Makalah Negara Kesatuan Republik

1. MAKALAH
Negara Kesatuan berbentuk republic
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pancasila
Dosen Pengampu : Abdul Hadi Al – Munawwar
Oleh:
Farra’ Shalihah
2120103064
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2021

2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama allah swt yang maha pengasih dan maha
penyayang. kami panjatkan puji syukur kehadirat-nya yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-nya kepada kami
sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang NEGARA
KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK
Makalah ini sudah saya susun dengan maksimal dan mendapat
bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar pembuatan
makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan terimakasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari segala hal tersebut, saya sadar sepenuhnya bahwa masih
ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata
bahasanya. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima segala
saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah
pancasila ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah pancasila tentang pokok –
pokok pikiran dalam pembukaan dan manfaatnya ini bisa memberikan
manfaat maupun inspirasi untuk pembaca.
Palembang, 10 oktober2021
penulis

3. DAFTAR ISI
Kata pengantar…………………………………...………………………………...i
Daftar isi……………………………………………………...……………………ii
Bab 1 pendahuluan………………………………………………………...……....1
a. Latar belakang……………………………………………………………..2
b. Rumusan masalah……………………………………………....................2
c. Tujuan dan manfaat penulisaan………………………………....................2
BAB II PEMBAHASAAN……………………………………………….3
a. Pengertian negara kesatuan republic indonesia…………3
b. Dinamika susunan dan bentuk NKRI…………………5
c. Sistem pemerintahaan NKRI…………………………..10
d. Fungsi dan tujuasn NKRI……………………………10
e. Cara menjaga keutuhaan NKRI……………………….11
BAB III PENUTUP…………………………………………..13
A. Simpulan…………………………………………………….14
B. Saran ………………………………………………………..14
Daftar pustaka………………………………………………………15

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang
dikenal sebagai Nusantara,yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan
pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta
penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya,
ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan
“Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “berbedabeda tetapi tetap satu juga”.
Indonesia mengalami bererapa kali pergantian bentuk negara, mulai dari
tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS),
kemudian tanggal 27 Desember 1949 belanda mengakui kedaulatan Indonesia
berubah menjadi Negara Serikat, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara
resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Tujuan
NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pada
alinea ke 4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.

5. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara
yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri.
Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan
bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh
rakyat. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Kita sebagai
generasi penerus wajib turut serta dalam usaha membela negara. Menjaga sikap
dan perilaku dalam mempertahankan NKRI.
Untuk mengetahui pengertian NKRI, dan cara menjaga keutuhan NKRI,
dalam makalah ini penulis akan mengulasnya kembali pada bab pembahasan
selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermamfaat bagi penulis dan pembaca.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pengertian NKRI?
2. Bagaiman dinamika Susunan dan Bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia?
3. Bagaimana sistem pemerintahan NKRI?
4. Apakah fungsi dan tujuan NKRI?
5. Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI?
C. Mamfaat dan Penulisan
Mamfaat dari penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk menambah wawasan kita terkait
dengan NKRI yang meliputi pengertian NKRI, Sejarah NKRI, dan
bagaimana menjaga keutuhan NKRI.
Adapun ujuan dari penulisan makalah ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengertian NKRI.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan NKRI.
3. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan NKRI.
4. Untuk mengetahui cara menjaga keutuhan NKRI.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Sebelum masuk pada pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari negara.Menurut Dr.
Wiryono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi di
antara sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu
dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sekumpulan
manusia tersebut merupakan suatu masyarakat tertentu didalamnya, negara bukan
merupakan satu-satunya organisasi di antara mereka. Dengan kata lain masih
terdapat organisasi lain didalamnya seperti organisasi keagamaan, kesusilaan,
kepartaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan. Menurut Kranenburg,
negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok
manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Robert M. Mclver, negara
adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam masyarakat di dalam
suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan untuk memaksa.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa negara
merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiamani suatu wilayah tertentu
yang menyelenggarakan penertiban berdasarkan sistem hukum yang
diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara terbentuk karena adanya rakyat
atau masyarakat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.
Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan
tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi
dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai
penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan
berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat.
Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan

7. peraturan perundang-undang yang berlaku, akan. terjadi tumpang tindih dan
tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsipunity of command).
Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: negara
kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam
negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah daerah hanya
tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-
daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) negara kesatuan berbentuk
republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 45
menyebutkan bahwa:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD
yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut juga sebagai
Nusantara yang artinya negara kepulauan, dimana Indonesia terdiri dari dari
beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke. Hakikat negara dalam pengertian

8. ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang
membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa,
golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau
yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh
karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu
wilayah dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan,
satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu
Indonesia.
Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang
memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki
agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah
nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan
yang tercermin dalam suatu ikatan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “berbeda-
beda tetap satu juga”. Yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan
adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
B. Dinamika Susunan dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
“Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”, petikan tersebut
merupakan bunyi ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Udang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui
bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Wujud Negara Kesatuan
Republik Indonesia semakin kukuh dilakukan perubahan dalam UUD tahun 1945.
Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak tidak mengubah
pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan Negara. Kesatuan Republik
Indonesia sebagai susunan negara Indonesia. Konsep negara kesatuan adalah
susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indenesia. Selain
itu, konsep negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan
bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). 5
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Indonesia telah mengalami
pergantian konstitusi. Perubahan konstitusi tersebut memengaruhi bentuk negara
dan sistem pemerintahan negara. Dalam dinamika penyelenggaraan negara
Indonesia menerapkan konsep negara kesatuan namun pada pelaksanaannya
konsep persatuan mengalami pergeseran menjadi konsep federal. Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berekedaulatan rakyat dengan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berikut ini dimanikakehidupan bernegara di Indonesia.
1. Periode 1945-1949
Periode ini menjadi tahun-tahun bersejarah dalam memperjuangkan dan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak proklamator Indonesia
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak

9. saat itu, Indonesia berhak menentukan sendiri ritme kehidupan bernegara tanpa
camper tangan pikhak lain. Konsep negara kesatuan pada periode 1945-1949
dituangkan dalam Undang-Undang Dasar negara. Pada periode tersebut Undang-
undang Dasar negara Indonesia adalah UUD 19454. UUD 1945 menjadi
konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam UUD 1945
ditegaskan beberapa hal tentang negara Indonesia.
a. Susunan bentuk negara ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang
berbunyi “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbenyuk republik”.
b. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
c. Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyak dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyak. Ketentuan ini ditegaskan
dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
d. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Ketentuan ini
ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.
e. Lembaga-lembaga negara merurut konstitusi pertama terdiri atas MPR,
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakya (DPR).
Badan Pemeriksa Keungan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).6
2. Periode 1949-1950
Indonesia lahir kembali dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27
Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja
Bundar. Pada masa itu hukum dasar yang digunakan adalah konstitusi RIS
(Republik Indonesia Serikat). Konstitusi RIS berlaku berdasrkan keputusan
presiden RIS Nomor 48 tahun1950 tentang mengumumkan Piagam
Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia. Diumumkan di Jakarta pada
tanggal 6 Februari 1950 oleh menteri kehakiman. Bentuk negara Indonesia pada
periode tersebut mengalami pergeseran dari negara kesatuan menjadi negara
serikat. RIS merupakan bentuk negara federal. Negara RIS terdiri atas daerah
negaradan kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri.
a. Daerah negara adalah negara bagian yaitu Republik Indonesia, Indonesia
Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan Sumatra Timur.
b. Kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung,
Riau, Kalimantan Barat, Dayat Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan
Kalimantan Timur. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Dasar RIS,
Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut:

10. a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti
tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948 meliputi
negara Indonesia Timur, Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal
Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur
(dengan pengertian status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu
berhubungan dengan Sumatra Timur tetap berlaku), dan Negara Sumatra
Selatan.
b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri meliputi Jawa Tengah,
Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayat Besar, Daerah Banjar,
Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah bagian
tersebut memiliki kemerdekaan menentukan nasib sendiri dan bersatu
dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat.
3. Periode 1950-1959
Pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS
bukan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncul tuntutan untuk kembali
pada negara kesatuan. Negarta-negara yang tergabung dalam RIS satu persatu
bergabung dengtan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan
tersebut,negara federasi RIS tinggal tiga negara bagian yaitu Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Ketiga bagian
negara itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat kembali pada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945. pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan UUD Sementara yang
merupakan perubahan dari konstitusi RIS. Perubahan Konstitusi RIS menjadi
UUD Sementara tertuang Dalam UU No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan
Konstitusi Sementara Republik Indonesiaa menjadi UUD Sementara Republik
Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan UUDS 1950. Pada priode ini
susunan negara telah kembali pada kesatuan.
Konsep Negara Kesatuan ditegaskan dalam Konstitusi yang beralaku pada
masa itu yaitu UUDS. UUDS 1950 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan
mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Ketentuan negara kesatuan
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada priode ini mengalami
perubahan. Perubahan ini terjadi karena pemekaran Wilayah di berbagai daerah di
Indonesia.
4. Periode 1959-1966
Pada priode ini Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai
Konstitusi Indonesia periode ini dikenal juga sebagai periode demokrasi
terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959-1966 dari di
keluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno.
Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia satt itu

11. mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada priode ini terjadi
pertambahan provinsi dari hasil pemekaran sebagai berikut.
a. Tahun 1960 Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara
dan Sulawesi Selatan.
b. Tahun 1963 PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.
c. Tahun 1964 di bentuk Provinsi Lampung pemekaran dari Sumatra
Selatan).Pada tahun yang sama dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah
(pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran
dari Sulawesi Selatan)
5. Periode 1966-1998
Ir. Soeharto menjadi ikon periode 196-1988. Sebab masa itu, Ir Soeharto
menjadi Presiden Republik Indonesia. Periode ini dikenal dengan orde baru. Orde
baru merupakan istilah yang digunakan untukmemisahkan antara kekuasaan masa
Ir. Soekarno (masa orde lama). Dalam jangka waktu 1966-1998 ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik
korupsi yang merajalela. Indonesia masih mempertahankan bentuk negara
kesatuan dengan perkenbamgan jumlah Provinsi tersebut.
a. Tahun 1967 Provinsi Bengkulu di mekarkan dari Provinsi Sumatra Selatan.
b. Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi Provinsi ke-26 Indonesia.
c. Pada Tahun 196-1975 Indonesia memiliki 26 Provinsi, dua diantaranya
berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan satu berstatus Daerah
Khusus Ibu Kota (Jakarta)
d. Tahun 1976 Timur-timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai Provinsi
ke-27.
6. Periode 1998-Sekarang
Tercatat dalam sejarah upaya mahasiswa mengupayakan sebuah
perubahan. Mereka beriring bersatu padu menduduki gedung kura-kura untuk
meluluskan beberapa tuntutan. Mereka menyebutnya tuntutan Reformasi oleh
karena itu, periode 1998-sekarang dikenal dengan reformasi. Salah satu tuntutan
reforamasi 1998 adalah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945. Latar
belakang tuntutan perubahan UUD 1945 karena pada masa Orde Baru kekuasaan
tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataantnya bukan pada tangan rakyat),
kekusaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “lues”
(sehingga menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelanggara negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan
Konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar
seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, Eksistensi
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan

12. kesepakatan tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan
susunan kenegaraan (State Structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal
dengan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mempertegas
sistem pemerintahan Presidensial.
Dalam periode ini terjadi perubahan Provinsi Negara Indonesia. Pada
tahun 1999 Timor Timur memisahakn diri dari Indonesia dan berada di bawah
PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan Indonesia memiliki 26
Provinsi. Selanjutanya terjadi pemekaran sejumlah Provinsi di Indonesia.
Pemekaran terjadi di Provinsi indonesia sebagai berikut.
a. Maluku Utara dengan Ibu kota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi
Maluku menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999.
b. Banten dnegan Ibu kota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat menjadi
provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Okteber 2000.
c. Kepulauan Bangka Belitung dengan Ibu kota Pangkal Pinang menjadi provinsi
Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000.
d. Gorontalo dengan Ibu kota Gorontalo, dimekarkan dari provinsi Sulewesi Utara
menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000.
e. Irian Jaya Barat dengan Ibu kota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua
menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001. Kini Irian
Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.
f. Kepulauan Riau dengan Ibu kota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi
Riau menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 25 Oktober 2002.
g. Sulawesi Barat dengan Ibu kota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi
Selatan menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004.
h. Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, dimekarkan dari Provinsi
Kalimantan Timur menjadi provinsi Indonesia k3-34 pada tanggal 25 Oktober
2012.
Dari rentetan dinamika susunan dan bentuk negara Indonesia di atas
menjadi bukti bahwa konsep negara kesatuan adalah konsep yang palingsesuai
dengan karakteristik Indonesia. Meskipun sempat bergeser menjadi negara serikat
tetapi akhirnya masyarakat menyadari dan kembali bersatu.
C. Sistem Pemerintahan NKRI
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia,
setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya
yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan
Republik Indonesia(NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan
federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember
1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.

13. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-
daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan
menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi
kekuasaan.
D. Fungsi dan Tujuan NKRI
Setiap organisasi dalam bentuk apapun harus mempunyai tujuan. Hal yang
sama juga berlaku bagi sebuah negara. Negara adalah organisasi kekuasaan, di
mana sebagai sebuah organisasi kekuasaan Negara mempunyai suatu sistem
pemerintahan yang berhirarkhis dari tingkat yang lebih tinggi hingga terendah.
Dari bentuk pemerintahan yang berhirarkhis tersebut, tentu negara mempunyai
tujuan dan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut. NKRI pada dasarnya juga
mempunyai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
pada alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonessia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebibaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 alenia ke-empat tersebut dapat
diketahui bahwa, tujuan NKRI ialah:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Fungsi negara menurut Montesquie yaitu fungsi legislatif (membuat
undang-undang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan fungsi
yudikatif (mengawasi agar semua peraturan ditaati).
E. Cara Menjaga Keutuhan NKRI
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan dan
menjaga keutuhan negara. Pada proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya
bangsa Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk
mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para
pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat kita lihat
dari perjalanan sejarah bahwasanya selalu ada upaya dalam menggantikan bentuk
negara, namun hal demikian selalu gagal dikarenakan adanya rakyat yang tidak

14. setuju dengan pergantian tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
terdiri dari ras, budaya dan keagamaan yang heterogen. Tidak menutup
kemungkinan bahwa terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat atau
pandangan yang dapat menyebabkan goyangnya keutuhan NKRI ini . Adapun
cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah sebagai
berikut:
1. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila
dan menerapkannya dalam kehidaupan sehari-hari.
2. Mengobarkan semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan
bangsa.
3. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan
kontitusional UUD 1945.
4. Melaksanakan usaha pertahanan negara.
5. Menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling
menjaga dalam bentuk hal apapun, menaati segala aturan yang telah di tetapkan
dan saling menghargai baik dalam beda usia, suku, ras dan budaya ataupun agama
yang dianut. Kita sebagai bangsa yang bijak harus dapat menjaga dan membentuk
kedaulatan suatu negara agar selalu tetap makmur dan berwibawa walaupun
adanya perbedaan antar pandangan namun akan tetap terjaga apabila saling
menghargai dan menerima pendapat lain.
6. Menerapakan keadilan dalam suatu negara, dengan terciptanya bangsa yang
adil akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif dan terpandang dalam
bidang apapun. Dalam negara sangat dibutuhkan tegaknya keadilan bebangsa dan
bernegara. Kerena dengan adanya keadilan akan mewujudkan keutuhan NKRI.
7. Menumbukan rasa cinta pada tanah air yaitu kita sebagai negara harus
membuktikan untuk mempertahankan supaya negara kita dapat selalu utuh dan
terjaga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan
sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan
bermasyarakat. Maka dengan tunmbuhnya rasa cinta pada tanah air akan
menjadikan negara berdaulat, keutuhan negara dan mempererat persatuan bangsa.
Generasi muda masa kini sangat perlu ikut serta dalam berpartisipasi dalam
mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara. Karena
dengan majunya negara akan membantu generasi bangsa dalam suatukeinginan
yang ingin dicapai untuk masa depan. Dengan mengikuti perjalanan sejarah,
generasi muda harus bertanggung jawab memelihara dan membangun masyarakat
dan negara. Maka pemuda sangat sering tampil dalam kekuatan utama dalam
menghadapi era perubahan yang ada pada sekarang ini. Jadi yang terpenting bagi
generasi muda ialah adanya partipasi dan kekompakan untuk mewujudkan prestasi
besar untuk bangsa ini. Adanya penerus bangsa akan menjadikan pemimpin yang
visioner, cakap, dan kuat untuk memnpermudahkan Indonesia semakin maju dan
sejahtera dan berkeadilan. Dan calon pemimpin yang teguh akan menjaga
persatuan dan keutuhan NKRI.

15. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang
berbentuk kepulauan atau nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang
sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena
itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah dan
tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib
hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.
NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku,
dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan “Bhineka
Tunggal Ika” yang artinya “berbedabeda tetapi tetap satu juga”. Yaitu persatuan
bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
B. Saran
Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi
bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena
terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh
hubungannya dengan makalah ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya
makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para
pembaca.

16. DAFTAR PUSTAKA
Fa’izia, Khilya, Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKRI, Surakarta:
Aksara Sinergi Media, 2019.
Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Negara, Demokrasi dan civil Society,
Yogyakarta:Ghara Ilmu, 2012.
https://www.scribd.com/doc/11690181/Bab-13-Terbentuknya-Nkri#download
diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 10:00 WIB
.
Huda, Ni’matul, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2014.
11 Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 21.