SlideShare a Scribd company logo
1
TUGAS APLIKASI KOMPUTER
MAKALAH TENTANG AKUNTANSI
DISUSUN OLEH
PUTRI MARETHA RAMDHAN
NPM : C1CO13011
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS BENGKULU
2014
2
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam
pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna
laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan
keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya
akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami
laporan keuangan yang ada.
Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda.
Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan. Perbedaan
akuntansi tiap Negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama
bagi para analis, auditor, investor, dan kreditur yang lingkup kerjanya melewati batas
Negara. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas Negara, sumber daya
produksi (misalnya uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu Negara tertentu dapat
dipindahkan dengan mudah dan cepat ke Negara lain misalnya melalui mekanisme bursa
saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di
Negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di Negara lain. Agar
pemahaman laporan keuangan menjadi lebih mudah, maka perlu ditetapkannya suatu
aturan atau standar yang seragam. Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi.
Dengan adanya konvergensi diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam
mengartikan laporan keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan
pemahaman yang sama. Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi
yang salah dalam menginterpretasikan laporan keuangan.
Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis
Konvergensi PSAK ke IFRS.”
4
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah
bagaimana perbandingan antara PSAK sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
1.3. Batasan Masalah
Untuk batasan atau ruang lingkup masalah, data yang digunakan dalam
pembahasan ini adalah buku PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), PSAK 3 (Laporan
Keuangan Interim), dan PSAK 16 (Aset Tetap), dan sebagai perbandingan digunakan data-
data IFRS/ IAS yakni IAS 1 (Presentation of Financial Statement), IAS 34 (Interim Financial
Report), dan IAS 16 (Property, Plant, and Equipment).
1.4. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan dalam
penerapan PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 yang berbasis IFRS (IAS 1, IAS 34, dan IAS 16)
dan membandingkannya. Ini merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan diri untuk
menghadapi konvergensi IFRS.
5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi PSAK dan IFRS
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar yang digunakan
untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam
membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International Financial Reporting Standard)
merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/
internasional. Indonesia sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon
perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi
IFRS kedalam PSAK. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh
manfaat sekaligus, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana
melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
2.2. PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan)
Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur
laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas menerapkan
Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas syariah.
6
Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009)
mengadopsi IAS 1 Presentation of
Financial Statements (2009) IFRS
PSAK 1 (Revisi 1998)
mengadopsi IAS 1
Disclosure of Accounting
Policies (1997) GAAP
2. Terjemahan
untuk liability
Liabilitas Kewajiban
3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang
digunakan, yaitu laporan keuangan
untuk tujuan umum, tidak praktis
standar akuntansi keuangan,
material, catatan atas laporan
keuangan,penghasilan komprehensif
lain, pemilik, laba atau rugi.
Tidak terdapat definisi istilah
yang digunakan.
4. Informasi yang
disajikan dalam
laporan
keuangan
Informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan meliputi:
a. Aset
b. Liabilitas
c. Ekuitas
d. Pendapatan dan
e.Kontribusi dari dan distribusi
kepada pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik
f. Arus kas
Informasi yang disajikan
dalam laporan meliputi:
a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas
d. Pendapatan dan beban
e. Arus kas
5. Tanggung jawab Tidak mengatur mengenai pihak Manajemen bertanggung
7
atas laporan
keuangan
yang bertanggung jawab atas
laporan keuangan.
jawab atas laporan
keuangan.
6. Komponen
laporan
keuangan yang
lengkap
Komponen keuangan yang lengkap:
a. Laporan posisi keuangan
(neraca)
b. Laporan laba rugi komprehensif
c. Laporan perubahan ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
f. Laporan posisi keuangan awal
periode komparatif sajian akibat
penerapan retrospektif, penyajian
kembali, atau reklasifikasi pos-
pos laporan keuangan
Komponen laporan
keuangan yang lengkap:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan
ekuitas
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan
keuangan
7. Kepatuhan
terhadap SAK
Entitas membuat pernyataan
kepatuhan atas SAK dalam laporan
keuangan.
Tidak diatur bahwa laporan
keuangan yang memuat
pernyataan kepatuhan
entitas atas SAK.
8. Penyimpangan
dari suatu PSAK
Penyimpangan dari suatu PSAK
diijinkan jika kepatuhan atas PSAK
tersebut bertentangan dengan tujuan
laporan keuangan dalam KDPPLK.
Tidak diatur adanya
penyimpangan dari suatu
PSAK
9. Pemilihan dan
penerapan
kebijakan
akuntansi ketika
tidak diatur
Tidak diatur bagaimana memilih dan
menerapkan kebijakan akuntansi
ketika tidak diatur dalam suatu
PSAK. Hal tersebut akan diatur
dalam PSAK 25, jika PSAK 25
Terdapat pengaturan
bagaimana memilih dan
menerapkan kebijakan
akuntansi ketika tidak diatur
dalam suatu PSAK.
8
dalam PSAK sudah mengadopsi IAS 8 terkini.
10.Tepat waktu Tidak diatur kapan entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan keuangan
Entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan
keuangan paling lama 4
bulan setelah tanggal
neraca.
11.Klasifikasikan
liabilitas yang
dibiayai kembali
Liabilitas keuangan yang dibiayai
kembali yang akan jatuh tempo
dalam 12 bulan setelah periode
pelaporan diklasifikasikan sebagai
laibilitas jangka pendek, jika entitas
tidak memiliki hak tanpa syarat untuk
membiayai kembali.
Liabilitas tersebut
diklasifikasikan sebagai
liabilitas jangka panjang.
12. Klasifikasi
liabilitas yang
terjadi
pelanggaran,
perjanjian
utang.
Pelanggaran perjanjian utang yang
mengakibatkan kreditur meminta
percepatan pembayaran, maka
liabilitas tersebut disajikan sebagai
liabilitas jangka pendek, meskipun
kreditur mengijinkan penundaan
pembayaran selama 12 bulan
setelah tanggal pelaporan tetapi
persetujuan tersebut diperoleh
setelah tanggal pelaporan.
Tidak diatur mengenai hal
tersebut.
13.Pos luar biasa Penggunaan istilah “pos luar biasa”
tidak diperkenankan.
Penggunaan istilah “pos luar
biasa” diperkenankan.
14.Pos-pos yang
minimal harus
Pos-pos berikut termasuk yang
minimal disajikan dalam laporan laba
Pos-pos yang minimal
disajikan dalam laporan laba
9
disajikan dalam
laporan laba rugi
komprehensif.
rugi (bagian dari laporan laba rugi
komprehensif):
a. Beban keuangan
b. Keuntungan atau kerugian dari
operasi yang dihentikan.
c. Bagian pendapatan komprehensif
lain dari entitas asosiasi dan joint
ventures yang menggunakan
metode ekuitas.
rugi tidak termasuk:
a. Beban keuangan
b. Keuntungan atau
kerugian dari operasi
yang dihentikan.
c. Bagian pendapatan
komprehensif lain dari
entitas asosiasi dan joint
ventures yang
menggunakan metode
ekuitas.
2.2.1. Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS
1 (2009): Presentation of Financial Statements
ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam
IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf berikut:
1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang mana
ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas
syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.
2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor
publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45:
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar
akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.
3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya reksa
dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi), dihilangkan.
Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49: Akuntansi
Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
10
4. Implementation Guidance dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan
disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini
berlaku di Indonesia. Implementation Guidance tersebut menyajikan laporan posisi
keuangan.
2.3. PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim)
Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk
menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan
menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan
keuangan, baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu
periode interim. Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun
buku penuh. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan
Interim dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994)
1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas
yang harus menerapkan
PSAK ini.
b. Entitas yang diwajibkan atau
memilih untuk menyajikan
laporan keuangan interim
harus mengikuti ketentuan
dalam PSAK ini.
Perusahaan yang
diwajibkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Pandangan terkait
Laporan Keuangan
Interim
Tidak dijelaskan. Laporan Keuangan Interim
merupakan bagian integral
dengan laporan keuangan
tahunan.
3. Isi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Interim Tidak dijelaskan.
11
Interim lengkap atau Laporan
Keuangan Interim ringkas.
4. Komponen minimal
Laporan Keuangan
Interim
Laporan posisi keuangan
ringkas dan laporan laba rugi
komprehensif ringkas.
Tidak dijelaskan.
5. Format dan isi
Laporan Keuangan
Interim
a. Laporan keuangan interim
lengkap mengikuti PSAK 1.
b. Laporan keuangan interim
ringkas minimal mencakup
judul dan subjudul dalam
laporan keuangan tahunan
dan catatan penjelasan.
Tidak dijelaskan.
6. Catatan penjelasan
tertentu dan
kepatuhan terhadap
SAK
a. Penjelasan mengenai
catatan penjelasan tertentu
dan informasi minimalnya.
b. Pengungkapan kepatuhan
terhadap SAK.
Tidak dijelaskan.
7. Periode laporan
keuangan Interim
komparatif
a. Laporan posisi keuangan
per periode interim dengan
tahun buku sebelumnya.
b. Laporan laba rugi
komprehensif, laporan
perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas komparatif
dengan periode interim
sebelumnya.
Tidak dijelaskan.
8. Perubahan estimasi Perubahan estimasi signifikan Tidak dijelaskan.
12
signifikan pada
periode interim
terakhir
yang diterjadi pada periode
interim terakhir harus
diungkapkan dalam laporan
keuangan tahunan.
9. Pendapatan
musiman, siklusan,
dan tidak teratur
Pedapatan musiman, siklusan,
dan tidak teratur dapat
diantisipasi atau ditangguhkan.
Tidak dijelaskan.
10. Beban yang tidak
beraturan
Beban yang tidak beraturan
dapat diantisipasi atau
ditangguhkan.
Tidak dijelaskan.
2.3.1. Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009
ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:
1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan
menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan
laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan
keuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan
keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Keuangan Tersendiri.
3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif
dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat
dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara
bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara
bertahap.
13
4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs,
tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi
sebelumnya.
5. IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf
B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan
menghilangkan rujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK
tersendiri.
2.4. PSAK 16 (Aset Tetap)
Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode,
“digunakan dalam operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan
biasanya disusutkan. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset
Tetap dengan PSAK 16 (2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007)
1. Pengecualian
terhadap ruang
lingkup
Menambahkan pengecualian ruang
lingkup untuk:
a. aset tetap diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual
sesuai dengan PSAK 58 (revisi
2009): Aset Tidak Lancar yang
dimiliki untuk dijual dan operasi
yang dihentikan
b. pengakuan dan pengukuran
aset eksplorasi dan evaluasi
(Lihat PSAK 64: Aktivitas
Hanya mengatur
pengecualian ruang
lingkup untuk untuk hak
penambangan dan
reservasi tambang,
seperti minyak, gas alam,
dan sumber daya alam
sejenis yang tidak dapat
diperbarui.
14
Eksplorasi dan Evaluasi Pada
Pertambangan Sumber Daya
Mineral)
2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai
properti investasi yang sedang
dibangun atau dikembangkan.
Ruang lingkup mencakup
properti yang dibangun
atau dikembangkan untuk
digunakan di masa depan
sebagai properti investasi.
3. Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan
aset tetap yang berasal dari hibah.
Hanya mengatur nilai tercatat aset
tetap yang dapat dikurangi dari
hibah pemerintah.
Pengakuan aset tetap
yang berasal dari hibah
pemerintah mempunyai
syarat bahwa:
a. entitas telah
memenuhi kondisi
atau prasyarat hibah
tersebut;
b. hibah akan diperoleh.
4. Aset tetap yang
tersedia untuk
dijual
Pengaturan aset tetap yang
tersedia untuk dijual dihapus
karena sudah diatur dalam PSAK
58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar
yang Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan.
Mengatur perlakuan
akuntansi terhadap suatu
aset tetap yang tersedia
untuk dijual.
5. Depresiasi atas
tanah
Menjelaskan bahwa pada
umumnya tanah memiliki umur
ekonomis tidak terbatas sehingga
tidak disusutkan, kecuali entitas
Perlakuan akuntansi
untuk tanah yang
diperoleh dengan Hak
Guna Usaha, Hak Guna
15
meyakini umur ekonomis tanah
terbatas.
Perlakuan akuntansi tanah yang
diperoleh dengan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan
lainnya mengacu pada ISAK 25:
Hak Atas Tanah
Bangunan dan lainnya
mengacu pada PSAK 47:
Tanah.
2.4.1. Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009)
ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS
16 Property, Plant, and Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana
untuk aset biologik terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16
(revisi 2011). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property,
Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait aktivitas agrikultur
dikecualikan dalam ruang lingkup.
2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43
mengenai perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang
tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.
3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 80 mengenai ketentuan transisi karena tidak relevan.
4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82
yang tidak ada dalam IAS 16.
5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 81, 81 A – F mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.
6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan
menjadi paragraf 69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya
disesuaikan.
16
BAB III
KESIMPULAN
Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada standar pelaporan keuangan
internasional atau IFRS. Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu
didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini
didapat dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.
Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia
akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata
investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan efisiensi
alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat juga telah mengubah
lingkungan pelaporan keuangan. Kemajuan ini membawa antusiasme jutaan investor
(bahkan milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia, misalnya investor dari
America bisa dengan mudah berinvestasi di Eropa/ di Singapore/ bahkan di Indonesia.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor dalam
negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan
internasional untuk investasi di indonesia.
Nah, menurut pandangan penulis, berdasarkan studi komparatif, terdapat 14 titik
perbedaan antara PSAK 1 tahun 1998 dan 2009. Beberapa tanggapan atas PSAK 1 (2009)
yang penulis sajikan adalah dari 5 menjadi 6 laporan keuangan, perubahan istilah akuntansi
yang baru, dinamika IFRS dan auditing, perubahan klasifikasi aset, penghapusan pos-pos
luar biasa, dan waktu penerbitan laporan keuangan. Untuk PSAK 3 tahun 1994 dan 2010,
penulis menemukan 10 titik perbedaan, diantaranya perihal ruang lingkup, isi, format, dan
komponen minimal laporan keuangan interim, periode, pendapatan, dan beban. Untuk
PSAK 16 tahun 2007 dan 2011 terdapat 5 titik perbedaan, diantaranya perihal pengecualian
terhadap ruang lingkup, hibah pemerintah, aset tetap yang tersedia untuk dijual, dan
depresiasi atas tanah. Perubahan yang dibawa IFRS ini merupakan penyempurnaan
standar global yang tidak mengubah dasar-dasar akuntansi selama ini.
17
DAFTAR PUSTAKA
http://www.sai.ugm.ac.id/site/images/pdf/ifrs.pdf
http://www.scribd.com/doc/110909597/MAKALAH-Perbandingan-IFRS-dengan-PSAK
http://yuliarahmiaccountingunand08.blogspot.com/2011/04/penyajian-laporan-
keuangan.html#!/2011/04/penyajian-laporan-keuangan.html
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No. 1). Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Laporan Keuangan Interim (PSAK No. 3). Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Aset Tetap (PSAK No. 16). Jakarta: Salemba Empat.

More Related Content

What's hot

Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan UmumAkuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Abdul Haris
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Junianto Junianto
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
Akl kompensasi manajemen
Akl   kompensasi manajemenAkl   kompensasi manajemen
Akl kompensasi manajemen
DIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemen
anggibert
 
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemen
chikma jaoharah
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Herna Ferari
 
sistem pengendalian manajemen ch 13
sistem pengendalian manajemen ch 13sistem pengendalian manajemen ch 13
sistem pengendalian manajemen ch 13
Shofia hilmy
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Nony Saraswati Gendis
 
Audit berbasis resiko
Audit berbasis resikoAudit berbasis resiko
Audit berbasis resiko
Belqis Oraya
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
Adi Jauhari
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
PPA FEUI
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
Judianto Nugroho
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanevi hermawati
 
Spm bab 5 pusat investasi
Spm bab 5 pusat investasiSpm bab 5 pusat investasi
Spm bab 5 pusat investasi
SatyaAdii Wiguna
 
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBANTEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
Widya Mandira University
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...yufendriansyah auriga
 
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6   pengendalian internal dan evaluasinyaQuiz 6   pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Hutria Angelina Mamentu
 
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi SuwardjonoRingkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi Suwardjonoxyrces
 

What's hot (20)

Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan UmumAkuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Akl kompensasi manajemen
Akl   kompensasi manajemenAkl   kompensasi manajemen
Akl kompensasi manajemen
 
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemen
 
Kompensasi manajemen
Kompensasi manajemenKompensasi manajemen
Kompensasi manajemen
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
sistem pengendalian manajemen ch 13
sistem pengendalian manajemen ch 13sistem pengendalian manajemen ch 13
sistem pengendalian manajemen ch 13
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 
Audit berbasis resiko
Audit berbasis resikoAudit berbasis resiko
Audit berbasis resiko
 
Akuntansi kewajiban
Akuntansi kewajibanAkuntansi kewajiban
Akuntansi kewajiban
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
Psak  46 pajak penghasilan 25032015Psak  46 pajak penghasilan 25032015
Psak 46 pajak penghasilan 25032015
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
 
Makalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuanMakalah likuidasi persekutuan
Makalah likuidasi persekutuan
 
Spm bab 5 pusat investasi
Spm bab 5 pusat investasiSpm bab 5 pusat investasi
Spm bab 5 pusat investasi
 
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBANTEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
 
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6   pengendalian internal dan evaluasinyaQuiz 6   pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
 
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi SuwardjonoRingkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
 

Similar to Makalah ifrs

Konvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRSKonvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRS
Larasati Sunarto
 
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptxPerbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
ssuserb41382
 
Psak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keuPsak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keu
Anggraini Azizah
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Nita Putri
 
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Dr. Zar Rdj
 
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
DexMaru
 
Cara membuat laporan keuangan perusahaan perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...
Cara membuat laporan keuangan perusahaan   perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...Cara membuat laporan keuangan perusahaan   perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...
Cara membuat laporan keuangan perusahaan perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...dhoan Evridho
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Ryan Aviantara
 
Viii.g.7 2
Viii.g.7 2Viii.g.7 2
Viii.g.7 2
frankielazzo
 
Viii.g.7
Viii.g.7Viii.g.7
Viii.g.7
akujubekgoreng
 
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
hani168
 
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
hani168
 
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
hani168
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
PPA FEUI
 
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah Assagaf
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Sri Apriyanti Husain
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Sri Apriyanti Husain
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Letifa Wahyuni
 
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansiLaporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Eds last
 

Similar to Makalah ifrs (20)

Konvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRSKonvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRS
 
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptxPerbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
Perbandiangan antara PSAK Besar -ETAP.pptx
 
Psak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keuPsak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keu
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)
 
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
 
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
 
perbandingan-antara-ifrs-dengan-psak-qv1
perbandingan-antara-ifrs-dengan-psak-qv1perbandingan-antara-ifrs-dengan-psak-qv1
perbandingan-antara-ifrs-dengan-psak-qv1
 
Cara membuat laporan keuangan perusahaan perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...
Cara membuat laporan keuangan perusahaan   perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...Cara membuat laporan keuangan perusahaan   perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...
Cara membuat laporan keuangan perusahaan perbandingan antara-ifrs-dengan-ps...
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
 
Viii.g.7 2
Viii.g.7 2Viii.g.7 2
Viii.g.7 2
 
Viii.g.7
Viii.g.7Viii.g.7
Viii.g.7
 
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
 
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
 
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
 
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansiLaporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
 

Recently uploaded

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 

Recently uploaded (20)

Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 

Makalah ifrs

  • 1. 1 TUGAS APLIKASI KOMPUTER MAKALAH TENTANG AKUNTANSI DISUSUN OLEH PUTRI MARETHA RAMDHAN NPM : C1CO13011 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS BENGKULU 2014
  • 2. 2
  • 3. 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami laporan keuangan yang ada. Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda. Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan. Perbedaan akuntansi tiap Negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi para analis, auditor, investor, dan kreditur yang lingkup kerjanya melewati batas Negara. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas Negara, sumber daya produksi (misalnya uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu Negara tertentu dapat dipindahkan dengan mudah dan cepat ke Negara lain misalnya melalui mekanisme bursa saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di Negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di Negara lain. Agar pemahaman laporan keuangan menjadi lebih mudah, maka perlu ditetapkannya suatu aturan atau standar yang seragam. Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi. Dengan adanya konvergensi diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam mengartikan laporan keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan pemahaman yang sama. Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi yang salah dalam menginterpretasikan laporan keuangan. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Konvergensi PSAK ke IFRS.”
  • 4. 4 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan antara PSAK sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 1.3. Batasan Masalah Untuk batasan atau ruang lingkup masalah, data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah buku PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim), dan PSAK 16 (Aset Tetap), dan sebagai perbandingan digunakan data- data IFRS/ IAS yakni IAS 1 (Presentation of Financial Statement), IAS 34 (Interim Financial Report), dan IAS 16 (Property, Plant, and Equipment). 1.4. Tujuan Penulisan Makalah Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan dalam penerapan PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 yang berbasis IFRS (IAS 1, IAS 34, dan IAS 16) dan membandingkannya. Ini merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi konvergensi IFRS.
  • 5. 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Definisi PSAK dan IFRS PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/ internasional. Indonesia sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi IFRS kedalam PSAK. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2. Mengurangi biaya SAK. 3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. 4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. 5. Meningkatkan transparansi keuangan. 6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. 7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 2.2. PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan) Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.
  • 6. 6 Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998) 1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengadopsi IAS 1 Presentation of Financial Statements (2009) IFRS PSAK 1 (Revisi 1998) mengadopsi IAS 1 Disclosure of Accounting Policies (1997) GAAP 2. Terjemahan untuk liability Liabilitas Kewajiban 3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang digunakan, yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum, tidak praktis standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan keuangan,penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi. Tidak terdapat definisi istilah yang digunakan. 4. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: a. Aset b. Liabilitas c. Ekuitas d. Pendapatan dan e.Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik f. Arus kas Informasi yang disajikan dalam laporan meliputi: a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas d. Pendapatan dan beban e. Arus kas 5. Tanggung jawab Tidak mengatur mengenai pihak Manajemen bertanggung
  • 7. 7 atas laporan keuangan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. jawab atas laporan keuangan. 6. Komponen laporan keuangan yang lengkap Komponen keuangan yang lengkap: a. Laporan posisi keuangan (neraca) b. Laporan laba rugi komprehensif c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan f. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos- pos laporan keuangan Komponen laporan keuangan yang lengkap: a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan 7. Kepatuhan terhadap SAK Entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan. Tidak diatur bahwa laporan keuangan yang memuat pernyataan kepatuhan entitas atas SAK. 8. Penyimpangan dari suatu PSAK Penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK. Tidak diatur adanya penyimpangan dari suatu PSAK 9. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur Tidak diatur bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK. Hal tersebut akan diatur dalam PSAK 25, jika PSAK 25 Terdapat pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK.
  • 8. 8 dalam PSAK sudah mengadopsi IAS 8 terkini. 10.Tepat waktu Tidak diatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan Entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. 11.Klasifikasikan liabilitas yang dibiayai kembali Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. 12. Klasifikasi liabilitas yang terjadi pelanggaran, perjanjian utang. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengijinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Tidak diatur mengenai hal tersebut. 13.Pos luar biasa Penggunaan istilah “pos luar biasa” tidak diperkenankan. Penggunaan istilah “pos luar biasa” diperkenankan. 14.Pos-pos yang minimal harus Pos-pos berikut termasuk yang minimal disajikan dalam laporan laba Pos-pos yang minimal disajikan dalam laporan laba
  • 9. 9 disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. rugi (bagian dari laporan laba rugi komprehensif): a. Beban keuangan b. Keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang menggunakan metode ekuitas. rugi tidak termasuk: a. Beban keuangan b. Keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang menggunakan metode ekuitas. 2.2.1. Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf berikut: 1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang mana ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan. 3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi), dihilangkan. Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
  • 10. 10 4. Implementation Guidance dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini berlaku di Indonesia. Implementation Guidance tersebut menyajikan laporan posisi keuangan. 2.3. PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim) Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan, baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994) 1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas yang harus menerapkan PSAK ini. b. Entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyajikan laporan keuangan interim harus mengikuti ketentuan dalam PSAK ini. Perusahaan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pandangan terkait Laporan Keuangan Interim Tidak dijelaskan. Laporan Keuangan Interim merupakan bagian integral dengan laporan keuangan tahunan. 3. Isi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Interim Tidak dijelaskan.
  • 11. 11 Interim lengkap atau Laporan Keuangan Interim ringkas. 4. Komponen minimal Laporan Keuangan Interim Laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi komprehensif ringkas. Tidak dijelaskan. 5. Format dan isi Laporan Keuangan Interim a. Laporan keuangan interim lengkap mengikuti PSAK 1. b. Laporan keuangan interim ringkas minimal mencakup judul dan subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan. Tidak dijelaskan. 6. Catatan penjelasan tertentu dan kepatuhan terhadap SAK a. Penjelasan mengenai catatan penjelasan tertentu dan informasi minimalnya. b. Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK. Tidak dijelaskan. 7. Periode laporan keuangan Interim komparatif a. Laporan posisi keuangan per periode interim dengan tahun buku sebelumnya. b. Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas komparatif dengan periode interim sebelumnya. Tidak dijelaskan. 8. Perubahan estimasi Perubahan estimasi signifikan Tidak dijelaskan.
  • 12. 12 signifikan pada periode interim terakhir yang diterjadi pada periode interim terakhir harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. 9. Pendapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur Pedapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Tidak dijelaskan. 10. Beban yang tidak beraturan Beban yang tidak beraturan dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Tidak dijelaskan. 2.3.1. Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34 Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009 ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34 Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali: 1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. 2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan keuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. 3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.
  • 13. 13 4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs, tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi sebelumnya. 5. IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan menghilangkan rujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK tersendiri. 2.4. PSAK 16 (Aset Tetap) Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, “digunakan dalam operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dengan PSAK 16 (2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007) 1. Pengecualian terhadap ruang lingkup Menambahkan pengecualian ruang lingkup untuk: a. aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan b. pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (Lihat PSAK 64: Aktivitas Hanya mengatur pengecualian ruang lingkup untuk untuk hak penambangan dan reservasi tambang, seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui.
  • 14. 14 Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral) 2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai properti investasi yang sedang dibangun atau dikembangkan. Ruang lingkup mencakup properti yang dibangun atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan sebagai properti investasi. 3. Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan aset tetap yang berasal dari hibah. Hanya mengatur nilai tercatat aset tetap yang dapat dikurangi dari hibah pemerintah. Pengakuan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah mempunyai syarat bahwa: a. entitas telah memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut; b. hibah akan diperoleh. 4. Aset tetap yang tersedia untuk dijual Pengaturan aset tetap yang tersedia untuk dijual dihapus karena sudah diatur dalam PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Mengatur perlakuan akuntansi terhadap suatu aset tetap yang tersedia untuk dijual. 5. Depresiasi atas tanah Menjelaskan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur ekonomis tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali entitas Perlakuan akuntansi untuk tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna
  • 15. 15 meyakini umur ekonomis tanah terbatas. Perlakuan akuntansi tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada ISAK 25: Hak Atas Tanah Bangunan dan lainnya mengacu pada PSAK 47: Tanah. 2.4.1. Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009) ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 Property, Plant, and Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut: 1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana untuk aset biologik terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 (revisi 2011). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait aktivitas agrikultur dikecualikan dalam ruang lingkup. 2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43 mengenai perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang tidak ada pengaturannya dalam IAS 16. 3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 80 mengenai ketentuan transisi karena tidak relevan. 4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82 yang tidak ada dalam IAS 16. 5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 81, 81 A – F mengenai tanggal efektif karena tidak relevan. 6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan menjadi paragraf 69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya disesuaikan.
  • 16. 16 BAB III KESIMPULAN Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini didapat dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini. Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan efisiensi alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat juga telah mengubah lingkungan pelaporan keuangan. Kemajuan ini membawa antusiasme jutaan investor (bahkan milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia, misalnya investor dari America bisa dengan mudah berinvestasi di Eropa/ di Singapore/ bahkan di Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor dalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan internasional untuk investasi di indonesia. Nah, menurut pandangan penulis, berdasarkan studi komparatif, terdapat 14 titik perbedaan antara PSAK 1 tahun 1998 dan 2009. Beberapa tanggapan atas PSAK 1 (2009) yang penulis sajikan adalah dari 5 menjadi 6 laporan keuangan, perubahan istilah akuntansi yang baru, dinamika IFRS dan auditing, perubahan klasifikasi aset, penghapusan pos-pos luar biasa, dan waktu penerbitan laporan keuangan. Untuk PSAK 3 tahun 1994 dan 2010, penulis menemukan 10 titik perbedaan, diantaranya perihal ruang lingkup, isi, format, dan komponen minimal laporan keuangan interim, periode, pendapatan, dan beban. Untuk PSAK 16 tahun 2007 dan 2011 terdapat 5 titik perbedaan, diantaranya perihal pengecualian terhadap ruang lingkup, hibah pemerintah, aset tetap yang tersedia untuk dijual, dan depresiasi atas tanah. Perubahan yang dibawa IFRS ini merupakan penyempurnaan standar global yang tidak mengubah dasar-dasar akuntansi selama ini.
  • 17. 17 DAFTAR PUSTAKA http://www.sai.ugm.ac.id/site/images/pdf/ifrs.pdf http://www.scribd.com/doc/110909597/MAKALAH-Perbandingan-IFRS-dengan-PSAK http://yuliarahmiaccountingunand08.blogspot.com/2011/04/penyajian-laporan- keuangan.html#!/2011/04/penyajian-laporan-keuangan.html Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No. 1). Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Keuangan Interim (PSAK No. 3). Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Aset Tetap (PSAK No. 16). Jakarta: Salemba Empat.