SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Kelompok 5
AriyaDwi SaputraFarah Hanifah.BagasWibisonoFenniAmaliaFildzah KamilaNabilaNajmaHafizhRabbaniPuspaNirwana
Kelompok 5
Mempersembahkan© 2015
BAB 3
Menjaga keutuhan
negara dalam
naungan negara
kesatuan Republik
Indonesia
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
B. Bentuk Pemerintahan
Republik
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
1. Bentuk
Negara
2. Negara
Kesatuan
3. Tujuan
Negara
Kesatuan
4. Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
B. Bentuk Pemerintahan
Republik
1. Pengertian Bentuk
Pemerintahan
2. Bentuk
Pemerintaham
Republik
DAFTAR ISI
Leon Duguit
Di dalam bukunya Algemene Staatslerr, dia berpendapat
monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan (forme de
gouverment), sedangkan yang dimaksud dalam bentuk negara
adalah negara kesatuan, negara serikat, dan perserikatan
negara-negara.
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
1. Bentuk Negara
Negara
kesatuan
Negara
federasi
Bentuk kenegaraan
Konfederasi
Serikat
negara
Bentuk negara yang
umum di dunia.
menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia Negara
kesatuan
Bentuk negara yang bersifat
tunggal dan tidak tersusun dari
beberapa negara yang memiliki
kedaulatan, tidak terbagi, dan
kewenanganya berada pada
pemerintahan pusat.
Contoh negara
kesatuan: Indonesia,
Brunei Darussalam,
Papua Nugini, Timor
Timur, Thailand, Jepang.
menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Negara federasi
Negara federasi adalah negara
bersusunan jamak, terdiri atas
beberapa negara bagian yang masing-
masing tidak berdaulat.
Karakteristik yang khas pada negara federasi, yaitu:
• Adanya supremasi konstitusi federal.
• Adanya pemencaran kekuasaan antara negara
serikat dengan negara bagian.
• Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas
menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin
timbul antara negara serikat dengan negera
bagian.menu
Contoh negara
federasi:
Malaysia,
Australia,
Amerika Serikat,
India, Irlandia,
Meksiko.
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Konfederasi adalah
gabungan beberapa
negara yang berdaulat
penuh.
Konfederasi
menu
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Serikat Negara
Suatu ikatan dari 2 atau lebih negara yang berdaulat
yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu
pesetujuan internasional berupa traktat atau kovensi
yang diadakan oleh semua negara anggota yang
berdaulat.
Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertentu. menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
2. Negara
kesatuan
Negara kesatuan adalah suatu
negara yang merdeka dan
berdaulat, yang berkuasa hanya
satu pemerintah pusat yang
mengatur seluruh daerah, sebagai
bagian dari negara.
menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Negara kesatuan sering
disebut juga dengan negara
unitaris, unity.
Unitaris = negara tunggal
ABU DAUD BUSROH
Negara kesatuan adalah negara yang tidak
tersusun dari beberapa negara, melainkan
negara yang bersifat tunggal dan tidak ada
negara dalam negara.
menu
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
1. Negara kesatuan dalam struktual lebih sederhana.
2. Biaya personel lebih murah, tetapi jalur bioraksi lebih
panjang dan relatif memakan waktu.
3. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan
sparatisme.
4. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan
kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang
kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat
dan subsidi-subsidi lainya.
menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
3. Tujuan negara
kesatuan.
Charles E. Merriam
Dalam bukunya A History Of Amarican
Political Theories, mengemukakan ada 5
tujuan yang ingin dicapai oleh negara
kesatuan, yaitu:
• Keamanan ekstren
• Ketertiban ekstern
• Keadilan
• Kesejahteraan
• Kebebasan
5 tujuan tersebut dapat direduksi menjadi
kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
menu
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
4. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Tujuan Negara Indonesia
Tujuan negara Indonesia ada di dalam pembukaan
UUD 1945 alenia ke 4, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
menu
A. Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Proses Penetapan Bentuk Negara Indonesia
Pada rapat BPUPKI, Mr. Soepomo menghendaki bentuk negara
kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat
bangsa sebagai suatu organisme.
Bentuk negara tersebut didasari pada 5 alasan, yaitu:
1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.
3. Tenaga-tenaga kerja terpelajar kebanyakan berada di pulau Jawa sehingga
tidak ada tenaga kerja di daerah untuk membangun negara federal.
4. Wilayah-wilayah Indonesia tidak sama potensi dan kekayaanya.
5. Dari sudut geopolitik, di dunia Internasional akan melihat Indonesia kuat
apabila sebagai negara kesatuan.
menu
Dan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya
membutuhkan yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain
dan tidak bukan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
A. Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Proses Penetapan Bentuk Negara Indonesia
Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan
untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar
menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan
negara yang bersifat sentralistik.
Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara
yuridis formal tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD
negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
menyebutkan secara tegas bahwa “ Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.
menu
JADI GINI....
Penjelasan pasal 1 ayat (1) juncto pasal 18 (sebelum perubahan) yang
termuat dalam berita republik indonesia tahun II nomor 7, menyatakan
antara lain:
1. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung
isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.
2. Negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di
dalam lingkungannya yang bersifat staat (negara).
3. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi,
dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang
lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah
administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang.
4. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan
perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas
dasar permusyawaratan.
5. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa dan mengingatkan hak-hak asal
usul daerah tersebut.menu
B. BentukPemerintahanRepublik
1. Pengertian Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan adalah suatu
istilah yang digunakan untuk merujuk pada
rangkaian institusi politik yang digunakan
untuk mengorganisasikan suatu negara
guna menegakan kekuasaan atas suatu
komunitas politik.
menu
B. BentukPemerintahanRepublik
Bentuk pemerintahan didunia
Emirat
Plutokrasi
Aristokrasi
Oligarki
Otokrasi
Demokrasi
Monarki
menu
Aristokrasi
Aristokrasi adalah
sistem pemerintahan
yang dipimpin oleh
individu yang terbaik.
Contoh Negara : Inggris.
Aristokrasi adalah bentuk
pemerintahan di mana
kekuasaan berada di tangan
kelompok kecil, yang mendapat
keistimewaan, atau kelas yang
berkuasa(wikipedia)
menuback
Oligarki
Oligarki adalah bentuk
pemerintahan yang
kekuasaan politiknya
secara efektif dipegang
oleh kelompok elit kecil
dari masyarakat, baik
dibedakan menurut
kekayaan, keluarga,
atau militer. Contoh
Negara: Afrika Selatan. menuback
Demokrasi
Demokrasi adalah
bentuk atau sistem
pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat atas
negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara
tersebut. Contoh Negara :
New Zealand dan Norwegia
menuback
Otokrasi
Otokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan yang kekuasaan
politiknya dipegang oleh satu orang.
Contoh negara : Rusia
Otokrasi dibagi dua, yaitu
otokrasi oligarki dan
demokrasi.
Bahasa yunani autokrator = berkuasa sendiri menuback
Monarki
Monarki adalah sebuah dukungan terhadap
pendirian, pemeliharaan, atau pengendalian
sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk
pemerintahan dalam sebuah negara. Contoh
Negara : Jepang.
menuback
Emirat
Emirat adalah sebuah
wilayah yang dipimpin
oleh seorang emir.
Contoh negara Uni Emirat
Arab yang mempunyai 7
emirat federal yang
diperintah oleh seorang
emir.
menuback
Plutokrasi adalah sistem
pemerintahan yang mengacu pada
suatu kekuasaan atas dasar
kekayaan yang mereka miliki.
Sejarah mencatat keteribatan
kaum bangsawan dalam hal politik
kekuasaan berasal dari Yunani.
Kemudian diikuti di kawasan
Genovo Italia.
Plutokrasi
menuback
B. BentukPemerintahanRepublik
Bentuk Pemerintahan
RepublikNegara republik pada dasarnya
adalah negara yang tampuk
pemerintahan akhirnya bercabang
dari rakyat bukan dari prinsip
keturunan bangsawan.
Konsep negara republik telah
digunakan sejak berabad-abad
lamanya. Republik yang paling
terkenal adalah republik Roma, yang
bertahan 509 SM – 44 SM.
menu back
B. BentukPemerintahanRepublik
Bentuk Pemerintahan
Republik Dalam perkembangan
negara modern, biasanya kepala
negara pada bentuk
pemerintahan republik dipimpin
oleh presiden. Namun, terdapat
beberapa pengecualian, misalnya
negara Swiss terdapat majelis 7
pemimpin yang merangkap
sebagai ketua negara, disebut
bundesrat. Di San Marino,
jabatan ketua negara di pegang
oleh 2 orang.
menuback
Terima kasih kepada:
Tuhan Yang Maha esa
Ibu Dewi
Teman-teman
Google
Dan yang telah berpartisipasi dalam presentasi ini
Kesalahan dari kami pribadi
Kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT

More Related Content

What's hot

Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siska Enjelin Hulu
 
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptx
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptxPKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptx
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptxgusmelpatopang
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945guruppkn11
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMesinesId
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANDwi Bawa
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxguruppkn11
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxChiiaaPunyaCerita
 
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganPancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganDwi Lestariningsih
 
Materi 2 sejarah perumusan pancasila
Materi 2   sejarah perumusan pancasilaMateri 2   sejarah perumusan pancasila
Materi 2 sejarah perumusan pancasilarohis
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMRirisya
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptSeptiaRini14
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaRyan Widjayana
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaAmmara Fathina
 
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945guruppkn11
 

What's hot (20)

Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptx
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptxPKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptx
PKN SMP kelas 9 K13N BAB 4.pptx
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 4 PPKN KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
 
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganPancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
 
Materi 2 sejarah perumusan pancasila
Materi 2   sejarah perumusan pancasilaMateri 2   sejarah perumusan pancasila
Materi 2 sejarah perumusan pancasila
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah PenggerakMateri Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAM
 
BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
 
Pkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 uploadPkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 upload
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
 
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
 

Viewers also liked

Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRINunu Aziizah
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknnuffiq ahmad
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANIda Suryaningsih
 
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkri
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkriUpaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkri
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkriRizal Fahmi
 

Viewers also liked (10)

Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pkn
 
Jihad dan terorisme
Jihad dan terorismeJihad dan terorisme
Jihad dan terorisme
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
 
Wanita dalam Islam
Wanita dalam IslamWanita dalam Islam
Wanita dalam Islam
 
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkri
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkriUpaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkri
Upaya dalam mempertahankan keutuhan uud dan nkri
 
PAI ppt
PAI pptPAI ppt
PAI ppt
 
Ancaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRIAncaman Terhadap NKRI
Ancaman Terhadap NKRI
 
Jihad
JihadJihad
Jihad
 

Similar to menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia

Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiavikyyunanda
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaXAMPRED
 
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptxMarkoyan
 
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara FederalPPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara FederalShieni Rahmadani Amalia
 
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxPOWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxCenCen15
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxMateri Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxilham623666
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaDio
 
Makalah bela nkri
Makalah bela nkriMakalah bela nkri
Makalah bela nkrikartoba
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7eli priyatna laidan
 

Similar to menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia (20)

Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Tugas project pkn
Tugas project pknTugas project pkn
Tugas project pkn
 
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
415640976-PPT-Materi-Dinamika-Persatuan-Dan-Kesatuan-Bangsa-s (1).pptx
 
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara FederalPPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
PPKN : Dinamika Penyelenggaraan dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Spi s3
Spi s3Spi s3
Spi s3
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptxPOWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
POWER_POINT_PKN_KLS_12_DINAMIKA_PENYELEN.pptx
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
 
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptxMateri Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
Materi Pembelajaran PP VIII-Bab 2.pptx
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranya
 
Makalah bela nkri
Makalah bela nkriMakalah bela nkri
Makalah bela nkri
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 7
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 

menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan republik indonesia

  • 1. Kelompok 5 AriyaDwi SaputraFarah Hanifah.BagasWibisonoFenniAmaliaFildzah KamilaNabilaNajmaHafizhRabbaniPuspaNirwana
  • 2.
  • 4. BAB 3 Menjaga keutuhan negara dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia A. Negara Kesatuan Republik Indonesia B. Bentuk Pemerintahan Republik
  • 5. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Bentuk Negara 2. Negara Kesatuan 3. Tujuan Negara Kesatuan 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia B. Bentuk Pemerintahan Republik 1. Pengertian Bentuk Pemerintahan 2. Bentuk Pemerintaham Republik DAFTAR ISI
  • 6. Leon Duguit Di dalam bukunya Algemene Staatslerr, dia berpendapat monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan (forme de gouverment), sedangkan yang dimaksud dalam bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat, dan perserikatan negara-negara. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Bentuk Negara Negara kesatuan Negara federasi Bentuk kenegaraan Konfederasi Serikat negara Bentuk negara yang umum di dunia. menu
  • 7. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara kesatuan Bentuk negara yang bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenanganya berada pada pemerintahan pusat. Contoh negara kesatuan: Indonesia, Brunei Darussalam, Papua Nugini, Timor Timur, Thailand, Jepang. menu
  • 8. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara federasi Negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing- masing tidak berdaulat. Karakteristik yang khas pada negara federasi, yaitu: • Adanya supremasi konstitusi federal. • Adanya pemencaran kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian. • Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dengan negera bagian.menu Contoh negara federasi: Malaysia, Australia, Amerika Serikat, India, Irlandia, Meksiko.
  • 9. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Konfederasi adalah gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh. Konfederasi menu
  • 10. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat Negara Suatu ikatan dari 2 atau lebih negara yang berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu pesetujuan internasional berupa traktat atau kovensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertentu. menu
  • 11. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Negara kesatuan Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah, sebagai bagian dari negara. menu
  • 12. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara kesatuan sering disebut juga dengan negara unitaris, unity. Unitaris = negara tunggal ABU DAUD BUSROH Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara yang bersifat tunggal dan tidak ada negara dalam negara. menu
  • 13. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Negara kesatuan dalam struktual lebih sederhana. 2. Biaya personel lebih murah, tetapi jalur bioraksi lebih panjang dan relatif memakan waktu. 3. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme. 4. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainya. menu
  • 14. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Tujuan negara kesatuan. Charles E. Merriam Dalam bukunya A History Of Amarican Political Theories, mengemukakan ada 5 tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu: • Keamanan ekstren • Ketertiban ekstern • Keadilan • Kesejahteraan • Kebebasan 5 tujuan tersebut dapat direduksi menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. menu
  • 15. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia Tujuan Negara Indonesia Tujuan negara Indonesia ada di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial. menu
  • 16. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Proses Penetapan Bentuk Negara Indonesia Pada rapat BPUPKI, Mr. Soepomo menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Bentuk negara tersebut didasari pada 5 alasan, yaitu: 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. 3. Tenaga-tenaga kerja terpelajar kebanyakan berada di pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga kerja di daerah untuk membangun negara federal. 4. Wilayah-wilayah Indonesia tidak sama potensi dan kekayaanya. 5. Dari sudut geopolitik, di dunia Internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. menu Dan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
  • 17. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia Proses Penetapan Bentuk Negara Indonesia Pembentukan negara yang bersifat unitarisme bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara yuridis formal tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa “ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. menu
  • 18. JADI GINI.... Penjelasan pasal 1 ayat (1) juncto pasal 18 (sebelum perubahan) yang termuat dalam berita republik indonesia tahun II nomor 7, menyatakan antara lain: 1. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. 2. Negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat (negara). 3. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang. 4. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. 5. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingatkan hak-hak asal usul daerah tersebut.menu
  • 19. B. BentukPemerintahanRepublik 1. Pengertian Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakan kekuasaan atas suatu komunitas politik. menu
  • 20. B. BentukPemerintahanRepublik Bentuk pemerintahan didunia Emirat Plutokrasi Aristokrasi Oligarki Otokrasi Demokrasi Monarki menu
  • 21. Aristokrasi Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik. Contoh Negara : Inggris. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa(wikipedia) menuback
  • 22. Oligarki Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Contoh Negara: Afrika Selatan. menuback
  • 23. Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Contoh Negara : New Zealand dan Norwegia menuback
  • 24. Otokrasi Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Contoh negara : Rusia Otokrasi dibagi dua, yaitu otokrasi oligarki dan demokrasi. Bahasa yunani autokrator = berkuasa sendiri menuback
  • 25. Monarki Monarki adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengendalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Contoh Negara : Jepang. menuback
  • 26. Emirat Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Contoh negara Uni Emirat Arab yang mempunyai 7 emirat federal yang diperintah oleh seorang emir. menuback
  • 27. Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Sejarah mencatat keteribatan kaum bangsawan dalam hal politik kekuasaan berasal dari Yunani. Kemudian diikuti di kawasan Genovo Italia. Plutokrasi menuback
  • 28. B. BentukPemerintahanRepublik Bentuk Pemerintahan RepublikNegara republik pada dasarnya adalah negara yang tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Konsep negara republik telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Republik yang paling terkenal adalah republik Roma, yang bertahan 509 SM – 44 SM. menu back
  • 29. B. BentukPemerintahanRepublik Bentuk Pemerintahan Republik Dalam perkembangan negara modern, biasanya kepala negara pada bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh presiden. Namun, terdapat beberapa pengecualian, misalnya negara Swiss terdapat majelis 7 pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, disebut bundesrat. Di San Marino, jabatan ketua negara di pegang oleh 2 orang. menuback
  • 30. Terima kasih kepada: Tuhan Yang Maha esa Ibu Dewi Teman-teman Google Dan yang telah berpartisipasi dalam presentasi ini Kesalahan dari kami pribadi Kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT