Inovasi dan Difusi TIK untuk Pembangunan Demokrasi; Pemilu Elektronik

1. INOVASI DAN DIFUSI TIK
UNTUK PEMBANGUNAN DEMOKRASI:
PEMILU ELEKTRONIK
oleh:
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar

2. PEMILU e - PEMILU
• Semakin berkembangnya demokrasi di tanah air
• Semakin baiknya Sistem Pendidikan
• Tuntutan untuk menghemat biaya dan waktu
• Tersedianya Sistem Informasi Kependudukan
• Penggunaan KTP-elektronik
• RENCANA PITA LEBAR INDONESIA (Perpres No. 96 Tahun 2014)
Merupakan pilihan sistem Pemilu di masa yang akan datang
Karena:

3. 3
34 Provinces
408 Regencies
97 Cities
81,253 Villages
550,000
Polling
Stations
185,000,000
Voters
 Secrecy of Vote
 Integrity of Result
 Equality of Vote
 Universality of Vote
 Transparency
 Accountability
 Public Confidence
Highly Secure
Flexible Solution
TANTANGAN TUJUANPOTENSI e-PEMILU

4. Menuju Pemilu Elektronik Nasional:
Pembaharuan Sistem Demokrasi Nasional
dengan Pelaksanaan Pemilu yang Inovatif
Penyelenggaraan
Kepemiluan Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
kepemiluan
Berbasis TIK
TRANSFORMASI/
ALIH TEKNOLOGI
KERTAS menjadi ELEKTRONIK
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronika
 Penggunaan perangkat
 Penggunaan Infrastruktur Telematika
 Penggunaan Sistem Aplikasi/ Embedded
 Standarisasi Keamanan
 Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
 Sistem Dokumentasi Elektronik
Transformasi/ Alih Teknologi
• Alih Budaya Kerja
 Perubahan Proses Kerja
 Peraturan dan Perundangan
 SOP dan Kebijakan Politik
 Partai Politik dan Calon
Diperlukan uji coba, simulasi dan pengkajian penerapanannya yang terus-menerus untuk
dapat meyakinkan dan diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu

5. Standar tahapan Penyelenggaraan
Pemilu yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel
Quality_management_
systems_for_electoral_
bodies
Menggunakan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Agenda besar dari perubahan
dan pembaharuan sistem
kepemiluan masih panjang.
Iso
17582
1. Pendaftaran partai politik
2. Pendaftaran pemilih
3. Pendaftaran calon
4. Proses Logistik
5. Pemungutan suara
6. Penghitungan suara
7. Pengiriman hasil
8. Tabulasi dan Penayangan Hasil
9. Pelatihan Petugas
10. Pemantauan Dana Kampanye
11. Penyelesaian sengketa

6. Pengertian Electronic Voting
Sistem electronic voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang
memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital
untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan
suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara,
memelihara dan menghasilkan jejak audit.
Surat suara elektronik Memberikan suara Hasil Perolehan suaraPerangkat

7. Kirim Hasil via aplikasi SMS/USSD dari tiap
TPS langsung ke KPU pusat.
Aplikasi Tabulasi dan penayangan hasil.
Menghasilkan Jejak Audit sebagai bukti
hukum yang sah (UU 11 2008 ITE)
Data
Center
KPU
TPS
e-Rekapitulasi adalah bagian dari e-Voting
e-Voting
e-Rekapitulasi
Surat suara kertas
Membuat surat suara,
memberikan suara,
menghitung perolehan suara,
Mengirim hasil perolehan suara,
menayangkan perolehan suara, memelihara
dan menghasilkan jejak audit.

8. DASAR HUKUM E-VOTING
Amar Putusan MK
No. 147/PUU-
VII/2009
UU No 11 Tahun
2008
UU ITE ps 5
E-Voting dapat diartikan Mencoblos/Mencentang dengan syarat
kumulatif:
 Tidak melanggar asas Luber Jurdil
 Daerah siap dari sisi
• teknologi,
• pembiayaan,
• sumber daya manusia maupun
• perangkat lunaknya,
• kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta
• persyaratan lain yang diperlukan
"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah .
Merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di Indonesia

9. Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada
Pasal 85 mengatakan sebagai berikut :
(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara
elektronik.
(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi
dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan
Pemilihan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

10. PP 82 2012 PENYELENGGARAAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Landasan hukum penyelenggaran Sistem elektronik telah kuat berdasarkan PP 82 tahun
2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Tentunya
penyelenggaraan pemungutan suara elektronik wajib tunduk pada PP ini, oleh karena
itu banyak tantangan pekerjaan baru yang perlu disikapi dan dihadapi.
• PP ini terdiri dari 7 bagian dibawah ini, dan bagian yang paling penting untuk e-pemilu :
a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
b. penyelenggara Agen Elektronik;
c. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
d. Tanda Tangan Elektronik;
e. penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
f. Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan
g. pengelolaan Nama Domain.
a. Pendaftaran;
b. Perangkat Keras;
c. Perangkat Lunak;
d. Tenaga ahli;
e. Tata kelola;
f. Pengamanan;
g. Sertifikasi Kelaikan Sistem
Elektronik; dan
h. Pengawasan.
Mengatur

11. UU 24 2013
Administrasi Kependudukan
Penggunaan KTP-elektronik
UU 14 2008
Keterbukaan Informasi Publik
a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi;
e. penegakan hukum dan
pencegahan kriminal.
UU 25 2009
Pelayanan Publik
Layanan Publik > e-Layanan Publik
Transparansi Informasi Publik

12. PENERAPAN TIK DALAM
MENDUKUNG DEMOKRASI

13. Pendaftaran Pemilih (DPT)
• Pengumuman DPT
ditempel di tiap
Desa/kelurahan.
• Pantarlih melakukan
pendataan door to door.
• Masyarakat enggan
melihat pengumuman
DPT di Kelurahan.
MANUAL DUKUNGAN TIK
• Pengumuman dapat
ditayangkan di Web.
• Tiap pemilih dapat
memperbaiki data
pemilih secara
langsung melalui
layanan online atau
melalui Ka RT/RW/Kel

14. Otentikasi Pemilih di Hari H
• Pemilih membawa undangan,
dan dicocokkan dengan DPT
secara manual.
• Tidak akurat
• Pemilih bisa memilih lebih
dari satu kali di TPS lain atau
daerah lain untuk berbagai
pilkada
• Memerlukan tinta, walau
fungsinya sangat bersifat
lokal.
MANUAL DUKUNGAN TIK / e-VOTING
• Menggunakan aplikasi DPT online
Nasional yang up to date,
terintegrasi dan faktual.
• Di konfigurasi bahwa setiap
pemilih hanya punya hak pilih 1
kali dalam 5 tahun untuk pilkada
dan pemilu nasional, serta 1 kali
dalam 6 tahun untuk pilkades.
• Pemilih hanya dapat 1 kali hak
pilih dimana pun dia berada di
tingkat nasional.
• Sebagai pengganti tinta.

15. Pemungutan Suara
• Menggunakan kertas suara
• Banyak surat suara tidak sah
• Sulit diaudit.
• Perhitungan lama dan tidak
akurat
• Surat suara sisa dapat
dimanfaatkan untuk
manipulasi.
MANUAL DUKUNGAN TIK / e-VOTING
• Tidak terhubung ke jaringan
apapun.
• Mengutamakan kerahasiaan
sebagai azas Pemilu.
• Aspek kerahasiaan dalam
pemilu bertolak belakang
dengan standar keamanan
transaksi elektronik.
• Tidak ada surat suara rusak
• Cepat dan akurat

16. Pengiriman Hasil
• Kotak suara dari tiap TPS yang
terdiri dari surat suara yang sudah
dicoblos beserta hasil perhitungan
di TPS di kirim ke PPS.
• Direkap di tingkat PPS, lalu dikirim
ke PPK
• Direkap di PPK dan dikirim ke
Kab/Kota
• Direkap di KPUD
• Perlu 7 Hari untuk Pilkada
• Perlu 30 hari untuk pemilu
nasional.
MANUAL DUKUNGAN TIK / e-VOTING
• Proses pemungutan suara
ditutup pada jam yang telah
ditentukan.
• Hasil langsung keluar dan
dicetak, lalu ditandatangani
para saksi.
• Modem dipasang dan hasil
langsung dikirim dengan
sekali klik dari setiap
perangkat yang ada di tiap
bilik yang ada di TPS.

17. Tabulasi dan Penayangan Hasil
• Rekapitulasi dilakukan
manual.
• Dilakukan berjenjang di
tiap tingkatan mulai dari
PPS, PPK dan
Kabupaten/Kota.
• Hasil Rekapitulasi di tiap
tingkatan tidak dapat
diketahui publik.
MANUAL DUKUNGAN TIK / e-VOTING
• Hasil dari tiap mesin
terekapitulasi secara otomatis
menggunakan aplikasi
tabulasi dan ditayangkan.
• Proses pengiriman ke Data
Center memenuhi standar
keamanan transaksi
elektronik.
• Hasil pemilu dapat
ditampilkan secara berjenjang

18. PELATIHAN PETUGAS
• Pelatihan dilaksanakan
di tiap kecamatan
• Tingkat kehadiran
sangat rendah
• Pemahaman
penjelasan SOP tidak
terukur.
MANUAL DUKUNGAN TIK
• Diperlukan aplikasi
pelatihan petugas.
• Sertifikasi dilakukan melalui
sistem yang dirancang
sedemikian rupa agar
selama yang bersangkutan
ujian dapat terekam
wajahnya.
• Pemahaman petugas
tentang SOP dapat diukur.

19. Manfaat Utama Dukungan TIK
dalam Manajemen Kepemiluan
• Transparansi dan Akuntabilitas
– Monitoring dan Pengukuran kualitas pemilu dalam rangka
mendeteksi adanya pelanggaran
– Menciptakan budaya perbaikan terus menerus.
– Membangun kepercayaan masyarakat terhadap administrasi
kepemiluan.
• Memenuhi keinginan masyarakat dan para pihak terkait
– Para pihak : Pemilih, Calon, Partai politik
• Pelayanan Publik yang profesional

20. Contoh Otentikasi Pemilih
E-KTP Reader

21. E-Election Workflow using e-ID
21
VOTERS
AUTHENTICATION
VOTING CONFIRMATION RECEIPT
Chief Village
Election
In Jembrana

22. Rekomendasi E-Pemilu BPPT
2010
• Dokumen System Requirement Specification (SRS) e-Voting
2011
• Standar dan Arsitektur Aplikasi, Perangkat, Tata kelola dan
Infrastruktur e-voting, serta metodologi Pengujian dan Audit.
2012
• Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara
Elektronik
• Petunjuk Teknis Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik Berbasis
Layar Sentuh
• Pedoman Penggunaan Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik
Berbasis Layar Sentuh
• Pedoman Penggunaan Perangkat Pemungutan Suara Elektronik
Berbasis Embedded

23. Rekomendasi E-Pemilu BPPT
2013
• Hasil Simulasi Penyelenggaraan E-Voting di Pemilukada
BantaengHasil Rekomendasi Hasil Pemilihan Kepala Desa
dengan E-Voting di Kab. Jembrana
• Teknologi E-Rekapitulasi Pemilu 2014
2014 :
• Uji Petik E-Rekapitulasi untuk Pemilu Legislatif 2014 di Kota
Pekalongan
• Teknologi E-Rekapitulasi Pemilu
• Pedoman Implementasi e-Voting dalam Pilkades di
Indonesia

24. REKOMENDASI
1. Jika e-voting belum mungkin dilaksanakan dalam
Pilkada, diusulkan menggunakan e-Rekapitulasi lebih
dulu.
2. Penerapan e-voting dalam Pilkades sangat positif.
(skr. 18 desa). Pengenalan sistem e-Pemilu sebaiknya
diawali melalui Pilkades.
3. Perlu upaya sosialisasi secara sistemik yang didukung
semua stake-holder, agar pelaksanaan e-voting,
bahkan e-pemilu dimasa yang akan datang dapat
terealisasi.

25. Terima
kasih