Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang penentuan harga transfer antar unit usaha dalam suatu perusahaan. Ada beberapa metode penentuan harga transfer seperti menggunakan harga pasar, biaya produksi, atau pembagian laba. Sistem harga transfer ideal adalah menggunakan harga pasar, namun seringkali terdapat hambatan sehingga digunakan metode lain seperti biaya atau negosiasi antar unit. Tujuan penentuan harga transfer adalah untuk memastikan
1. Dokumen ini membahas analisis aktivitas operasi perusahaan berdasarkan konsep laba akuntansi dan ekonomi. Pengukuran laba mencakup pendapatan, beban, dan pos-pos lain seperti luar biasa dan penghentian segmen.
2. Ada beberapa pengukuran laba seperti laba bersih, komprehensif, dan operasi untuk tujuan analisis yang berbeda. Pos-pos tidak berulang dikeluarkan untuk menghitung laba permanen.
3. Ak
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)Audria
Teks tersebut membahas tentang perilaku dalam organisasi, termasuk pengertian perilaku organisasi, tujuan organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan antara individu dan organisasi. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh CEO dan dapat berupa profitabilitas, maksimalkan nilai pemegang saham, atau pendekatan multiple stakeholder. Budaya organisasi dan gaya manajemen merup
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang penentuan harga transfer antar unit usaha dalam suatu perusahaan. Ada beberapa metode penentuan harga transfer seperti menggunakan harga pasar, biaya produksi, atau pembagian laba. Sistem harga transfer ideal adalah menggunakan harga pasar, namun seringkali terdapat hambatan sehingga digunakan metode lain seperti biaya atau negosiasi antar unit. Tujuan penentuan harga transfer adalah untuk memastikan
1. Dokumen ini membahas analisis aktivitas operasi perusahaan berdasarkan konsep laba akuntansi dan ekonomi. Pengukuran laba mencakup pendapatan, beban, dan pos-pos lain seperti luar biasa dan penghentian segmen.
2. Ada beberapa pengukuran laba seperti laba bersih, komprehensif, dan operasi untuk tujuan analisis yang berbeda. Pos-pos tidak berulang dikeluarkan untuk menghitung laba permanen.
3. Ak
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)Audria
Teks tersebut membahas tentang perilaku dalam organisasi, termasuk pengertian perilaku organisasi, tujuan organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan antara individu dan organisasi. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh CEO dan dapat berupa profitabilitas, maksimalkan nilai pemegang saham, atau pendekatan multiple stakeholder. Budaya organisasi dan gaya manajemen merup
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Teks tersebut membahas mengenai kompensasi manajemen khususnya rencana insentif jangka pendek dan panjang. Rencana insentif jangka pendek mencakup metode seperti bonus berdasarkan persentase laba, kenaikan laba tahun berjalan, dan carryovers. Sedangkan rencana insentif jangka panjang mencakup metode seperti opsi saham yang memberikan hak untuk membeli saham dengan harga tertentu di masa depan.
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan karakteristik biaya, perbedaan antara biaya dan rugi, serta kriteria pengakuan biaya dan rugi dalam akuntansi. Secara ringkas, biaya didefinisikan sebagai penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Biaya harus dipisahkan dari rugi karena biaya terkait dengan aktivitas utama sedangkan rugi terkait
Dokumen tersebut membahas pengaruh strategi perusahaan terhadap sistem pengendalian manajemen. Ada tiga jenis strategi yang dibahas yaitu build, hold, dan harvest. Sistem pengendalian yang efektif berbeda untuk masing-masing strategi karena tingkat ketidakpastian dan waktu yang berbeda. Misalnya, untuk strategi build yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, sistem pengendalian lebih fleksibel dan berorientasi pada jangka panjang.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang audit berbasis risiko, termasuk pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, peran, aspek yang perlu diperhatikan, dan metodologinya. Audit berbasis risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa risiko telah dikelola sesuai batasan yang ditetapkan manajemen dengan berfokus pada penilaian dan evaluasi risiko-risiko strategis, finansial, operasional, dan lainnya.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
PSAK 46 memberikan panduan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan yang timbul dari transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan. PSAK 46 juga mengatur perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak serta bagaimana dampak perbedaan tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pajak tangguhan
Dokumen tersebut membahas analisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa metode seperti analisis rasio, indeks, common size dan lainnya. Metode-metode tersebut digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu dan masa kini serta memprediksi masa depan.
Bab ini membahas tentang pusat investasi dan cara mengukur aktiva yang digunakan oleh pusat investasi tersebut. Aktiva yang dibahas meliputi kas, piutang, persediaan, modal kerja, properti, pabrik dan peralatan. Selanjutnya dibahas tentang nilai buku kotor aktiva, aset yang disewagunakan, aset tidak berwujud dan kewajiban tidak lancar.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban menurut teori akuntansi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari kewajiban saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain akibat transaksi masa lalu.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perlunya standarisasi pelaporan keuangan antar negara (konvergensi IFRS) agar laporan keuangan dapat dipahami secara universal. Dokumen ini juga membandingkan beberapa perubahan pada PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 setelah disesuaikan dengan IFRS (IAS 1, IAS 34, IAS 16).
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Teks tersebut membahas mengenai kompensasi manajemen khususnya rencana insentif jangka pendek dan panjang. Rencana insentif jangka pendek mencakup metode seperti bonus berdasarkan persentase laba, kenaikan laba tahun berjalan, dan carryovers. Sedangkan rencana insentif jangka panjang mencakup metode seperti opsi saham yang memberikan hak untuk membeli saham dengan harga tertentu di masa depan.
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan karakteristik biaya, perbedaan antara biaya dan rugi, serta kriteria pengakuan biaya dan rugi dalam akuntansi. Secara ringkas, biaya didefinisikan sebagai penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Biaya harus dipisahkan dari rugi karena biaya terkait dengan aktivitas utama sedangkan rugi terkait
Dokumen tersebut membahas pengaruh strategi perusahaan terhadap sistem pengendalian manajemen. Ada tiga jenis strategi yang dibahas yaitu build, hold, dan harvest. Sistem pengendalian yang efektif berbeda untuk masing-masing strategi karena tingkat ketidakpastian dan waktu yang berbeda. Misalnya, untuk strategi build yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, sistem pengendalian lebih fleksibel dan berorientasi pada jangka panjang.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang audit berbasis risiko, termasuk pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, peran, aspek yang perlu diperhatikan, dan metodologinya. Audit berbasis risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa risiko telah dikelola sesuai batasan yang ditetapkan manajemen dengan berfokus pada penilaian dan evaluasi risiko-risiko strategis, finansial, operasional, dan lainnya.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
PSAK 46 memberikan panduan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan yang timbul dari transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan. PSAK 46 juga mengatur perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak serta bagaimana dampak perbedaan tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pajak tangguhan
Dokumen tersebut membahas analisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa metode seperti analisis rasio, indeks, common size dan lainnya. Metode-metode tersebut digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu dan masa kini serta memprediksi masa depan.
Bab ini membahas tentang pusat investasi dan cara mengukur aktiva yang digunakan oleh pusat investasi tersebut. Aktiva yang dibahas meliputi kas, piutang, persediaan, modal kerja, properti, pabrik dan peralatan. Selanjutnya dibahas tentang nilai buku kotor aktiva, aset yang disewagunakan, aset tidak berwujud dan kewajiban tidak lancar.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban menurut teori akuntansi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari kewajiban saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain akibat transaksi masa lalu.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perlunya standarisasi pelaporan keuangan antar negara (konvergensi IFRS) agar laporan keuangan dapat dipahami secara universal. Dokumen ini juga membandingkan beberapa perubahan pada PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 setelah disesuaikan dengan IFRS (IAS 1, IAS 34, IAS 16).
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mengatur pencatatan, penyajian, dan perlakuan akuntansi berdasarkan konvensi dan peraturan yang ditetapkan lembaga standar akuntansi Indonesia dengan mengacu pada teori akuntansi internasional.
PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi struktur dan isi laporan keuangan. PSAK 1 direvisi pada tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan perkembangan terakhir IAS 1 tahun 2010. Perubahan utama meliputi penambahan definisi, penyajian penghasilan komprehensif lain yang terpisah antara yang akan dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, serta penambahan persyaratan penyajian informasi komparatif minimum dan
PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi tujuan, ruang lingkup, komponen laporan keuangan, informasi komparatif minimum, dan penyajian penghasilan komprehensif lain."
PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi tujuan, ruang lingkup, komponen laporan keuangan, informasi komparatif minimum, dan penyajian penghasilan komprehensif lain."
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
1. 1
TUGAS APLIKASI KOMPUTER
MAKALAH TENTANG AKUNTANSI
DISUSUN OLEH
PUTRI MARETHA RAMDHAN
NPM : C1CO13011
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS BENGKULU
2014
3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam
pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna
laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan
keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya
akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami
laporan keuangan yang ada.
Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda.
Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan. Perbedaan
akuntansi tiap Negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama
bagi para analis, auditor, investor, dan kreditur yang lingkup kerjanya melewati batas
Negara. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas Negara, sumber daya
produksi (misalnya uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu Negara tertentu dapat
dipindahkan dengan mudah dan cepat ke Negara lain misalnya melalui mekanisme bursa
saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di
Negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di Negara lain. Agar
pemahaman laporan keuangan menjadi lebih mudah, maka perlu ditetapkannya suatu
aturan atau standar yang seragam. Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi.
Dengan adanya konvergensi diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam
mengartikan laporan keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan
pemahaman yang sama. Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi
yang salah dalam menginterpretasikan laporan keuangan.
Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis
Konvergensi PSAK ke IFRS.”
4. 4
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah
bagaimana perbandingan antara PSAK sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
1.3. Batasan Masalah
Untuk batasan atau ruang lingkup masalah, data yang digunakan dalam
pembahasan ini adalah buku PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), PSAK 3 (Laporan
Keuangan Interim), dan PSAK 16 (Aset Tetap), dan sebagai perbandingan digunakan data-
data IFRS/ IAS yakni IAS 1 (Presentation of Financial Statement), IAS 34 (Interim Financial
Report), dan IAS 16 (Property, Plant, and Equipment).
1.4. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan dalam
penerapan PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 yang berbasis IFRS (IAS 1, IAS 34, dan IAS 16)
dan membandingkannya. Ini merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan diri untuk
menghadapi konvergensi IFRS.
5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi PSAK dan IFRS
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar yang digunakan
untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam
membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International Financial Reporting Standard)
merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/
internasional. Indonesia sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon
perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi
IFRS kedalam PSAK. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh
manfaat sekaligus, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana
melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
2.2. PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan)
Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur
laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas menerapkan
Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas syariah.
6. 6
Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009)
mengadopsi IAS 1 Presentation of
Financial Statements (2009) IFRS
PSAK 1 (Revisi 1998)
mengadopsi IAS 1
Disclosure of Accounting
Policies (1997) GAAP
2. Terjemahan
untuk liability
Liabilitas Kewajiban
3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang
digunakan, yaitu laporan keuangan
untuk tujuan umum, tidak praktis
standar akuntansi keuangan,
material, catatan atas laporan
keuangan,penghasilan komprehensif
lain, pemilik, laba atau rugi.
Tidak terdapat definisi istilah
yang digunakan.
4. Informasi yang
disajikan dalam
laporan
keuangan
Informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan meliputi:
a. Aset
b. Liabilitas
c. Ekuitas
d. Pendapatan dan
e.Kontribusi dari dan distribusi
kepada pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik
f. Arus kas
Informasi yang disajikan
dalam laporan meliputi:
a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas
d. Pendapatan dan beban
e. Arus kas
5. Tanggung jawab Tidak mengatur mengenai pihak Manajemen bertanggung
7. 7
atas laporan
keuangan
yang bertanggung jawab atas
laporan keuangan.
jawab atas laporan
keuangan.
6. Komponen
laporan
keuangan yang
lengkap
Komponen keuangan yang lengkap:
a. Laporan posisi keuangan
(neraca)
b. Laporan laba rugi komprehensif
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
f. Laporan posisi keuangan awal
periode komparatif sajian akibat
penerapan retrospektif, penyajian
kembali, atau reklasifikasi pos-
pos laporan keuangan
Komponen laporan
keuangan yang lengkap:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan
ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan
keuangan
7. Kepatuhan
terhadap SAK
Entitas membuat pernyataan
kepatuhan atas SAK dalam laporan
keuangan.
Tidak diatur bahwa laporan
keuangan yang memuat
pernyataan kepatuhan
entitas atas SAK.
8. Penyimpangan
dari suatu PSAK
Penyimpangan dari suatu PSAK
diijinkan jika kepatuhan atas PSAK
tersebut bertentangan dengan tujuan
laporan keuangan dalam KDPPLK.
Tidak diatur adanya
penyimpangan dari suatu
PSAK
9. Pemilihan dan
penerapan
kebijakan
akuntansi ketika
tidak diatur
Tidak diatur bagaimana memilih dan
menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak diatur dalam suatu
PSAK. Hal tersebut akan diatur
dalam PSAK 25, jika PSAK 25
Terdapat pengaturan
bagaimana memilih dan
menerapkan kebijakan
akuntansi ketika tidak diatur
dalam suatu PSAK.
8. 8
dalam PSAK sudah mengadopsi IAS 8 terkini.
10.Tepat waktu Tidak diatur kapan entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan keuangan
Entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan
keuangan paling lama 4
bulan setelah tanggal
neraca.
11.Klasifikasikan
liabilitas yang
dibiayai kembali
Liabilitas keuangan yang dibiayai
kembali yang akan jatuh tempo
dalam 12 bulan setelah periode
pelaporan diklasifikasikan sebagai
laibilitas jangka pendek, jika entitas
tidak memiliki hak tanpa syarat untuk
membiayai kembali.
Liabilitas tersebut
diklasifikasikan sebagai
liabilitas jangka panjang.
12. Klasifikasi
liabilitas yang
terjadi
pelanggaran,
perjanjian
utang.
Pelanggaran perjanjian utang yang
mengakibatkan kreditur meminta
percepatan pembayaran, maka
liabilitas tersebut disajikan sebagai
liabilitas jangka pendek, meskipun
kreditur mengijinkan penundaan
pembayaran selama 12 bulan
setelah tanggal pelaporan tetapi
persetujuan tersebut diperoleh
setelah tanggal pelaporan.
Tidak diatur mengenai hal
tersebut.
13.Pos luar biasa Penggunaan istilah “pos luar biasa”
tidak diperkenankan.
Penggunaan istilah “pos luar
biasa” diperkenankan.
14.Pos-pos yang
minimal harus
Pos-pos berikut termasuk yang
minimal disajikan dalam laporan laba
Pos-pos yang minimal
disajikan dalam laporan laba
9. 9
disajikan dalam
laporan laba rugi
komprehensif.
rugi (bagian dari laporan laba rugi
komprehensif):
a. Beban keuangan
b. Keuntungan atau kerugian dari
operasi yang dihentikan.
c. Bagian pendapatan komprehensif
lain dari entitas asosiasi dan joint
ventures yang menggunakan
metode ekuitas.
rugi tidak termasuk:
a. Beban keuangan
b. Keuntungan atau
kerugian dari operasi
yang dihentikan.
c. Bagian pendapatan
komprehensif lain dari
entitas asosiasi dan joint
ventures yang
menggunakan metode
ekuitas.
2.2.1. Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS
1 (2009): Presentation of Financial Statements
ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam
IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf berikut:
1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang mana
ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas
syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.
2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor
publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45:
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar
akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.
3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya reksa
dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi), dihilangkan.
Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49: Akuntansi
Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
10. 10
4. Implementation Guidance dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan
disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini
berlaku di Indonesia. Implementation Guidance tersebut menyajikan laporan posisi
keuangan.
2.3. PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim)
Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk
menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan
menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan
keuangan, baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu
periode interim. Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun
buku penuh. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan
Interim dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994)
1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas
yang harus menerapkan
PSAK ini.
b. Entitas yang diwajibkan atau
memilih untuk menyajikan
laporan keuangan interim
harus mengikuti ketentuan
dalam PSAK ini.
Perusahaan yang
diwajibkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Pandangan terkait
Laporan Keuangan
Interim
Tidak dijelaskan. Laporan Keuangan Interim
merupakan bagian integral
dengan laporan keuangan
tahunan.
3. Isi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Interim Tidak dijelaskan.
11. 11
Interim lengkap atau Laporan
Keuangan Interim ringkas.
4. Komponen minimal
Laporan Keuangan
Interim
Laporan posisi keuangan
ringkas dan laporan laba rugi
komprehensif ringkas.
Tidak dijelaskan.
5. Format dan isi
Laporan Keuangan
Interim
a. Laporan keuangan interim
lengkap mengikuti PSAK 1.
b. Laporan keuangan interim
ringkas minimal mencakup
judul dan subjudul dalam
laporan keuangan tahunan
dan catatan penjelasan.
Tidak dijelaskan.
6. Catatan penjelasan
tertentu dan
kepatuhan terhadap
SAK
a. Penjelasan mengenai
catatan penjelasan tertentu
dan informasi minimalnya.
b. Pengungkapan kepatuhan
terhadap SAK.
Tidak dijelaskan.
7. Periode laporan
keuangan Interim
komparatif
a. Laporan posisi keuangan
per periode interim dengan
tahun buku sebelumnya.
b. Laporan laba rugi
komprehensif, laporan
perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas komparatif
dengan periode interim
sebelumnya.
Tidak dijelaskan.
8. Perubahan estimasi Perubahan estimasi signifikan Tidak dijelaskan.
12. 12
signifikan pada
periode interim
terakhir
yang diterjadi pada periode
interim terakhir harus
diungkapkan dalam laporan
keuangan tahunan.
9. Pendapatan
musiman, siklusan,
dan tidak teratur
Pedapatan musiman, siklusan,
dan tidak teratur dapat
diantisipasi atau ditangguhkan.
Tidak dijelaskan.
10. Beban yang tidak
beraturan
Beban yang tidak beraturan
dapat diantisipasi atau
ditangguhkan.
Tidak dijelaskan.
2.3.1. Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009
ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:
1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan
menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan
laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan
keuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan
keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Keuangan Tersendiri.
3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif
dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat
dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara
bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara
bertahap.
13. 13
4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs,
tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi
sebelumnya.
5. IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf
B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan
menghilangkan rujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK
tersendiri.
2.4. PSAK 16 (Aset Tetap)
Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode,
“digunakan dalam operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan
biasanya disusutkan. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset
Tetap dengan PSAK 16 (2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007)
1. Pengecualian
terhadap ruang
lingkup
Menambahkan pengecualian ruang
lingkup untuk:
a. aset tetap diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual
sesuai dengan PSAK 58 (revisi
2009): Aset Tidak Lancar yang
dimiliki untuk dijual dan operasi
yang dihentikan
b. pengakuan dan pengukuran
aset eksplorasi dan evaluasi
(Lihat PSAK 64: Aktivitas
Hanya mengatur
pengecualian ruang
lingkup untuk untuk hak
penambangan dan
reservasi tambang,
seperti minyak, gas alam,
dan sumber daya alam
sejenis yang tidak dapat
diperbarui.
14. 14
Eksplorasi dan Evaluasi Pada
Pertambangan Sumber Daya
Mineral)
2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai
properti investasi yang sedang
dibangun atau dikembangkan.
Ruang lingkup mencakup
properti yang dibangun
atau dikembangkan untuk
digunakan di masa depan
sebagai properti investasi.
3. Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan
aset tetap yang berasal dari hibah.
Hanya mengatur nilai tercatat aset
tetap yang dapat dikurangi dari
hibah pemerintah.
Pengakuan aset tetap
yang berasal dari hibah
pemerintah mempunyai
syarat bahwa:
a. entitas telah
memenuhi kondisi
atau prasyarat hibah
tersebut;
b. hibah akan diperoleh.
4. Aset tetap yang
tersedia untuk
dijual
Pengaturan aset tetap yang
tersedia untuk dijual dihapus
karena sudah diatur dalam PSAK
58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar
yang Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan.
Mengatur perlakuan
akuntansi terhadap suatu
aset tetap yang tersedia
untuk dijual.
5. Depresiasi atas
tanah
Menjelaskan bahwa pada
umumnya tanah memiliki umur
ekonomis tidak terbatas sehingga
tidak disusutkan, kecuali entitas
Perlakuan akuntansi
untuk tanah yang
diperoleh dengan Hak
Guna Usaha, Hak Guna
15. 15
meyakini umur ekonomis tanah
terbatas.
Perlakuan akuntansi tanah yang
diperoleh dengan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan
lainnya mengacu pada ISAK 25:
Hak Atas Tanah
Bangunan dan lainnya
mengacu pada PSAK 47:
Tanah.
2.4.1. Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009)
ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS
16 Property, Plant, and Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana
untuk aset biologik terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16
(revisi 2011). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property,
Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait aktivitas agrikultur
dikecualikan dalam ruang lingkup.
2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43
mengenai perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang
tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.
3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 80 mengenai ketentuan transisi karena tidak relevan.
4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82
yang tidak ada dalam IAS 16.
5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 81, 81 A – F mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.
6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan
menjadi paragraf 69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya
disesuaikan.
16. 16
BAB III
KESIMPULAN
Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada standar pelaporan keuangan
internasional atau IFRS. Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu
didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini
didapat dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.
Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia
akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata
investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan efisiensi
alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat juga telah mengubah
lingkungan pelaporan keuangan. Kemajuan ini membawa antusiasme jutaan investor
(bahkan milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia, misalnya investor dari
America bisa dengan mudah berinvestasi di Eropa/ di Singapore/ bahkan di Indonesia.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor dalam
negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan
internasional untuk investasi di indonesia.
Nah, menurut pandangan penulis, berdasarkan studi komparatif, terdapat 14 titik
perbedaan antara PSAK 1 tahun 1998 dan 2009. Beberapa tanggapan atas PSAK 1 (2009)
yang penulis sajikan adalah dari 5 menjadi 6 laporan keuangan, perubahan istilah akuntansi
yang baru, dinamika IFRS dan auditing, perubahan klasifikasi aset, penghapusan pos-pos
luar biasa, dan waktu penerbitan laporan keuangan. Untuk PSAK 3 tahun 1994 dan 2010,
penulis menemukan 10 titik perbedaan, diantaranya perihal ruang lingkup, isi, format, dan
komponen minimal laporan keuangan interim, periode, pendapatan, dan beban. Untuk
PSAK 16 tahun 2007 dan 2011 terdapat 5 titik perbedaan, diantaranya perihal pengecualian
terhadap ruang lingkup, hibah pemerintah, aset tetap yang tersedia untuk dijual, dan
depresiasi atas tanah. Perubahan yang dibawa IFRS ini merupakan penyempurnaan
standar global yang tidak mengubah dasar-dasar akuntansi selama ini.