Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Disiplin PNS, Cuti, Perkawinan, Perceraian PNS.pptx
Similar to Disiplin PNS, Cuti, Perkawinan, Perceraian PNS.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Disiplin PNS, Cuti, Perkawinan, Perceraian PNS.pptx
- 1. DISIPLIN PNS
- 2. DISIPLIN PNS DISIPLIN PNS PELANGGARAN DISIPLIN PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP UCAPAN, TULISAN,ATAU PERBUATAN PNS YG TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YG DILAKUKAN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA DISIPLIN PNS ADALAH KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
- 3. 3 Ucapan Tulisan Perbuatan Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya Pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4. ATASAN LANGSUNG PNS DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TIDAK PROSES ATASAN LANGSUNG DIJATUHI HUKDIS LEBIH BERAT OLEH PYBM PNS DIJATUHI HUKDIS OLEH PYBM PROSES DIJATUHI HUKDIS OLEH PYBM PEMERIKSAAN PEMANGGILAN Prinsip Dasar PP 94/2021 Disiplin PNS tanggung jawab atasan langsung Pelanggaran Disiplin PNS bukan Delik Aduan
- 5. PERBANDINGAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PP 53/2010 TINGKAT RINGAN a. Teguran lisan; b. Teguran Tertulis; dan c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. TINGKAT SEDANG a. Penundaan KGB selama 1 tahun; b. Penundaan KP selama 1 tahun;dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. TINGKAT BERAT PP 94/2021 a. b. c. c. a. Penurunan pangkat selama 3 tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan tingkat jabatan; c. Pembebasan jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (di hapus dengan UU 5 / 2014 tentangASN) a. TINGKAT RINGAN Teguran lisan; Teguran Tertulis; Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis TINGKAT SEDANG a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. TINGKAT BERAT Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. e.
- 6. Perbandingan PP 53 dengan PP 94 (1) No Perbedaan PP 53/2010 PP 94/2021 1 Kewajiban dan Larangan 17 Kewajiban dan 15 Larangan 8 + 9 Kewajiban dan 14 Larangan 2 Jenis Hukuman Disiplin Sedang a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan 3 Jenis Hukuman Disiplin Berat a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. pembebasan dari jabatan d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pasal 42) • Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin Sedang berlaku setelah PP mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku • Sebelum berlaku PP mengenai Gaji dan Tunjangan, Hukdis Sedang berlaku sesuai PP53/2010
- 7. Perbandingan PP 53 dengan PP 94 (2) No Perbedaan PP 53/2010 PP 94/2021 4 Pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja a. Teguran Lisan : 5 hari kerja b. Teguran Tertulis : 6 – 10 hari kerja c. Pernyataan tidak puas secara tertulis : 11 – 15 hari kerja d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun : 16 – 20 hari kerja e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun : 21 – 25 hari kerja f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun : 26 – 30 harikerja g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun : 31 – 35 harikerja h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah : 36 – 40 hari kerja i. pembebasan dari jabatan : 41 – 45 hari kerja j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS : ≥ 46 hari kerja a. Teguran Lisan : 3 hari kerja b. Teguran Tertulis : 4 – 6 hari kerja c. Pernyataan tidak puas secara tertulis : 7 – 10 hari kerja d. pemotongan TUKIN sebesar 25% selama 6 bulan : 11 – 13 hari kerja e. pemotongan TUKIN sebesar 25% selama 9 bulan : 14 – 16 hari kerja f. pemotongan TUKIN sebesar 25% selama 12 bulan : 17 – 20 hari kerja g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan : 21 – 24 hari kerja h. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan : 25 – 27 hari kerja i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS : ≥ 28 hari kerja j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS : 10 hari kerja (terus menerus)
- 8. Perbandingan PP 53 dengan PP 94 (3) No Perbedaan PP 53/2010 PP 94/2021 5 Pengentian Pembayaran Gaji Tidak ada Pasal 15 ayat (2) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya 6 Pejabat yang berwenang menghukum a. Berdasarkan Pangkat dan golongan b. Berdasarkan jabatan struktural • Eselon 1 • Eselon 2 • Eselon 3 • Eselon 4 Berdasarkan Jabatan • JPT • Administrator • Pengawas atau • pejabat lain yang setara (JF) 7 Pemeriksaan 1. Pelanggaran hukdis ringan diperiksa oleh atasan langsung 2. Pelanggaran hukdis sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa 1. Pelanggaran hukdis ringan diperiksa oleh atasan langsung 2. Pelanggaran hukdis sedang dapat dibentuk tim pemeriksa 3. Pelanggaran hukdis berat dibentuk tim pemeriksa 8 Anggota tim pemeriksa 1. Atasan langsung 2. Unsur pengawasan dan; 3. Unsur kepegawaian atau; 4. Pejabat lain yang ditunjuk 1. Atasan langsung 2. Unsur pengawasan dan; 3. Unsur kepegawaian Dalam hal tertentu tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk
- 9. PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI JAM KERJA 9 Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja Hukuman Disiplin Ringan 3 Hari Kerja Teguran Lisan 4 s.d 6 Hari Kerja Teguran Tertulis 7 s.d 10 Hari Kerja Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja Hukuman Disiplin Sedang 11 s.d 13 Hari Kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan 14 s.d 16 Hari Kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan 17 s.d 20 Hari Kerja Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja Hukuman Disiplin Berat 21 s.d 24 Hari Kerja Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah salama 12 bulan 28 Hari Kerja atau Lebih Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS 10 Hari Kerja terus menerus Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
- 10. No Kewajiban (Pasal 3) Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat 1 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NegaraRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah Dampak Negatif unit kerja dan atau negara 2 Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dampak Negatif Unit Kerja dan atau negara Dampak Negatif Negara 3 Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara 4 Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara 5 Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuhpengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara 6 Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara 7 Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara 8 Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara Kewajiban PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin
- 11. No Kewajiban (Pasal 4) Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat 1 Menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janjiPNS Tanpa Alasan Sah 2 Menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji Jabatan Tanpa Alasan Sah 3 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara dan atau Pemerintah 4 Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangannegara Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara dan atau Pemerintah 5 Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan Administrator & JF yang wajib lapor JPT & pejabat lainnya yang wajib lapor 6 Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (Ketentuan akan diatur dalam Peraturan MenpanRB) (1-3/4-6/7-10) (11-13/14-16/17-20) (21-24/25-27/28/10) 7 Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi 8 Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi 9 Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan √ Kewajiban PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin
- 12. No Larangan (Pasal 5) Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat 1 Menyalahgunakan wewenang √ 2 Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan √ 3 Menjadi pegawai atau bekerja untuk negaralain √ 4 Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK √ 5 Bekerja pada perusahaan asing, konsultasn asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK √ 6 Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidaksah Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Dampak Negatif Negara dan atau Pemerintah 7 Melakukan pungutan di luar ketentuan Dampak Negatif Unit Kerja dan atau Instansi Dampak Negatif Negara dan atau Pemerintah 8 Melakukan kegiatan yang merugikan negara Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi 9 Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi 10 Menghalangi berjalannya tugas kedinasan Dampak Negatif Unit Kerja Dampak Negatif Instansi Larangan PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin
- 13. No Larangan (Pasal 5) Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat 11 Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaan √ 12 Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan √ 13 Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani Dampak Negatif Instansi 14 Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara: 1. ikut kampanye √ 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atributPNS √ 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain √ 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitasnegara √ 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudahmasa kampanye √ 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, masyarakat;dan/atau √ 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk √ Larangan PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin
- 14. Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Pybm) Presiden No Bagi PNS Tingkat HD Usulan 1 JPT Utama Ringan, Sedang, Berat Menteri 2 JPT Madya yg mrpkan PPK Ringan, Sedang, Berat PPK / Menteri 3 a. JPT Madya; b. JF Utama; dan c. Jabatan lain yang pengangkatan & pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden Misal: panitera MA/MK PDHTAPS sbg PNS PPK / Menteri
- 15. Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Pybm) MENTERI No Bagi PNS Tingkat HD 1 JPT Madya 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat • penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan • pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan 2 JPT Pratama Sedang & Berat 3 JF Ahli Utama 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat • penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan • pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan 4 Pejabat Administrator ke bawah Berat 5 Pejabat Fungsional selain AhliUtama Berat
- 16. Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Pybm) JPTMADYA Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Direktur Jenderal Kepala Badan No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 Tingkat di bawahnya Ringan 2 PNS di lingkungannya yang berada 2 Tingkat di bawahnya Sedang JPTPRATAMAATAU PEJABATLAIN YANG SETARA No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 Tingkat di bawahnya Ringan 2 PNS di lingkungannya yang berada 2 Tingkat di bawahnya Sedang 3 Pejabat Fungsional di lingkungannya Ringan dan Sedang
- 17. Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Pybm) Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 Tingkat di bawahnya Ringan 2 PNS di lingkungannya yang berada 2 Tingkat di bawahnya Sedang 3 Pejabat Fungsional di lingkungannya Ringan dan Sedang Dalam hal tidak ada pejabat Administrator pada unit kerja, Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditetapkan PPK No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Ringan
- 18. Pejabat Yang Berwenang Menghukum (Pybm) Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang setara No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 Tingkat di bawahnya Ringan 2 PNS di lingkungannya yang berada 2 Tingkat di bawahnya Ringan dan Sedang 3 Pejabat Fungsional di lingkungannya Ringan Dalam hal tidak ada pejabat Pengawas pada unit kerja, Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditetapkan PPK No Bagi PNS Tingkat HD 1 PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Ringan
- 19. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS YG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN I SECARA TERTULIS O/ ATASAN LANGSUNG HADIR TDK HADIR PEMERIKSAAN PEMANGGILAN I I HADIR PEMERIKSAAN PENJATUHAN HD O/ PYBM BERDASARKAN ALAT BUKTI & KETERANGAN YG ADA TDK HADIR 7 HARI KERJA Biro Kepegawaian @2021 7 HARI KERJA Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Pasal 27 ayat (2))
- 20. BERLAKUNYA HUKDIS, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKDIS DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN 20 1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima. 2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
- 21. PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN 21 Keputusan Hukdis harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan Dokumen keputusan Hukdis digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan Pendokumentasian keputusan Hukdis termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam system yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatus Sipil Negara
- 22. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Tentang : CUTI PNS dan PERKA BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang : Tata Cara Pemberian Cuti PNS jo. PERKA BKN Nomor 7 Tahun 2021
- 23. JENIS CUTI PNS 1. CUTI TAHUNAN 2. CUTI BESAR 3. CUTI SAKIT 4. CUTI MELAHIRKAN 5. CUTI KARENA ALASAN PENTING 6. CUTI BERSAMA 7. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
- 24. CUTI TAHUNAN Diberikan : • Bagi PNS dan CPNS yang telah bekerja secara terus menerus paling kurang 1 tahun • Lamanya 12 hari kerja dalam setahun • Dapat diambil minimal 1 hari • Penambahan cuti dapat diberikan paling lama 12 hari kerja • 18 hari kerja apabila thn yl tdk diambil ditambah tahun berjalan • 24 hari kerja apabila 2 thn atau lebih tidak diambil ditambah tahun berjalan
- 25. CUTI BESAR Diberikan : • Bekerja paling singkat setelah 5 tahun • Kurang 5 tahun hanya utk kepentingan agama (haji) • Cuti besar maksimal 3 bulan • Cuti besar mengurangi hak cuti tahunan pada tahun berjalan • Usul Cuti besar dapat ditangguh selama 1 tahun kecuali keperluan agama • Selama Cuti besar ybs tetap memperoleh penghasilan Pengurangan Tunkin: 1. Cutbes krn haji pertama pd tgl selama berada di Arab Saudi selama 0% untuk pd tgl selama di tanah air sblm brngkt dan setelah kembali dipotong 2,5% / hari; 2. Cutber krn melahirkan dipotong 0% 3. Cutber selain krn haji pertama dan melahirkan dipotong 0% sejumlah cuti tahunan tahun berjalan dan 2,5% utk sisa
- 26. CUTI SAKIT Diberikan : 1. 1 hari dengan surat keterangan dokter dan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung 2. Lebih dari 1 hari surat keterangan dokter dan diajukan secara tertulis kepada PYB, maksimal 1 tahun 3. Dapat ditambah 6 bulan lagi dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan 4. PNS gugur kandungan paling lama 1,5 bulan 5. PNS yang mengalami kecelakaan diberikan cuti sampai sembuh dari penyakitnya
- 27. CUTI MELAHIRKAN Diberikan : 1. Diberikan maksimal selama 3 bulan 2. Diberikan untuk anak 1 s.d. 3 3. Untuk anak ke 4 menggunakan Cuti Besar
- 28. CUTI KARENA ALASAN PENTING Diberikan : 1. Ibu, Bapak, Isteri, Suami, Mertua, Anak, Adik, Kakak, Menantu sakit keras dan/ atau meninggal dunia 2. Melangsungkan perkawinan 3. Diberikan paling lama 1 bulan
- 29. CUTI BERSAMA Diberikan : 1. Cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden 2. Cuti Bersama tidak mengurangi Cuti tahunan 3. Cuti Bersama yang tdk diberikan kepada pegawai karena jabatannya akan menambah hak Cuti Tahunan
- 30. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA Diberikan : • Bekerja paling singkat 5 tahun • Lamanya maksimal 3 tahun dan dapat ditambah 1 tahun apabila ada alasan penting • Berhenti dari jabatan • Mendapat persetujuan dari Kepala BKN • Tidak diperhitungkan sebagai masa kerja
- 31. CATATAN Cuti Tahunan, Cuti Bersama, Cuti Alasan Penting dan Cuti Bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Alasan Penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS
- 32. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 SE Kepala BAKN Nomor 8 Tahun 1983
- 33. PERMASALAHAN PNS merasa tidak tahu kalau ada aturan terkait perkawinan dan perceraian PNS tidak bisa membedakan penggugat dan tergugat. Atasan setelah menerima laporan tidak melakukan pemeriksaan Tidak tahu cara membuat BAP
- 34. PENGERTIAN adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 UU 1/1974:
- 35. Bagaimana dengan nikah siri? Sah atau tidak?
- 36. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Pasal 2: Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian “Pencatatan Perkawinan” tidak termasuk syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi merupakan bukti administratif terjadinya perkawinan. Penjelasan Umum Angka 4 huruf b: Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa pentingdalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dimuat dalam surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku
- 37. LAPORAN PERKAWINAN PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat secara hirarkhis, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 (tiga) dan dilampiri: a. Salinan sah surat nikah/akte perkawinan; b. Pasfoto isteri/suami ukuran 3X4 cm sebanyak 3 lembar - 1 lembar untuk tata naskahkepegawaian - 2 lembar dikirim ke BKN, untuk Karin, Karis/Karsu. Pasal 1 huruf b PP 10/1983: Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Gubernur, Pimpinan Bank milik Negara/Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD.
- 38. PERCERAIAN PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat, harus memperoleh izin dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan pejabat.
- 39. www.bkn.go.id Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan TMT ia menerima permintaan izin dimaksud.
- 40. PNS dapat melakukan perceraian apabila: Salah satu pihak berbuat zina. Salah satu pihakmenjadi pemabuk, pemadat, ataupenjudi Salah satu pihakmelakukan kekerasan/penganiayaan Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebihberat Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali Salah satu pihakmeninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- 41. PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN 01 02 03 04 Tidak ada alasan sebagai tercantum di awal Diberikan apabila: Ditolak apabila: Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan denganperaturan perundang-undangan Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan ajaran/ketentuan agama yang dianut. Ada alasan sebagaimana tercantum di awal. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak bertentangan dengan ajaran/ketentuan agama yang dianutnya.
- 42. PERCERAIAN YANG SAH MENURUT PASAL 39 UU NO. 1/1974 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Cape dech !!!
- 43. PEMBAGIAN GAJI www.bkn.go.id 1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. 2. Pembagian gajinya ialah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak-anaknya. Rp Mana Bagian Ku.. Abisss… Uang Amboo….
- 44. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila: PNS yang menggugat, serta dilatarbelakangi perbuatan negatifnya. Istri yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif suami. PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila : PNS pria yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri. Istri yang menggugat, serta dilatarbelakangi perbuatan negatif istri www.bkn.go.id
- 45. Pengertian gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian. Mantan istri tidak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut, apabila telah menikah lagi. PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri. www.bkn.go.id
- 46. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri, maka pembagian gaji diatur sbb : Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagiangaji berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada isteri. Apabila sebagian anak mengikuti PNS ybs dan sebagian mengikuti bekas isteri maka 1/3 gaji untuk anak dibagi jumlah anak (sebagian ikut isteri/suami).
- 47. PRIA YANG AKAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG Ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari isteri dan disahkan atasannya; PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup; dan PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani; Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan; atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat Kumulatif Syarat Alternatif
- 48. • PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud hidup bersama di luar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami-isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. HIDUP BERSAMA DILUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH
- 49. P E R M I N TA A N I Z I N U N T U K B E R I S T R I L E B I H D A R I S E O R A N G D A PAT D I S E T U J U I A PA B I L A Tidak bertentangan dengan ajaran/agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan YME; Memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif; Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- 50. • PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat. • Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. • PNS yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hudis pemberhentian sebagai PNS
- 51. Pasal 41 PP 94/2021 Pasal 8 PP 94 ayat (4) /2021 PNS yang melanggar ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP ini. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas: a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. SANKSI
- 52. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.94 Tahun 2021, apabila: Tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan; Cerai tanpa izin/surat keterangan dari Pejabat; Beristri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat; Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah; Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah perceraian; Tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan; PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat; Atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan meneruskan izin bercerai atau beristri lebih dari satu kepada Pejabat setelah 3 bulan; dan Pejabat yang tidak memberikan izin atau menolak secara tertulis setelah 3 bulan permohonan cerai.
Editor's Notes
- 42
- 53