Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan berdasarkan pedoman yang meliputi penyusunan dan penetapan formasi. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi unit pembina dan instansi pengguna dalam menyusun dan menghitung jumlah kebutuhan formasi berdasarkan jenjang jabatan.

1. BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1310, 2017 KEMENKES. Jabatan Fungsional Kesehatan.
Formasi.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam
jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi
kebutuhan jabatan pada organisasi instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi instansi
Pemerintahan maka perlu dilakukan penempatan
Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan keahlian dan
keterampilan;
c. bahwa untuk penempatan Aparatur Sipil Negara perlu
dilakukan penataan formasi jabatan fungsional
kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
www.peraturan.go.id

2. 2017, No. 1310 -2-
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
www.peraturan.go.id

3. 2017, No. 1310
-3-
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
www.peraturan.go.id

4. 2017, No. 1310 -4-
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016
tentang Pembinaan Jabatan fungsional Kesehatan dan
Jabatan Fungsional Non Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1971);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.
Pasal 1
(1) Penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan harus
dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Kesehatan.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan acuan bagi Unit Pembina Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Instansi Pengguna Jabatan
Fungsional Kesehatan di Pusat dan Daerah, dalam
menyusun dan menghitung jumlah kebutuhan formasi
jabatan fungsional kesehatan berdasarkan jenjang
jabatannya.
(3) Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. penyusunan formasi; dan
b. penetapan formasi.
Pasal 2
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
www.peraturan.go.id

5. 2017, No. 1310
-5-
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id

6. 2017, No. 1310 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id

7. 2017, No. 1310
-7-
www.peraturan.go.id

8. 2017, No. 1310 -8-
www.peraturan.go.id

9. 2017, No. 1310
-9-
www.peraturan.go.id

10. 2017, No. 1310 -10-
www.peraturan.go.id

11. 2017, No. 1310
-11-
www.peraturan.go.id

12. 2017, No. 1310 -12-
www.peraturan.go.id

13. 2017, No. 1310
-13-
www.peraturan.go.id

14. 2017, No. 1310 -14-
www.peraturan.go.id

15. 2017, No. 1310
-15-
www.peraturan.go.id

16. 2017, No. 1310 -16-
www.peraturan.go.id

17. 2017, No. 1310
-17-
www.peraturan.go.id

18. 2017, No. 1310 -18-
www.peraturan.go.id

19. 2017, No. 1310
-19-
www.peraturan.go.id

20. 2017, No. 1310 -20-
www.peraturan.go.id

21. 2017, No. 1310
-21-
www.peraturan.go.id

22. 2017, No. 1310 -22-
www.peraturan.go.id

23. 2017, No. 1310
-23-
www.peraturan.go.id

24. 2017, No. 1310 -24-
www.peraturan.go.id

25. 2017, No. 1310
-25-
www.peraturan.go.id

26. 2017, No. 1310 -26-
www.peraturan.go.id

27. 2017, No. 1310
-27-
www.peraturan.go.id

28. 2017, No. 1310 -28-
www.peraturan.go.id

29. 2017, No. 1310
-29-
www.peraturan.go.id

30. 2017, No. 1310 -30-
www.peraturan.go.id

31. 2017, No. 1310
-31-
www.peraturan.go.id

32. 2017, No. 1310 -32-
www.peraturan.go.id

33. 2017, No. 1310
-33-
www.peraturan.go.id

34. 2017, No. 1310 -34-
www.peraturan.go.id

35. 2017, No. 1310
-35-
www.peraturan.go.id

36. 2017, No. 1310 -36-
www.peraturan.go.id

37. 2017, No. 1310
-37-
www.peraturan.go.id

38. 2017, No. 1310 -38-
www.peraturan.go.id

39. 2017, No. 1310
-39-
www.peraturan.go.id

40. 2017, No. 1310 -40-
www.peraturan.go.id

41. 2017, No. 1310
-41-
www.peraturan.go.id

42. 2017, No. 1310 -42-
www.peraturan.go.id

43. 2017, No. 1310
-43-
www.peraturan.go.id

44. 2017, No. 1310 -44-
www.peraturan.go.id

45. 2017, No. 1310
-45-
www.peraturan.go.id

46. 2017, No. 1310 -46-
www.peraturan.go.id

47. 2017, No. 1310
-47-
www.peraturan.go.id

48. 2017, No. 1310 -48-
www.peraturan.go.id

49. 2017, No. 1310
-49-
www.peraturan.go.id

50. 2017, No. 1310 -50-
www.peraturan.go.id

51. 2017, No. 1310
-51-
www.peraturan.go.id

52. 2017, No. 1310 -52-
www.peraturan.go.id

53. 2017, No. 1310
-53-
www.peraturan.go.id

54. 2017, No. 1310 -54-
www.peraturan.go.id

55. 2017, No. 1310
-55-
www.peraturan.go.id

56. 2017, No. 1310 -56-
www.peraturan.go.id

57. 2017, No. 1310
-57-
www.peraturan.go.id

58. 2017, No. 1310 -58-
www.peraturan.go.id

59. 2017, No. 1310
-59-
www.peraturan.go.id

60. 2017, No. 1310 -60-
www.peraturan.go.id

61. 2017, No. 1310
-61-
www.peraturan.go.id

62. 2017, No. 1310 -62-
www.peraturan.go.id

63. 2017, No. 1310
-63-
www.peraturan.go.id

64. 2017, No. 1310 -64-
www.peraturan.go.id

65. 2017, No. 1310
-65-
www.peraturan.go.id

66. 2017, No. 1310 -66-
www.peraturan.go.id

67. 2017, No. 1310
-67-
www.peraturan.go.id

68. 2017, No. 1310 -68-
www.peraturan.go.id

69. 2017, No. 1310
-69-
www.peraturan.go.id

70. 2017, No. 1310 -70-
www.peraturan.go.id

71. 2017, No. 1310
-71-
www.peraturan.go.id

72. 2017, No. 1310 -72-
www.peraturan.go.id

73. 2017, No. 1310
-73-
www.peraturan.go.id

74. 2017, No. 1310 -74-
www.peraturan.go.id

75. 2017, No. 1310
-75-
www.peraturan.go.id

76. 2017, No. 1310 -76-
www.peraturan.go.id

77. 2017, No. 1310
-77-
www.peraturan.go.id

78. 2017, No. 1310 -78-
www.peraturan.go.id

79. 2017, No. 1310
-79-
www.peraturan.go.id

80. 2017, No. 1310 -80-
www.peraturan.go.id

81. 2017, No. 1310
-81-
www.peraturan.go.id

82. 2017, No. 1310 -82-
www.peraturan.go.id

83. 2017, No. 1310
-83-
www.peraturan.go.id

84. 2017, No. 1310 -84-
www.peraturan.go.id

85. 2017, No. 1310
-85-
www.peraturan.go.id

86. 2017, No. 1310 -86-
www.peraturan.go.id

87. 2017, No. 1310
-87-
www.peraturan.go.id

88. 2017, No. 1310 -88-
www.peraturan.go.id

89. 2017, No. 1310
-89-
www.peraturan.go.id

90. 2017, No. 1310 -90-
www.peraturan.go.id

91. 2017, No. 1310
-91-
www.peraturan.go.id

92. 2017, No. 1310 -92-
www.peraturan.go.id

93. 2017, No. 1310
-93-
www.peraturan.go.id

94. 2017, No. 1310 -94-
www.peraturan.go.id

95. 2017, No. 1310
-95-
www.peraturan.go.id

96. 2017, No. 1310 -96-
www.peraturan.go.id

97. 2017, No. 1310
-97-
www.peraturan.go.id

98. 2017, No. 1310 -98-
www.peraturan.go.id

99. 2017, No. 1310
-99-
www.peraturan.go.id

100. 2017, No. 1310 -100-
www.peraturan.go.id