Revisi Badan Layanan Umum

1. Direktorat Pembinaan PK BLU
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PENGANGGARAN
(RBA & REVISI DIPA)
SATKER BLU

2. I. PENDAHULUAN

3. DASAR HUKUM

4. LATAR BELAKANG
1. Salah satu reformasi di bidang keuangan negara yang paling menonjol adalah
pergeseran dari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja
orientasi pada output semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh
pemerintahan modern di berbagai negara;
2. BLU merupakan wadah enterprising the government dengan paradigma baru :
 Let’s the Managers Manage – membiarkan manajer menggunakan anggaran
dengan cara yang paling efisien;
 Make the Managers Manage – memastikan bahwa manajer menghasilkan
kinerja.
3. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan
kepada masyarakat (kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan
pengelolaan dana khusus) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang
fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang
dikelola ala bisnis (business like);
4. BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN,
tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi
pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
1

5. 5. Amanat pasal 13 PMK 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran
serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RBA dan Ikhtisar RBA
diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan.”
6. RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentuk Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), sehingga harus dilakukan
sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran antar keduanya;
7. Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasi antara RBA dengan
RKA K/L belum berjalan dengan efektif, sehingga perencanaan anggaran satker
BLU tidak optimal.
Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan RM
APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.
LATAR BELAKANG 2

6. MAKSUD DAN TUJUAN
1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan
perubahan prioritas kebutuhan;
2) Mempercepat pencapaian kinerja K/L;
3) Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan
meningkatkan kualitas belanja APBN;
4) Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan
mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasional satker
BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerja dan anggaran
yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan;
5) Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran
yang akan dilaksanakan;
6) Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan, jumlah,
harga, dan kualitas;
7) Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.

7. II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan
yang berisi PROGRAM, KEGIATAN, TARGET KINERJA,
ANGGARAN BLU.
 Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
satker PK BLU
 Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja
satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker
PK BLU
RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU

8. II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
 Satker BLU menyusun RBA tiap tahun.
 RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan pendapatan disertai dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output
yang dihasilkan.
 RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang
pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun
DIPA BLU
 DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja
antara pempinan BLU dengan kementerian/
lembaga.
 RBA : - ditandatangani oleh pemimpin BLU
- diketahui oleh Dewan Pengawas
- disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

9. PAGU
INDIKATIF
(Maret)
PAGU
ANGGARAN
(Juni)
RKA K/L
(Juli)
• UU APBN
(Oktober)
• ALOKASI
ANGGARAN
(November)
RENJA
K/L
RENSTRA
K/L
RSB BLU RBA
RBA
DEFINITIF
1
2
2 3
4
5
RBA
5
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

10. 1. BLU menyusun RBA mengacu kepada RSB BLU dan Pagu Anggaran K/L.
2. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut
jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
pendapatan (PNBP dan RM).
3. RBA disusun berdasarkan basis kinerja:
Penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja
yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja
(kuantitas dan kualitas yang terukur).
 Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (directly linkage between
performance and budget).
 Alokasi didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja (money follows function).
 Fleksibilitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas (let the manager
manages).
 Penggunaan indikator kinerja, dan standar biaya (SBM, SBK, SB Lainnya), dan
melakukan evaluasi kinerja.
POKOK-POKOK PENGATURAN (1)
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

11. II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
POKOK-POKOK PENGATURAN (2)
4. RBA disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya per jenis layanan:
 Paling kurang menyajikan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
 BLU harus memiliki sistem akuntansi biaya yang berguna a.l. dalam
perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU dan pengambilan
keputusan oleh Pimpinan BLU.
5. BLU menyusun perhitungan biaya layanan per unit kerja, yang didasarkan pada
perhitungan biaya per layanan (unit cost per layanan). Dengan demikian BLU wajib
memiliki dokumen perhitungan biaya per layanan.
6. Penggunaan Standar Biaya dalam RBA: mengikuti ketentuan dalam PMK Standar
Biaya.
7. Perhitungan pendapatan dan belanja BLU dalam RBA disusun per unit kerja pada
satker BLU. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLU, dengan
kriteria:
 Memiliki target output tertentu sebagai bagian dari target satker BLU
 Memiliki PIC dalam pencapaian target tsb
 Memiliki alokasi dana.

12. Renstra
K/L
Renstra
Bisnis
5 Tahunan
R B A
Memuat:
• Program
• Kegiatan
• Anggaran
penerimaan/
pendapatan
• Anggaran
pengeluaran/ belanja
• Estimasi Saldo Awal
Kas & Saldo Akhir
Kas
Penyusunan :
• Berbasis Kinerja &
perhitungan
akuntansi biaya
• Kebutuhan &
kemampuan
pendapatan yang
diperkirakan akan
diterima
• Berbasis Akrual
• Flexible Budget
Termasuk
Prakiraan
Y + 3
SKEMA PENYUSUNAN RBA
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

13. ASPEK PENYUSUNAN RBA
OPTIMALISASI
PNBP
•Aspek legal: tarif
layanan
•Seluruh potensi
PNBP
EFISIENSI
BELANJA
•Kelayakan belanja
•Penggunaan standar
biaya
TARGET KINERJA
•Kesesuaian dengan
RSB
•Evaluasi kinerja
berjalan
•Peluang dan tantangan
•Faktor eksternal
•Peluang dan tantangan
•Faktor eksternal
Anggaran K/L
•Faktor
internal
•Kekuatan dan
kelemahan
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

14. BUDGET REALISASI
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
B
E
L
A
N
J
A
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
B
E
L
A
N
J
A
B
E
L
A
N
J
A
FLEXIBLE
% Ambang Batas
RKA-
KL
DIPA
PENERAPAN FLEXIBLE BUDGET
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

15.  Berdasarkan basis
kinerja
 Perhitungan Akuntansi
Biaya
 Menyusun Std Biaya
X Perhitungan Akuntansi
Biaya
X Berdasarkan basis
kinerja
X Menyusun Std Biaya
R B A
SB Menkeu
(SBM)
Gunakan
Standar
Biaya
Perhitungan
Sendiri
(ditetapkan
sebagai
SBM/SBK)
Gunakan
PENGGUNAAN
STANDAR BIAYA
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

16. Menteri Keuangan
c.q. Dirjen Anggaran
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pimpinan BLU
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
Disertai dengan :
 Usulan standar pelayanan
minimal;
 Tarif; dan/atau
 Biaya dari keluaran (output)
yang akan dihasilkan.
Ditandatangani oleh Pemimpin
BLU, dan diketahui oleh DEWAS
atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri/pimpinan lembaga jika
BLU tidak mempunyai DEWAS
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
Disetujui dan ditandatangani
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
Dilakukan pengkajian mencakup :
 standar biaya dan anggaran BLU;
Kinerja keuangan BLU;
Besaran persentase Ambang Batas,
dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLU
Dapat mengikutsertakan DJPb
Pengkajian RBA
& Ikhtisar RBA
Hasil kajian RBA & Ikhtisar
menjadi dasar dalam rangka
pemrosesan RKAKL
1
2 3 4
5
PENGAJUAN RBA
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

17. REVISI RBA
DEFINITIF
MERUBAH
DIPA BLU
TIDAK MERUBAH DIPA BLU
REVISI DIPA BLU
TIDAK MERUBAH
DATA RKA/KL
UPDATING DATA
RKA K/L KE
KANWIL DJPBN
MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF
DAPAT
BERAKIBAT
MERUBAH DATA
RKA/KL
TIDAK MEREVISI
DIPA BLU
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

18. RINGKASAN EKSEKUTIF
Memuat uraian ringkas mengenai
kinerja satker BLU tahun berjalan dan
target kinerja tahun RBA yang akan
dicapai, termasuk asumsi-asumsi
penting yang digunakan serta faktor
internal dan eksternal yang akan
mempengaruhi pencapaian target
kinerja
A. Gambaran Umum
1. Keterangan ringkas mengenai
landasan hukum satker BLU
2. Karakteristik kegiatan/layanan
satker BLU
B. Visi dan Misi BLU
C. Budaya BLU
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
dan Dewas
BAB I PENDAHULUAN
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
SISTEMATIKA FORMAT RBA (1)

19. BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN
(TA. 20XX-1) dan RBA BLU TA. 20XX
A. Gambaran Kondisi Satker BLU
1. Kondisi Internal satker BLU
2. Kondisi Eksternal satker BLU
3. Asumsi Makro
4. Asumsi Mikro
B. Pencapaian Kinerja dan Target
Kinerja Satker BLU
C. Informasi Lainnya yang perlu
disampaikan
D. Ambang Batas Belanja BLU
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan
Prakiraan maju Belanja
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Hal-hal Lain yang perlu
mendapat perhatian
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
SISTEMATIKA FORMAT RBA (1)

20. HAL-HAL YANG HARUS DICERMATI
1. Memastikan bahwa program/kegiatan yang tercantum di dalam RBA telah sesuai
dengan program/kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bisnis.
2. Memastikan bahwa setiap pengeluaran yang tercantum di dalam RBA dan Ikhtisar
RBA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Menelaah kelayakan seluruh belanja yang tercantum di dalam RBA, baik yang
bersumber dari RM APBN maupun dari PNBP BLU.
4. Memastikan bahwa nilai dalam Ikhtisar RBA harus sesuai dengan nilai di dalam
RKA satker BLU, termasuk konsistensi jenis belanja yang dilakukan.
5. Memastikan bahwa setiap perubahan RBA/DIPA BLU yang mengakibatkan
perubahan pagu belanja harus mendapat persetujuan Dewas.
6. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian BLU, dengan membandingkan
antara target dan realisasi RBA tahun berjalan.
7. Seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan harus berpedoman pada RBA BLU.
II. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

21. Batasan Revisi Anggaran pada DIPA BLU Petikan
1. Revisi DIPA BLU Petikan, dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi :
a. Biaya operasional.
b. Tunjangan profesi guru/ dosen & tunjangan kehormatan profesor.
c. Pembayaran berbagai tunggakan.
d. Rupiah Murni Pendamping sepanjang pekerjaan masih berlanjut.
e. Pekerjaan yang telah dikontrakan dan/atau direalisasikan, sehingga dananya minus.
2. Revisi DIPA BLU Petikan, dapat dilakukan setelah volume output tercapai dan tidak
mengakibatkan pengurangan volume output terhadap :
a. Kegiatan Prioritas Nasional.
b. Kebijakan Prioritas Pemerintah.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

22. III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU
Revisi DIPA BLU Petikan di Kanwil DJPBN meliputi :
1. Revisi DIPA BLU Petikan diatas pagu APBN:
a. Penambahan pagu dalam ambang batas Target pendapatan terlampaui
b. Penambahan pagu di atas ambang batas  Target pendapatan terlampaui
c. Penggunaan saldo awal kas BLU
2. Perubahan rincian anggaran yg tidak mengakibatkan perubahan pagu;
3. Perubahan akibat hal-hal khusus
a. Pencantuman saldo awal kas BLU,
b. Penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch,
c. Setelah penetapan menjadi Satker BLU,
d. Perubahan status Satker BLU dari BLU bertahap menjadi BLU penuh,
e. Penerimaan hibah langsung berupa uang dan barang/ jasa,
4. Perubahan/ ralat karena kesalahan administrasi.
Revisi DIPA BLU Petikan di Kanwil DJPBN

23. III. Revisi DIPA BLU Petikan Diatas Pagu APBN
1. Revisi DIPA BLU Petikan berupa Penambahan pagu dalam ambang batas untuk:
a. menambah volume output yang sudah ada,
b. menambah output baru (dengan persetujuan Menkeuc.q. DJA yang diajukan oleh K/L).
 Dapat melakukan belanja terlebih dahulu sampai dengan ambang batas
mendahului revisi (kecuali untuk menambah output baru).
 Pengesahan SP3B BLU dilakukan setelah revisi DIPA BLU.
2. Revisi DIPA BLU Petikan berupa Penambahan pagu melebihi ambang batas:
a. menambah volume output yang sudah ada,
b. menambah output baru (dengan persetujuan Menkeuc.q. DJA yang diajukan oleh K/L).
c. Belanja dapat dilakukan setelah pengesahan revisi DIPA BLU Petikan
d. Pengesahan SP3B BLU dilakukan setelah revisi DIPA BLU.
3. Revisi DIPA BLU Petikan berupa Penggunaan saldo awal kas:
a. menambah volume output yang sudah ada,
b. menambah output baru (dengan persetujuan Menkeuc.q. DJA yang diajukan oleh K/L).
c. Belanja dapat dilakukan setelah pengesahan revisi DIPA BLU Petikan
d. Pengesahan SP3B BLU dilakukan setelah revisi DIPA BLU.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

24. IV. Revisi DIPA BLU Petikan dalam hal Pagu Tetap
Pengaturan Revisi DIPA BLU Petikan dengan pagu tetap, mengikuti ketentuan Revisi
DIPA Petikan yang berlaku umum.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU
V. Revisi DIPA BLU Petikan Terhadap Hal-Hal Khusus (1)
1. Revisi DIPA BLU Petikan berupa pencantuman saldo awal kas,
Dilakukan pencantuman saldo awal kas BLU sebesar saldo akhir kas BLU
Triwulan IV TA yang lalu.
2. Revisi DIPA BLU Petikan berupa Penggunaan saldo awal dalam rangka
mismatch :
a. Satker BLU dapat menggunakan saldo awal kas dalam hal terjadi selisih
(mismatch) antara realisasi PNBP dan belanjanya.
b. Penggunaan saldo awal dalam hal mismatch, tidak menambah pagu DIPA
BLU Petikan.
c. Dalam hal mismatch s.d. Akhir TA tidak dapat dibiayai PNBP BLU TA
berkenaan, dilakukan revisi sumber dana dari PNBP BLU menjadi
penggunaan saldo awal kas.

25. V. Revisi DIPA BLU Petikan Terhadap Hal-Hal Khusus (2)
3. Revisi DIPA BLU Petikan Setelah penetapan menjadi Satker BLU :
a. Perubahan kode akun PNBP menjadi PNBP BLU dengan ketentuan:
1) Akun belanja PNBP yang telah realisasi, tetap menggunakan akun PNBP.
2) Akun belanja PNBP yang belum realisasi baik yang telah disetor maupun belum
disetor ke kas negara, dirubah menjadi akun PNBP BLU.
b. Pencantuman ambang batas berdasarkan usulan Satker BLU dengan pertimbangan
fluktuasi operasional 2 tahun terakhir dan realisasi/ prognosa TA berjalan.
c. Satker BLU yang ditetapkan sebelum proses APBN-P dan sebelumnya bukan
pengguna Satker PNBP, revisi menjadi DIPA BLU Petikan dilakukan DJA.
d. Satker BLU yang ditetapkan setelah proses APBN-P dan sebelumnya bukan
pengguna Satker PNBP, tidak diperlukan revisi menjadi DIPA BLU Petikan.
e. Pencantuman target PNBP BLU & realisasi belanja PNBP BLU bagi Satker BLU yang
ditetapkan setelah proses APBN-P dan sebelumnya bukan pengguna Satker PNBP,
diungkapkan dalam CaLK
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

26. V. Revisi DIPA BLU Petikan Terhadap Hal-Hal Khusus (3)
4. Revisi DIPA BLU Petikan Perubahan status Satker BLU dari BLU bertahap menjadi BLU
penuh,
Dilakukan pencantuman ambang batas berdasarkan usulan Satker BLU dengan
pertimbangan fluktuasi operasional 2 tahun terakhir dan realisasi/ prognosa TA berjalan
5. Revisi DIPA BLU Petikan terhadap penerimaan hibah langsung berupa uang dan barang/
jasa:
a. Hibah langsung berupa uang yang tidak dibelanjakan, tidak perlu revisi DIPA BLU Petikan
b. Hibah langsung berupa uang yang dibelanjakan, diatur :
1) Tidak dilakukan revisi apabila belanja dapat ditampung pada jenis, volume dan pagu
output, serta jenis belanja yang ada.
2) Dilakukan revisi apabila belanja tidak dapat ditampung pada jenis, volume dan pagu
output, serta jenis belanja yang ada.
c. Hibah langsung berupa barang/ jasa, diatur :
1) Tidak dilakukan revisi apabila nilai nominal hibah langsung barang/ jasa dapat ditampung
pada jenis, volume dan pagu output, serta jenis belanja yang ada.
2) Dilakukan revisi apabila nilai nominal hibah langsung barang/ jasa tidak dapat ditampung
pada jenis, volume dan pagu output, serta jenis belanja yang ada.
d. Revisi DIPA BLU Petikan pada hibah langsung uang dan barang/ jasa dilakukan sebelum
pengesahan SP3B BLU.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

27. VI. Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan (1)
1. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan dalam pagu tetap dilampiri :
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks
perubahan (semula-menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. SPTJ Revisi RBA Definitif
2. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa penambahan pagu dalam ambang batas
dan melebihi ambang batas:
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks
perubahan (semula-menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. SPTJ Revisi RBA Definitif,
e. Persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran, apabila berakibat
penambahan Output baru.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

28. VI. Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan (2)
3. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa penggunaan saldo awal kas BLU :
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-
menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. SPTJ Revisi RBA Definitif,
e. Persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran, apabila berakibat penambahan
Output baru.
4. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa pencantuman saldo awal kas BLU :
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-
menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
5. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan setelah penetapan menjadi Satker BLU :
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-
menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. Resume pendapatan dan belanja BLU.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

29. VI. Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan (3)
6. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa perubahan status Satker BLU dari BLU
bertahap menjadi BLU penuh :
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks
perubahan (semula-menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. SPTJ Revisi RBA Definitif,
e. Resume pendapatan dan belanja BLU.
7. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa penerimaan hibah langsung berupa uang:
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks
perubahan (semula-menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. SPTJ Revisi RBA Definitif,
e. Surat Pernyataan dari KPA mengenai penerimaan hibah langsung berupa uang
yang dicatat sebagai PNBP BLU TA 2013.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

30. VI. Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan (4)
8. Usulan Revisi DIPA BLU Petikan berupa penerimaan hibah langsung berupa barang/ jasa:
a. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-
menjadi),
b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa PA,
c. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi,
d. Surat Pernyataan dari KPA mengenai penerimaan hibah langsung berupa barang/ jasa yang
dicatat sebagai PNBP BLU TA 2013.
VII. Batas Waktu Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA BLU Petikan
1. Paling lambat 30 April 2013 pada revisi DIPA BLU Petikan berupa pencantuman saldo awal kas
BLU
2. Paling lambat 18 Oktober 2013 pada revisi DIPA BLU Petikan berupa:
a. Penggunaan belanja PNBP BLU diatas pagu APBN,
b. Penggunaan saldo awal kas BLU dalam rangka mismatch yang sampai akhir TA tidak dapat
dibiayai PNBP BLU TA berkenaan,
c. Perubahan status Satker BLU,
d. Pengesahan revisi DIPA BLU Petikan awal ditetapkan menjadi Satker BLU
3. Paling lambat 31 desember 2013 pada revisi DIPA BLU Petikan berupa penerimaan hibah
langsung berupa uang dan barang/ jasa.
III. REVISI ANGGARAN DIPA BLU

31. THANK YOU
KONTAK :
Direktorat Pembinaan PK BLU
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Telp. 021-3812767; Fax 021-3812767
http://pkblu.perbendaharaan.go.id