Ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, baik dari masa Orde Baru maupun Reformasi. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM sering dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Meskipun era Reformasi seharusnya lebih menjunjung HAM, kasus-kasus pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan dan masih muncul kasus baru. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peneg

1. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak
asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil
dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran
hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu,
bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun
kelompok.
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1. Pembunuhan masal (genisida)
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa orang lain
Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan
keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak
pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang
lain, menjarah dan lain-lain.
Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat
pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering
terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiiwa
besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi
dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang
berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi

2. pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan
dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong,
Jatim (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT
Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan
diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan
pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik
dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga
dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan
Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para
aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang
dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya
luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga
sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa
meninggal dan 217 orang luka-luka).
g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)
Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di
timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan
Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.
h. Kasus Ambon (1999)
Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat
kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi
penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.
i. Kasus Poso (1998 – 2000)
Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan
bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.

3. j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga
memakan banyak korban dari kedua belah pihak.
k. Kasus TKI di Malaysia (2002)
Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari
persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.
l. Kasus bom Bali (2002) DAN beberapa tempat lainnya
Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang
dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga
negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri.
m. Kasus-kasus lainnya
Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti
dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:
1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk
sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2. Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3. Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4. Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-
wenang dirumah.
Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain :
1. Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran,
kekayaan, atau perilakunya).
2. Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer,
dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).
3. Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
4. Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
5. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan
siswa dari sekolah yang lain.
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :
1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
2. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota
masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
3. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan
kebijakan yang ada.

4. 4. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tak terselesaikan,
kenapa dan mengapa?
Membahas masalah pelanggaran HAM di Indonesia rasanya tidak akan selesai bila dikupas
dalam sehari, begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga saat ini
dari kasus ke kasus lainnya belum terselesaikan, malahan yang membuat kita miris justru
muncul kasus baru pelanggaran HAM yang lain, ada apa sebenarnya? Kenapa di zaman
Reformasi sekarang yang notabene "katanya" penegakan HAM jauh lebih baik dan
perlindungan terhadap HAM lebih di junjung tinggi namun ternyata era reformasi sekarang
tak ubahnya seperti era orde baru yang mana penegakan HAM masih jauh dari harapan.
5.
Bila kita cermati, masa kelam dari pelanggaran HAM di Indonesia terjadi pada masa
rezim orde baru, ketika itu Indonesia dipimpin oleh rezim otoriter dan militeristik yang
kental demi mempertahankan kekuasaannya. Pada masa ini banyak sekali pelanggaran
HAM yang terjadi yang melibatkan pemerintahan kala itu. Kekerasan digunakan pada
masa orde baru tak lain untuk terus melenggangkan kekuasaan Presiden Soeharto kala itu
sehingga mau tak mau siapa saja yang menentang, melawan dan berbeda haluan dengan
politik pemimpin kala itu akan diberangus dengan kekerasan.
Soeharto menerapkan tiga kebijakan sekaligus. Pertama, mengekang hak berserikat,
berekspersi dan berpendapat. Kedua, melakukan eliminasi dan kebijakan redaksionis
konsep HAM sesuai selera pemerintahannya, dengan cara melakukan hegeminisasi dan
dominasi faham melalui pendidikan formal dan informal dan ketiga, melakukan
pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa tanpa alasan hukum. Untuk
melanggengkan proyek kekuasaannya, dengan dalil stabilitas politik sebagai syarat
pencapaian pertumbuhan ekonomi, Presiden Soeharto tidak segan mengontrol secara
ketat media mass, kampus, mahasiswa, LSM, DPR, bahkan lembaga yudisial (Suparman
Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, hal. 196).
Dengan kekuatan militernya, Suparman menilai setidaknya ada tiga bentuk pelanggaran
HAM secara nyata yang dilakukan aparat negara. Pertama, pembunuhan di luara hukum

5. sebagai pelanggaran atas kewajiban mengormati hak untuk hidup. Tragedi semisal
pemunuhan sejumlah besar orang yang dituduh terlibat PKI pada tahun-tahun awal Orde
Baru, peristiwa petrus (penembakan misterius) pada 1980-an, peristiwa Talangsari,
pembunuhan sepanjang operasi militer (DOM) di Aceh dan Papua sejak awal tahun 1990-
an hingga pembunuhan dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi pada pertengahan akhir
tahun 1990-an menunjukkan kebengisan luar biasa terhadap HAM. Kedua, penghilangan
secara paksa (enforced disappearence) atau penculikan atas sejumlah aktivitas mahasiswa
demokrasi. Ketiga, penyiksaan dan penganiayaan.
6.
7.
Berakhirnya rezim orde baru dan berganti dengan era reformasi yang seharusnya
penegakan HAM lebih dijamin ternyata tidak membuat kasus-kasus pelanggaran HAM
yang terjadi kala itu dapat diselesaikan melalui meja hijau dengan mengadili orang-orang
yang bersalah dan mereka yang terlibat dengan seadil-adilnya. Kenyataan yang terjadi
justru kasus-kasus tersebut seperti hilang diltelan bumi. Pemerintah terkesan tidak
memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Penting kita cermati
adalah kenapa fenomena ini bisa terjadi? Seolah-olah telah didesain sedimikin rupa
sehingga kasus tersebut dapat hilang ditelan bumi sebelum diselesaikan di pengadilan.
Kecenderungan yang kita lihat setiap kasus/pelanggaran yang dilakukan dan berkaitan
dengan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan maka dapat dipastikan penyelesaian
kasus tersebut akan jauh dari harapan. Terlihat sekali bahwa Indonesia belum bisa
menegakan supremasi hukumnya dengan semestinya. Hukum dapat disetir oleh mereka
yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di benak
kita, apa yang salah dengan penegakan hukum di negara kita ini?
Ada yang berpendapat kesalahan ini terletak pada manusianya, yakni para aparat penegak
hukumnya yang tidak memiliki integritas dan para pejabatnya yang bermental buruk.
Pendapat ini tidak salah, namun ada pula yang mengatakan bahwa ini kesalahan sistem,
karena sistemlah yang membentuk manusia Indonesia menjadi sepert ini, yakni

6. pejabatnya korup, penegakan hukumnya mudah di sogok dan lainnya. Tetapi ada yang
mengatakan pula bahwa sistem ini sendiri diciptakan oleh manusianya, yakni segala UU,
peraturan, budaya dan lainnya adalah hasil ciptaan manusia
(eksekutif,legislatif,yudikatif). Lantas siapa yang salah? karena bila kita lihat kesalahan
ini bagaikan lingkaran setan yang kesemuanya adalah faktor buruknya penegakan HAM
di Indonesia.
Rusaknya segala lini dan aspek yang terjadi pada penegakan hukum di Indonesia
disinyalir kuat sebagai dalang lemahnya supremasi hukum kita dalam menyelesaikan
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Oleh karenanya harus segera dilakukan
perbaikan dan itikad baik dari pemerintah bila tak ingin melihat negara ini hancur akibat
moralitas manusia Indonesia yang tidak bisa menegakan keadilan dalam hal HAM.
Masa depan Indonesia yang cemerlang menuggu kita, maka bangkit saudaraku....!! Kisah
kelam pelanggaran HAM di masa lalu jangan sampai membuat kita menjadi peratap yang
hanya bisa diam.... Jadikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebagai
pembelajaran kita di masa depan agar lebih baik...!!