Kedudukan, peran dan Fungsi Komisi Informasi Aceh dan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh

1. KEDUDUKAN PERAN KOMISI
INFORMASI ACEH TERHADAP
PELAYANAN INFORMASI DI BADAN
PUBLIK
Oleh :
Liza Dayani
Komisioner Bidang Kelembagaan KIA
Sosialisasi UU RI No. 14 Tahun 2014
Sigli, 28 November 2013

2. PENGANTAR
UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

3. PRINSIP YANG DIATUR DALAM UU KIP
1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat
diakses;
2. Informasi yan dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat
dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan
umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
informasi dapat melindungi kepentingan publik yang
lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.

4. Yang dijamin dalam UUKIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik
termasuk hak untuk mengajukan banding bila Menemui
hambatan dalam mengakses Informasi Publik;
kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani
permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana;
pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas;
kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan Informasi Publik;
sanksi apabila terdapat pelanggaran;
adanya mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan
jaminan hak atas informasi.

5. Mengapa UUKIP penting?
1.
2.
3.
4.
5.
Ada jaminan hak bagi warga negara untuk mengetahui
rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu
keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup
orang banyak;
Dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
Dapat mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu
yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
Dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.

6. Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :
a.
kepentingan umum;
b.
kepastian hukum;
c.
kesamaan hak;
d.
keseimbangan hak dan kewajiban;
e.
keprofesionalan;
f.
partisipatif;
g.
persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h.
keterbukaan;
i.
akuntabilitas;
j.
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.
ketepatan waktu; dan
l.
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

7. Kewajiban Badan Publik (pasal 7)
1.
2.
3.
4.
5.
Menyediakan dan memberikan Informasi Publik, baik secara aktif
(tanpa melalui permohonan) maupun secara pasif (dengan
permohonan);
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien;
Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional
layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima Badan Publik;
Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab serta wewenangnya;

8. Lanjutan ….
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan
Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi
Publik sesuai dengan PERKI No. 1 serta menyampaikan salinan
laporan kepada Komisi Informasi; dan
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi Publik pada instansinya.

9. MEMAHAMI KOMISI
INFORMASI

10. Komisi Informasi
Pasal 1 angka 4, dan Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
Penjelasan Pasal 23:
•Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan
wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa
Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan,
kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
•Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di
luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan
pengadilan.

11. Kedudukan Komisi Informasi
(Bab VII Pasal 24)
 Komisi Informasi terdiri atas Komisi
Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi,
dan jika dibutuhkan Komisi Informasi
kabupaten/kota.
 Komisi Informasi Pusat berkedudukan di
ibukota Negara.
 Komisi Informasi provinsi berkedudukan
di ibukota provinsi dan Komisi Informasi
kabupaten/kota berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota

12. Komisi Informasi Aceh
(KIA)




Dilantik pada 19 Juni 2012
Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
555/389/2012 tentang Penetapan Komisi Informasi
Aceh Periode 2012 – 2016.
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/836/2012
tentang Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu
Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016.
Anggota Komisi :
1.
2.
3.
4.
5.
Jehalim Bangun
Afrizal Tjoetra
Zainuddin T
Liza Dayani
H. Hamdan Nurdin, S.Sos

13. KOMISI INFORMASI ACEH
(KIA)

14. Komisi Informasi Aceh bertanggung jawab
kepada Gubernur Aceh dan menyampaikan
laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas,
dan wewenangnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh
UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 28 ayat (2)

15. Kewenangan Komisi Informasi
Pasal 27 UU KIP, Jo. Pasal .. PERKI PPSIP
(1)
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
Kewenangan
Absolut
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait
untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang
terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi
nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai
kinerja Komisi Informasi.
(2)
Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau
Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi
kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
(3)
Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang
menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
(4)
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa
yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan
Kewenangan
Relatif
Penjelasan pasal 27 huruf e:
Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi
Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.
.

16. Dua Cara Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 angka 6
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi.
Pasal 1 angka 7
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak yang diputus oleh komisi
informasi.
------------
Pasal 41:
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

17. Prosedur Penyelesaian Sengketa
FaktorYuridis: Pasal 35 UU KIP
Sengketa
Kasasi
PTUN/PN
?
60 hk
≤ 14 hk
Komisi
Informasi
100 hk
Keberatan
≤ 14 hk
Atasan
PPID
30 hk
≤ 30 hk
PPID
10+7 hk
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan
alasan berikut:
a.
penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17;
b.
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9;
c.
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;
e.
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f.
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g.
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
diatur dalam UndangUndang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak.
Sebelum ke
Komisi
Informasi

18. KOMISI INFORMASI DAN
STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

19. DASAR KEWENANGAN KI
MEMBENTUK PERATURAN KI
a.
b.
c.
d.
e.
Menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi
tentang tata cara memberikan dan menyampaikan
Informasi Publik secara berkala (Pasal 9 ayat (6));
Menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi
tentang tata cara menyediakan Informasi Publik
yang tersedia setiap saat (Pasal 11 ayat (3));
Menyusun tata cara permintaan Informasi Publik
kepada Badan Publik (Pasal 22 ayat (9));
Menyusun kebijakan umum pelayanan Informasi
Publik (Pasal 26 ayat (1) huruf b); dan
Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis (Pasal 26 ayat (1) huruf b)).

20. Pasal 36 (Laporan dan Evaluasi)
(1)
(2)
Badan publik wajib membuat dan
menyediakan laporan layanan informasi
publik sebagaimana dimaksud pada pasal
4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
Salinan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi
Informasi

21. Pasal 37
(1)
(2)
Komisi informasi dapat melakukan
evaluasi pelaksanaan layanan informasi
publik oleh badan publik 1 (satu) kali
dalam setahun
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada badan
publik dan diumumkan kepada publik

22. Pasal 39
BP dapat meminta masukan kepada KI mengenai rancangan
peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan
informasi publik yang telah disusun.
(2) Komisi informasi dapat memberikan masukan dan
rancangan standar prosedur operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dijadikan dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar
dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di
komisi informasi
(4) Masukan yang diberikan oleh komisi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi independensi
komisi informasi dalam memutus penyelesaian sengketa
informasi publik.
(1)

23. SEKILAS EVALUASI

24. KATEGORI INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA
Badan Publik SKPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dishubkomintel Aceh (55,88)
Badan Investasi dan Promosi (50,63)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi
dan UKM (40,13)
RSUD dr. Zainoel Abidin (39,69)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (39,25)
Inspektorat Aceh (38,38)
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (37,94)
Dinas Pengairan dan Biro Administrasi dan Pembangunan
(37,50)
Badan Pemberdayaan Masyarakat (37,06)
Sekretariat MPU (36,19)

25. KETEGORI INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN
BERKALA
Pemerintah Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kota Banda Aceh (67,63)
Kabupaten Pidie Jaya (47,56)
Kabupaten Aceh Selatan (44,94)
Kota Sabang (37,50)
Kabupaten Aceh Singkil (34,44)
Kabupaten Aceh Timur dan Kota Subulussalam
(34,00)
Kabupaten Aceh Jaya (33,56)
Kabupaten Aceh Utara (33,13)
Kabupaten Nagan Raya (30,63)
Kabupaten Aceh Tenggara (27,44)

26. KATEGORI INFORMASI
WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Badan Publik SKPA
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (61,00)
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (58,50)
3. Badan Investasi dan Promosi , Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
(56,50)

Badan Publik Pemerintah Kab/kota
1. Kota Banda Aceh (83,00)
2. Kabupaten Aceh Singkil (63,50)
3. Kabupaten Pidie Jaya (60,50)

27. Alamat KI Aceh
Gedung Seuramo Informasi Aceh Lantai 2
Jl. S.A. Mahmudsyah Nomor 14
Banda Aceh
Telp/Fax : 0651 – 22146
Email : ki.aceh@gmail.com
www.komisiinformasi.acehprov.go.id