Pembinaan Disiplin PNS

1. 1
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2. 2
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan PP No. 53 Thn 2010
4. PP No. 10 Thn 1983 jo PP No. 45 Thn 1990
tentang Izin Perkawinan & Perceraian PNS
5. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan
PNS Menjadi Anggota Parpol

3. REKAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BERDASARKAN JENIS HUKUMAN TAHUN 2018
No Jenis Hukuman
BULAN
JML
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
RINGAN
1 Teguran Lisan 1 1 1 1 4
2 Teguran Tertulis 0
3 Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 1 1
SEDANG
4 Penundaan Gaji Berkala 1 2 1 1 5
5 Penundaan Kenaikan Pangkat 1 2 1 4
6 Penurunan Pangkat 1th 3 1 4
BERAT
7 Penurunan Pangkat 3th 15 1 5 21
8 Penurunan Jabatan 0
9 Pembebasan jabatan 1 1
10 Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS 7 5 12
11 Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS 3 3
Jumlah 2 29 1 5 1 7 1 6 2 1 55

4. REKAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN TAHUN 2018
No Jenis Pelanggaran
BULAN
JML
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Asusila 8 2 1 3 14
2 Perkawinan/Perceraian 10 3 1 1 1 16
3 Mangkir 1 3 2 1 2 1 2 1 13
4 Anggota Parpol 0
5 Pidana Umum 4 1 5
6 Pidana Korupsi 1 1
7 Penyalahgunaan Wewenang 1 1
8 Lain-lain 3 1 1 5
Jumlah 2 29 1 5 1 7 1 6 2 1 55

5. 5
PELANGGARAN
DISIPLIN
KAWIN / CERAI
ANGG PARPOL
PERAT DISIPLIN PP 53/2010
PP 10/1983
PP 37/2004
PIDANA
JABATAN
PIDANA NON
JABATAN
(VONIS LBH 2TH)
BUKAN
PIDANA
TINDAK
PIDANA
JENIS – JENIS PELANGGARAN DISIPLIN
HUDIS
TDK DGN
SENGAJA
DENGAN
BERENCANA
PBHNTIAN
TDH
PBHNTIAN TDH
PBHNTIAN DH
/ HUDIS
PBHNTIAN
DH / TDH

6. 6
PELANGGARAN
DISIPLIN
TINDAKAN
FINAL
TINDAKAN
PEMBINAAN
DASAR PENINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN
PP 4/1966 ttg
Pemberhentian
Sementara PNS
PP 37/2004
tentang Larangan
PNS menjadi
Anggota Parpol
UU 5/2014 ttg ASN
PP 53/2010
PP 10/1983 jo
PP 45/1990 ttg
Ijin Kawin / Cerai
PNS
B
E
R
E
H
N
T
I
HUKUMAN
DISIPLIN

7. 7
Disiplin PNS
adalah kesanggupan
PNS
untuk menaati kewajiban
menghindari larangan
yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan
dan
apabila tidak ditaati atau
dilanggar.
dijatuhi hukuman disiplin

8. Pelanggaran disiplin
setiap ucapan,
tulisan,
atau
perbuatan PNS
yang tidak menaati
kewajiban
dan/atau melanggar
larangan ketentuan
disiplin
PNS,
baik yang dilakukan
di dalam maupun di luar
jam kerja

9. 9
Ucapan
dapat didengar oleh orang lain,
setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan
seperti dalam rapat, ceramah, diskusi,
melalui telepon, radio, televisi,
rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
atau

10. Tulisan adalah
perasaan
pernyataan pikiran
baik dalam bentuk tulisan
maupun
dalam bentuk gambar,
karikatur, coretan, dan
lain-lain yang serupa
dengan itu.
secara
tertulis
dan/atau

11. 11
Perbuatan adalah
setiap tingkah laku,
sikap
tindakan
yang dilakukan oleh PNS
atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan

12. 12
Pelanggaran disiplin
setiap ucapan,
tulisan,
atau
perbuatan PNS
yang tidak menaati
kewajiban
dan/atau melanggar
larangan ketentuan
disiplin
PNS,
baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar
jam kerja

13. 13
1. MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN PNS
• DASAR PENINDAKAN : PP 53/2010
• KETENTUAN :
Kewajiban & Larangan PNS
• SANKSI :
Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang, Berat)
tergantung kesalahan
PELANGGARAN DISIPLIN
BUKAN TINDAK PIDANA

14. 14
2. PERKAWINAN / PERCERAIAN
• DASAR PENINDAKAN : PP 10/1983 Jo PP 45/1990
• KETENTUAN :
a. PNS wajib lapor perkawinan pertama kpd Pejabat ybw
b. PNS yg akan melakukan perceraian wajib izin Pejabat ybw
c. PNS pria yg akan beristri lbh dr 1 wajib izin Pejabat ybw
d. PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah
e. PNS wanita dilarang mjd istri II, III dst.
• SANKSI :
- melanggar huruf a,b,c,d  salah satu hukuman disiplin berat
- melanggar huruf e  pemberhentian TDH sbg PNS
PELANGGARAN DISIPLIN
BUKAN TINDAK PIDANA

15. 15
3. MENJADI ANGGOTA PARPOL
• DASAR PENINDAKAN : PP 37/2004
• KETENTUAN :
- PNS yg sebelum menjadi anggota parpol telah
mengundurkan diri, diberhentikan DH sbg PNS
- PNS yg sebelum menjadi anggota parpol tidak
mengundurkan diri, diberhentikan TDH sbg PNS
PELANGGARAN DISIPLIN
BUKAN TINDAK PIDANA

16. 16
PELANGGARAN DISIPLIN
TINDAK PIDANA
1. TINDAK PIDANA JABATAN
• DASAR PENINDAKAN :
- UU No. 5/2014 Ps 87ayat (4) huruf b
- PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250
• KETENTUAN :
PNS diberhentikan TDH sebagai PNS apabila
dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau ada hub dgn jabatan.
(Tipikor, Suap, Gratifikasi, dsb.)

17. 17
2. TINDAK PIDANA BUKAN JABATAN
• DASAR PENINDAKAN :
- UU No. 5/2014 Ps 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d
• KETENTUAN :
 PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
karena dihukum penjara / kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dengan tidak berencana.
 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
PELANGGARAN DISIPLIN
TINDAK PIDANA

18. 18
 Peraturan Disiplin PNS
 Daftar Hadir
 Apel Pagi
 Inspeksi mendadak (SIDAK)
 Penilaian Prestasi Kerja
 Pengawasan Atasan
 Tambahan Penghasilan Pegawai

19. DASAR PEMERIKSAAN
 Laporan / Pengaduan ;
 Pengamatan langsung ;
 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Aparat pengawas Fungsional
19

20. 20
Disiplin PNS
17 Kewajiban
15 larangan
4. menaati segala ketentuan peraturan
perundangundangan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;
11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja

21. 21
Ketentuan Isi Hukuman
Pasal 4
angka 14
Setiap PNS dilarang
memberikan dukungan
kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan cara
memberikan surat
dukungan disertai foto
kopi KTP atau Surat
Keterangan Tanda
Penduduk
Hukuman
disiplin
tingkat sedang
(Pasal 12
angka 8)

22. 22
Ketentuan Isi Hukuman
Pasal 4
angka 15
Setiap PNS dilarang
memberikan dukungan
kepada Calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara :
a. terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk
mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
Hukuman
disiplin
tingkat sedang
(Pasal 12
angka 9)
b. menggunakan fasilitas
yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye;
Hukuman
disiplin
tingkat berat
(Pasal 13
angka 13)

23. 23
Ketentua
n
Isi Hukuman
Pasal 4
angka 15
c. membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye;
dan/atau
Hukuman
disiplin tingkat
berat(Pasal 13
angka 13)
d. mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.
Hukuman
disiplin tingkat
sedang (Pasal 12
angka 9)

24. 24
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
( Pasal 7 )
Jenis hukuman disiplin tingkat ringan :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 (satu) tahun ;
c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
Jenis hukuman disiplin tingkat berat :
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah ;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;

25. 25
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MASUK KERJA
 5 sd. 15 hari kerja : hukm. disiplin tk ringan
 16 sd. 30 hari kerja : hukm. disiplin tk sedang
 31 sd. 45 hari kerja : hukm. disiplin tk berat
 46 hari kerja atau lebih : pemberhentian PNS

26. 26
 Setiap PNS wajib datang, pulang dan
melaksanakan tugas sesuai ketentuan
jam kerja.
 Keterlambatan dan pulang awal akan
dihitung secara kumulatif dan dikonversi
1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN JAM KERJA

27. 27
PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman disiplin ringan, sedang atau berat
tergantung pada :
a.latar belakang dilakukannya pelanggaran
(sengaja / tdk sengaja) ;
b.dampak dari pelanggaran yang dilakukan
(terhadap unit kerja, instansi ybs, atau
pemerintah / negara);
c.Capaian target kinerja yang ditetapkan
oleh instansi;

28. 28
KEWAJIBAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM
(Pasal 21)
• Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada
bawahannya yang melanggar disiplin.
• Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin,
maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya.
• Hukuman yang dijatuhkan adalah sama
dengan yang seharusnya dia jatuhkan kepada
bawahannya.

29. 29
konsep
perubahan/pengganti
PP No. 53/2010
(terkait dengan
mangkir)
bahwa PNS dijatuhi hukuman berupa
pemberhentian dengan hormat apabila:
- tidak masuk kerja selama 23 (akumulasi);
- 10 hari kerja tidak masuk secara berturut-turut.

31. 31
LAPORAN PERKAWINAN paling lambat 1 tahun
PERCERAIAN wajib memperoleh
izin tertulis
Penggugat PPK Gol. III/
Gol. IV
Ka. BKD Gol. II/
Gol. I
Tergugat Ka. BKD Semua gol.
6 hari relaas
Lap. Tertulis
atasaan langsung
1. Salah satu pihak berbuat zinah
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat,
atau penjudi yang sukar disembuhkan
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin
pihak lain
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat
6. perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi

32. 32
Akibat
Perceraian
Menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan mantan istri dan anak-anak
surat pernyataan
Ada anak
Tanpa anak
½ bagian
1/3 bagian
• Bekas istri kawin lagi
• Anak telah berusia 21 tahun atau 25
tahun, apabila anak tersebut masih
sekolah, telah / pernah kawin atau
telah punya penghasilan sendiri/

33. 33
Bendaharawan gaji
bagian gaji mantan
istri dan anak-anaknya
sebagai akibat
perceraian
wajib menyerahkan secara langsung
tanpa menunggu lebih dahulu pengambilan gaji
oleh PNS bekas suaminya
mantan istri Hak didahulukan

34. 34
Mantan istri dapat
mengambil secara
langsung atau dengan
surat kuasa atau
meminta dikirimkan
kepadanya
bagian gaji yang menjadi haknya
bendaharawan gaji

35. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri:
tidak diberikan
apabila perceraian
terjadi karena istri
terbukti
tetap diberikan
apabila alasan istri
mengajukan gugatan cerai
karena dimadu atau suami
terbukti
• telah berzinah
• melakukan penganiayaan berat baik lahir / batin
• penjudi yang sukar disembuhkan
• meninggalkan 2 th berturut-turut tanpa izin & alasan sah
• hal lain di luar kemampuannya

36. 36
1. Salah satu hukuman disiplin tingkat berat :
a. PNS tidak melaporkan perkawinan kpd Pejabat ybw
b. PNS melakukan perceraian tanpa izin / surat
keterangan
c. PNS pria beristri lbh dr 1 tanpa izin Pejabat ybw
d. PNS hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah
e. Pejabat tidak melakukan pemeriksaan thd PNS yg
hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah
f. PNS menolak pembagian gaji akibat perceraian
2. Hukuman disiplin pemberhentian TDh sebagai PNS :
PNS wanita menjadi istri II,III,dst.
SANKSI

37. 37