Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri elektronika, telematika, konten digital, dan pelayanan publik secara elektronika di Indonesia dalam periode 2011-2025 mencakup strategi, arah kebijakan, dan landasan hukum yang mendukung pembangunan industri-industri tersebut.

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
dan
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
SECARA ELEKTRONIKA
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jakarta, 12 November 2014

2. A.Pendahuluan

3. Bangun Industri Nasional
Perpres 28/2008 ttg Kebijakan Industri Nasional

4. • Potensi pasar yang membesar.
• Negara kelas menengah.
• Konektivitas antar wilayah
• Keberpihakan K/L dan swasta .
• Keberpihakan sektor perbankan dalam
permodalan
• Kemampuan kompetensi SDM di bidang
manajerial/kewirausahaan
• Ketergantungan produk impor (tms komponen).
• Dukungan R&D untuk pengembangan produk
• Penghargaan terhadap karya-karya kreatif
(animasi,games, aplikasi dsb).
• Program-program K/L yang berbasis telematika
sebagai basis pengembangan industri telematika.
4
Tantangan dan Peluang

5. B. Industri Elektronika

6. Sumber : GABEL
Kondisi industri elektronika
• Ketergantungan akan bahan baku/komponen impor yang
masih tinggi, yakni lebih dari 50%

7. 2011-2015
• Pengembangan pasar domestik sebagai basis produksi untuk pasar
regional
• Pengembangan produk berbasis digital dan ramah lingkungan
• Penumbuhan industri komponen elektronika
2016-2020
• Teknologi tinggi/teknologi digital sebagai basis produksi
industri elektronika
• Pengembangan pusat R&D oleh industri elektronika di
Indonesia
2021-2025
• Industri elektronika sebagai basis
produksi untuk pasar Asia dan pasar
global

8. Harmonisasi
kebijakan dan
program
Pemerintah .
Menerapkan
standar
Mengembangkan
iklim investasi
kondusif
(Insentif, R&D,
Training)
Memperkuat
posisi sbg
basis produksi
global
8
2. Strategi Pengembangan Industri
Elektronika

9. C. Industri Telematika /hardware

10. 10
2011-2015
• Berkembangnya industri manufaktur dan komponen perangkat telematika
mendukung pembangunan infrastruktur telematika
2016-2020
• Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur
dan komponen perangkat telematika dalam negeri
untuk memenuhi pasar domestik .
2021-2025
• Industri manufaktur dan komponen
perangkat telematika nasional telah
mampu bersaing di pasar ekspor

11. 1. Pengembangan
program K/L
berbasis telematika
sebagai basis
pengembangan
industri DN
2. Meningkatkan
ilkim usaha yang
menarik investasi
3. Meningkatkan
kemampuan industri
sebagai bagian
supply chain global
11
2. Arah Kebijakan
Pembangunan Industri Telematika

12. Harmonisasi
kebijakan dan
program
Pemerintah .
Menerapkan standar
dan perbaikan ilkim
investasi utk
mengendalikan
impor
Mengembangkan
potensi industri
komponen
potensial
Memperkuat
kolaborasi antar
industri telematika
nasional
12
3. Strategi Pengembangan

13. D. Industri Konten

14. 14
1. Sasaran Pembangunan Industri Konten
2011-2015
•Tumbuh dan berkembang
industri konten kualitas dunia
2016-2020
•Produk konten lokal
untuk pasar domestik
dan regional
2021-2025
Menjadi pemasok pasar global

15. Mengembangkan
produk
kebanggaan
nasional
Meningkatkan
akses pasar
domestik dan
regional/global
Mengembangkan
pusat produksi di
daerah potensial
15
2. Arah Kebijakan Pembangunan Industri Konten

16. Harmonisasi
kebijakan
dan program
Pemerintah
Membangun
pusat-pusat
pengembangan
di daerah
potensial
Pasar di dalam
negeri sebagai
basis
pembangunan
Memperkuat
penetrasi
pasar
16
3. Strategi Pembangunan Industri Konten

17. E. Pelayanan Publik
Secara Elektronik

18. 1. TPP-Produksi dan TPP-Impor atas Telepon
selular, Komputer Genggam (handheld) dan
Komputer Tablet
2. Rekomendasi Impor Mesin Multifungsi,
Mesin Fotokopi Berwarna, Mesin Printer
Berwarna

19. 19
LANDASAN HUKUM
1. Peraturan Menteri Perindustrian
No : 108/M-IND/PER/11/2012
tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.
2. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
No : 5/IUBTT/PER/1/2013
tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan
Komputer Tablet.
3. Peraturan Menteri Perdagangan
No : 82/M- DAG/PER/12/2012
tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.
4. Peraturan Menteri Perdagangan
No : 38 / M-DAG/PER/8/2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No : 82/M- DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan
Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.
5. Peraturan Menteri Perdagangan
No : 48 / M-DAG/PER/8/2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No : 82/M- DAG/PER/12/2012 tentang
Ketentuan Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.

20. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam rangka proses pengembangan industri
produk alat komunikasi seluler yang
berkesinambungan dan upaya menjamin mutu
produk alat komunikasi seluler khususnya Telepon
Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan
Komputer Tablet serta upaya perlindungan
terhadap konsumen;

21. RUANG LINGKUP PRODUK
No. Jenis Produk No. HS Keterangan
1
Telepon Selular dan
Smartphone
Ex. 8517.12.00.00
Alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi
jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan
jaringan nirkabel lainnya kecuali telepon satelit
2
Komputer Genggam,
Personal Digital
Assistant (PDA) dan
Palmtop
8471.30.10.00 Suatu mesin pengolah data otomatis genggam
3 Komputer Tablet
Ex. 8471.30.90.00
Suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang
menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan
peranti masukan dengan menggunakan papan ketik atau
tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun
tidak

22. 22
LANDASAN HUKUM
 Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi
Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
 Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Nomor : 16/IUBTT/PER/3/2012
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Atas Impor Mesin
Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan atau Mesin Printer Berwarna

23. MAKSUD DAN TUJUAN
 Mengendalikan dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap
impor dan pengguna mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi
berwarna dan mesin printer berwarna dalam usaha pengamanan uang
kertas, surat berharga/dokumen sekuriti lainnya.
 Mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor mesin
multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer
berwarna.

24. RUANG LINGKUP PRODUK (Lamp. Permendag No. 7 tahun 2012)
No. Jenis Produk No. HS
1 Mesin Multifungsi Berwarna
8443.31.10.10
8443.31.20.10
8443.31.30.10
8443.31.90.10
2 Mesin Printer Berwarna
8443.32.10.10
8443.32.20.10
8443.32.30.10
8443.32.90.10
3 Aparatus Fotokopi Berwarna 8443.39.11.00

25. F. Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)

26. TKDN
Inpres No. 2 thn 2009
Penggunaan Produksi Dalam Negeri dlm
Pengadaan barang/jasa Pemerintah
Permenperin RI
No. 15/M-IND/PER/2/2011
Pedoman Penggunaan Produksi
Dalam Negeri dlm Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Perpres : No. 54 th 2010
Tentang Pengadaan barang / jasa
Pemerintah
Permenperin RI
No.69/M-IND/PER/9/20014
Ketentuan dan Tatacara Penghitungan Nilai TKDN Industri
Elektronika dan Telematika
Permenperin RI
No. 16/M-IND/PER/2/2011
Ketentuan dan Tatacara Perhitungan
TKDN dan BMP

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014
tentang
Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Pasal 7
Industri dalam negeri mendapat prioritas utama dalam memasok
kebutuhan perangkat pembaca KTP-el dengan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) minimal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Verifikasi TKDN Min. 25 %
TKDN
Permenperin RI No.69/M-IND/PER/9/20014
Ketentuan dan Tatacara Penghitungan Nilai
TKDN Industri Elektronika dan Telematika