Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.

1. BENTUK NEGARA &
SISTEM PEMERINTAHAN
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2012

2. PENGERTIAN
 Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara
mengenai organ negara atau organisasi
negara sebagai keseluruhan
 Bentuk Pemerintahan (regerings-vorm)
berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan
pemerintahan atau penyelenggaraan
kekuasaan.
 Ada juga istilah sistem pemerintahan yang
berbicara mengenai sistem penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang
eksekutif saja.

3. BENTUK NEGARA KLASIK
PLATO (427 – 347 SM):
a. Aristokrasi
Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilan
b. Timokrasi
Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya
sendiri.
c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya.
A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyat
B. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras
dan kuat.

4. ARISTOTELES (384 – 322 SM)
Pemerintahan oleh satu orang :
A. Monarki
B. Tyranni
Pemerintahan oleh Banyak Orang :
A. Aristokrasi
B. Oligarki
Pemerintahan oleh Rakyat
A. Republik
B. Demokrasi

5. TEORI POLYBIOS – POLYBIUS
CYCLES (200 – 118 SM)
MONARKI
TYRANNI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
OKHLOKRASI
DEMOKRASI
Okhlokrasi : Pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina

6. BENTUK NEGARA MODERN
A. Leon Duguit :
1. Negara Kesatuan
2. Negara Serikat
3. Perserikatan Negara-negara
B. Sri Soematri :
1. Negara federal/Serikat (Federal
state, bondstaat)
2. Negara Kesatuan (Unitary State,
eenheidstaat)

7. NEGARA KESATUAN
Ciri Mutlak Negara Kesatuan
 Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat
 Tidak adanya badan-badan lain yang
berdaulat
Sistem Pemerintahan :
 Sentralisasi (central government, single
centralized government)
 Dekonsentalisasi (centralisasi met de
deconcentratie).

8. NEGARA KESATUAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMDA A PEMDA B
Penduduk Penduduk

9. NEGARA FEDERAL
 Terdiri beberapa negara bagian yang tidak
berdaulat;
 Kedaulatan berada pada Negara Federal;
 Negara bagian punya kekuasaan membuat
UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan
kabinet sendiri.
 Kewenangan untuk angkatan perang,
hubungan luar negeri, keuangan dan
moneter berada pada Negara Federal.

10. NEGARA FEDERAL
NEGARA FEDERAL
NEGARA BAGIAN A
NEGARA BAGIAN B
Penduduk Penduduk

11. PERBEDAAN (R. Kreneuburg)
NEGARA FEDERASI:
 Negara bagain punyai pouvoir constituant.
 Wewenang membentuk UU Pusat oleh
Negara Federal terperinci dalam Konstitusi.
NEGERA KESATUAN :
 Organisasi pemerintahan daerah telah
ditetapkan dalam UU Pusat.
 Pembentukan UU Pusat ditentukan secara
umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung
pada UU Pusat.

12. PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA
(CONFEDERATION STATE, STATENBOND)
 Perserikatan atau Persekutuan antar
beberapa negara yang sama-sama merdeka
dan berdaulat penuh.
 Dibentuk karena ada kesamaan kepentingan
atau karena dinamika sosial politik global.
 Untuk kepentingan hubungan luar negeri.
 Perjanjian mengikat negara anggota, tapi
tidak pada warga negara anggota.
 Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean.

13. PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA
(CONFEDERATION STATE, STATENBOND)
KONFEDERASI
NEGARA A
NEGARA B NEGARA C
WARGA
NEGARA A
WARGA
NEGARA B
WARGA
NEGARA C

14. BENTUK PEMERINTAHAN
MODERN
A. MONARKI
 Kehendak terjelma dari satu orang
 Kepala Negara berganti turun temurun.
B. REPUBLIK
 Kehendak terjelma dari rakyat.
 Kepala Negara berganti tidak turun temurun.

15. PERKEMBANGAN MONORKI
A. MONARKI ABDOLUT
 Raja berkuasa mutlak terhadap semua alat
kekuasaan negara.
 Biasanya dilandasi faham teokrasi.
B. MONARKI KONSTITUSIONAL
 Kekuasaan Raja dibatasi konstitusi.
 Sering juga disebut monarki modern, seperti
Inggris, Belanda, dan Jepang.

16. TEORI KEKUASAAN NEGARA
a. Teori Thomas Hobbes :
Manusia adalah homo homini lupus, bellum
omnium comtra omnes, yang tak ubahnya
binatang buas. Dalam keadaan inilah
mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat
yang menyerahkan hak-haknya kpd penguasa.
b. Teori John Locke :
Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan
hak-hak individunya kepada penguasa. Hak
lainnya tetap melakat pada masing2 indivudu.

17. PROSES PERJANJIAN MASYARAKAT
MENURUT JOHN LOCKE
a. The First Treaty (Pactum Unionis)
Perjanjian individu dengan individu untuk
terbentuknya masyarakat politik dan negara.
b. The Second Treaty (Pactum Subjectionis)
Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk
atas dasar suara mayoritas, sehingga setiap
individu tetap memiliki hak-hak yang tak
tertanggalkan, yakni life, liberty, dan estate.
Sehingga tugas negara melindungi kepada
masing2 individu.

18. 3 JENIS BENTUK PEMERINTAHAN
a. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif
dan legislatif
b. Terdapat pemisahan tegas antara eksekutif
dan legislatif serta yudikatif.
c. Terdapat pengaruh dan pengawasan yang
langsung dari rakyat (Sistem pemerintahan
yang representatif.)

19. SISTEM PEMERINTAHAN
a. Sistem Pemerintahan Parlementer
b. Sistem Pemerintahan Presidensiil
c. Sistem Pemerintahan Campuran

20. SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER
a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala
negara dan kepala pemerintahan sebagai dua
jabatan yang terpisah
b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab
kepada parlemen
c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak
mendapat dukungan parlemen
d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara
apabila tidak memberikan dukungan kepada
pemerintah.

21. SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN
PERDATA MENTERI
PARLEMENTER
KOALISI
PARPOL
PARLEMEN
KABINET
PEMILIH

22. SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIIL
a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari
jabatan kepala pemerintahan
b. Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada
parlemen, melainkan langsung kepada rakyat
yang memilihnya
c. Presiden tidak berwenang membubarkan
parlemen
d. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab
kepada Presiden

23. SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN
PERDATA MENTERI
PRESIDENSIAL
PARPOL
PARLEMEN
PEMILIH KABINET

24. SISTEM PEMERINTAHAN
CAMPURAN
a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiil
b. Jika lebih menunjol ciri parlemnter disebut
quasi parlementer, seperti di Perancis dimana
kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan
perdana menteri yang didukung oleh parlemen.
c. Jika lebih menonjol ciri presidensiil disebut
quasi presidensiil seperti di Indonesia sebelum
amandemen UUD 1945 dimana Presiden harus
bertanggungjawab kepada MPR.

25. PERKEMBANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
TANGGAL SISTEM PEMERINTAHAN
19-07-1945 s/d 14-11-1945 Presidensial
14-11-1945 s/d 29-01-1948 Parlementer
29-01-1948 s/d 04-07-1949 Presidensial
04-07-1949 s/d 28-04-1973 Parlementer
28-04-1973 s/d sekarang Presidensial

26. HUBUNGAN ANTARA DEMOGRAFI DAN BENTUK
NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN

27. C.KALIMANTAN
IRIAN JAYA
MALUKU
BALI
N.SULAWESI
C.SULAWESI
W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA
E.JAVA
C.JAVA
S.SUMATRA
W.JAVA
DI YOGYAKARTA
SE.SULAWESI
RIAU
JAMBI
W.SUMATRA
BENGKULU
DI ACEH
E.KALIMANTAN W.KALIMANTAN
PAPUA
S.KALIMANTAN
S.SULAWESI
C.KALIMANTAN
W.JAVA
RIAU
LAMPUNG
JAMBI
N.SUMATRA