SlideShare a Scribd company logo
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Daerah.
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1/SE/I/2022
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021
1. Latar Belakang
Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun
2021, maka diperlukan adanya penyamaan persepsi dalam
pelaksanaannya.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi
instansi pemerintah dalam melaksanakan penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021.
- 2 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk
memberikan kejelasan tentang:
a. PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai
setelah penyetaraan jabatan dari Jabatan Struktural ke
Jabatan Fungsional;
b. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi
Kerja Periode Januari s.d Juni 2021;
c. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja
PNS Periode Juli s.d Desember 2021; dan
d. Penilaian kinerja PNS tahun 2021.
3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2021.
- 3 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
4. Isi Surat Edaran
a. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS
1) Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS
yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
2) Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan
langsung dari Pejabat Penilai Kinerja PNS.
3) Adapun rincian Jabatan PNS yang dinilai, Pejabat Penilai
Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah
sebagai berikut:
No. Jabatan Pejabat Penilai
Atasan Pejabat
Penilai
1 JPT Utama
Menteri yang
mengoordinasikan
Menteri yang
mengoordinasikan
2
JPT Madya di Lingkungan
Kementerian
Menteri Menteri
3
JPT Madya di Lingkungan
Lembaga non-Kementerian
JPT Utama JPT Utama
4
JPT Madya di Lingkungan
Lembaga non-Struktural
Pimpinan
Lembaga non-
Struktural
Pimpinan
Lembaga non-
Struktural
5
JPT Madya di Lingkungan
Lembaga Negara
Pimpinan
Lembaga Negara
Pimpinan
Lembaga Negara
6
JPT Madya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Gubernur Gubernur
7
JPT Pratama di
Lingkungan Kementerian
JPT Madya Menteri
8
JPT Pratama di
Lingkungan Lembaga non-
Kementerian
JPT Madya JPT Utama
9
JPT Pratama di
Lingkungan Lembaga non-
Struktural
JPT Madya JPT Madya
10
JPT Pratama di
Lingkungan Lembaga
Negara
JPT Madya JPT Madya
11
JPT Pratama di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Bupati/ Walikota Bupati/ Walikota
- 4 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
12
Administrator di
Lingkungan Pemerintah
Pusat
JPT Pratama JPT Madya
13
Administrator di
Lingkungan Instansi
Daerah
JPT Pratama
Gubernur/
Bupati/ Walikota
14 Pengawas Administrator JPT Pratama
15 Pelaksana Pengawas Administrator
16
Fungsional Tingkat Ahli
Utama
JPT Pratama/
JPT Madya
JPT Madya/JPT
Utama
17
Fungsional Tingkat Ahli
Utama di Lingkungan
Instansi Daerah
JPT Pratama
JPT Madya/
Gubernur/
Bupati/ Walikota
18
Fungsional Tingkat Ahli
Madya
JPT Pratama
JPT Pratama/
JPT Madya
19
Fungsional Tingkat Ahli
Muda
Administrator/J
PT Pratama
JPT Pratama/
JPT Madya
20
Fungsional Tingkat Ahli
Pertama
Pengawas/
Administrator/J
PT Pratama
Administrator/J
PT Pratama/ JPT
Madya
21
Fungsional Tingkat
Keterampilan
Pengawas/
Administrator/J
PT Pratama
Administrator/J
PT Pratama
22 Kepala Unit Kerja Mandiri
Administrator/J
PT Pratama
JPT Pratama/
JPT Madya/
Kepala Daerah
4) Dalam melakukan penilaian kinerja, Pejabat Penilai
Kinerja PNS dapat meminta bahan pertimbangan dari
koordinator dan/atau sub-koordinator di lingkungan
unit kerjanya.
5) Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam melakukan penilaian
kinerja PNS yang bekerja dalam suatu tim dapat
meminta bahan pertimbangan dari ketua tim terkait.
b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja
PNS
1) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian
Kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) Periode
yaitu:
- 5 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
a) Periode I (Januari sampai dengan Juni Tahun
2021):
Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan
penilaian Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
b) Periode II (Juli sampai dengan Desember Tahun
2021):
Tata cara penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan
penilaian Kinerja PNS mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
2) Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
a) Melakukan penilaian prestasi kerja pegawai bulan
Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;
b) Melakukan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai
dengan Desember Tahun 2021; dan
c) Menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai
bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dan
penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan
Desember Tahun 2021 dengan bobot masing-masing
50% (lima puluh persen).
3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap
PNS wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas:
a) Dokumen Sasaran Kerja Pegawai, dokumen
penilaian capaian sasaran kerja pegawai, dan
dokumen penilaian prestasi kerja PNS bulan
Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;
- 6 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
b) Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, dokumen
penilaian capaian sasaran kinerja pegawai, dan
dokumen penilaian kinerja bulan Juli sampai
dengan Desember Tahun 2021;
c) Dokumen Integrasi antara penilaian prestasi kerja
bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021
dengan penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan
Desember Tahun 2021; dan
d) Laporan Dokumen Kinerja Tahun 2021.
4) Contoh dokumen model dasar pada angka 3) huruf a)
s.d. huruf d) sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat
Edaran ini.
5. Penutup
Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian diucapkan terima
kasih.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2022
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
$
Tembusan Yth:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 1 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1/SE/I/2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN 2021
Formulir Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021
- 2 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021
Juni 2021
- 3 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
JANUARI s.d JUNI 2021
- 4 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- 5 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL
RUANG
PANGKAT/GOL
RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
TARGET
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 Rencana Kinerja Utama 1
(diisi dengan sasaran yang
terdapat pada PK dan dapat
ditambahkan Renstra, RKT
dan Direktif)
IKI 1.1 Target 1.1
IKI 1.2
(diisi dengan indikator
kinerja yang terdapat pada
PK dan dapat ditambahkan
Renstra, RKT dan Direktif)
Target 1.2
(diisi dengan target yang
terdapat pada PK dan
dapat ditambahkan
Renstra, RKT dan
Direktif)
2 Rencana Kinerja Utama 2
(diisi dengan rencana aksi/
inisiatif strategis untuk
mencapai sasaran pada PK,
Renstra, RKT dan Direktif)
IKI 2.1 Target 2.1
IKI 2.2
(diisi dengan indikator
kinerja rencana aksi/
inisiatif strategis untuk
mencapai sasaran pada PK,
Renstra, RKT dan Direktif)
Target 2.2
(diisi dengan target
rencana aksi/ inisiatif
strategis untuk mencapai
sasaran pada PK,
Renstra, RKT dan
Direktif)
B. KINERJA TAMBAHAN
1 Rencana Kinerja Tambahan 1
(dapat ditambahkan pada
tahun berjalan)
IKI 1 Target 1
Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)
(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)
- 6 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
SKP PEJABAT ADMINISTRASI
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL
RUANG
PANGKAT/GOL
RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO.
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
RENCANA
KINERJA
ASPEK
INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1.
Rencana Kinerja
Atasan Langsung
yang diintervensi
Rencana Kinerja
Utama 1 (diisi dengan
rencana kinerjayang
telah dituangkan
dalam matriks peran
dan hasil serta sesuai
dengan
tugas pokok jabatan)
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1.1 Target 1.1
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1.2 Target 1.2
B. KINERJA TAMBAHAN
1. -
Rencana Kinerja
Tambahan1 (diisi
dengan rencana
kinerja yang telah
dituangkan dalam
matriks peran dan
hasil/direktif/
penugasan diluar
tugas
pokok jabatan)
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1 Target 1
Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)
(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)
- 7 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
SKP PEJABAT FUNGSIONAL
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN:
JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL
RUANG
PANGKAT/GOL
RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO.
RENCANA KINERJA
ATASAN
LANGSUNG/ UNIT
KERJA/
ORGANISASI
RENCANA KINERJA ASPEK
INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU
TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1.
Rencana Kinerja
Atasan
Langsung/Unit
Kerja/ Organisasi
yang diintervensi
Rencana Kinerja Utama 1
(diisi dengan rencana
kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks
peran dan hasil serta
sesuai dengan tugas pokok
jabatan)
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1.1 Target 1.1
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1.2 Target 1.2
Rencana Kinerja Utama 2
(dapat ditambahkan
direktif untuk pencapaian
sasaran organisasi/unit
kerja yang sesuai dengan
tugas pokok jabatan)
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 2.1 Target 2.1
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 2.2 Target 2.2
B. KINERJA TAMBAHAN
1. -
Rencana Kinerja
Tambahan 1
(diisi dengan rencana
kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks
peran dan hasil/direktif/
penugasan diluar tugas
pokok jabatan)
Kuantitas/
Kualitas/
Waktu
IKI 1 Target 1
Pegawai yang Dinilai
(Nama)
(NIP)
(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja
(Nama)
(NIP)
- 8 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER
TAHUN 2021
PEGAWAI YANG
DINILAI
PEJABAT PENILAI
KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO RENCANA KINERJA
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN IKI
NILAI
TERTIMBANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
B. KINERJA TAMBAHAN
NILAI
AKHIR
SKP
KETERANGAN
PEJABAT
PENILAI
(Opsional)
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
- 9 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER
TAHUN 2021
PEGAWAI
YANG DINILAI
PEJABAT PENILAI
KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL
RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO
RENCANA
KINERJA ATASAN
LANGSUNG
RENCANA
KINERJA
ASPEK
INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU
TARGET REALISASI
CAPAIAN
IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
CAPAIAN RENCANA KINERJA
KATEGORI NILAI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
B. KINERJA TAMBAHAN
NILAI AKHIR
SKP
KETERANG
ANPEJABAT
PENILAI
(Opsional)
(tempat),
(tanggal, bulan,
tahun)Pejabat
Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)
- 10 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL
…… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
PEGAWAI YANG
DINILAI
PEJABAT PENILAI
KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA UNIT KERJA
NO
RENCANA
KINERJA ATASAN
LANGSUNG/ UNIT
KERJA/
ORGANISASI
RENCANA
KINERJA
ASPEK
INDIKATOR
KINERJA
INDIVIDU
TARGET REALISASI
CAPAIAN
IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
CAPAIAN RENCANA KINERJA
KATEGORI NILAI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
)
(9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
B. KINERJA TAMBAHAN
NILAI AKHIR
SKP
KETERANG
ANPEJABAT
PENILAI
(Opsional)
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)Pejabat Penilai
Kinerja,
(Nama)
(NIP)
- 11 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
PNS YANG DINILAI
(Nama)
(NIP)
(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA
(Nama)
(NIP)
NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja NAMA Nama Pegawai yang Dinilai
NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja NIP NIP Pegawai yang Dinilai
PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai
JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai
UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai
TANGGAL
PENILAIAN
NILAI SEBUTAN
NILAI AKHIR -
NILAI KINERJA PNS -
C.IDE BARU -
B. PERILAKU KERJA PEGAWAI
1. Orientasi Pelayanan
2. Inisiatif Kerja
3. Komitmen
4. Kerjasama
5. Kepemimpinan
PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER
PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI
UNSUR YANG DINILAI
A. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
- 12 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
PEGAWAI YANG DINILAI
(Nama)
(NIP)
(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA
(Nama)
(NIP)
NAMA Nama Pegawai yang Dinilai NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja
NIP NIP Pegawai yang Dinilai NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja
PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja
JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja
UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja
TANGGAL INTEGRASI
PENILAIAN
PREDIKAT
JANUARI - JUNI
JULI - DESEMBER
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021
PERIODE NILAI KINERJA PNS
- 13 -
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
~

More Related Content

What's hot

Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Muh Saleh
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
Yudhi Aldriand
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
Abdul Aziz
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013saslirais
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 20211. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
Jumadil Awal
 
SPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPDSPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPD
PSEKP - UGM
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Muh Saleh
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
Joy Irman
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Ulfah Hanum
 
01. prt menteri pu cetak ok
01. prt menteri pu cetak ok01. prt menteri pu cetak ok
01. prt menteri pu cetak oknandangiskandar
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Ulfah Hanum
 
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaanPerpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Irman Gapur
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
iniPurwokerto
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng
PA_Klaten
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
Dian Chrisdiani
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...pelayanan
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Henni Gusnia
 
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publikPerda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
kabupaten_pakpakbharat
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
Ismed Nur
 

What's hot (20)

Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 20211. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021
 
SPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPDSPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPD
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
 
01. prt menteri pu cetak ok
01. prt menteri pu cetak ok01. prt menteri pu cetak ok
01. prt menteri pu cetak ok
 
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan JasaJuknis inpassing jabatan fungsional  pengadaan barang dan Jasa
Juknis inpassing jabatan fungsional pengadaan barang dan Jasa
 
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaanPerpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
Perpres 109 tahun 2016 tunjangan jafung pengelola pengadaan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng
 
RENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PURENSTRA KEMENTRIAN PU
RENSTRA KEMENTRIAN PU
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
 
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publikPerda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
Perda nomor 7 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pelayanan publik
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
 

Similar to SE TTG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TH 2021.pdf

Perka pu pns
Perka pu pnsPerka pu pns
Perka pu pns
Opertor MI Kbk
 
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
ssuserdb523a
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Evi Harini
 
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
hestikusdianingrum1
 
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
KutsiyatinMSi
 
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdfSE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
anang59
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Nurul Angreliany
 
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfperaturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
TriGalihPrasetya
 
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdfPermen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
danawanbimantoro
 
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
elsiaputridendya
 
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
Siti Djawijah
 
Perka bkn no.1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
Perka bkn no.1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...Perka bkn no.1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
Perka bkn no.1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
Asrul Mulyadi
 
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
Agus Prasetio
 
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
Rosyid Musthofa
 
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...Sri Budi Sukiyanto
 
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPDPermendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
AlanEnviron1
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Joseph Sitepu
 
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Bapake Icha Kukuh Andin
 
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNSKETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
MUHAMAD SALAHUDIN
 
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011Fauzi Badarudin
 

Similar to SE TTG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TH 2021.pdf (20)

Perka pu pns
Perka pu pnsPerka pu pns
Perka pu pns
 
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018
 
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021.pdf
 
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
Permen panrb-no.-8-tahun-2021-1 (1)
 
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdfSE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
SE BKN No. 16 Th. 2023 Tentang Periodesasi Kenaikan Pangkat.pdf
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
 
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdfperaturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022 Kinerja ASN.pdf
 
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdfPermen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 (1).pdf
 
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
2235 perka bkn-nomor-1-tahun-2013-@-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2...
 
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
139181270 peraturan-kepala-bkn-sasaran-kinerja-pegawai
 
Perka bkn no.1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
Perka bkn no.1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...Perka bkn no.1 thn 2013  ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
Perka bkn no.1 thn 2013 ketentuan pelaksanaan pp 46 tahun 2011 -ttg penilaia...
 
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
 
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
Perka bkn-nomor-1-tahun-2013-ketentuan-pelaksanaan-pp-nomor-46-tahun-2011-ten...
 
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...
 
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPDPermendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
Permendagri 18 Tahun 2020-lppd.pdf tata cara penyusunan LPPD
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
 
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
Perka BKN 1 Th 2013 Juklak PP 46 Th 2011
 
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNSKETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 46/2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
 
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011
Perka bkn pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2011
 

SE TTG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TH 2021.pdf

  • 1. - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Pusat; dan 2. Pejabat Pembina Kepegawaian lnstansi Daerah. SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1/SE/I/2022 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021 1. Latar Belakang Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang muncul setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, maka diperlukan adanya penyamaan persepsi dalam pelaksanaannya. 2. Maksud dan Tujuan Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2021.
  • 2. - 2 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang: a. PNS yang dinilai, Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai setelah penyetaraan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional; b. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Periode Januari s.d Juni 2021; c. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Periode Juli s.d Desember 2021; dan d. Penilaian kinerja PNS tahun 2021. 3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
  • 3. - 3 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 4. Isi Surat Edaran a. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS 1) Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. 2) Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai Kinerja PNS. 3) Adapun rincian Jabatan PNS yang dinilai, Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah sebagai berikut: No. Jabatan Pejabat Penilai Atasan Pejabat Penilai 1 JPT Utama Menteri yang mengoordinasikan Menteri yang mengoordinasikan 2 JPT Madya di Lingkungan Kementerian Menteri Menteri 3 JPT Madya di Lingkungan Lembaga non-Kementerian JPT Utama JPT Utama 4 JPT Madya di Lingkungan Lembaga non-Struktural Pimpinan Lembaga non- Struktural Pimpinan Lembaga non- Struktural 5 JPT Madya di Lingkungan Lembaga Negara Pimpinan Lembaga Negara Pimpinan Lembaga Negara 6 JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gubernur Gubernur 7 JPT Pratama di Lingkungan Kementerian JPT Madya Menteri 8 JPT Pratama di Lingkungan Lembaga non- Kementerian JPT Madya JPT Utama 9 JPT Pratama di Lingkungan Lembaga non- Struktural JPT Madya JPT Madya 10 JPT Pratama di Lingkungan Lembaga Negara JPT Madya JPT Madya 11 JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota Bupati/ Walikota
  • 4. - 4 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 12 Administrator di Lingkungan Pemerintah Pusat JPT Pratama JPT Madya 13 Administrator di Lingkungan Instansi Daerah JPT Pratama Gubernur/ Bupati/ Walikota 14 Pengawas Administrator JPT Pratama 15 Pelaksana Pengawas Administrator 16 Fungsional Tingkat Ahli Utama JPT Pratama/ JPT Madya JPT Madya/JPT Utama 17 Fungsional Tingkat Ahli Utama di Lingkungan Instansi Daerah JPT Pratama JPT Madya/ Gubernur/ Bupati/ Walikota 18 Fungsional Tingkat Ahli Madya JPT Pratama JPT Pratama/ JPT Madya 19 Fungsional Tingkat Ahli Muda Administrator/J PT Pratama JPT Pratama/ JPT Madya 20 Fungsional Tingkat Ahli Pertama Pengawas/ Administrator/J PT Pratama Administrator/J PT Pratama/ JPT Madya 21 Fungsional Tingkat Keterampilan Pengawas/ Administrator/J PT Pratama Administrator/J PT Pratama 22 Kepala Unit Kerja Mandiri Administrator/J PT Pratama JPT Pratama/ JPT Madya/ Kepala Daerah 4) Dalam melakukan penilaian kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat meminta bahan pertimbangan dari koordinator dan/atau sub-koordinator di lingkungan unit kerjanya. 5) Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam melakukan penilaian kinerja PNS yang bekerja dalam suatu tim dapat meminta bahan pertimbangan dari ketua tim terkait. b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS 1) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) Periode yaitu:
  • 5. - 5 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE a) Periode I (Januari sampai dengan Juni Tahun 2021): Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. b) Periode II (Juli sampai dengan Desember Tahun 2021): Tata cara penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian Kinerja PNS mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. 2) Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Melakukan penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021; b) Melakukan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021; dan c) Menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen). 3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap PNS wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas: a) Dokumen Sasaran Kerja Pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kerja pegawai, dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021;
  • 6. - 6 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE b) Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kinerja pegawai, dan dokumen penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021; c) Dokumen Integrasi antara penilaian prestasi kerja bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2021 dengan penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2021; dan d) Laporan Dokumen Kinerja Tahun 2021. 4) Contoh dokumen model dasar pada angka 3) huruf a) s.d. huruf d) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini. 5. Penutup Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2022 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, $ Tembusan Yth: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • 7. - 1 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1/SE/I/2022 TANGGAL : 7 JANUARI 2022 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021 Formulir Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021
  • 8. - 2 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Periode Januari s.d Juni 2021 Juni 2021
  • 9. - 3 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE JANUARI s.d JUNI 2021
  • 10. - 4 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
  • 11. - 5 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP (*opsional) PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN INSTANSI INSTANSI NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) A. KINERJA UTAMA 1 Rencana Kinerja Utama 1 (diisi dengan sasaran yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif) IKI 1.1 Target 1.1 IKI 1.2 (diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif) Target 1.2 (diisi dengan target yang terdapat pada PK dan dapat ditambahkan Renstra, RKT dan Direktif) 2 Rencana Kinerja Utama 2 (diisi dengan rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif) IKI 2.1 Target 2.1 IKI 2.2 (diisi dengan indikator kinerja rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif) Target 2.2 (diisi dengan target rencana aksi/ inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pada PK, Renstra, RKT dan Direktif) B. KINERJA TAMBAHAN 1 Rencana Kinerja Tambahan 1 (dapat ditambahkan pada tahun berjalan) IKI 1 Target 1 Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP)
  • 12. - 6 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE SKP PEJABAT ADMINISTRASI …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN UNIT KERJA UNIT KERJA NO. RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. KINERJA UTAMA 1. Rencana Kinerja Atasan Langsung yang diintervensi Rencana Kinerja Utama 1 (diisi dengan rencana kinerjayang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1.1 Target 1.1 Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1.2 Target 1.2 B. KINERJA TAMBAHAN 1. - Rencana Kinerja Tambahan1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan) Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1 Target 1 Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP)
  • 13. - 7 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE SKP PEJABAT FUNGSIONAL …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN UNIT KERJA UNIT KERJA NO. RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. KINERJA UTAMA 1. Rencana Kinerja Atasan Langsung/Unit Kerja/ Organisasi yang diintervensi Rencana Kinerja Utama 1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan) Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1.1 Target 1.1 Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1.2 Target 1.2 Rencana Kinerja Utama 2 (dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi/unit kerja yang sesuai dengan tugas pokok jabatan) Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 2.1 Target 2.1 Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 2.2 Target 2.2 B. KINERJA TAMBAHAN 1. - Rencana Kinerja Tambahan 1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan) Kuantitas/ Kualitas/ Waktu IKI 1 Target 1 Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) (tempat, tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP)
  • 14. - 8 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN UNIT KERJA UNIT KERJA NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI NILAI CAPAIAN IKI NILAI TERTIMBANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A. KINERJA UTAMA B. KINERJA TAMBAHAN NILAI AKHIR SKP KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP)
  • 15. - 9 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN UNIT KERJA UNIT KERJA NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA KATEGORI NILAI NILAI TERTIM BANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A. KINERJA UTAMA B. KINERJA TAMBAHAN NILAI AKHIR SKP KETERANG ANPEJABAT PENILAI (Opsional) (tempat), (tanggal, bulan, tahun)Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP)
  • 16. - 10 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL …… (NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA NAMA NAMA NIP NIP PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG JABATAN JABATAN UNIT KERJA UNIT KERJA NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA/ ORGANISASI RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA KATEGORI NILAI NILAI TERTIM BANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9) (10) (11) (12) A. KINERJA UTAMA B. KINERJA TAMBAHAN NILAI AKHIR SKP KETERANG ANPEJABAT PENILAI (Opsional) (tempat), (tanggal, bulan, tahun)Pejabat Penilai Kinerja, (Nama) (NIP)
  • 17. - 11 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE PNS YANG DINILAI (Nama) (NIP) (TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN) PEJABAT PENILAI KINERJA (Nama) (NIP) NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja NAMA Nama Pegawai yang Dinilai NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja NIP NIP Pegawai yang Dinilai PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai TANGGAL PENILAIAN NILAI SEBUTAN NILAI AKHIR - NILAI KINERJA PNS - C.IDE BARU - B. PERILAKU KERJA PEGAWAI 1. Orientasi Pelayanan 2. Inisiatif Kerja 3. Komitmen 4. Kerjasama 5. Kepemimpinan PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI UNSUR YANG DINILAI A. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021
  • 18. - 12 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE PEGAWAI YANG DINILAI (Nama) (NIP) (TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN) PEJABAT PENILAI KINERJA (Nama) (NIP) NAMA Nama Pegawai yang Dinilai NAMA Nama Pejabat Penilai Kinerja NIP NIP Pegawai yang Dinilai NIP NIP Pejabat Penilai Kinerja PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pegawai yang Dinilai PANGKAT/GOL Pangkat/Gol Ruang Pejabat Penilai Kinerja JABATAN Jabatan Pegawai yang Dinilai JABATAN Jabatan Pejabat Penilai Kinerja UNIT KERJA Unit Kerja Pegawai yang Dinilai UNIT KERJA Unit Kerja Pejabat Penilai Kinerja TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN PREDIKAT JANUARI - JUNI JULI - DESEMBER NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021 INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021 PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021 PERIODE NILAI KINERJA PNS
  • 19. - 13 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ~