Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.

1. Dinamika Penerapan
Demokrasi Pancasila
Afifah Dhaniyah

2. 1. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia
Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata
nilai sosial budaya sendiri. Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila
keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait
erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh). Hal tersebut senada dengan yang
diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. 10 Pilar Demokrasi Indonesia menurut Pancasila dan UUD45:
1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan Kecerdasan
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat
4. Demokrasi dengan Rule of Law
5. Demokrasi Dengan Pemisahan Kekuasaan Negara 6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia
7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah
9. Demokrasi dengan Kemakmuran 10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial

4. Nilai Moral yang Bersumber dari Demokrasi Pancasila, antara lain:
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

5. 2. Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila
Indikator Suatu Pemerintahan Menerapkan Sistem Demokrasi
2. Rotasi
Kekuasaan

6. PERIODISASI PERKEMBANGAN DEMOKRASI
PANCASILA
Periode 1945-1949
Periode 1949 - 1959
Periode 1959 - 1965
Periode 1965 - 1998
Periode 1998 - Sekarang

7. Periode 1945-1949
• Pelaksanaan demokrasi baru sebatas berfungsinya pers yang mendukung revolusi
kemerdekaan
• Kekuasaan Presiden dibatasi oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) berfungsi
sebagai lembaga legislatif dan yudikatif
• Partai politik mulai tumbuh, tetapi fungsi utama menenangkan revolusi
kemerdekaan, kesadaran bernegara dan menanamkan semangat anti penjajahan
• Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh

8. Periode 1949 – 1959 (Demokrasi Parlementer
/ Liberal)
• Terjadi 2 kali pergantian konstitusi:
⁻ Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
⁻ UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
• Pemilu hanya dilakukan sekali pada tahun 1955
• Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memegang peranan yang sangat tinggi dalam proses
politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah
mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan
jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan.
• Demokrasi parlementer hanya bertahan 10 tahun, karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945

9. Alasan Kembali kepada UUD45:
• Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong
• Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti
• Dewan Konstituante mengalami jalan buntu dalam mencapai kesepakatan
merumuskan ideologi nasional, tidak ketemu titik temu
• dll

11. Periode 1959 - 1965
• Keluarnya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengubah kostitusi negara
menjadi UUD 1945 dan menjadikan Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin.
• Bentuk Demokrasi Terpimpin:
⁻ Mengaburnya sistem kepartaian
⁻ Hak dasar manusia menjadi sangat lemah
⁻ Kebebasan pers berkurang
⁻ Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dan otonomi daerah semakin terbatas

12. Periode 1965 – 1998 (Orde Baru)
• Tahun 1966 – 1968, Seoharto menjadi Presiden Indonesia
• Tetap dilaksanakan pemilu 6 kali namun secara tertutup
• Orde baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa dari
keterpurukan
• Kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses
politik di Indonesia
• Demokrasi pancasila masih jauh dari harapan dan dijadikan
sebagai alat politik penguasa belaka

13. Bentuk dari Demokrasi Pancasila masa Orde
Baru:
• Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil
• Rekrutmen politik bersifat tertutup
• Pemilihan umum tidak sehat
• Pelaksanaan hak dasar warga negara minim, kebebasan pers dikekang
dan rakya takut untuk berpendapat

14. Periode 1998 - Sekarang
• 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden
• Pada masa pemerintahan BJ Habibie pelaksanaan demokrasi di Indonesia:
⁻ Diberi ruang kebebasan pers
⁻ Diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu
⁻ Membuka kesempatan rakyat untuk berkumpul dan berserikat sesuai ideologi dan
aspirasi politiknya
⁻ Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
⁻ Sebagian besar hak dasar rakyat terjamin: menyatakan pedapat, kebebasan pers,
dsb

16. Terima Kasih