Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...Dr. Zar Rdj
PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.
Dalam pelaksanaan di lapangan, PPK harus menjalin koordinasi yang intens dengan KPA, pejabat pengadaan/ULP dan bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan agar kegiatan kantor tersebut dalam berjalan dengan baik, tepat waktu, efisien dan efektif. Sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan anggaran yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalias, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...Dr. Zar Rdj
PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.
Dalam pelaksanaan di lapangan, PPK harus menjalin koordinasi yang intens dengan KPA, pejabat pengadaan/ULP dan bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan agar kegiatan kantor tersebut dalam berjalan dengan baik, tepat waktu, efisien dan efektif. Sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan anggaran yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalias, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. DASAR HUKUM SAKIP:
1.UU 1/2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA;
2.PERPRES 29/2014 TENTANG
SAKIP
3.PERMENPAN RB 53/2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS PELAPORAN
KINERJA;
4.PERMENPAN RB 12/2015 TENTANG PEDOMAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH;
3. GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
Capaian Nilai Angka dan Kategori
Lampura Tahun 2018-2019
SAKIP
A
Daerah
No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai Perangkat
Penanggung
Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 Interprestasi:
Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C
4. SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019
B
NO. KABUPATEN/KOTA
NILAI SAKIP
PREDIKAT
2018 2019
1. Kota Metro 62,04 65,04 B
2. Kabupaten Lampung Barat 62.58 64,52 B
3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 B
4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 B
5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 B
6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 B
7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 CC
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 CC
9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 CC
10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 CC
11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 CC
12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 CC
13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 CC
14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 CC
15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 C
7. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dokumen RPJMD dan Renstra;
IKU(Kepala
Renja/RKT
Perubahan
Daerah dan Eselon II);
2021;
Perjanjian Kinerja 2020;
Perjanjian Kinerja 2021;
Rencana Aksi 2021;
LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j.Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.
8. 36)
POKIN,
CASCADING,
PENERAPAN
IKI,
PENGUATAN
EVALUASI SAKIP
PD, EVALUASI RA.
CONTO
H
UPAYA PENINGKATAN NILAI
SAKIP
CAPACITY
BUILDING
ASN MELALUI
BENCHMARKING
SAKIP, BIMTEK
SAKIP
KESELARASA
N
RENSTRA > PK
> LAKIP,
WORKSHOP
REVISI IKU
KEPALA
DAERAH,
PENGGUNAAN
APLIKASI E-SAKIP,
BIMTEK,
WORKSHOP, 2020
B (63,80)
SOSIALISAS
I,
WORKSHO
P 2019
B (62,31)
2018
B (61,
2017
CC
(50,67)
2016
CC
(51,14)
BAGAIMANA PROGRES
UPAYA
PEMKAB LAMPUNG
9. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT
RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN
BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA
HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
10. HASIL EVALUASI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI
REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA
TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.
11. REKOMENDASI KEMENPAN RB:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN
untuk PENILAIAN KINERJA;
KINERJA
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.
12. CONTOH AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
Provinsi
JAN-FEB
Lampung, 2020
MAR-JULI AGS
T
SEPT-
OKT
•CEREMONIAL
PK
•DESK LAKIP
•DESK
CASCADING
PD 19-24
•RAPAT
TINDA
K
LANJUT
EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK
IKI
•PEMBENTUKA
N TIM SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
PROVINSI
LAMPUNG TH 19
•RAKOR PRA
EVALUASI
SAKIP
•EVALUASI
SAKIP PROV
LAMPUNG 20
13. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
PENAJAMAN
RPJMD DAN RENSTRA
2019-2024
Pemprov Lampung
bersama Tim
KemenPAN-RB
melaksanakan
penajaman indikator
tujuan dan sasaran
dokumen rancangan
RPJMD dan Renstra PD
Tahun 2019-2024.
Jakarta,
15-16 Agustus 2019
14. V
K
H
CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
OKT 19-APRIL 20
BAPPEDA, Biro Organisasi dan BKD berupaya melaksanakan
keselarasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi
sebagai salah satu wujud KOMITMEN.
sampai ke individu
PENETAPAN IKU
PROVINSI LAMPUNG
PENYELARASAN
MELALUI DESK
CASCADING
PERANGKAT
DAERAH
IKU ES II, III, I
PENANDATANGANAN P
PERANGKAT DAERA
E-KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA LEVEL
INDIVIDU
15. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
Peta Proses Bisnis
Desember 2019 telah melaksanakan
Workshop Penyusunan Peta Proses
Bisnis, saat ini Biro Organisasi bersama
PD terkait sedang menyempurnakan
dokumen legalitas untuk Pedoman
penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan provinsi lampung.
..,_.,.... ,_
-
---
--
-
--
---
.
.;;;;
·:...
�
--=--
-
-
EJ
16. CONTOH LANGKAH² PENINGKATAN NILAI SAKIP
INSPEKTORAT
Melalui binwas berupaya untuk mendorong
perbaikan dalam akuntabilitas pelaksanan dan
pelaporan program/kegiatan di lingkungan
pemerintah khususnya Provinsi Lampung,
Selain itu pelaksanaan monitoring
terhadap proses tindaklanjut terhadap
hasil binwas juga merupakan salah satu
proses yang dilakukan untuk perbaikan
tata kelola dilingkungan pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota.
17. Dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah
Provinsi Lampung
mengimplementasikan sistem
perencanaan (e-planning) dan
penganggaran (e-budgeting)
secara terintegrasi melalui aplikasi
SIPPKD sejak tahun 2017.
-
UIHPU#O PELDPOlt S/SffHTlltl#Tr:Oltlt!I P/f#C/fOAH KOAUPSI
.......
-
�-tntM ....-� l� tt...,,...,...9'ff't,...,9) d.ott •....,_,lrWa..tur
�.....,._tr»'-. to, fllt,,..,...4,...-,(Mt..). �V �
....._
...
..
..._Nn "'°"'l""(�t"K)
...........t.,.blh t ft> td.'C D
�
,..._'-" dl9
-
,ft pO
-
rinv "-vty-.
18. RPJMD VS RENSTRA
MASY LAMPURA
YG
AMAN, AGAMIS,
MAJU DAN SEJAHTER
A
PERANGKA
T
DAERA
H
PERANGKAT
DAERAH
19. +
(j x -
151
E·SAKIP
REVJU
•
c t e e
i esr.menpan.go.id/index.php/
home
& admln.prov.lamp
ung
Dashbo
ard
) Dashboar
d
10 ' l>p,rp,p
Sutllt _
OP
D
RPJ
MD
Renst
ra
IK
U
P
K
Laporan
Klnerja
Lalnn
ya
Administras1 Pimpinan Setda
Provmsi Lampung
Sadan Kepegawaian
Daerah
Sadan Kesatuan Sangsa
dan Politik
Sadan Keuangan
Daerah
Badan Layanan Pengadaan
Sarang dan Jasa
Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
Sadan Pendapatan
Daerah
20. Pentingnya IKI....
UU 5/2014 TentangASN
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
Permen PANRB 1/2020 tentang
Pedoman
Anjab dan ABK
ANJAB
CONTOH IKI
Penjabaran Jobdesk individu dan
indikatornya
IKI sebagai parameter
penilaian
kinerja
individu
KINERJA SDM
APARATUR
LEBIH
OPTIMAL
SK
P
(e-kin)
PENILAIAN
KINERJA
KINERJA
UNIT
MENINGKAT
SISTEM REMUNERASI SESUAI
BOBOT JABATAN DAN KINERJA
TP
P
21. Perjanjian Kinerja (PK)
21
PK Pemda
Pemda mengikhtisarkan PK tingkat OPD menjadi PK tingkat Pemda
PK Pemda disampaikan kepada Presiden melalui MenPANRB
PK OPD
Disusun menggunakan Sasaran Strategis, IKU OPD dan T
arget pada Renstra
Disepakati oleh Kepala OPD dengan Bupati/Walikota
PK Eselon III
Disusun menggunakan Sasaran Program, IK Program dan T
arget
Disepakati Pejabat Eselon III dan Eselon II
PK Eselon IV
•
•
disusun menggunakan Sasaran Kegiatan, IK Kegiatan dan T
arget
disepakati Pejabat Eselon IV dan Eselon III