Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
1. r.dfrruT-ffiR3 $S$EA[-
RFPLJffiL*K $NM*Tdfi$EA
Yang terhormat,
Gubernur
di-
seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
ltlcrnor 02 Tahun 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PEIFRIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMiNAN KESEHATAN
TAHUN 2074
Dalam rangka pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBi) Jaminan
Kesehatan, dipandang perlu untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam
pelaksanaaan/ pengawasan serta verifikasi peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20L1, tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207I Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
264,Tambahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 5372);
d. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor I46lHUKl2013 tentang Penetapan
Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
e. Sural Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 147lHUKlz}I3 tentang tentang
Penetapan Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.
SehuLrungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Gubernur seluruh
Indonesia agar mentperhatikan hal-hal teknis menyangkult kepeseftaan,
pengawasan serta verifikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan sebagai berikut:
1. Untuk nrenghindari terjadinya ketidaktepatan dalam menentukan pesefta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, baik peserta yang tidak
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
2. memenuhi kriteria tetapi menerima program maupun peserta yang memenuhi
kriteria tetapi tidak menerima program, maka perlu diambil langkah-langkah
koordinasi lintas sektoral untuk memastikan ketepatan sasaran PBI Jaminan
Kesehatan Tahun 2014.
2. Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan verifikasi
dan validasi ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor L46lHUKlz1L3 tentang
Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan
mengoptimalkan sumber APBD.
3. Merujuk PP Nomor 101 tahun 2012 khususnya pada Pasal 11 ayat (1) dan (2)
tentang Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Dinas
Sosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi setiap 6 (enam) bulan dalam
tahun berjalan, untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam sistem Basis Data Terpadu, sefta melaporkan hasil verifikasi
tersebut kepada Gubernur, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
4. Untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat
yang menyangkut data kepeseftaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan, Dinas/Instansi Sosial Provinsi
segera membentuk unit pengaduan masyarakat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial yang
bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti.
Ditetapkan di lakarta
pada tanggal23 Desember 2013
AL JUFRI
Tembusan:
i, Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat;
3, Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
B. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia.
ffi
R).ffi;rllA /..- r r" r
(zA:
--J
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review