SlideShare a Scribd company logo
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
SOSIALISASI PMK NOMOR 207
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENUNDAAN PENYALURAN DTU
ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMDA UNTUK MENGALOKASIKAN
BELANJA WAJIB
JAKARTA, 7 JANUARI 2021
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
LANDASAN HUKUM
Pasal 50 ayat (3) PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
a. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan
daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
per UU -an.
b. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib, Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah
berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran
DTU diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
RUANG LINGKUP
1) PMK mengatur Tata Cara PengenaanSanksi Penundaan PenyaluranDTU atas pemenuhan
belanja wajib:
a. Belanja Pendidikan (paling sedikit 20 persen daridari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan.
b. Belanja Kesehatan (paling sedikit 10% dari total Belanja Daerah tidak termasuk
belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan);
c. Belanja Wajib yangbersumber dariDTUyang ditetapkan sesuai arah kebijakan
penggunaan DTUdalam Undang-UndangmengenaiAPBN tahun anggaran
berkenaan (menggantikan nomenklatur BelanjaInfrastrukturDaerah); dan
d. Alokasi Dana Desa (ADD)
2) Khusus Belanja Wajib ADD, sanksi diatur dalam PMK tersendiri yaitu PMK
257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan
Terhadap Daerah yang Tidak MemenuhiAlokasi Dana Desa
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib (menghitung
besaran setiap belanja Wajib yang dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan dibandingkan dengan yang seharusnya dianggarkan.
(Pasal 4)
Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belanja wajib tidak terpenuhi, DJPK
menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat
hari kerja terakhir bulan Maret. (Pasal 7 ayat (1))
Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan dilengkapi dengan
data/informasi bukti pendukung kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dalam hal
Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib
dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (3))
TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (1/3)
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
Berdasarkan surat tanggapan dari Pemerintah Daerah, DJPK melakukan
evaluasi kembali atas pemenuhan Belanja Wajib. Dalam hal DJPK tidak
menerima surat tanggapan dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah
sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi.
(Pasal 7 ayat (7))
DJPK melakukan penundaan penyaluran DTU paling sedikit 5% dari total
selisih kurang belanja wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.
Penundaan penyaluran DTU dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. (Pasal 9 ayat (1))
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah
menganggarkan selisih kurang belanja wajib dalam perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan dan disampaian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu
ketiga bulan September. (Pasal 9 ayat (6))
TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (2/3)
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja yang Bersumber dari DTU dalam perubahan
APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan laporan belanja yang
bersumber dari DTU. (Pasal 10 ayat (1))
Dalam hal hasil evaluasi Belanja Wajib dalam perubahan APBD telah
terpenuhi, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda secara
sekaligus pada periode berikutnya. (Pasal 11)
Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran
berakhir, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda paling
lambat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran
berjalan. (Pasal 12)
TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT
PEMENUHAN BELANJA WAJIB (3/3)
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan 7
LampiranPMK 207/2020, FormatLaporanBelanjayang bersumber dari DTU yang ditetapkansesuai
arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undangmengenai APBNtahun anggaranberkenaan
Merupakansyaratsalur DAU bulan
Februari
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
TERIMA KASIH
DAERAH
KEMENKEU
c.q. DJPK (Dit.
ESI)
KPA BUN
Pengelolaan DTU
Daerah menganggarkan belanja
wajib
Evaluasi atas
pemenuhan
belanja wajib
dalam
APBD/Laporan
(21 Maret)
Tidak
Ya
KMK penundaanpenyaluran DTUatas
tidak terpenuhinya belanja wajib
(14 Mei)
Usulan
permintaan
penundaan
penyaluran
DTU(Hari kerja
terakhir bulan
April)
Memenuhi?
Surat Konfirmasi
(hari kerja terakhir
Maret)
Tanggapan
surat konfirmasi
(21 April)
selesai
Persetujuan
penundaan
penyaluran DTU
(7 Mei)
KPA BUN
Penyaluran TKDD
KMK penundaan penyaluran DTUatas tidak terpenuhinya belanja wajib.
Penundaan DAUbulan Juni
KMK penundaan penyaluran DTU
atas tidak terpenuhinya belanja wajib
Penundaan penyaluran DTU
Menganggarkan
selisih kurang pada
perubahan APBD
TA Berjalan
Daerah menyampaikan laporan
Belanja yang Bersumber dari
DTU
(paling lambat 14 Februari)
KMK penundaanpenyaluranDTUatas
tidak terpenuhinya belanja wajib
Evaluasi kembali
(belanja wajib tidak
dipenuhi Pemda)
DAERAH
KEMENKEU
c.q. DJPK
(Dit. ESI)
KPA BUN
Pengelolaan
DTU
Berdasarkan KMK, Pemda
menyampaikan perubahan APBD TA
Berjalan atas selisih kurang pemenuhan
belanja wajib
(hari kerja terakhir minggu ketiga bulan
September)
Evaluasi
pemenuhan
belanja wajib
(7 hari kerja)
Memenuhi ?
Penundaan berlanjut dan
Penyaluran sekaligus paling lambat
2 (dua) hari kerja sebelum akhir
tahun anggaran berjalan
Tidak
Ya
Ya
KPA BUN
Penyaluran
TKDD penyaluran kembali DTU
usulan permintaan penyaluran
kembali DTU yang ditunda
(5 hari kerja)
Tidak
Rekomendasi
penyaluran kembali
DTU

More Related Content

What's hot

Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Inspektorat
 
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor SanitasiPendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
infosanitasi
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
Ahmad Abdul Haq
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
Ahmad Abdul Haq
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
razitakhalyla
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
Ahmad Abdul Haq
 
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journalPermensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
IdnJournal
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
komar_adi
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
infosanitasi
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Ahmad Abdul Haq
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
Inspektorat
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
ratna trenggalek
 
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikananpengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
Noorvita Ika Mardianti
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
Ahmad Abdul Haq
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Inspektorat
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Ahmad Abdul Haq
 
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PENLangkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
Amran Sakiran
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor SanitasiPendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journalPermensos 14 tahun 2012 idn journal
Permensos 14 tahun 2012 idn journal
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikananpengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PENLangkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN
 
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
Tata cara penyusunan, pengelolan dan pertangungjawaban biaya pilkades oleh pa...
 

Similar to Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020

Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Purwakhidin Purwakhidin
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
ErickTanalepy
 
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdfPerpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
odexromenz
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
BappedaLampungUtara
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Ahmad Abdul Haq
 
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptxEvaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
BocilMerahBiru
 
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptxPaparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
subditpenanganankonf
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
hoyin rizmu
 
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxHORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
ssuser58c7a6
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
BaliTopHoliday
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
RizqiTsubata1
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
BappedaLampungUtara
 
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
AriefMurdiono1
 
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptxSinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
TaufiqurRohman68
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
inggridkhairani
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptx
AdYuKa
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
dinkes4
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
lukman25390
 
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptxslide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
ImanSantosa9
 

Similar to Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020 (20)

Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdfPerpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
Perpres Nomor 15 Tahun 2023.pdf
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptxEvaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
 
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptxPaparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
Paparan-PEN-Daerah-Provinsi-Jawa-Barat-10-Sep-2020-edit.pptx
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
 
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxHORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
6.-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-Nomor-96-Tahun-2016-tentang-Pembayaran-Kete...
 
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptxSinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
Sinkronisasi PKPT rakorwasda 2023.pptx
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptx
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
 
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptxslide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 

Recently uploaded

PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PewartaWarga
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
FebbyMeitha
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
kalengrombengin
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
Rohmad MT
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Mahmudyhani
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
Budi953659
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
ciriajasaksokalimany
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Muh Saleh
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
GatotArdiansah
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
AlinYurianto1
 

Recently uploaded (16)

PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
 

Bahan sosialisasi pmk 207 tahun 2020

  • 1. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan SOSIALISASI PMK NOMOR 207 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMDA UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB JAKARTA, 7 JANUARI 2021
  • 2. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan LANDASAN HUKUM Pasal 50 ayat (3) PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: a. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU -an. b. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  • 3. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan RUANG LINGKUP 1) PMK mengatur Tata Cara PengenaanSanksi Penundaan PenyaluranDTU atas pemenuhan belanja wajib: a. Belanja Pendidikan (paling sedikit 20 persen daridari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. b. Belanja Kesehatan (paling sedikit 10% dari total Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan); c. Belanja Wajib yangbersumber dariDTUyang ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTUdalam Undang-UndangmengenaiAPBN tahun anggaran berkenaan (menggantikan nomenklatur BelanjaInfrastrukturDaerah); dan d. Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Khusus Belanja Wajib ADD, sanksi diatur dalam PMK tersendiri yaitu PMK 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak MemenuhiAlokasi Dana Desa
  • 4. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan Belanja Wajib (menghitung besaran setiap belanja Wajib yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dibandingkan dengan yang seharusnya dianggarkan. (Pasal 4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belanja wajib tidak terpenuhi, DJPK menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Maret. (Pasal 7 ayat (1)) Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan dilengkapi dengan data/informasi bukti pendukung kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dalam hal Pemerintah Daerah tidak sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (3)) TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (1/3)
  • 5. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Berdasarkan surat tanggapan dari Pemerintah Daerah, DJPK melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan Belanja Wajib. Dalam hal DJPK tidak menerima surat tanggapan dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah sependapat dengan selisih kurang Belanja Wajib dalam surat konfirmasi. (Pasal 7 ayat (7)) DJPK melakukan penundaan penyaluran DTU paling sedikit 5% dari total selisih kurang belanja wajib yang seharusnya dianggarkan dalam APBD. Penundaan penyaluran DTU dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (1)) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah menganggarkan selisih kurang belanja wajib dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan disampaian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September. (Pasal 9 ayat (6)) TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (2/3)
  • 6. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan DJPK melakukan evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau Belanja yang Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan perubahan laporan belanja yang bersumber dari DTU. (Pasal 10 ayat (1)) Dalam hal hasil evaluasi Belanja Wajib dalam perubahan APBD telah terpenuhi, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda secara sekaligus pada periode berikutnya. (Pasal 11) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, DJPK melakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda paling lambat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. (Pasal 12) TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DTU TERKAIT PEMENUHAN BELANJA WAJIB (3/3)
  • 7. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan 7 LampiranPMK 207/2020, FormatLaporanBelanjayang bersumber dari DTU yang ditetapkansesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undangmengenai APBNtahun anggaranberkenaan Merupakansyaratsalur DAU bulan Februari
  • 8. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan TERIMA KASIH
  • 9. DAERAH KEMENKEU c.q. DJPK (Dit. ESI) KPA BUN Pengelolaan DTU Daerah menganggarkan belanja wajib Evaluasi atas pemenuhan belanja wajib dalam APBD/Laporan (21 Maret) Tidak Ya KMK penundaanpenyaluran DTUatas tidak terpenuhinya belanja wajib (14 Mei) Usulan permintaan penundaan penyaluran DTU(Hari kerja terakhir bulan April) Memenuhi? Surat Konfirmasi (hari kerja terakhir Maret) Tanggapan surat konfirmasi (21 April) selesai Persetujuan penundaan penyaluran DTU (7 Mei) KPA BUN Penyaluran TKDD KMK penundaan penyaluran DTUatas tidak terpenuhinya belanja wajib. Penundaan DAUbulan Juni KMK penundaan penyaluran DTU atas tidak terpenuhinya belanja wajib Penundaan penyaluran DTU Menganggarkan selisih kurang pada perubahan APBD TA Berjalan Daerah menyampaikan laporan Belanja yang Bersumber dari DTU (paling lambat 14 Februari) KMK penundaanpenyaluranDTUatas tidak terpenuhinya belanja wajib Evaluasi kembali (belanja wajib tidak dipenuhi Pemda)
  • 10. DAERAH KEMENKEU c.q. DJPK (Dit. ESI) KPA BUN Pengelolaan DTU Berdasarkan KMK, Pemda menyampaikan perubahan APBD TA Berjalan atas selisih kurang pemenuhan belanja wajib (hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September) Evaluasi pemenuhan belanja wajib (7 hari kerja) Memenuhi ? Penundaan berlanjut dan Penyaluran sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan Tidak Ya Ya KPA BUN Penyaluran TKDD penyaluran kembali DTU usulan permintaan penyaluran kembali DTU yang ditunda (5 hari kerja) Tidak Rekomendasi penyaluran kembali DTU