Semoga Bermanfaat :)

1. DemokrasiDemokrasi
Nama Anggota Kelompok :Nama Anggota Kelompok :
1)1)Cika PrirachmaningarumCika Prirachmaningarum (06)(06)
2)2)Dinda Putri AzizahDinda Putri Azizah (08)(08)
3)3)FidayantiFidayanti (12)(12)
4)4)Selia DestianingrumSelia Destianingrum (30)(30)

3. MateriMateri
• Demokrasi berasal dari kataDemokrasi berasal dari kata KratosKratos yang berarti kekuasaan danyang berarti kekuasaan dan DemosDemos
yang berarti rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah sebuahyang berarti rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah sebuah
bentuk kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.bentuk kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
• Demokrasi terdiri dari :Demokrasi terdiri dari :
1) Demokrasi langsung1) Demokrasi langsung
Suatu demokrasi yang rakyatnya langsung ikut berpartisipasi di dalamSuatu demokrasi yang rakyatnya langsung ikut berpartisipasi di dalam
pemerintahan.pemerintahan.
2) Demokrasi tidak langsung2) Demokrasi tidak langsung
Suatu demokrasi yang rakyatnya tidak ikut langsung berpartisipasiSuatu demokrasi yang rakyatnya tidak ikut langsung berpartisipasi
dalam pemerintahan.dalam pemerintahan.

4. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila :Prinsip-prinsip demokrasi pancasila :
1)1) Persamaan bagi seluruh rakyat IndonesiaPersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2)2) Keseimbangan antara hak dan kewajibanKeseimbangan antara hak dan kewajiban
3)3) Kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YangKebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain.Maha Esa, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain.
4)4) Mewujudkan rasa keadilanMewujudkan rasa keadilan
5)5) Musyawarah mufakatMusyawarah mufakat
6)6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaanMengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7)7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasionalMenjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

6. REPUBLIKA.CO.ID,Hari ini di 1998 terjadi penembakan
terhadap empat mahasiswa Trisakti. Penembakan ini dilakukan
terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto
turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat
mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta
puluhan lainnya luka.
Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978 –
1998), Heri Hertanto (1977 – 1998), Hafidin Royan (1976 –
1998), dan Hendriawan Sie (1975 – 1988). Mereka tewas
tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-
tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
Saat itu ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang
terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 – 1999.
Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke
gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.
Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju
Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka
dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian.
Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.
Pada pukul 5.15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur,
diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan
pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para
mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung
di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus
melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan
ke RS Sumber Waras.
Kasus PertamaKasus Pertama
Hari ini di 1998, Empat Mahasiswa Trisakti DitembakHari ini di 1998, Empat Mahasiswa Trisakti Ditembak

7. AnalisisAnalisis
• Tragedi Trisakti ini sebagai bukti kegagalan demokrasi di Indonesia.Tragedi Trisakti ini sebagai bukti kegagalan demokrasi di Indonesia.
• Pada kejadian tragedi trisakti yang terjadi pada tahun 1998 menunjukkanPada kejadian tragedi trisakti yang terjadi pada tahun 1998 menunjukkan
bahwa prinsip-prinsip demokrasi pancasila belum dapat terlaksanabahwa prinsip-prinsip demokrasi pancasila belum dapat terlaksana
dengan baik, karenadengan baik, karena
1) Belum adanya keterwujud-an terhadap rasa keadilan. Dapat terlihat1) Belum adanya keterwujud-an terhadap rasa keadilan. Dapat terlihat
dari terjadinya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa untukdari terjadinya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk
menuntut Soeharto turun dari jabatannya.menuntut Soeharto turun dari jabatannya.
2) Pada kenyataannya bukanlah berasal dari rakyat tetapi kelompok-2) Pada kenyataannya bukanlah berasal dari rakyat tetapi kelompok-
kelompok yang memiliki kekuasaan mayoritas yang kurang memahamikelompok yang memiliki kekuasaan mayoritas yang kurang memahami
hak dan kewajibannya dan hanya mementingkan kesejahteraan dirinyahak dan kewajibannya dan hanya mementingkan kesejahteraan dirinya
sendiri, keluarganya sendiri dan kelompoknya sendiri.sendiri, keluarganya sendiri dan kelompoknya sendiri.
3) Aparat keamanan yang seharusnya menjaga keselamatan3) Aparat keamanan yang seharusnya menjaga keselamatan
masyarakat, justru menjadi oknum yang membahayakan keselamatanmasyarakat, justru menjadi oknum yang membahayakan keselamatan
dan bahkan merenggut nyawa masyarakat.dan bahkan merenggut nyawa masyarakat.

8. Kasus KeduaKasus Kedua
Pilkada di Jawa TimurPilkada di Jawa Timur - Since 2008-2013
Pelaksanaan Pilkada Jawa Timur periode 2008-2013 yang pada putaran
pertama diikuti oleh lima calon pasangan gubernur dan wakil gubernur.
Pada prosesnya telah sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yaitu
prinsip keterwakilan rakyat. Pilkada langsung putaran pertama ini, dari
kelima calon tersebut tidak ada yang melebihi batas ambang
kemenangan 30% maka diadakan Pilkada putaran kedua yang diikuti
oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan
Khofifah-Mudjiono dan Soekarwo- Syaifullah Jusuf. Pada putaran
kedua Pilkada Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan Soekarwo
dan Syaefullah Jusuf dengan selisih 0,40% dari total suara. Terjadi
permasalahan disini, pasangan Khofifah dan Mudjiono
menolak menandatangani hasil dari Pilkada pada putaran kedua karena
menilai terdapat banyak kecurangan yang terjadi didalamnya kemudian
pasangan tersebut melaporkan kecurangan yang terjadi kepada
Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang berhak menangani sengketa
dalam Pemilu. Oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa harus
dilaksanakan Pilkada ulang di dua Kabupaten yaitu Bangkalan dan
Sampang, serta penghitungan
ulang di Kabupaten Pamekasan.

9. AnalisisAnalisis
• Proses ini merupakan sejarah bagi demokratisasi lokal di IndonesiaProses ini merupakan sejarah bagi demokratisasi lokal di Indonesia
dimana pengakuan atas hak maupun tuntutan benar-benar tidakdimana pengakuan atas hak maupun tuntutan benar-benar tidak
diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif,diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif,
dengan ini prinsip control dalam negara demokrasi telah terpenuhi.dengan ini prinsip control dalam negara demokrasi telah terpenuhi.
• Sehingga untuk Pilkada DI Jawa Timur ini, layaklah disebut sebagaiSehingga untuk Pilkada DI Jawa Timur ini, layaklah disebut sebagai
pilkada yang demokratis walaupun masih banyak kelemahan,pilkada yang demokratis walaupun masih banyak kelemahan,
kecurangan, dan kekurangan.kecurangan, dan kekurangan.

10. Kasus Suap Mahkahamah Konstitusi
WORLD EXCLUSIVES
Kasus Ketiga
Sindonews.com - Suap yang terjadi di lingkungan Mahkamah
Konstitusi (MK), telah merusak tatanan demokrasi. Hal itu
diungkapkan pengamat politik Heri Budianto.
Tamparan keras terjadi di MK, sebab selama ini MK dikenal sangat
bersih dan mampu membangun kinerja baik dan positif oleh publik.
"Namun kejadian ini sangat memalukan dan menunjukkan bahwa
korupsi tanpa pandang bulu, sudah menggerogoti semua institusi
negara. Ini membuktikan bahwa semua institusi negara rentan terhadap
korupsi," katanya kepada Sindonews, Kamis (3/10/2013).
Dia mengatakan, peristiwa penangkapan oleh KPK ini juga
membuktikan bahwa sasaran mafia-mafia kasus dan korupsi adalah
orang nomor satu di institusi negara.
"Penangkapan Ketua MK ini bisa menjadi pintu masuk adanya praktik
suap dan kongkalingkong kasus di MK. Saya berharap KPK nantinya
tidak hanya menyidik kasus Kabupaten Gunung Mas, namun juga
sengketa pilkada lain yang bergulir di MK yang melibatkan Akil,"
pintanya.
Hal ini bukan tanpa alasan, lanjutnya, jika melihat beberapa sengketa
yang diputus MK. Kasus MK ini jelas mencederai demokrasi yang
sudah terbangun dengan baik.
"Ini penghianatan terhadap demokrasi, tidak bisa di tolerir. Kasus suap
Ketua MK ini merusak tatanan demokrasi yang sudah terbangun,"
sambungnya.

11. AnalisisAnalisis
• Kasus suap yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi menunjukkanKasus suap yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi menunjukkan
belum terlaksanakannya secara maksimal prinsip-prinsip demokrasi.belum terlaksanakannya secara maksimal prinsip-prinsip demokrasi.
KarenaKarena
1) Tidak adanya kebebasan bertanggung jawab secara moral kepada1) Tidak adanya kebebasan bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain.Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain.
Sikap Mahkamah Konstitusi yang mau menerima uang suapSikap Mahkamah Konstitusi yang mau menerima uang suap
menunjukkan bahwa, tidak ada rasa tanggung jawab untukmenunjukkan bahwa, tidak ada rasa tanggung jawab untuk
mengemban tugas sebagai Mahkamah Konstitusi dengan baik.mengemban tugas sebagai Mahkamah Konstitusi dengan baik.
2) Rasa keadilan-pun telah dikesampingkan.2) Rasa keadilan-pun telah dikesampingkan.
Mereka lebih memilih kepentingan serta kesejahteraan hidup masing-Mereka lebih memilih kepentingan serta kesejahteraan hidup masing-
masing dengan menerima uang suap, tanpa mau memutuskan perkaramasing dengan menerima uang suap, tanpa mau memutuskan perkara
dengan prinsip keadilan.dengan prinsip keadilan.

12. Kasus Keempat
Kasus Century, Merupakan Bentuk Korban Demokrasi Liberal
• PALEMBANG-Meskipun demokrasi di Indonesia pasca reformasi ditandai
dengan berbagai kemajuan diberbagai bidang seperti penegakan HAM dan
kebebasan Pers. Namun perkembangan tersebut cenderung mengarah
kepada demokrasi liberal. Hal tersebut terlihat dalam pemilu yang
semestinya untuk mengembalikan hak politik masyarakat, tetapi di
manipulasi oleh kekuatan uang.
• Demikian yang diungkapkan Direktur Ekskutif Pedoman Indonesia Fadjroel
Rachman pada saat mengisi seminar sekolah demokrasi hari minggu(14/2)
kemarin.
• Dia mengatakan salah satu kasus terbesar dalam akibat Demokrasi Liberal
tersebut adalah kasus Bail Out Bank Century yang merugikan negara
senilai Rp 6,7 Triliun.
• Lebih lanjut Fadjroel menyatakan ada berbagai macam kejanggalan
terhadap bail out Bank Century tersebut. Hal ini setidaknya berdasarkan
kesimpulan sementara mayoritas fraksi pansus hak angket bank century
yaitu 7 fraksi yang terdiri dari 385 anggota DPR menyatakan bahwa
terdapat pelanggaran Undang-undang yang mengarah kepada tindak
pidana korupsi, pidana perbankan dan pencucian uang yang melibatkan
berbagai pihak. Hal ini juga didukung oleh data dari BPK dan PPATK.
• Dia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini pansus hak angket
Bank Century akan melakukan fotting terbuka terhadap kasus tersebut,
sehingga diharapkan dengan dukungan pansus yang mayoritas telah
menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Undang-undang serta dukungan
media dan kontrol masyarakat, kasus Bank Century tersebut dapat
terungkap kebenarannya.(Hazmin)

13. AnalisisAnalisis
Pada kasus keempat ini, kasus century juga membuktikan bahwa belum diterapkannya secaraPada kasus keempat ini, kasus century juga membuktikan bahwa belum diterapkannya secara
maksimal prinsip-prinsip demokrasi pancasila.maksimal prinsip-prinsip demokrasi pancasila.
Karena demokrasi pancasila yang seharusnya menjadi demokrasi di Indonesia justru cenderungKarena demokrasi pancasila yang seharusnya menjadi demokrasi di Indonesia justru cenderung
mengarah kepada demokrasi liberal.mengarah kepada demokrasi liberal. Hal tersebut terlihat dalam pemilu yang semestinya untukHal tersebut terlihat dalam pemilu yang semestinya untuk
mengembalikan hak politik masyarakat, tetapi di manipulasi oleh kekuatan uang.mengembalikan hak politik masyarakat, tetapi di manipulasi oleh kekuatan uang.
Prinsip-prinsip demokrasi pancasila di Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik, karenaPrinsip-prinsip demokrasi pancasila di Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik, karena
1)1)Masih ada rasa pertidaksamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana, kelompok yangMasih ada rasa pertidaksamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana, kelompok yang
memiliki kekuasaan mayoritas kurang memahami hak dan kewajibannya.memiliki kekuasaan mayoritas kurang memahami hak dan kewajibannya.
2)2)Tidak memiliki rasa menujunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Jika tujuan dan cita-citaTidak memiliki rasa menujunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Jika tujuan dan cita-cita
nasional adalah memberi kesejahteraan terhadap masyarakat. Namun mengapa, dalamnasional adalah memberi kesejahteraan terhadap masyarakat. Namun mengapa, dalam
kenyataannya masih saja ada yang mementingkan kesejahteraan diri sendiri.kenyataannya masih saja ada yang mementingkan kesejahteraan diri sendiri.
3)3)Tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti halnya pada kasus century,Tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti halnya pada kasus century,
pemerintah hanya mau menerima haknya, bahkan memintanya lebih tanpa mau melaksanakanpemerintah hanya mau menerima haknya, bahkan memintanya lebih tanpa mau melaksanakan
kewajibannya dengan baik.kewajibannya dengan baik.
4)4)Kurang adanya musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat kurang diterapkan, makaKurang adanya musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat kurang diterapkan, maka
dalam kenyataannya sebuah kasus atau permasalahan tidak dapat terkontrol dengan baik.dalam kenyataannya sebuah kasus atau permasalahan tidak dapat terkontrol dengan baik.