Catatan atas laporan keuangan

2.  Pengungkapan PSAP No. 04 PP 71/2010
 Perbandingan PSAP No. 04 Menuju Akrul &
Akrual
 Tujuan & Isi Catatan Atas Laporan Keuangan
 Contoh Format CaLK Pemerintahan

3. 1. JUMLAH PARAGRAF
 Dari 67 menjadi 66 paragraf
 Paragraf PP 24 dihapus pada PP 71 :
Ikhtisar kinerja pada CALK vide paragraf 25-33 dihapus pada PP 71.
 Paragraf baru PP 71 :
 Paragraf 2 , Tujuan CALK meningkatkan transparansi LK
 Paragraf 17, CALK ttg informasi/gambaran umum entitas.
 Paragraf 26, 27, 28 dan 29, ikhtisar raihan target keuangan
(realisasi APBN/D) vs APBN/D, potensi pendapatan-LRA &
alokasi belanja vs realisasi, target total, realisasi total, % target
& realisasi, alasan perbedaan target & realisasi.
 Paragraf 51 sd 57, Rincian & penjelasan lembar muka tiap
komponen LK, merupakan perubahan mendasar bentuk dan
kualitas CALK.
 Kesimpulan perubahan paragraph: Terjadi perubahan signifikan
tentang kualitas Standar CALK terutama pada Laporan Realisasi
Anggaran vide paragraph 26, 27, 28 dan 29 PP 71.
 Paragraf 29 meningkatkan kesadaran keuangan, hutang-piutang
dan belanja modal lintas periode akuntansi.

4. 2. PERBEDAAN PENGUNGKAPAN
• Paragraf 26, 27, 28 dan 29, ikhtisar raihan target
keuangan (realisasi APBN/D) vs APBN/D, potensi
pendapatan-LRA & alokasi belanja vs realisasi,
target total, realisasi total, % target & realisasi,
alasan perbedaan target & realisasi.
• Paragraf 51 sd 57, Rincian & penjelasan lembar
muka tiap komponen LK, merupakan perubahan
mendasar bentuk dan kualitas CALK.

5. 3. PERBEDAAN MENDASAR AKRUAL
 Paragraf 62, ungkapkan kebijakan akuntansi akrual
paripurna tahun pertama.
Dasar Pikiran :
Karena periode 2011-2014 boleh pilih “Basis Menuju
Akrual” atau “Basis Akrual Paripurna”
 Ungkapkan perubahan mendasar LK setelah
menggunakan akrual paripurna.
 Ungkapkan perubahan kebijakan akuntansi akrual
paripurna tahun pertama, misalnya unsure
persediaan dalam LK disusun berdasar buku besar
dan buku pembantu persediaan yang terkoreksi oleh
hasil opname fisik, merupakan perubahan mendasar
penggunaan Physical Method versi PP 24.

6. Kas Menuju Akrual Akrual
Tidak Ada Tujuan Penyajian CaLK :
Untuk meningkatkan
transparansi dan pemahaman
transparansi dan pemahaman
yang lebih baik
(par 2, PP 71/2010)
CaLK meliputi
penjelasan/daftar terinci/analisis
atas suatu pos dalam LRA, Neraca
dan LAK
(par 12, PP 24/2005)
CaLK meliputi penjelasan/
daftar terinci/analisis atas suatu
pos dalam LRA, Laporan Perubahan
SAL, Neraca, LO,
LAK dan Laporan Perubahan
Ekuitas
(par 13, PP 71/2010)

7. Kas Menuju Akrual Akrual
Diantara Kebijakan – kebijakan
akuntansi yang perlu
dipertimbangkan untuk disajikan
adalah :
Pengakuan pendapatan dan
pengakuan belanja
(par 50, PP 24/2005)
Diantara Kebijakan-kebijakan
akuntansi yang perlu
dipertimbangkan untuk
disajikan adalah :
-Pengakuan pendapatan-LRA
-Pengakuan pendapatan-LO
-Pengakuan Belanja
-Pengakuan Beban
(par 46, PP 71/2010)
Tidak ada Struktur penjelasan CaLK
atas setiap komponen
lap g oran keuangan disebutkan
dalam paragraf PSAP
Pengungkapan informasi utk
pos-pos aset & kewajiban
yang timbul sehubungan dg
penerapan basis akrual atas
pendapatan & belanja dan
rekonsiliasinya dg penerapan
basis kas
(par 58 s.d. 61 PP 24/2005)
Tidak ada

8. Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas
Laporan Keuangan adalah mengatur
penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan

9. Untuk meningkatkan transparansi laporan
keuangan dan penyediaan pemahaman
yang lebih baik atas informasi keuangan
pemerintah

10. 1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum
untuk entitas pelaporan
2. Laporan Keuangan yang diharapkan
menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan
umum oleh entitas yang bukan
merupakan entitas pelaporan

11.  Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
 Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak
terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun
manajemen entitas pelaporan.
 Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang
dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara
pembacanya.
 Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari
pembaca laporan keuangan.
 Perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan
akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca
menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan
keuangan

12.  Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara
sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional dan dan Laporan Arus Kas
harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan
 CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya.

13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai,
mengenai:
a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan
f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan;
g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

14.  PP 71/2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
 PSAP 04 Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)