan negara 8 9 10 11 12 13 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan menghalangi berjalannya tugas kedinasan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaan meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakanyang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;dan
- 16. memberikandukungan kepadacalon Presiden/WakilPresiden, calonKepala Daerah/WakilKepala Daerah, calon anggota DewanPerwakilan Rakyat, calonanggota DewanPerwakilan Daerah, atan calonDPRD dengancara: a. ikut kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk 14 Larangan Pasal 5
- 17. TINGKAT&JENISHUKUMANDISIPLIN HUKUMANDISIPLINRINGAN HUKUMANDISIPLINS E DANG HUKUMAN DISIPLIN BERAT a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puassecara tertulis. a. pemotongan tukin sebesar 25 % selama 6 bulan; b. tukin sebesar 25 %selama 9bulan; dan c. Pemotongan tukin sebesar25% selama 12bulan a. penurunan jabatan setingkatlebih rendah selama 12 bulan; b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksanaselama 12 bulan; dan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puassecara tertulis. a. Penundaan kenaikan gaji berkala; b. Penundaan kenaikan pangkat; dan c. Penurunan Pangkat 1 tingkatlebih rendah selama 1 tahun. a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun; b. Pemindahan dalam rangkapenurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. PTDH.
- 18. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN Catatan untuk pelanggaran tidak masuk k e rja d a n m e na a t i ja m kerja 1. teguran lisan bagi PNSyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun; 2. teguran tertulis bagi PNSyang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7sampai dengan 10 hari kerja dalam 1(satu)tahun.
- 19. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 1 1sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 (satu)tahun; 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;dan 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- 20. HUKUMAN DISIPLIN BERAT . Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1(satu) tahun; dan 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 21. PP 53/ 2010 Pembentukan Tim Pemeriksa dibentuk sifatnya pilihan. Boleh juga tidak untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat ataupun sedang. (Pasal 25 Ayat1) PP 94/ 2021 Pembentukan Tim Pemeriksa sifatnya pilihan untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang dan Pembentukan Tim Pemeriksa sifatnya wajibuntuk pelanggaran disipli dengan ancaman hukuman disiplin berat. (Pasal 29 Ayat 1 dan 2)
- 22. Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNSyangmelakukan Pelanggaran Disiplin, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin olehatasannya. Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNSyang melakukanPelanggaran Disiplin Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebihberat. Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhkan setelah melalui prosespemeriksaan. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNSyang melakukan PelanggaranDisiplin
- 23. PEMANGGILANDANPEMERIKSAAN,PENJATUHAN, DANPENYAMPAIANKEPUTUSANHUKUMANDISIPLIN PNSY ANG DIDUGA ME L ANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN 1 SECARA TERTULIS OLEH A TASAN LANGSUNG HADIR TIDAKHADIR PEMERIKSAAN PEMANGGILAN II HADIR PEMERIKSAAN (tatap mukaatau virtual) PENJA TUHANHDOLEH PYBMBERDASARKAN ALATBUKTI& KETERANGANY ANGADA TIDAK HADIR 7Hari Kerja A. Pemanggilan 7 Hari Kerja
- 24. PEMANGGILANDANPEMERIKSAAN,PENJATUHAN, DANPENYAMPAIANKEPUTUSANHUKUMANDISIPLIN PNSY ANG DIDUGA ME L ANGGAR DISIPLIN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN LANGSUNG/TIM HADIR TIDAKHADIR PENJA TUHANHDOLEH PYBMBERDASARKAN ALAT BUKTI & KETERANGANY ANGADA A. Pemeriksaan TIDAKHADIR BAP Mempersulit akandijatuhi sanksi sesuai bukti yang ada Ttd pejabat yang memeriksa & pns yang diperiksa baik secara lansung maupun virtual PNS tidak bersedia menandatangani BAP, tetap dijadikan dasar penjatuhan hukdis PNS diberi Salinan BAP DISEBUTKAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN YANGDILAKUKAN
- 25. WajibMemeriksa 1. Atasan langsung:untuk jenis HukdisRingan 2. Tim Pemeriksa: a. Hukdissedang:dapat dilakukan olehtim pemeriksa. b. Hukdisberat: dilakukan oleh timpemeriksa TujuanPemeriksaan 1. bersangkutanbenar/tidak 2. faktor yg mendorong/menyebabkan 3. mengetahuidampak/akibat Pemeriksaan (dituangkandalamB A P ) 1. Teliti danobyektif, 2. PYBMmempertimbangkan dengan seksama.
- 26. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. TIM PEMERIKSA TERDIRI DARI ATASAN LANGSUNG, UNSUR PENGAWASAN, DAN UNSUR KEPEGAWAIAN DALAM HAL TERTENTU DAPAT MELIBATKAN PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK TIM PEMERIKSA DIBENTUK OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK DAPAT MEMINTA KETERANGAN DARI PIHAK LAIN DALAM PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN
- 27. PNSyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhiHDberat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejakdiperiksa. Sampai dengan ditetapkan keputusanHD. Diangkat pejabat pelaksanaharian. Diberikan hakkepegawaian. Jika tidak ada atasan, oleh pejabat lebih tinggi.
- 28. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atasanlangsung terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNSyang diduga melakukan PelanggaranDisiplin Dalam hal indikasi tersebut terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- 29. PenjatuhanHukumanDisiplin 1 2 3 4 5 Setiap penjatuhan HDditetapkan dengankeputusan pejabat yang berwenang menghukum. PNSberdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis HDyg terberat. PNS tidak dapat dijatuhi hukdis 2 kaliatau lebih untuk pelanggaran disiplin yang sama. Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan padaPNS yang mendapatkan penugasan khusus dan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansiatau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan HukumanDisiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan. PNSyang pernah dijatuhi HD,kemudian melakukan pelangaran yang sifatnya sama, maka dijatuhiHDyang lebih berat dari HDyang pernah dijatuhkan.
- 30. K E T E N T U A NP E R A L I H A N HukumanDisiplin yang telah dijatuhkan sebelum 1. berlakunya PeraturanPemerintahini dansedang dijalani oleh PNSyang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. 2. Keberatanyang diajukankepada atasanPejabat yang BerwenangMenghukum ataubanding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaiansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun2010tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya. PelanggaranDisiplin yang dilakukansebelum berlakunya PeraturanPemerintahini danbelum dilakukanpemeriksaan, makaberlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintahini. 03 PNSyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun1983tentang lzin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983tentang Izin PerkawinandanPerceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dijatuhi salahsatu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis mutandis berlaku untuk calonPNS. 07 08 PelanggaranDisiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku danprosesselanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 04 Ketentuan HDsedangdalam Pasal8 ayat (3) berlaku setelah PPGajidanTunjangan berlaku. 05 Tetap berlaku Pasal7ayat (3) PP Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin PNS. 06
- 31. KODE ETIK ASN KODE ETIK : SEBAGAI PEDOMAN BAGI SETIAP PEGAWAI ASN DALAM BERSIKAP, BERTINGKAH LAKU, DAN BERBUAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI. PERBUP 69/2017 TTG KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB SIDOARJO
- 32. KODE ETIK ASN Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan Etika dalam bermasyarakat Etika dalam berorganisasi Etika terhadap diri sendiri Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain Etika terhadap sesama pegawai
- 33. Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis, selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali.
- 34. PERCERAIAN PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat, harus memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.
- 35. PNS DAPAT MELAKUKAN PERCERAIAN BILA ADA SALAH SATU/LEBIH ALASAN SBB: • Salah satu pihak berbuat zinah ; • Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi; • Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin; • Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat; • Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan; • Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- 36. Permintaan ijin untuk bercerai ditolak atau diberikan : • Bertentangan dengan ajaran Agama/peraturan Agama yang dianut; • Tidak ada alasan sebagai tercantum dalam angka 2 diatas; • Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 37. Kewajiban PNS PRIA Setelah Bercerai • Wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; • Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga (1/3); • Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan PNS kepada bekas isterinya ialah setengah (1/2) dari gajinya; • Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
- 38. PNS PRIA YANG AKAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG Syarat alternatif : • Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani. • Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. • Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang- kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif : • Ada persetujuan tertulis secara iklas dari isteri dan disahkan atasannya. • PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. • PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya.
- 39. PNS WANITA TIDAK DIIJINKAN MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA, KEEMPAT • PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. • Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.
- 40. HIDUP BERSAMA DILUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH • PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah. • Yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
- 41. Pelanggaran Disiplin Berat Bagi PNS : • Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan; • Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat; • Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; • Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- 42. • Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian; • Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan; • Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- 43. • Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat- lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; • Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perwinan yang sah;
- 44. • PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; • PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
- 45. TERIMA KASIH